Perusahaan: Reuters

  • LAPORAN dari BRASIL: KTT G20 Teguhkan Komitmen Perjanjian Paris Meski Trump Ancam Mundur

    LAPORAN dari BRASIL: KTT G20 Teguhkan Komitmen Perjanjian Paris Meski Trump Ancam Mundur

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Leaders’ Declaration Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kembali menegaskan komitmen terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, di tengah rencana Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mundur dari komitmen tersebut. 

    Dalam dokumen deklarasi yang dihasilkan pada hari pertama KTT G20 Brasil, forum menegaskan tetap bersatu dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang dari perjanjian tersebut.

    “Kami menegaskan kembali sasaran suhu sebagaimana Perjanjian Paris untuk menahan peningkatan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat celsius di atas level praindustri, serta mengejar upaya untuk membatasi peningkatan suhu ke 1,5 derajat celsius di atas level praindustri,” bunyi Leaders’ Declaration KTT G20 Brasil di Rio de Janeiro, Brasil yang dihasilkan Senin (18/11/2024). 

    Para pemimpin negara G20 menggarisbawahi dampak perubahan iklim akan lebih rendah pada kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celsius dibandingkan 2 derajat celsius, serta mengulang kembali usaha untuk membatasi kenaikan suhu ke 1,5 derajat celsius. 

    Tidak hanya itu, negara-negara G20 juga bertekad untuk mendorong sistem pembiayaan internasional untuk mempercepat dan meningkatkan aksi iklim. 

    G20 Brasil juga akan menantikan hasil negosiasi New Collective Quiantified Goal (NCQG) yang ingin dicapai pada COP29, Baku, Azerbaijan. “Kami juga berjanji untuk mendukung Presidensi COP30 di 2025,” demikian bunyi deklarasi tersebut. 

    Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) berpotensi mundur dari Perjanjian Paris setelah Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) resmi kembali ke Gedung Putih. Untuk diketahui, mantan Presiden AS itu baru saja memenangkan Pemilihan Presiden AS 2024. 

    Adapun, kini AS masih diwakili oleh Presiden Joe Biden yang turut hadir dalam KTT G20, Brasil. Komitmen AS sebagai salah satu negara anggota G20 untuk tetap mengikuti Perjanjian Paris masih berada di bawah kepemimpinan Biden. 

    Dilansir Reuters, tim transisi pemerintahan Trump disebut telah menyiapkan instruksi dan proklamasi untuk mundur dari Perjanjian Paris. 

    Juru Bicara Tim Transisi Trump, Karoline Leavitt menyebut hasil Pemilu AS memberikannya mandat untuk menerapkan janji-janji yang dibuatnya selama kampanye. 

    Bahkan, beberapa orang dari tim transisi Trump telah membahas pemindahan Badan Perlindungan Lingkungan dari Washington.

  • Parah! Hampir 100 Truk Angkut Bantuan Gaza Dijarah

    Parah! Hampir 100 Truk Angkut Bantuan Gaza Dijarah

    Gaza

    Situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, semakin parah akibat perang yang tak kunjung usai. Di tengah kondisi itu, ada kelompok bersenjata yang melakukan penjarahan terhadap truk pengangkut bantuan untuk warga Gaza.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (19/11/2024), hampir 100 truk yang membawa makanan untuk warga Palestina dijarah kelompok bersenjata setelah memasuki Gaza. Penjarahan itu merupakan salah satu insiden kehilangan bantuan terburuk selama 13 bulan perang di Gaza yang kini menghadapi kelaparan parah.

    Penjarahan pada 16 November itu dilaporkan oleh dua badan PBB kepada Reuters pada Senin (18/11) waktu setempat. Pejabat Darurat Senior UNRWA, Louise Wateridge, mengatakan konvoi truk yang mengangkut makanan dari badan-badan PBB, UNRWA dan Program Pangan Dunia (WFP) diperintahkan oleh Israel untuk berangkat melalui rute yang tidak dikenal dari perbatasan Kerem Shalom.

