Perusahaan: Reuters

  • Panas! AS Hancurkan 9 Drone Tempur Houthi dalam Sehari

    Panas! AS Hancurkan 9 Drone Tempur Houthi dalam Sehari

    Washington DC

    Militer Amerika Serikat (AS) mengumumkan pasukannya telah menghancurkan sedikitnya sembilan drone tempur milik kelompok Houthi dalam 24 jam terakhir. Serangan militer Washington itu dimaksudkan untuk membalas rentetan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (19/6/2024), Komando Pusat AS atau CENTCOM dalam pernyataannya menyebut delapan drone di antaranya ditembak jatuh di wilayah Yaman, sedangkan satu drone lainnya dihancurkan di atas perairan Teluk Aden.

    CENTCOM juga menyatakan bahwa tidak ada korban luka atau kerusakan pada kapal-kapal AS, kapal koalisi atau kapal niaga dalam insiden tersebut.

    Sehari sebelumnya, seperti dilansir Reuters, militer AS melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan empat radar Houthi, kemudian satu kapal permukaan yang tidak berawak dan satu drone yang juga milik Houthi.

    Menurut CENTCOM dalam pernyataan via media sosial X, radar dan kapal permukaan tidak berawak milik Houthi itu dihancurkan di wilayah Yaman yang dikuasai kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Sementara drone tempur Houthi ditembak jatuh saat mengudara di atas Laut Merah.

    Kelompok Houthi, yang menguasai ibu kota dan area-area padat penduduk di Yaman, telah menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya sejak November tahun lalu, atau setelah perang berkecamuk antara Hamas — sekutunya — dan Israel di Jalur Gaza.

    Kelompok itu menjelaskan bahwa serangan-serangannya merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel.

    Saksikan juga ‘Saat Houthi Klaim Serang Kapal Tutor di Laut Merah’:

    Sedikitnya satu kapal tenggelam dan beberapa kapal lainnya disita, serta tiga orang tewas, dalam rentetan serangan Houthi sejak tahun lalu.

    Meskipun mendapat serangan balasan dari koalisi militer AS-Inggris dan beberapa negara lainnya, Houthi justru semakin meningkatkan serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.

    Serangan Houthi memaksa para pemilik kapal mengubah rute pelayaran dengan menempuh jalur menjauhi jalan pintas penting Terusan Suez, yang membuat biaya semakin mahal dan memicu penundaan yang berdampak pada industri pelayaran penting yang dilewati 80 persen perdagangan internasional.

    Pada Senin (17/6) waktu setempat, Houthi melaporkan bahwa militer AS dan Inggris melancarkan enam serangan udara terhadap Bandara Internasional Hodeidah di Yaman dan empat serangan udara terhadap Pulau Kamaran di dekat pelabuhan Salif di lepas pantai Laut Merah.

    Serangan terhadap Kamaran itu menandai pertama kalinya pasukan koalisi pimpinan AS menargetkan pulau tersebut sejak serangan pembalasan terhadap Houthi dimulai pada awal Februari lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memeluk Presiden Rusia Vladimir Putin saat tiba di Pyongyang pada Rabu (19/5) dini hari waktu setempat. Kedua pemimpin kemudian saling berbagi “pikiran secara mendalam” dan sepakat mengembangkan hubungan kedua negara.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/6/2024), Putin sedang melakukan perjalanan pertamanya dalam 24 tahun terakhir ke ibu kota Korut. Kunjungan ini kemungkinan akan mengubah hubungan Rusia dan Korut yang terjalin selama bertahun-tahun, saat kedua negara sama-sama menghadapi isolasi internasional.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut kemitraan kedua negara bagaikan “mesin yang mempercepat pembangunan dunia multi-kutub baru”. Disebutkan KCNA bahwa kunjungan Putin menunjukkan persahabatan dan persatuan kedua negara yang tidak terkalahkan dan kokoh.

    Kim Jong Un menyapa dan menjabat tangan Putin yang mendarat di Pyongyang pada Rabu (19/6) dini hari waktu setempat. Tidak hanya itu, Kim Jong Un dan Putin juga disebut saling berpelukan saat bertemu dan berbicara di dekat pesawat yang membawa Presiden Rusia itu.

