Perusahaan: Reuters

  • Rusia Ingin Pererat Hubungan dengan Pemimpin Taliban

    Rusia Ingin Pererat Hubungan dengan Pemimpin Taliban

    Kabul

    Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan negaranya ingin mempererat hubungan dengan para pemimpin Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Shoigu menuturkan Moskow akan membantu mewujudkan perdamaian yang bertahan lama di negara rawan konflik tersebut.

    Shoigu yang mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Rusia ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/11/2024), juga mencetuskan Amerika Serikat (AS) untuk memainkan peran utama dalam membangun kembali Afghanistan, mengingat keterlibatan militernya selama dua dekade di negara tersebut.

    Shoigu menyampaikan hal itu ketika memimpin delegasi Rusia berkunjung ke Kabul, dan melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Taliban yang menjadi bagian pemerintahan Afghanistan. Terdapat Wakil Perdana Menteri, Menhan dan Menteri Dalam Negeri Afghanistan dalam pertemuan dengan Shoigu.

    Dalam pertemuan itu, menurut laporan kantor berita Rusia, para pemimpin Taliban meminta Shoigu untuk membantu mereka dalam meringankan tekanan yang dipicu oleh sanksi-sanksi AS terhadap pemerintah Kabul.

    “Izinkan saya mengonfirmasi kesiapan kami untuk membangun dialog publik yang konstruktif antara negara-negara kita dan salah satu tujuannya adalah memberikan dorongan bagi proses penyelesaian di antara warga Afghanistan,” ucap Shoigu kepada para pejabat Taliban dalam pertemuan itu.

    Invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mendorong Presiden Vladimir Putin untuk beralih ke Asia dan negara-negara non-Barat lainnya, di tengah apa yang menurut Kremlin, merupakan blokade ekonomi oleh AS dan sekutunya di Eropa.

    Pada Senin (25/11), Moskow mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengerahkan rudal jarak pendek dan jarak menengah di kawasan Asia, jika AS mengerahkan rudal serupa ke kawasan yang sama.

    Lihat juga Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

  • Heboh! Gereja di Spanyol Sembah Bebek

    Heboh! Gereja di Spanyol Sembah Bebek

    Foto

    REUTERS/Isabel Infantes – detikNews

    Selasa, 26 Nov 2024 15:04 WIB

    Spanyol – Gereja Paticano di Madrid menyelenggarakan misa unik bertema bebek karet. Dipimpin komedian Leo Bassi, misa ini menjadi viral dan menarik banyak pengunjung.

  • Google-Meta Desak Australia Tunda Aturan Anak Dilarang Main Medsos

    Google-Meta Desak Australia Tunda Aturan Anak Dilarang Main Medsos

    Jakarta, CNN Indonesia

    Google dan Meta mendesak pemerintah Australia menunda aturan yang akan melarang anak-anak berumur di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Simak alasannya.

    Kedua raksasa teknologi itu meminta pemerintah Australia untuk mengkaji ulang dan menilai potensi dampak penggunaan media sosial bagi anak-anak. Google dan Meta, dalam pengajuan pendapat mereka, mengatakan bahwa pemerintah harus menunggu hasil uji coba verifikasi usia sebelum melangkah lebih jauh.

    Sistem verifikasi usia dapat mencakup biometrik atau identifikasi pemerintah untuk memberlakukan batasan usia di media sosial.

    “Dengan tidak adanya hasil seperti itu, baik industri maupun warga Australia tidak akan memahami sifat atau skala jaminan usia yang disyaratkan oleh RUU tersebut, atau dampak dari tindakan tersebut terhadap warga Australia,” kata Meta, mengutip Reuters, Selasa (26/11).

    “Dalam bentuknya yang sekarang, RUU ini tidak konsisten dan tidak efektif,” lanjut mereka.

    Aturan ini akan memaksa platform media sosial, dan bukan orang tua atau anak-anak, untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan perlindungan verifikasi usia. Perusahaan dapat didenda hingga US$32 juta untuk pelanggaran sistemik.