    Wateridge mengatakan ada 98 truk dari konvoi 109 truk yang diserbu oleh kelompok bersenjata. Dia mengatakan beberapa sopir pengangkut juga terluka selama insiden itu. Dia tidak merinci siapa yang melakukan penyergapan.

    “Ini, menyoroti beratnya tantangan akses untuk membawa bantuan ke Gaza selatan dan tengah,” katanya.

    “Urgensi krisis ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Tanpa intervensi segera, kekurangan pangan yang parah akan semakin parah, yang selanjutnya membahayakan kehidupan lebih dari 2 juta orang yang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup,” sambungnya.

    Seorang pejabat Israel mengatakan pihaknya telah berupaya mengatasi situasi kemanusiaan sejak dimulainya perang. Dia mengklaim masalah utama dengan pengiriman bantuan adalah tantangan distribusi PBB.

    Sebelumnya, seorang pejabat bantuan PBB mengatakan bahwa akses bantuan Gaza telah mencapai titik terendah. Pengiriman ke beberapa bagian di utara Gaza, yang terkepung militer Israel, juga hampir mustahil dilakukan.

  • Tarik Investor Asing, China Janji Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

    Tarik Investor Asing, China Janji Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

    Bisnis.com, JAKARTA – China mengatakan kepada para eksekutif terkemuka Wall Street bahwa mereka akan melanjutkan reformasi pasar modal dan membuka sektor keuangan bagi orang asing. 

    Selain itu, mereka juga akan mendukung Hong Kong dalam memperkuat kredibilitasnya sebagai pusat keuangan global.

    Janji para pembuat kebijakan China pada KTT Global Leaders’ Investment Summit ketiga di Hong Kong ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya dan perlambatan yang mengganggu stabilitas negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

    “Kami akan menciptakan lingkungan bisnis inklusif yang menguntungkan bagi investor luar dan pemimpin bisnis yang datang ke China,” kata Zhu Hexin, wakil gubernur bank sentral China dan Kepala Administrasi Valuta Asing Negara dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024). 

    Dia menuturkan, pihaknya membuka tangan bagi investor asing. Mereka dipersilakan datang ke daratan untuk ikut serta dalam keberhasilan pembangunan ekonomi China.

    Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) Wu Qing menambahkan bahwa China akan menghilangkan hambatan investasi dan menerapkan langkah-langkah pendukung sambil memperdalam reformasi pasar modal.

    Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menambahkan pemerintah juga akan mendukung lebih banyak perusahaan berkualitas tinggi dari China untuk mencatatkan dan menerbitkan obligasi di Hong Kong.

    He Lifeng mengatakan langkah-langkah stimulus yang dilakukan negara tersebut baru-baru ini secara bertahap mulai berlaku dan menguntungkan pasar Hong Kong. Dia mengatakan Beijing akan membantu mendukung lembaga keuangan China untuk memperluas bisnis mereka di Hong Kong.

    “Kami akan memperbaiki mekanisme penerbitan obligasi negara secara berkala, terus meningkatkan penerbitan di Hong Kong, dan mendukung Hong Kong dalam mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat bisnis keuangan global,” ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Dukungan tersebut diberikan saat masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan menghadapi pengawasan. Posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global kian suram dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020. 

    Pemerintah negara-negara Barat mengatakan hal ini telah mengganggu otonomi wilayah tersebut, namun pihak berwenang China mengatakan perlunya memulihkan ketertiban setelah protes massal pro-demokrasi pada 2019.

    Pada Selasa, Pengadilan Tinggi Hong Kong memenjarakan 45 aktivis pro-demokrasi hingga 10 tahun menyusul persidangan penting mengenai keamanan nasional yang telah merusak gerakan demokrasi di kota itu dan menuai kritik dari AS dan negara-negara lain.

