Perusahaan: Reuters

  • Pemimpin Tertinggi Iran Serukan Netanyahu Dihukum Mati!

    Pemimpin Tertinggi Iran Serukan Netanyahu Dihukum Mati!

    Teheran

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan hukuman mati terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Seruan ini disampaikan setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pekan lalu merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang.

    ICC, pada Kamis (21/11) pekan lalu, merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.

    Surat perintah penangkapan ICC juga dirilis untuk petinggi Hamas bernama Ibrahim Al-Masir alias Mohammed Deif atas tuduhan yang sama.

    “Perintah penangkapan (ICC) telah dikeluarkan, itu tidak cukup, hukuman mati harus dijatuhkan kepada para pemimpin kriminal tersebut,” cetus Khamenei merujuk pada para pemimpin Israel dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir Reuters dan media lokal Iran, Press TV, Senin (25/11/2024).

    Dalam keputusannya, para hakim ICC menyatakan ada alasan masuk akal untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    Untuk Deif, ICC juga mencantumkan dakwaan pembunuhan massal terkait serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, termasuk pemerkosaan dan penyanderaan.

    Tel Aviv sebelumnya mengklaim Deif tewas dalam serangannya di Jalur Gaza pada Juli lalu, namun Hamas tidak pernah membenarkan atau membantahnya. Jaksa ICC mengindikasikan pihaknya akan terus mengumpulkan informasi terkait laporan kematian Deif tersebut.

  • CEO TikTok Pusing Curhat ke Elon Musk, Begini Isinya

    CEO TikTok Pusing Curhat ke Elon Musk, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO TikTok Shou Zi Chew curhat ke Elon Musk dan meminta masukan mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan video pendek itu di Amerika Serikat.

    Seperti diketahui Musk kini masuk ke dalam lingkaran dekat Presiden AS terpilih Donald Trump.

    Menurut laporan Wall Street Journal, mengutip beberapa orang yang mengetahui masalah ini, Chew memulai pesan dengan CEO Tesla tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

    Chew kemudian meminta pendapat Musk tentang berbagai topik lainnya mulai dari pemerintahan yang akan datang hingga kebijakan teknologi potensial, demikian dikutip dari Reuters, Senin (25/11/2024).

    Elon Musk, TikTok, ByteDance, dan pemerintahan Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

    Kedua eksekutif tersebut belum membahas langkah-langkah spesifik untuk menjaga TikTok agar tetap bisa beroperasi di Amerika Serikat.

    Laporan tersebut menambahkan bahwa Chew telah memberi tahu pimpinan ByteDance, perusahaan induk TikTok, tentang pembicaraan dengan Musk. Para eksekutif ByteDance sangat optimis untuk masa depan perusahaan di AS.

    TikTok Mau Diblokir di AS

    Nasib TikTok di AS berada di ujung tanduk ketika era pemerintahan Joe Biden. Pasalnya, Badan legislatif Amerika Serikat telah menyepakati Undang-Undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok.

    Jika masih di bawah kepemilikan perusahaan China, TikTok diancam bakal diblokir di AS. Sebelumnya, Presiden Biden mengatakan akan menandatangani aturan tersebut jika sudah lolos dan disepakati DPR AS.

    Aturan tegas dari pemerintah AS dikarenakan ketakutan bahwa TikTok menjadi alat propaganda China. Keresahan ini diungkap oleh Direktur FBI Chris Wray. Pada 2022 lalu ia menyatakan sangat prihatin tentang operasional aplikasi TikTok di AS.

    “Kami memang memiliki kekhawatiran soal keamanan nasional setidaknya dari ujung FBI tentang TikTok,” kata Wray kepada anggota Komite Keamanan Dalam Negeri DPR saat sidang tentang ancaman di seluruh dunia, dikutip dari CNBC Internasional.

    Sebenarnya upaya larangan operasi TikTok di AS dimulai saat Trump menjabat sebagai Presiden AS.

    Trump mempelopori upaya awal untuk melarang TikTok beroperasi dengan perintah eksekutif pada 2020. Alasannya kala itu untuk menjaga keamanan nasional.