    Keduanya kemudian menaiki limusin yang sama yang bergegas menuju Rumah Tamu Negara Kumsusan.

    “Melewati jalan-jalan Pyongyang yang terang benderang pada malam hari, para pemimpin tertinggi saling bertukar pikiran secara mendalam dan membuka pikiran mereka untuk lebih mengembangkan hubungan DPRK-Rusia,” sebut KCNA menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Agenda Putin di Pyongyang pada Rabu (19/6) waktu setempat mencakup diskusi tatap muka dengan Kim Jong Un, kemudian menghadiri konser gala, jamuan kenegaraan, menerima sambutan pengawal kehormatan, penandatanganan dokumen dan menyampaikan pernyataan kepada media.

    Informasi itu disampaikan oleh penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, kepada kantor berita Rusia Interfax.

    Putin dan Kim Jong Un juga berjabat tangan saat bertemu di Pyongyang Foto: Reuters

    Rusia selama kini memanfaatkan hubungan yang menghangat dengan Korut untuk menyerang Amerika Serikat (AS). Sementara Pyongyang yang terjerat sanksi berat telah mendapatkan dukungan politik dan janji dukungan ekonomi serta perdagangan dari Moskow.

    Washington dan sekutu-sekutunya menyampaikan kekhawatiran mereka soal Rusia akan memberikan bantuan untuk program rudal dan nuklir Korut, yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    AS dan sekutunya juga menuduh Pyongyang telah memasok rudal balistik dan peluru artileri yang digunakan Moskow dalam perang di Ukraina. Baik Korut maupun Rusia telah membantah adanya transfer senjata.

    Namun sebagai isyarat bahwa Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korut, Putin memuji Pyongyang menjelang kunjungannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan dan ancaman ekonomi AS.

    Dalam sebuah artikel yang dimuat halaman depan surat kabar partai berkuasa di Korut, Putin berjanji untuk “mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat” dan “membangun arsitektur keamanan yang setara dan tidak bisa dipisahkan di Eurasia”

    Analis program 38 North di Washington, Rachel Minyoung Lee, menilai artikel media pemerintah Korut soal Putin itu menyiratkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Pyongyang dalam blok ekonomi anti-Barat yang dipimpin oleh Moskow, yang menjadi pesan yang mungkin menarik bagi Kim Jong Un.

    Putin juga mengeluarkan perintah presiden pada malam kunjungan ke Pyongyang yang isinya menyatakan Rusia ingin menandatangani “perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif” dengan Korut. Ushakov menyebut bahwa hal itu akan mencakup masalah keamanan.

    Ditambahkan oleh Ushakov kesepakatan Rusia-Korut tidak akan ditujukan untuk negara mana pun, namun akan “menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • AS Hancurkan Kapal Patroli-Drone Houthi di Laut Merah

    AS Hancurkan Kapal Patroli-Drone Houthi di Laut Merah

    Washington DC

    Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya telah menghancurkan kapal patroli dan drone tempur milik kelompok Houthi yang mengudara di atas Laut Merah. Ini menjadi upaya terbaru untuk melemahkan kemampuan kelompok yang didukung Iran itu dalam menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran internasional.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataannya menyebut pasukannya telah menghancurkan dua kapal patroli Houthi, kemudian satu kapal permukaan yang tidak berawak dan satu drone milik Houthi yang mengudara di atas Laut Merah.

    Militer AS juga mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan sebuah sensor pertahanan udara di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi.

    Rentetan serangan AS terhadap target-target Houthi itu merupakan bagian dari operasi militer bersama sekutunya, Inggris, untuk melemahkan kemampuan kelompok itu dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, dalam pidato terbaru pada Kamis (13/6) pagi mengklaim pasukannya telah menargetkan kapal kargo bernama Verbena di Laut Arab, serta kapal Seaguardian dan Athina di Laut Merah.

    Laporan terpisah CENTCOM menyebut serangan Houthi terhadap kapal Verbena yang berbendera Palau itu memicu kebakaran dan membuat satu awak kapal terluka parah.

    CENTCOM melaporkan bahwa Houthi meluncurkan dua rudal balistik antikapal dari wilayah Yaman ke arah Laut Merah yang menghantam kapal kargo tersebut.