    Adapun, KTT tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), dihadiri oleh para CEO perusahaan terkemuka Wall Street termasuk Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

  • Rusia Mulai Produksi Massal Shelter Bom Tahan Radiasi

    Rusia Mulai Produksi Massal Shelter Bom Tahan Radiasi

    Moskow

    Rusia telah memulai produksi massal tempat perlindungan (shelter) bom yang tahan radiasi. Tempat perlindungan ini diklaim bisa memberikan perlindungan dari berbagai ancaman buatan manusia dan bencana alam, termasuk radiasi dan gelombang kejut.

    Dimulainya produksi massal ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/11/2024), diumumkan oleh institut penelitian pada Kementerian Urusan Darurat Rusia. Shelter bom bernama “KUB-M” yang mobile atau bisa dipindahkan itu disebut berbentuk mirip kontainer yang diperkuat.

    Menurut institut penelitian pada Kementerian Urusan Darurat Rusia, shelter bom ini dapat memberikan perlindungan terhadap radiasi, serpihan peluru, puing-puing dan kebakaran, serta bisa digunakan di lapisan es yang luas di wilayah utara Rusia.

    Unit standar dari KUB-M disebut mampu menampung hingga 54 orang, namun modul tambahan bisa dipasang untuk memperbesar kapasitasnya.

    Perang yang berkecamuk di Ukraina memasuki fase, yang menurut sejumlah pejabat setempat, bisa menjadi fase terakhir — yang paling berbahaya — ketika pasukan militer Rusia bergerak maju dengan pergerakan tercepat sejak invasi dimulai awal tahun 2022 lalu, dan negara-negara Barat berupaya menopang Kyiv.

    Institut penelitian pada Kementerian Urusan Darurat Rusia, dalam pengumuman, tidak mengaitkan shelter bom itu dengan krisis apa pun yang saat ini terjadi.

    Namun, pengumuman ini disampaikan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh pasokan negaranya untuk menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia.

  • Putin Setujui Aturan Baru Serangan Nuklir, Peringatan Buat AS!

    Putin Setujui Aturan Baru Serangan Nuklir, Peringatan Buat AS!

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui doktrin nuklir negaranya yang diperbarui. Doktrin nuklir terbaru ini menyatakan Rusia bisa mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklirnya, jika dihantam serangan rudal konvensional yang didukung oleh negara berkekuatan nuklir.

    Disetujuinya doktrin nuklir terbaru Rusia oleh Putin ini menjadi peringatan tersendiri untuk Amerika Serikat (AS), yang mendukung Ukraina dengan pasokan persenjataan selama perang berlangsung sejak tahun 2022 lalu.

    Persetujuan untuk perubahan doktrin nuklir resmi Rusia, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/11/2024), menjadi jawaban Kremlin terhadap keputusan pemerintahan Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina menembakkan rudal jarak jauh pasokan AS untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.

    Doktrin nuklir yang diperbarui ini menguraikan ancaman-ancaman yang bisa menjadi dasar bagi pemimpin Rusia untuk mempertimbangkan serangan nuklir.

    Disebutkan dalam doktrin nuklir terbaru itu, bahwa serangan dengan rudal konvensional, drone atau pesawat tempur dapat dianggap memenuhi kriteria tersebut.

    Tidak hanya itu, menurut doktrin nuklir ini, setiap agresi terhadap Rusia yang dilakukan oleh sebuah negara yang merupakan anggota koalisi akan dianggap oleh Moskow sebagai agresi oleh seluruh anggota koalisi itu. Ketentuan ini tampaknya merujuk pada aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Beberapa pekan sebelum pemilihan presiden (pilpres) AS digelar, Putin memerintahkan perubahan doktrin nuklir untuk menegaskan bahwa setiap serangan konvensional terhadap Rusia yang dibantu oleh negara kekuatan nuklir dapat dianggap sebagai serangan bersama terhadap Moskow.