    Dia mendorong akuisisi oleh Microsoft, namun gagal. Raksasa perangkat lunak Oracle kemudian mengajukan tawarannya untuk menjadi mitra teknologi TikTok di AS.

    Setelah mendapat banyak tekanan, TikTok setuju untuk melindungi data AS melalui aliansi dengan Oracle.

    Namun, pada masa kampanye kali ini, Trump berupaya untuk menghentikan pemblokiran terhadap aplikasi TikTok.

    (fab/fab)

  • Menteri Imigrasi Blak-blakan soal Pemulangan Terpidana Bali Nine hingga Mary Jane

    Menteri Imigrasi Blak-blakan soal Pemulangan Terpidana Bali Nine hingga Mary Jane

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia. 

    Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

    “Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

    Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner dari Indonesia ke negara asal tahanan.

    Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

    Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

    “Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

    Senada dengan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Agus mengatakan negara yang bersangkutan harus mengakui kedaulatan dan sistem hukum di Indonesia.

    Selain itu, pemerintah negara tersebut juga harus melanjutkan sisa hukuman di sana.

    “Kemudian, tidak ada permasalahan di belakang hari maka mungkin kita akan pertimbangkan transfer of prisoner kepada beberapa [tahanan] sesuai dengan negara-negara yang mengajukan itu,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk memulangkan lima orang terpidana seumur hidup Bali Nine ke Australia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

    Kelimanya saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka ditangkap di Bandara Ngurai Rai karena ditemukan heroin terikat di tubuh mereka.

    Sebagai informasi,kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

    Selain memulangkan tahanan seumur hidup bagian dari Bali Nine, pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan kepulangan tahanan Indonesia yang ditahan di Australia.

    “Presiden [Prabowo Subianto] telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas seperti yang dilansir Reuters pada Minggu 24 November 2024.

    Kesepakatan ini diduga merupakan hasil perundingan antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Prabowo  selama pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

    Reuters melaporkan bahwa belum lama ini Indonesia mengonfirmasi Mary Jane Veloso, seorang wanita Filipina yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba dalam kasus terpisah, akan diizinkan menjalani sisa hukumannya di negara asalnya.

  • Android Mulai Ditinggal, Penggantinya Makin Ganas

    Android Mulai Ditinggal, Penggantinya Makin Ganas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Huawei menargetkan 100.000 aplikasi baru untuk sistem operasi HarmonyOS dalam beberapa bulan ke depan. Perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist AS itu ingin segera mencapai kemandirian sebagai sebuah ekosistem sistem operasi.

    Raksasa teknologi asal China itu memiliki lebih dari 15.000 aplikasi di Garmony yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

    Namun Huawei membutuhkan aplikasi yang lebih personal dan lebih banyak agar ekosistem yang merek bangun bisa lebih matang.

    “Berdasarkan analisis kami, agar ekosistem Harmony menjadi matang dalam memenuhi kebutuhan konsumen, 100.000 aplikasi adalah tonggak sejarah, dan itu adalah tujuan utama selama enam hingga 12 bulan ke depan,” kata Ketua Huawei Xu Zhijun dalam sebuah pidato yang diposting di aplikasi perpesanan WeChat, dikutip dari Reuters, Senin (25/11/2024).

    Target aplikasi yang ambisius ini menyoroti urgensi dalam mengembangkan teknologi buatan dalam negeri saat China menghadapi ketegangan yang meningkat dengan AS.

    Ketegangan yang datang dari berbagai industri mulai dari perdagangan hingga teknologi ini terjadi karena Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan lebih keras terhadap China.

    Huawei meluncurkan sistem operasinya lima tahun yang lalu setelah sanksi AS memutus dukungan untuk Android dari Google.

    Perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu kemudian mengembangkan versi sumber terbuka dari sistem Harmony.

    “Karena sanksi AS, Huawei terpaksa mempercepat pengembangan sistem operasinya sendiri,” kata Xu.

    “Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, untuk sistem operasi apa pun, tidak peduli seberapa canggihnya, tidak akan ada artinya jika tidak ada yang menggunakannya,” imbuhnya.