    Disebutkan CENTCOM bahwa tidak ada laporan kerusakan atau korban luka lainnya akibat serangan tersebut.

    Lihat Video: Houthi Klaim Serang Kapal Tutor di Laut Merah

    Serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya semakin meningkat sejak November tahun lalu, setelah perang berkecamuk antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Houthi telah menjelaskan bahwa serangan-serangannya merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel. Hampir semuanya dari total 2,3 juta penduduk daerah kantong Palestina itu terpaksa mengungsi dan terjadi kelaparan serta kehancuran yang meluas.

    CENTCOM, dalam pernyataannya, menegaskan “akan terus bertindak dengan mitra-mitranya untuk meminta pertanggungjawaban Houthi dan menurunkan kemampuan militer mereka”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Zelensky Ungkap Presiden China Janji Tak Akan Jual Senjata ke Rusia

    Roma

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan dirinya telah mendapat penegasan dari Presiden China Xi Jinping bahwa Beijing tidak akan menjual senjata ke Rusia, yang berperang dengan Kyiv selama dua tahun terakhir.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (14/6/2024), Zelensky menyebut penegasan itu didapatnya saat dirinya berbicara via telepon dengan Xi beberapa waktu terakhir. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal kapan tepatnya percakapan telepon dengan Presiden China itu terjadi.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di sela-sela KTT G7 di Italia, pada Kamis (13/6) waktu setempat, Zelensky mengungkapkan penegasan yang diberikan Xi itu ke publik.

    “Saya telah melakukan percakapan tegas dengan pemimpin China. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual senjata apa pun ke Rusia,” tutur Zelensky dalam bahasa Inggris.

    “Kita lihat saja apakah dia orang terhormat atau bukan, karena dia telah memberikan janjinya kepada saya,” imbuhnya.

    Biden menimpali ketika Zelensky selesai berbicara dalam konferensi pers tersebut.

    “Omong-omong, China tidak memasok senjata, tapi (memasok) kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata tersebut dan teknologi yang tersedia untuk melakukannya, jadi China pada faktanya membantu Rusia,” ujar Biden dalam konferensi pers yang sama.

    Zelensky kemudian mengatakan bahwa jika Kyiv dan Beijing memiliki pandangan yang sama mengenai perdamaian, maka akan ada dialog di antara keduanya, dan jika China memiliki pandangan alternatif, mereka bisa mempersiapkan “formula perdamaian” alternatif.

    Pemimpin Ukraina ini telah mempromosikan visinya untuk perdamaian di negaranya, yang disebutnya sebagai “formula perdamaian”.

    Swiss dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi delegasi-delegasi internasional dari puluhan negara dan organisasi pada akhir pekan ini dalam pertemuan puncak yang bertujuan membawa perdamaian di Ukraina.

    Percakapan telepon antara Zelensky dan Xi yang terakhir kali diketahui publik adalah pada April 2024 lalu, dan itu menjadi satu-satunya percakapan telepon di antara kedua pemimpin sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Digempur Roket-Drone Hizbullah, Israel Ancam Pembalasan!

    Digempur Roket-Drone Hizbullah, Israel Ancam Pembalasan!

    Tel Aviv

    Militer Israel mengancam akan memberikan respons yang kuat dan tegas terhadap semua serangan yang dilancarkan kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), militer Israel dalam pernyataan terbaru menyebut sirene peringatan serangan udara terdengar di kota-kota yang ada di wilayah utara negara tersebut pada Kamis (13/6) sore waktu setempat, saat sekitar 40 roket terdeteksi ditembakkan dari wilayah Lebanon.

    Sehari sebelumnya, atau sepanjang Rabu (12/6), rentetan serangan Hizbullah juga menghujani wilayah Israel. Dilaporkan bahwa sedikitnya 250 roket ditembakkan oleh Hizbullah terhadap target-target di Israel sebagai pembalasan atas kematian komandan seniornya dalam serangan udara Tel Aviv.

    Pemerintah Israel, dalam pernyataan pada Kamis (13/6) waktu setempat, berjanji akan merespons dengan tegas semua serangan Hizbullah tersebut.