  • G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin dari negara anggota Kelompok 20 (G20) resmi bertemu di Museum Seni Modern Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat untuk KTT dua hari membahas agenda yang menyoroti perubahan tatanan global sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membuka pertemuan puncak tersebut pada Senin dengan peluncuran aliansi global untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, dengan dukungan dari lebih dari 80 negara, bersama dengan bank-bank multilateral dan lembaga-lembaga filantropi besar.

    “Kelaparan dan kemiskinan bukanlah hasil dari kelangkaan atau fenomena alam … itu adalah hasil dari keputusan politik,” kata Lula, yang lahir dalam kemiskinan dan memasuki dunia politik dengan mengorganisasikan serikat pekerja logam, seperti dikutip Reuters pada Selasa (19/11/2024).

    “Di dunia yang menghasilkan hampir enam miliar ton makanan per tahun, ini tidak dapat diterima,” katanya.

    Pejabat Brasil menyadari bahwa agenda mereka untuk G20 – yang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, mengenakan pajak kepada orang superkaya, dan mereformasi tata kelola global – bisa kehilangan momentum ketika Trump mulai mendiktekan prioritas global dari Gedung Putih.

    Para pemimpin juga membahas tentang perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan internasional akan berbenturan dengan perubahan kebijakan AS yang tajam yang dijanjikan Trump saat menjabat, mulai dari tarif hingga janji solusi yang dinegosiasikan untuk perang di Ukraina.

    Namun, para pemimpin mengakui bahwa agenda G20, yang ditetapkan oleh ketua tahun ini Brasil dan diperkuat oleh tuan rumah tahun 2025 Afrika Selatan, telah mendorong percakapan di luar zona nyaman tradisional negara-negara Barat.

    “Kita tengah mengalami perubahan besar dalam struktur global,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela pertemuan puncak, mencatat semakin besarnya pengaruh negara-negara ekonomi berkembang utama.

    “Negara-negara ini ingin menyampaikan pendapat mereka. Dan mereka tidak akan lagi menerima bahwa semuanya akan terus seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade.”

    Presiden China Xi Jinping memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mendukung ekonomi berkembang di “Global Selatan,” mulai dari kerja sama ilmiah dengan Brasil dan negara-negara Afrika hingga menurunkan hambatan perdagangan bagi negara-negara yang kurang berkembang.

    Xi juga telah memuji-muji keunggulan ekonomi China, termasuk Belt & Road Initiative yang dibanggakan yang meresmikan pelabuhan laut dalam yang besar di Peru minggu lalu.

    Brasil sejauh ini menolak untuk bergabung dengan inisiatif infrastruktur global, tetapi harapan tinggi untuk kemitraan industri lainnya ketika Xi mengakhiri kunjungannya di negara itu dengan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada Rabu.

    Keputusan Brasil untuk tidak bergabung merupakan “pukulan besar bagi hubungan,” kata Li Xing, profesor di Institut Strategi Internasional Guangdong, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri China. “China sangat kecewa,” katanya.

    Pembicaraan perdagangan di sekitar G20 akan dipicu oleh kekhawatiran akan meningkatnya perang dagang AS-China. Diketahui Trump berencana untuk mengenakan tarif impor dari Tiongkok dan negara-negara lain.

    Semangat Trump untuk memangkas pajak akan menambah hambatan bagi usulan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang superkaya.

    Sekutu terbaru Trump di Amerika Latin, Presiden Argentina yang menganut paham libertarian Javier Milei, telah menarik garis merah dalam masalah ini. Para negosiator Argentina menolak untuk menyetujui penyebutan isu tersebut dalam komunike bersama KTT tersebut, menurut para diplomat.