    Android Mulai Ditinggal

    Sebelumnya, laporan Counterpoint bertajuk ‘Global Smartphone Sales Share by Operating System’ pangsa pasar Android dan iOS masing-masing turun 1%. Sementara Harmony OS menggandakan pangsanya dari 2% menjadi 4% secara global.

    Meski demikian Android, masih menjadi yang terbesar di dunia sampai saat ini. Pangsa pasar Android secara global mencapai 77 persen pada kuartal I-2024. Kemudian diikuti oleh iOS sebanyak 19% dan HarmonyOS sebesar 4%.

    Berbeda dengan pasar global, di China, sistem operasi HarmonyOS buatan Huawei justru meningkat menjadi 17% di periode Q1 2024, dari 8% di kuarta yang sama tahun sebelumnya.

    HarmonyOS tersebut menyalip iOS di China untuk pertama kalinya karena para pelanggan di negara tersebut mengantre untuk membeli produk unggulan Huawei.

    Adopsi 5G untuk OS tersebut mencapai 50% pada Q1 2024, naik dari 9% pada Q1 2023. Pangsa pasar HarmonyOS diperkirakan akan terus tumbuh karena Huawei berfokus pada lokalisasi rantai pasokan.

    (fab/fab)

  • Penembakan Dekat Kedubes Israel di Yordania, 3 Polisi Luka

    Penembakan Dekat Kedubes Israel di Yordania, 3 Polisi Luka

    Amman

    Seorang pria bersenjata tewas ditembak setelah insiden penembakan terjadi di dekat Kedutaan Besar Israel yang memiliki pengamanan ketat di Amman, Yordania. Tiga polisi Yordania mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Laporan kantor berita Petra yang mengutip otoritas keamanan publik Yordania, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (25/11/2024), menyebut para personel kepolisian menembak seorang pria bersenjata yang menembaki patroli polisi di area Rabiah, Amman, pada Minggu (24/11) dini hari waktu setempat.

    Motif di balik aksi penembakan itu belum diketahui jelas. Penyelidikan masih dilakukan oleh otoritas Yordania.

    Menurut sumber keamanan setempat, sang pria bersenjata yang menenteng senjata otomatis itu sempat dikejar setidaknya selama setidaknya satu jam sebelum dia terpojok dan dibunuh sebelum fajar menyingsing.

    Menteri Komunikasi Yordania, Mohamed Momani, menggambarkan penembakan itu sebagai serangan teroris yang menargetkan pasukan keamanan publik di negara tersebut. Dia mengatakan bahwa penyelidikan atas insiden itu sedang dilakukan.

    “Merusak keamanan negara dan menyerang personel keamanan akan ditanggapi dengan tegas,” ucap Momani kepada Reuters, sembari menambahkan bahwa pria bersenjata itu memiliki catatan kriminal dalam kasus perdagangan narkoba.

    Menurut para saksi mata, Kepolisian Yordania menutup area di dekat Kedubes Israel yang dijaga ketat setelah terdengar suara tembakan. Dua saksi mata mengatakan polisi dan ambulans bergegas ke distrik Rabiah, yang menjadi lokasi Kedubes Israel tersebut.

  • Australia Batalkan Denda 5% Bagi Facebook Cs yang Gagal Cegah Hoaks

    Australia Batalkan Denda 5% Bagi Facebook Cs yang Gagal Cegah Hoaks

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia membatalkan rencana untuk mengenakan denda hingga 5% dari pendapatan global bagi platform media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga X.com yang gagal mencegah penyebaran misinformasi (hoaks) daring.

    Melansir dari Reuters, Senin (25/11/2024) keputusan ini diambil setelah adanya tekanan dari berbagai pihak dan kurangnya dukungan di Senat untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

    Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan untuk membatalkan rencana denda diambil setelah mendengar pernyataan publik dan keterlibatan dari anggota Senat yang menunjukkan bahwa RUU tersebut tidak akan bisa disahkan. 

    Namun, Rowland tetap menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan teknologi besar atas sistem dan proses mereka untuk mencegah penyebaran misinformasi.