    “Israel akan merespons dengan kekerasan terhadap semua agresi Hizbullah,” tegas juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, dalam konferensi pers.

    “Baik melalui upaya diplomatik atau lainnya, Israel akan memulihkan keamanan di perbatasan utara kami,” ucapnya.

    Militer Israel menyebut roket-roket dari Lebanon itu berhasil dicegat di udara. “Banyak peluncuran berhasil dicegat,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Televisi pemerintah Israel, Kan, menayangkan rekaman yang menunjukkan roket-roket ditembak jatuh di udara di atas kota-kota Israel, termasuk di Safed, yang berjarak sekitar 12 kilometer dari perbatasan Lebanon.

    Laporan layanan ambulans nasional Israel menyebut dua orang mengalami luka-luka akibat terkena serpihan roket yang ditembak jatuh. Sejumlah kebakaran hutan dilaporkan terjadi akibat roket-roket yang jatuh di area terbuka di wilayah Israel.

    Ditambahkan oleh militer Israel bahwa sedikitnya lima “target udara yang mencurigakan”, yang tampaknya merujuk pada drone, juga teridentifikasi di wilayah udaranya. Taga target udara di antaranya, menurut militer Israel, berhasil dicegat.

    Hizbullah yang didukung Iran membuka front kedua melawan Israel tak lama setelah serangan Hamas, sekutunya, pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza. Sejak saat itu, perbatasan Israel-Lebanon marak dilanda serangan lintas perbatasan yang terjadi hampir setiap hari.

    Kekerasan semakin meningkat pekan ini ketika Hizbullah menembakkan ratusan roket untuk membalas serangan udara Israel yang menewaskan salah satu komandan lapangan senior mereka.

    Komandan senior Hizbullah bernama Taleb Sami Abdullah, atau Taleb Abdallah, alias Abu Taleb itu tewas bersama tiga petempur lainnya dalam serangan udara Israel pada Selasa (11/6) tengah malam yang menghantam desa Jouaiyya, Lebanon bagian selatan.

    Salah satu sumber menyebut Abu Taleb sebagai komandan paling senior Hizbullah yang tewas dalam serangan Israel.

    Pada Kamis (13/6) waktu setempat, Hizbullah mengatakan pasukannya telah meluncurkan roket-roket dan drone bersenjata ke setidaknya sembilan target militer Israel, termasuk markas komando, markas intelijen dan barak militer, dalam serangan terkoordinasi. Serangan ini masih bagian dari pembalasan kematian Abu Taleb.

    Kelompok Hizbullah, dalam pernyataannya, menyatakan para petempurnya menembakkan rentetan roket Katyusha dan Falaq ke arah enam lokasi militer Israel. Laporan televisi Al-Manar yang dikelola Hizbullah menyebut lebih dari 100 roket ditembakkan sekaligus.

    Sumber keamanan setempat secara terpisah menuturkan kepada Reuters bahwa sedikitnya 30 drone tempur diluncurkan sekaligus oleh Hizbullah ke arah Israel, yang menjadikannya sebagai serangan drone terbesar oleh kelompok tersebut sejauh ini.

    Lihat juga Video ‘Hizbullah Luncurkan Rudal ke Israel Setelah Kematian Komandan Senior’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Serangan Israel Hantam Gedung di Lebanon, 1 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Serangan Israel Hantam Gedung di Lebanon, 1 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Beirut

    Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung di area kota pelabuhan Tirus di Lebanon pada Jumat (14/6) dini hari waktu setempat. Sedikitnya satu warga sipil tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), dua sumber keamanan Lebanon menuturkan bahwa satu korban tewas berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kebanyakan korban luka merupakan anak-anak.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan yang menyebut perempuan dan anak-anak menjadi korban serangannya.

    Serangan Tel Aviv itu dilancarkan tak lama setelah kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon mengumumkan pasukannya melancarkan rentetan serangan roket dan drone bersenjata ke sedikitnya sembilan lokasi militer Israel, dalam serangan terkoordinasi, pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    Serangan itu semakin meningkatkan permusuhan di perbatasan selatan Lebanon selama dua hari berturut-turut, tepatnya setelah Hizbullah menembakkan ratusan roket ke target-target di wilayah Israel untuk membalas kematian seorang komandan seniornya.