    Partai Liberal yang menjadi oposisi pemerintah diperkirakan akan mendukung RUU ini, meskipun beberapa anggota parlemen independen menuduh pemerintah terburu-buru dalam menyelesaikan seluruh prosesnya dalam waktu sekitar satu minggu.

    Komite Senat yang bertanggung jawab atas legislasi komunikasi dijadwalkan untuk menyampaikan laporan pada hari Selasa ini.

    Sementara itu, TikTok menilai RUU tersebut tidak memiliki kejelasan dan bahwa mereka memiliki “keprihatinan yang signifikan” dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU tersebut tanpa konsultasi yang terperinci dengan para ahli, platform media sosial, organisasi kesehatan mental, dan kaum muda.

    “Ketika kebijakan baru diajukan, penting bahwa undang-undang dirancang dengan cara yang menyeluruh dan penuh pertimbangan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini tidak terjadi pada RUU ini,” kata TikTok.

    Platform media sosial X milik Elon Musk juga menyuarakan hal serupa. Menurut mereka RUU ini akan berdampak negatif terhadap hak asasi manusia anak-anak dan remaja, termasuk hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.

    Musk, yang menganggap dirinya sebagai pejuang kebebasan berbicara, minggu lalu menyerang pemerintah Australia dengan mengatakan bahwa RUU tersebut tampak seperti cara untuk mengontrol akses ke internet.

    Sebelumnya, Australia bakal melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan mereka berencana melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.

    Langkah ini digadang sebagai paket kebijakan terdepan yang bisa mulai berlaku pada akhir tahun depan.

    Sebagai bagian dari upaya pembatasan yang cukup ketat, Australia kini tengah menguji sistem verifikasi usia yang dirancang untuk mencegah anak-anak mengakses platform medsos. Ini merupakan salah satu dari serangkaian kebijakan yang diyakini paling kuat dibandingkan negara-negara lain.

    “Media sosial merusak generasi muda kita, dan ini saatnya kita hentikan,” ucap Albanese dalam konferensi pers, mengutip NBC, Kamis (7/11).

    Albanese menjelaskan penggunaan media sosial yang berlebihan memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak-anak, khususnya bagi remaja perempuan yang terpapar standar tubuh tidak realistis dan bagi remaja laki-laki yang terkena konten misoginis.

    “Jika Anda adalah anak 14 tahun yang mendapatkan konten seperti itu saat mereka tengah menjalani fase pertumbuhan, ini bisa menjadi masa yang sangat sulit, dan yang kami lakukan adalah mendengarkan [masukan] dan kemudian bertindak,” lanjutnya.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden dan Macron Akan Umumkan Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

    Biden dan Macron Akan Umumkan Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan umumkan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.

    Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pertemuan diplomatik yang intensif, yang melibatkan para pemimpin di Washington, Yerusalem, dan Beirut untuk mencari solusi bagi konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini yang kemudian meluas memicu ketegangan di Lebanon.

    “Kami sudah dekat,” tetapi “tidak ada yang selesai sampai semuanya selesai,” ujar John Kirby, Juru Bicara Keamanan Nasional di Gedung Putih, dikutip dari Reuters pada Selasa, 26 November 2024.

    Konflik yang dimulai pada Oktober 2023 antara Israel dan Hizbullah kini berada dalam tahap krisis. Proposal gencatan senjata yang tengah dibahas mencakup penarikan pasukan militer Israel dari wilayah selatan Lebanon dan pengerahan pasukan militer reguler Lebanon di daerah perbatasan dalam waktu 60 hari.

    Diplomasi ini bertujuan mengakhiri kekerasan yang telah terjadi selama hampir dua bulan ini, yang kian memanas setelah dimulainya serangan lintas batas antara kedua pihak.

    Presiden Prancis menyatakan bahwa diskusi mengenai gencatan senjata telah menunjukkan kemajuan signifikan.