    “RUU ini bertujuan untuk menghadirkan tingkat transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan meminta platform-platform teknologi besar untuk bertanggung jawab atas upaya mereka dalam meminimalkan penyebaran informasi yang salah atau berbahaya secara daring,” kata Rowland.

    Menurut survei terbaru, sekitar empat perlima warga Australia mendukung tindakan tegas terhadap penyebaran misinformasi. Namun, kebijakan tersebut menghadapi penolakan keras dari sejumlah pihak, termasuk koalisi oposisi konservatif, Partai Hijau, dan beberapa senator lintas partai.

    Senator dari Partai Hijau, Sarah Hanson-Young, menyebut RUU tersebut sebagai pilihan setengah matang. Sebab, regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk mengatasi masalah misinformasi secara menyeluruh. 

    Selain itu, badan industri teknologi DIGI, yang anggotanya termasuk Meta (Facebook), juga mengkritik draf undang-undang ini. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut lebih baik memperkuat kode etik anti-misinformasi yang sudah ada.

    Meski demikian, pemerintahan Buruh yang berhaluan kiri-tengah ini tetap berkomitmen untuk mencari solusi guna menangani misinformasi yang berkembang pesat di dunia maya, terutama dengan semakin meningkatnya dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik di Australia.

  • Rabi Israel Dibunuh di Uni Emirat Arab, 3 Tersangka Ditangkap

    Rabi Israel Dibunuh di Uni Emirat Arab, 3 Tersangka Ditangkap

    Dubai

    Seorang warga negara Israel yang berprofesi sebagai rabi ditemukan tewas dibunuh di Uni Emirat Arab (UEA). Otoritas UEA telah menangkap sedikitnya tiga tersangka terkait pembunuhan tersebut, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengecamnya sebagai “aksi teroris antisemitisme”.

    Rabi Israel yang tewas itu, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (25/11/2024), diidentifikasi bernama Tzvi Kogan yang berusia 28 tahun. Otoritas UEA mengidentifikasi Kogan sebagai warga negara Israel-Moldova, yang berstatus resident UEA.

    Disebutkan bahwa dia bekerja untuk gerakan Chabad Yahudi Ortodoks, yang berkantor di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa otoritas UEA telah menangkap, dalam waktu singkat, tiga pelaku yang terlibat dalam pembunuhan,” demikian seperti dilaporkan kantor berita UEA, WAM News Agency.

    Kementerian Dalam Negeri UEA tidak memberikan informasi detail soal ketiga tersangka yang ditangkap, juga tidak menjelaskan apakah ketiganya telah didakwa.

    “Informasi detail mengenai insiden tersebut akan diungkapkan setelah penyelidikan selesai,” tegas Kementerian Dalam Negeri UEA dalam pernyataannya.

    Ditegaskan juga oleh Kementerian Dalam Negeri UEA bahwa semua kekuatan hukum akan digunakan “untuk merespons dengan tegas dan tanpa pengampunan terhadap tindakan atau upaya apa pun yang mengancam stabilitas masyarakat”.

  • Ibu Kota Pakistan Lockdown gegara Demo Pro Imran Khan, Jalan Ditutup Kontainer

    Ibu Kota Pakistan Lockdown gegara Demo Pro Imran Khan, Jalan Ditutup Kontainer

    Islamabad

    Ibu kota Pakistan, Islamabad, dikunci ketat alias lockdown gara-gara demo para pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara. Jalanan utama di Islamabad bahkan diblokade dengan kontainer.

    Dilansir Reuters, Senin (25/11/2024), para pedemo menuntut pembebasan Imran Khan. Jalan raya menuju Islamabad yang dilalui para pendukung Khan, yang dipimpin oleh anggota partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), telah diblokir sejak Minggu (24/11).

    Massa diperkirakan akan mendekati kota dan berkumpul di dekat gedung parlemen. Sebagian besar jalan utama kota juga telah diblokir oleh pemerintah dengan kontainer yang disusun bertingkat.