    Sumber keamanan menyebut serangan itu merupakan yang terbesar yang pernah dilancarkan Hizbullah terhadap Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober lalu.

    Hizbullah dan militer Israel terlibat serangan lintas perbatasan hampir setiap hari sejak perang meletus di daerah kantong Palestina tersebut.

    Rentetan serangan Israel, menurut data Reuters, telah menewaskan lebih dari 300 petempur Hizbullah di Lebanon — lebih banyak dari korban tewas dalam pertempuran besar kedua pihak tahun 2006 lalu. Jumlah korban sipil akibat serangan Tel Aviv di wilayah Lebanon disebut mencapai sekitar 80 orang.

    Sementara serangan dari Lebanon, menurut data otoritas Tel Aviv, menewaskan sedikitnya 18 tentara dan 10 warga sipil Israel.

    Serangan lintas perbatasan antara Hizbullah dan Israel juga menyebabkan puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan terpaksa mengungsi ke tempa aman.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Vs Hizbullah-Houthi Memanas Saat Gencatan Senjata Gaza Dibahas

    Israel Vs Hizbullah-Houthi Memanas Saat Gencatan Senjata Gaza Dibahas

    Jakarta

    Rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Gaza masih terus dibahas oleh berbagai pihak. Di tengah pembahasan tersebut, Israel memanas dengan kelompok Hizbullah dan Houthi.

    Dilansir BBC dan AFP, Selasa (11/6/2024), naskah resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara mendukung, termasuk Amerika Serikat (AS) selaku perancang resolusi ini. Sementara Rusia abstain.

    Proposal tersebut menetapkan syarat-syarat untuk “gencatan senjata penuh dan menyeluruh”, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, pengembalian jenazah sandera dan pertukaran tahanan Palestina.

    Rencana tersebut mencakup tiga fase yang akan diakhiri dengan rencana rekonstruksi multi-tahun di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat pertempuran tersebut.

    Tahap pertama dari rencana tersebut menyangkut pertukaran sandera-tahanan serta gencatan senjata jangka pendek.

    Fase kedua mencakup “penghentian permusuhan secara permanen”, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, menurut teks rancangan resolusi AS.

    Fase ketiga berfokus pada prospek jangka panjang wilayah tersebut, dan akan memulai rencana rekonstruksi multi-tahun di Gaza.

    Meski begitu, rencana gencatan senjata ini masih tarik ulur antara kedua pihak. Sampai hari ini belum tercapai kesepakatan.

    Hizbullah Luncurkan Ratusan Roket

    Rencana gencatan senjata yang masih tarik ulur itu pun kini makin terganggu oleh kelompok-kelompok lawan Israel. Salah satunya, kelompok Hizbullah.

    Kelompok ini menembakkan sedikitnya 250 roket ke wilayah Israel sepanjang Rabu (12/6) untuk membalas kematian komandan seniornya dalam serangan udara Tel Aviv. Jumlah roket itu menjadi yang terbanyak ditembakkan oleh Hizbullah dalam sehari ke Israel sejak permusuhan meningkat delapan bulan terakhir.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (13/6), Hizbullah dan militer Israel terlibat serangan lintas perbatasan hampir setiap hari sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Situasi ini semakin meningkatkan kekhawatiran akan konfrontasi lebih luas antara kedua pihak.

    Serangan udara Israel pada Selasa (11/6) tengah malam menghantam desa Jouaiyya, Lebanon bagian selatan, dan dilaporkan menewaskan seorang komandan lapangan senior Hizbullah bernama Taleb Abdallah, alias Abu Taleb, serta tiga petempur Hizbullah lainnya.

    Abdallah, menurut salah satu sumber, merupakan komandan paling senior Hizbullah yang tewas dalam serangan lintas perbatasan dengan Israel.

    Militer Israel dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa serangannya terhadap pusat komando dan kendali Hizbullah tewas menewaskan empat anggota kelompok yang didukung Iran itu, termasuk seorang komandan senior.