    (luc/luc)

  • Donald Trump Bayar Utang Sebanyak Ini ke Elon Musk

    Donald Trump Bayar Utang Sebanyak Ini ke Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump tak menunggu waktu lama untuk membayar utang budi ke Elon Musk karena sudah mendukungnya mati-matian dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

    Pada awal pekan ini, saham Tesla naik 5% setelah Bloomberg melaporkan tim transisi Trump berencana menelurkan regulasi terkait mobil otomatis.

    Laporan tersebut mengemuka beberapa hari setelah Trump menunjuk Elon Musk sebagai co-head Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru.

    Tim transisi Trump mencari beberapa pemimpin kebijakan untuk sektor transportasi dalam mengembangkan kerangka regulasi mobil otomatis, menurut laporan Bloomberg, berdasarkan keterangan sumber dalam yang familiar dengan isu tersebut.

    Bulan lalu, Musk mengkritik proses birokrasi perizinan mobil otomatis yang berbeda di setiap negara. Ia mengatakan proses berlipat tersebut sangat merepotkan.

    Kritik itu ia sampaikan beberapa pekan setelah meluncurkan taksi otomatis (robotaxi) Cybercab yang sama sekali tak memiliki setir dan pedal. Ia menargetkan produksinya dimulai pada 2026 mendatang.

    “Regulasi federal yang disatukan akan memudahkan proses perizinan mobil otomatis, sehingga Tesla bisa menggenjot pengujian pengemudi tanpa awak (FSD) miliknya,” kata analis di Quilter Cheviot, Mamta Valencha, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

    FSD yang telah dikembangkan Tesla selama 4 tahun terakhir juga tengah menghadapi investigasi dari pemerintah. Hal ini menyusul beberapa kasus kecelakaan terkait sistem tersebut, termasuk tabrakan fatal pada 2023 lalu.

    Kemenangan Trump terbukti berbuah manis bagi bisnis mobil Musk. Valuasi Tesla tembus US$1 triliun usai Trump terpilih sebagai Presiden AS yang baru. Sahamnya sejauh ini sudah naik 28% sejak 5 November lalu.

    Investor berharap kedekatan Musk dengan Gedung Putih akan memuluskan jalan bisnis Tesla di masa depan.

    Musk merupakan salah satu pendukung militan Trump. Ia menggelontorkan jutaan dolar AS melalui komite politik American Pac untuk mendukung Trump. Ia juga memanfaatkan platform X miliknya untuk menyebar berbagai informasi yang menguntungkan Trump.

    (fab/fab)

  • Google Berubah Total, Pemerintah Minta Jual Browser Chrome

    Google Berubah Total, Pemerintah Minta Jual Browser Chrome

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) meminta hakim untuk memaksa Google milik Alpbahet menjual unit bisnis browser internet Chrome, menurut laporan Bloomberg berdasarkan informasi sumber dalam yang familiar dengan rencana tersebut.

    DOJ juga akan menanyakan kepada hakim yang memimpin sidang pada Agustus lalu terkait monopoli Google, untuk mengambil tindakan terkait teknologi kecerdasan buatan (AI) Google, serta sistem operasi HP Android.

    Google dikatakan mengontrol bagaimana pengguna melihat internet dan apa saja iklan yang muncul di perangkat mereka melalui browser Chrome yang umumnya menggunakan layanan mesin pencari Search secara default.

    Google juga mengumpulkan informasi penting dari bisnis iklan miliknya. Menurut estimasi, Google mendominasi sekitar dua per tiga pangsa pasar browser global.

    DOJ menolak berkomentar. Sementara Google, dalam pernyataan dari VP Regulatori Affairs Lee-Anne Mulholland mengatakan DOJ telah mendorong agenda radikal yang sudah melampaui masalah legal dalam kasus ini.

    Ia juga mengatakan tuntutan DOJ dapat membahayakan pengguna, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

    Langkah yang dilakukan DOJ merupakan salah satu upaya paling agresif di pemerintahan Joe Biden untuk membatasi monopoli di kalangan raksasa teknologi.