    Pemerintah juga mengerahkan polisi dan paramiliter dalam jumlah besar. Mereka juga dibekali perlengkapan anti huru hara.

    Layanan telepon seluler juga telah dihentikan sementara. Pertemuan dalam bentuk apapun dilarang berdasarkan ketentuan hukum.

    Jalanan utama di Islamabad diblokade dengan kontainer (AFP/AAMIR QURESHI)

    Pengawas internet global NetBlocks mengatakan di X, metrik langsung menunjukkan layanan pesan WhatsApp telah dibatasi menjelang demonstrasi itu.

    Seorang pembantu utama Khan, Ali Amin Gandapur, yang merupakan kepala menteri provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan diperkirakan akan memimpin konvoi terbesar ke Islamabad, meminta orang-orang untuk berkumpul di dekat pintu masuk zona merah kota tersebut, yang dikenal sebagai ‘D Chowk’.

    “Khan telah meminta kami untuk tetap di sana sampai semua tuntutan kami dipenuhi,” katanya dalam sebuah pesan video pada hari Sabtu.

    PTI menuntut pembebasan Khan dan semua pemimpinnya. Mereka juga menuntut pengunduran diri pemerintah saat ini karena dianggap menang dalam pemilu yang curang.

    Khan telah dipenjara sejak Agustus 2023 dan, sejak disingkirkan dari kekuasaannya oleh parlemen pada tahun 2022, menghadapi sejumlah tuduhan mulai dari korupsi hingga hasutan untuk melakukan kekerasan. Ia dan partainya membantah semua tuduhan tersebut.

    “Protes yang terus-menerus ini menghancurkan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan. Kami ingin para pemimpin politik duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini,” kata seorang warga Islamabad, Muhammad Asif, di depan sebuah pasar yang tutup.

    (haf/haf)

  • AS- China Memanas, Bos Operator Telekomunikasi Dikumpulkan soal Dugaan Spionase

    AS- China Memanas, Bos Operator Telekomunikasi Dikumpulkan soal Dugaan Spionase

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan eksekutif perusahaan telekomunikasi guna membahas dugaan spionase siber yang dilakukan oleh China. 

    Spionase ini diketahui menargetkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat. 

    Melansir dari Reuters, Senin (25/11/2024) pertemuan ini digelar setelah laporan mengenai peretasan besar-besaran yang diduga dilakukan oleh peretas yang diduga terafiliasi dengan Beijing.

    Pertemuan di Gedung Putih dipimpin oleh Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional, dan Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional untuk siber dan teknologi baru. 

    Gedung Putih menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mendengarkan pandangan dari para eksekutif telekomunikasi mengenai cara pemerintah AS.

    “Apakah Pemerintah AS dapat bermitra dan mendukung sektor swasta dalam menghadapi serangan canggih dari negara-negara (termasuk China),” kata Gedung Putih mengutip dari Reuters.

    Meski memanggil para eksekutif sektor telekomunikasi, Gedung Putih tidak mengungkapkan identitas perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau eksekutif yang hadir dalam pertemuan tersebut.

    Adapun, pihak berwenang AS sebelumnya mengungkapkan bahwa para peretas China berhasil menyusup ke dalam sistem sejumlah perusahaan telekomunikasi, membobol data sensitif yang ditujukan untuk lembaga penegak hukum AS. 

    Kejadian ini diduga merupakan bagian dari upaya spionase siber yang lebih luas, yang mencakup pencurian informasi terkait kegiatan pengawasan.

    Senator Mark Warner, ketua Komite Intelijen Senat, menyebut pelanggaran ini sebagai peretasan telekomunikasi terburuk dalam sejarah negara Amerika Serikat.

    Meski begitu, pemerintah China sendiri telah membantah klaim terkait keterlibatannya dalam peretasan sistem komputer asing. 

    Beijing secara konsisten menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan peretasan atau spionase siber terhadap negara lain.

    TikTok 

    Adapun 2 tahun lalu TikTok juga dituding melakukan spionase yang mendorong pemerintah AS menekan TikTok melakukan divestasi.