    Sebagai respons atas kematian Abdallah, Hizbullah mengatakan bahwa pasukannya melancarkan setidaknya 17 operasi terhadap Israel sepanjang Rabu (12/6) waktu setempat. Delapan operasi di antaranya disebut Hizbullah sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai “pembunuhan” oleh Israel di Jouaiyya.

    Dalam salah satu satu operasinya, pasukan Hizbullah menembakkan rudal-rudal ke sebuah pabrik militer Israel. Operasi lainnya melibatkan serangan terhadap markas militer Israel di Ein Zeitim dan Ami’ad, juga terhadap stasiun pengawasan udara militer Israel di Meron.

    Lihat Video ‘Hizbullah Luncurkan Rudal ke Israel Setelah Kematian Komandan Senior’:

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

    Seorang sumber keamanan setempat menyebut Hizbullah telah menembakkan sekitar 250 roket ke wilayah Israel sepanjang Rabu (12/6) waktu setempat. Angka itu tercatat sebagai jumlah roket yang terbanyak dalam satu hari yang ditembakkan Hizbullah ke Israel sejak konflik semakin meningkat tahun lalu.

    Lebih dari 100 roket, menurut sumber keamanan tersebut, ditembakkan secara bersamaan, yang menjadi salah satu serangan terbesar Hizbullah terhadap Israel.

    Seorang pejabat senior Hizbullah, Hashem Safieddine, saat berbicara dalam seremoni pemakaman Abdallah di pinggiran selatan Beirut, mengatakan bahwa kelompoknya akan meningkatkan intensitas, kekuatan, dan kuantitas operasinya terhadap Israel sebagai pembalasan atas kematian Abdallah.

    “Jika musuh berteriak dan mengeluh soal apa yang terjadi padanya di Palestina bagian utara, biarkan mereka bersiap untuk menangis dan meratap,” tegas Safieddine dalam pernyataannya.

    Rentetan serangan roket Hizbullah itu memicu diaktifkannya sirene peringatan serangan udara di wilayah Israel bagian utara. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut sejumlah jet tempurnya dikerahkan untuk menargetkan lokasi-lokasi peluncuran di wilayah Lebanon bagian selatan pada Rabu (12/6) waktu setempat.

    Militer Israel, dalam pernyataan awal, menyebut Hizbullah menembakkan sekitar 50 proyektil dari Lebanon bagian selatan ke arah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Tel Aviv di dekat perbatasan Suriah. Dalam pengumuman lebih lanjut, militer Israel menyebut sekitar 90 proyektil terdeteksi ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel bagian utara.

    Diklaim oleh Tel Aviv bahwa beberapa proyektil itu berhasil ditembak jatuh, namun beberapa lainnya menghantam area-area di Israel bagian utara hingga memicu kebakaran di beberapa wilayah.

    Disebutkan juga oleh militer Israel bahwa tidak ada laporan korban jiwa sejauh ini akibat rentetan serangan dari Lebanon tersebut. Namun para petugas pemadam kebakaran setempat sedang berjuang memadam kebakaran yang dipicu oleh serangan Hizbullah.

    Houthi Kirim Rudal hingga Drone ke Israel

    Tak berhenti sampai di situ, kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman juga melancarkan operasi militer gabungan dengan kelompok Perlawanan Islam di Irak. Mereka menargetkan kota-kota di wilayah Israel.

    Tak cuma itu, kelompok yang didukung Iran ini menyerang sebuah kapal di Laut Merah. Seperti dilansir Al Arabiya dan kantor berita TASS, Kamis (13/6), juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, dalam pernyataannya mengklaim kelompoknya melakukan operasi gabungan anti-Israel dengan mengerahkan rudal dan drone terhadap target-target di sedikitnya dua kota di Israel.

    “Angkatan Bersenjata Yaman melancarkan dua operasi militer gabungan dengan Perlawanan Islam di Irak,” ucapnya.

    “Pada operasi pertama, sejumlah rudal jelajah ditembakkan ke target yang sangat penting di kota Ashdod. Operasi kedua melibatkan serangan drone terhadap target penting di kota Haifa,” tutur Saree dalam pernyataan kepada televisi Al-Masirah yang merupakan milik Houthi.

    “Kedua operasi tersebut berhasil,” klaim Saree.