    Kendati demikian, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Donald Trump diprediksi akan berdampak lebih besar terhadap kasus monopoli raksasa teknologi.

    Dua bulan sebelum pemilu, Trump mengklaim akan menindak Google karena telah terang-terangan melawan dirinya. Namun, sebulan setelahnya, Trump mempertanyakan apakah merombak Google dengan memecah-belah perusahaan merupakan solusi terbaik.

    Google akan memenuhi panggilan Hakim Distrik AS Amit Mehta dalam persidangan final pada Agustus 2025 mendatang.

    Sejauh ini, ada beberapa opsi yang kemungkinan besar akan memengaruhi bisnis Google. Salah satunya, mengakhiri kontrak eksklusif dengan Apple senilai miliaran dolar AS setiap tahunnya untuk menjadikan Search sebagai layanan pencari default di iPhone, iPad, dkk.

    Opsi lainnya, Google harus melakukan divestasi atas beberapa unit bisnisnya seperti Chrome dan Android.

    Pasar Chrome yang sangat besar membuat unit tersebut menjadi salah satu kunci pendorong pendapatan Google. Pada saat bersamaan, ketika pengguna mendaftar Chrome dengan akun Google, raksasa tersebut dapat menawarkan iklan pencarian yang ditargetkan secara lebih mudah.

    Google berdalih dominasinya untuk layanan mesin pencari disebabkan kualitas yang dimiliki. Google juga mengatakan pihaknya menghadapi persaingan sengit dengan Amazon dan layanan mesin pencari lainnya.

    (fab/fab)

  • Pemerintah Beri Peringatan Keras ke WhatsApp, Wajib Bayar Segini

    Pemerintah Beri Peringatan Keras ke WhatsApp, Wajib Bayar Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Kompetisi India (CCI) melakukan penyelidikan terhadap kebijakan privasi WhatsApp pada Maret 2021 lalu. Temuannya, WhatsApp membagikan data personal pengguna ke Facebook yang sama-sama merupakan anak usaha Meta.

    Hal ini memicu perlawanan di ranah global. Terbaru, CCI memerintahkan WhatsApp agar tak lagi membagikan data personal pengguna ke platform ‘saudara’ di bawah Meta dalam jangka waktu 5 tahun.

    Lembaga India tersebut juga mewajibkan WhatsApp membayar denda senilai US$25,4 juta (Rp 402 miliar) atas kasus pelanggaran kompetisi terkait kebijakan privasi pada 2021 tersebut.

    “Membagikan data personal pengguna yang dikumpulkan WhatsApp kepada perusahaan Meta lainnya untuk tujuan selain meningkatkan layanan WhatsApp bagi pengguna tak diperbolehkan di India,” kata CCI, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

    Meta tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Raksasa teknologi termasuk Apple, Google, dan Meta, ramai-ramai menghadapi tantangan regulasi anti-monopoli baru di India, mirip seperti yang dilakukan Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA).

    Pemerintah India saat ini sedang menggodok aturan baru bertajuk ‘Digital Competition Bill’ untuk melengkapi aturan anti-monopoli yang sudah berlaku di negaranya.

    Dewan Bisnis AS-India yang merupakan kelompok negosiator AS telah menentang langkah pemerintah karena kekhawatiran akan berdampak buruk bagi bisnis AS yang ada di negara tersebut.

    (fab/fab)

  • Protes Perjanjian Dagang UE-Amerika Latin, Petani Prancis Bakar Jerami

    Protes Perjanjian Dagang UE-Amerika Latin, Petani Prancis Bakar Jerami

    Foto Bisnis

    REUTERS/Stephane Mahe – detikFinance

    Selasa, 19 Nov 2024 14:00 WIB

    Prancis – Petani Prancis kembali memprotes perjanjian perdagangan antara Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Amerika Latin (Mercosur). Mereka membakar jerami di ladang.