    Dilansir dari Cnet.com, Selasa (27/12/2022) hal ini dikarenakan beberapa pejabat administrasi di pemerintah Biden khawatir keamanan aplikasi Tiktok. Mereka pun mendorong penjualan operasi AS perusahaan milik China tersebut, untuk memastikan Beijing tidak dapat memanfaatkan aplikasi untuk spionase dan pengaruh politik.

    Ide penjualan paksa diangkat dalam diskusi oleh Komite Investasi Asing di AS, dengan perwakilan dari Pentagon dan Departemen Kehakiman mendorong penjualan tersebut.

    Di antara kekhawatirannya adalah gagasan bahwa pemerintah China dapat menggunakan TikTok untuk memperoleh informasi tentang pengguna AS serta mendikte konten apa yang ditampilkan atau tidak ditampilkan platform.

    Sebagai informasi, saat ini TikTok dimiliki oleh konglomerasi China, ByteDance. Adapun ketika ditanya terkait hal ini pihak ByteDance enggan memberikan tanggapan.

    Kekhawatiran keamanan nasional atas TikTok telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Sebuah laporan awal bulan ini menyatakan bahwa negosiasi antara pemerintahan Biden dan aplikasi tersebut atas operasinya di AS akan ditunda karena masalah keamanan nasional.

  • Seteru Panjang Wapres vs Presiden Filipina hingga Ancaman Pembunuhan

    Seteru Panjang Wapres vs Presiden Filipina hingga Ancaman Pembunuhan

    Manila

    Perseteruan antara Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong semakin memanas. Sara Duterte melontarkan ancaman pembunuhan Marcos Jr setelah perseteruan yang memanas menjelang Pemilu sela tahun depan.

    Sebagai informasi, Sara merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sementara, Marcos Jr merupakan putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos.

    Dua keluarga ini berkoalisi pada Pemilu Filipina tahun 2022. Bongbong Marcos maju sebagai capres, sementara Sara Duterte maju sebagai cawapres. Presiden dan Wapres Filipina dipilih secara terpisah.

    Koalisi dua keluarga ini pun meraih kemenangan besar di Pemilu Filipina. Namun, hubungan kedua keluarga berkuasa ini retak seiring berjalannya waktu. Keretakan dalam aliansi dua keluarga itu dimulai ketika Marcos Jr menyimpang dari kebijakan antinarkoba dan kebijakan luar negeri Rodrigo Duterte.

    Berikut jejak perseteruan panjang keluarga Duterte versus Bongbong Marcos:

    Putra Duterte Desak Marcos Jr Mundur

    Putra mantan Presiden Rodrigo Duterte mendesak Marcos Jr mundur dari jabatan Presiden Filipina. Dilansir Reuters, kritikan keras untuk Marcos Jr itu dilontarkan Sebastian Duterte yang menjabat Wali Kota Davao pada Januari 2024.

    Davao sendiri merupakan kota terpadat ketiga di Filipina. Sebelum Sebastian, Sara dan Rodrigo Duterte juga pernah menjadi Wali Kota Davao.

    Dalam sebuah forum kepemimpinan, Sebastian menuduh Marcos Jr telah membahayakan warga Fiipina dengan mengizinkan orang-orang Amerika Serikat (AS) masuk. Kritik itu merujuk pada perluasan akses bagi AS terhadap pangkalan-pangkalan militer Filipina, termasuk beberapa yang dekat dengan wilayah Taiwan.

    Pemerintahan Duterte sebelumnya lebih dekat dengan China. Sebastian juga menentang keputusan Marcos Jr untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan kelompok pemberontak komunis.

    Dia menyebut Marcos Jr tidak tahu apa-apa soal penderitaan masyarakat Filipina yang tinggal di area-area yang dulunya basis kelompok pemberontak.

    “Anda malas dan Anda kurang peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya kami tidak senang,” ujar Sebastian dalam kritikan ke Marcos Jr.

    Memburuknya hubungan kedua keluarga ini diduga dipicu upaya memperkuat basis dukungan menjelang pemilu sela Senat dan pemilu kongres tahun depan.