    Tidak diketahui secara jelas apakah serangan gabungan Houthi dan Perlawanan Islam di Irak itu memicu korban jiwa atau kerusakan di wilayah Israel.

    Belum ada pernyataan dari otoritas Tel Aviv terkait laporan tersebut.

    Lihat Video ‘Hizbullah Luncurkan Rudal ke Israel Setelah Kematian Komandan Senior’:

    Halaman 2 dari 2

    (maa/isa)

  • Putra Joe Biden Diadili karena Bohong Soal Penggunaan Narkoba

    Putra Joe Biden Diadili karena Bohong Soal Penggunaan Narkoba

    Delaware

    Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, sedang menghadapi persidangan di pengadilan Delaware di mana dia didakwa berbohong soal penggunaan narkoba ketika melakukan pembelian senjata api tahun 2018 lalu.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (11/6/2024), Hunter yang berusia 54 tahun ini telah mengaku tidak bersalah atas dakwaan melanggar aturan kepemilikan senjata api dalam persidangan kasusnya yang digelar di pengadilan federal di Wilmington, Delaware, pada Oktober tahun lalu.

    Pada saat itu, Hunter menyampaikan pengakuan tidak bersalah atas tiga dakwaan tindak kejahatan yang terkait dengan pembelian sepucuk pistol jenis Colt Cobra kaliber .38 pada tahun 2018 ketika, menurut pengakuannya sendiri, dia sedang sangat kecanduan narkoba dan hampir tidak bisa mengendalikan hidupnya.

    Diketahui bahwa menurut hukum yang berlaku di AS, seseorang yang menggunakan narkoba dilarang untuk memiliki senjata api.

    Dalam kasus ini, Hunter dijerat dua dakwaan memberikan pernyataan palsu karena mengklaim mengklaim pada formulir pembelian senjata api bahwa dirinya tidak sedang menggunakan narkoba secara ilegal pada saat itu.

    Dia juga terjerat dakwaan ketiga terkait kepemilikan senjata api secara ilegal — yang dimiliki Hunter hanya selama 11 hari pada Oktober 2018 — sebelum dia membuangnya.

    Persidangan terbaru digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, dengan para juri pengadilan memulai pertimbangan mereka apakah Hunter bersalah atas dakwaan-dakwaan yang menjeratnya. Sebanyak 12 juri Pengadilan Distrik AS di Wilmington, Delaware, berunding sekitar satu jam setelah mendengarkan argumen penutup.

    Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (11/6) sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

    “Kami meminta Anda agar hukum berlaku sama terhadap terdakwa ini sama seperti terhadap orang lain,” ucap jaksa penuntut Derek Hines kepada juri persidangan merujuk pada fakta bahwa terdakwa kasus ini merupakan anak seorang Presiden AS yang aktif menjabat.

    Lihat juga Video ‘Biden soal Putranya Akui Ngemplang Pajak-Punya Senpi Ilegal: Saya Bangga!’:

    “Ketika dia memilih untuk berbohong dan membeli senjata, dia melanggar hukum. Kami meminta Anda memberikan satu-satunya putusan yang didukung bukti — bersalah,” cetusnya.

    Hakim pengadilan distrik AS di Wilmington, Maryellen Noreika, kemudian menginstruksikan para juri pengadilan untuk tidak memihak dalam mengambil keputusan. “Anda harus memutuskan kasus ini berdasarkan bukti-bukti,” tegasnya.

    Selama empat hari persidangan digelar pekan lalu dengan agenda mendengarkan kesaksian, jaksa penuntut memberikan gambaran mendalam soal pergumulan Hunter selama bertahun-tahun melawan penyalahgunaan alkohol dan kokian, yang menurut jaksa, secara hukum menghalanginya untuk membeli senjata api.

    Pekan lalu, mantan istri Hunter, mantan kekasihnya dan saudara iparnya dihadirkan dalam sidang untuk memberikan kesaksian soal penggunaan narkoba anak Presiden AS itu. Mereka mengatakan dalam persidangan bahwa mereka sering menemukan narkoba dan peralatannya, dan terkadang mengkhawatirkan kecanduan Hunter yang semakin parah.

    Jaksa federal Leo Wise membacakan penggalan memoar Hunter soal upayanya yang gagal untuk membersihkan dirinya dan kembali menggunakan narkoba, tepat sebelum dia melakukan pembelian senjata api tersebut. Hunter mengatakan kepada hakim bahwa dirinya bersih dari narkoba dan alkohol sejak tahun 2019.

    Dalam kasus ini, sesuai dengan pedoman hukuman untuk dakwaan yang menjeratnya, Hunter terancam hukuman 15 bulan hingga 21 bulan penjara. Namun menurut para pakar hukum, terdakwa dalam kasus serupa seringkali mendapatkan hukuman lebih ringan dan kecil kemungkinan untuk dipenjara jika mematuhi ketentuan pembebasan praperadilan mereka.

    Lihat juga Video ‘Biden soal Putranya Akui Ngemplang Pajak-Punya Senpi Ilegal: Saya Bangga!’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    New York

    Israel terkesan menghindari untuk berkomentar soal resolusi terbaru yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza.

    Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, sedangkan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya mendukung proposal gencatan senjata tiga fase yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei lalu.

    Biden, pada saat itu, menggambarkan proposal tersebut sebagai inisiatif Israel. Setelah voting resolusi digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “hari ini kami memilih perdamaian” dengan memberikan suara dukungan.

    Seperti dilansir Times of Israel dan Reuters, Selasa (11/6/2024), resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB itu pada intinya menyambut baik proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal itu, dan mendesak Hamas juga untuk juga menyetujuinya.

    “Mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat,” demikian bunyi penggalan draf resolusi tersebut.

    Resolusi tersebut juga merinci soal proposal gencatan senjata tiga fase, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam pekan untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlangsung”.

    Usai resolusi itu disetujui Dewan Keamanan PBB, respons Israel disampaikan oleh diplomat karier Israel Reut Shafir Ben Naftali, meskipun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir langsung pada awal sidang digelar sebelum voting dilakukan.

    Hal tersebut, menurut Times of Israel, dinilai sebagai upaya nyata untuk mendepolitisasi respons Israel dengan tidak membiarkan pejabat yang ditunjuk secara politik untuk menyampaikan tanggapan resmi.

    Ben Naftali, dalam tanggapannya, terkesan menghindari untuk berkomentar langsung atau menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Padahal sebelumnya Tel Aviv telah menyampaikan penolakan mereka.

    Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Ben Naftali tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Israel memang mendukung proposal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera seperti disebutkan dalam resolusi yang disetujui itu.

    Namun dia mengulangi kembali penegasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama sepekan terakhir.

    “Sejak hari-hari pertama setelah invasi dan pembantaian brutal Hamas pada 7 Oktober, tujuan Israel sudah sangat jelas: Memulangkan semua sandera kami dan melucuti kemampuan Hamas. Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini — untuk membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan,” ucap Ben Naftali.

    Netanyahu diketahui menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden pada 31 Mei lalu.

    Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, dan ditafsirkan oleh beberapa pihak bahwa proposal itu mengizinkan Hamas tetap berada di Jalur Gaza dalam beberapa bentuk, mengingat proposal itu mengatur soal gencatan senjata fase pertama dengan Hamas yang kemudian menjadi parmenen pada fase kedua.

    Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Baik Resolusi DK PBB

    Kelompok Hamas belum menyatakan pihaknya menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu setelah menerima drafnya pada akhir Mei lalu. Namun Hamas merilis pernyataan yang isinya menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu.

    Hamas juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.

    “Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya.

    “Kelompok ini ingin menekankan kesiapan untuk bekerja sama dengan para mediator untuk melakukan perundingan tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” sebut Hamas.

    “Kami juga menegaskan kelanjutan upaya dan perjuangan kami… untuk mencapai hak-hak nasional (kami), yang paling utama adalah mengalahkan pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh pernyataan Hamas tersebut.

    Respons positif juga diberikan oleh Otoritas Palestina, dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut tanggung jawab ada pada Israel untuk menerapkannya, meskipun Hamas belum memberikan persetujuannya.

    Mansour juga mengatakan bahwa Palestina akan terus “mengejar keadilan” terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional (ICC).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)