    Keluarga Duterte juga menentang rencana amendemen konstitusi dengan menyebut upaya itu didorong oleh agenda untuk mengubah sistem politik dan menghapus batasan masa jabatan, termasuk batasan masa jabatan presiden, yang saat ini hanya bisa menjabat satu periode selama masa jabatan 6 tahun.

    “Dia (Marcos Jr) mengutamakan politik, menjaga diri mereka sendiri… Daripada berfokus pada pekerjaannya. Pak Presiden, jika tidak ada rasa cinta dan aspirasi terhadap bangsa, mundurlah,” cetus Sebastian dalam acara tersebut.

    Duterte Tuduh Marcos Jr Pecandu Narkoba

    Rodrigo Duterte juga menuding Marcos Jr pencandu narkoba. Dia menuding Marcos Jr akan mengubah konstitusi demi menambah masa jabatan presiden Filipina.

    Dilansir Associated Press, dalam pidatonya yang dipenuhi sumpah serapah pada Minggu (28/1/2024) malam, Duterte menuduh Marcos berencana mengamandemen konstitusi dengan mencabut batasan masa jabatan.

    Duterte memperingatkan hal tersebut bisa menyebabkan Marcos Jr digulingkan seperti ayahnya, Ferdinand Marcos, yang dikenal sebagai diktator. Duterte juga menuduh Marcos Jr sebagai pecandu narkoba.

    “Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya Presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte saat pidato di wilayah selatan kota Davao.

    Badan Pemberantasan Narkoba Filipina membantah tudingan itu. Mereka mengatakan Marcos Jr tidak pernah ada dalam daftar yang disebut Duterte.

    Pada tahun 2021, juru bicara Marcos menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos Jr negatif menggunakan kokain dan sabu.

    Marcos Jr Balas Ejek Duterte Terpengaruh Obat Keras

    Marcos Jr tertawa mendengar tudingan Duterte soal isu mengubah masa jabatan presiden dan pecandu narkoba. Marcos Jr menyebut tudingan itu dilontarkan Duterte karena efek fentanil.

    “Saya pikir itu karena fentanil,” kata Marcos dilansir Associated Press, Selasa (30/1/2024).

    Fentanil merupakan salah satu obat pereda nyeri. Marcos menuding Duterte terlalu lama menggunakan fentanil.

    “Fentanil adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli, setelah lima, enam tahun, hal itu pasti berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi,” ucapnya.

    Marcos mengatakan dia tidak akan membenarkan tuduhan tersebut dengan memberikan jawaban. Dia menyebut Duterte terlalu lama menggunakan fentanil.

    Duterte memang pernah mengakui penggunaan fentanil pada tahun 2016. Duterte saat itu mengatakan pernah menggunakan fentanil untuk meringankan rasa sakit cedera akibat kecelakaan sepeda motor. Pengacara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan Duterte telah berhenti mengonsumsi fentanil sebelum menjadi presiden pada tahun 2016.

    Ketua Parlemen Filipina Martin Romualdez juga membantah tudingan Duterte. Dia menyebut Duterte menuduh Marcos Jr tanpa memberikan bukti apa pun.

    Sepupu Marcos Jr ini mengatakan konstitusi diamandemen hanya untuk menghapus pembatasan investasi asing. Romualdez buka suara karena pidato Duterte yang menuding dirinya menyuap pejabat lokal untuk mengamandemen konstitusi tahun 1987 guna menghapus batasan masa jabatan sehingga mereka dapat memperpanjang masa jabatan mereka.

    Sara Duterte Mundur dari Menteri Pendidikan

    Keretakan antara dua keluarga itu semakin jelas terlihat saat Sara Duterte mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kepala Badan Antipemberontakan. Dilansir Associated Press, Sara Duterte tetap menjadi Wakil Presiden meski mundur dari jabatan menteri.

    Sekretaris Komunikasi Cheloy Garafil mengatakan pengunduran diri itu telah diterima oleh Marcos Jr dan berlaku efektif pada 19 Juli 2024. Sara Duterte yang berusia 46 tahun tidak menyebutkan alasan pengunduran dirinya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.