    Sementara itu, di Yerusalem, seorang pejabat senior Israel mengatakan kabinet Israel akan mengadakan pertemuan pada Selasa, 26 November 2024 untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah.

    Meskipun ada perkembangan positif dalam negosiasi, namun situasi di lapangan tetap tegang. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah selatan Beirut yang dikuasai Hizbullah, sementara kelompok tersebut merespons dengan menembakkan lebih dari 250 roket ke wilayah Israel pada akhir pekan lalu.

    Pembentukan komite pemantau gencatan senjata yang terdiri dari lima negara, termasuk Prancis dan dipimpin oleh AS, diharapkan dapat memastikan kesepakatan ini diterapkan dengan baik.

    “Proposal ini tidak menghadapi hambatan serius kecuali Perdana Menteri Netanyahu mengubah pendiriannya,” kata Elias Bou Saab, Wakil Ketua Parlemen Lebanon.

    Konflik ini bermula dari serangan lintas batas yang diluncurkan oleh Hizbullah sebagai balasan atas serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang menyebabkan dimulainya perang di Gaza. Sejak itu, lebih dari 3.750 orang tewas di Lebanon, dengan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

  • Nasib Google Segera Ditentukan, Internet Bisa Berubah Total

    Nasib Google Segera Ditentukan, Internet Bisa Berubah Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib Google terkait kasus anti-monopoli di Amerika Serikat (AS) segera ditentukan dalam waktu dekat. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan ke hakim federal bahwa Google secara ilegal mendominasi teknologi periklanan online.

    DOJ juga menargetkan kemenangan kedua atas kasus anti-monopoli melawan raksasa asal Mountain View tersebut.

    Dalam argumen penutup dalam sidang 15-hari di Alexandira, Virginia, pada September lalu, jaksa penuntut membeberkan bukti Google telah memonopoli pasar periklanan online melalui jaringan layanannya.

    “Google menentukan aturan main dalam industri ini,” kata pengacara DOJ Aaron Teitelbaum, yang meminta hakim untuk menyatakan Google bertanggung jawab atas praktik anti-kompetisi yang dilakukan.

    “Google sekali, dua kali, tiga kali, adalah perusahaan monopoli,” kata dia, dikutip dari Reuters, Selasa (26/11/2024).

    Pengacara DOJ lainnya Julia Tarver Wood membandingkan kasus anti-monopoli Google dengan novel legendaris karangan Charles Dickens berjudul ‘A Tale of Two Cities’.

    Ia mengatakan hakim Leonie Brinkema harus memutuskan apakah akan mengadopsi versi DOJ atau Google dalam menentukan masa depan pasar periklanan online.

    Pengacara Google Karen Dunn mengatakan DOJ tak memenuhi syarat hukum yang berlaku untuk melawan Google. Ia meminta Brinkema untuk membatalkan kasus ini.

    “Hukum yang berlaku tak mendukung gugatan yang diperdebatkan dalam kasus ini,” kata Dunn.

    Para publisher iklan yang bersaksi di persidangan mengatakan mereka tak bisa beralih dari Google, bahkan ketika raksasa tersebut mengeluarkan fitur yang tak mereka sukai. Sebab, tak ada akses lain ke pasar periklanan selain di dalam jaringan Google.

    News Corp pada 2017 lalu diestimasikan kehilangan sekitar US$9 juta dari pendapatan iklan jika memilih beralih dari Google, menurut keterangan saksi.

    Jika Brinkema memutuskan Google bersalah, ia akan mempertimbangkan permintaan jaksa penuntut untuk mewajibkan Google menjual unit Ad Manager, sebuah platform yang mengelola server iklan untuk publisher dan transaksi iklan.

    Google telah menawarkan untuk menjual unit transaksi iklannya pada tahun ini untuk mengakhiri kasus anti-monopoli di Eropa. Namun, publisher di Eropa menolak proposal itu karena dinilai tak efektif.

    Analis menilai kasus Google soal bisnis periklanan memiliki risiko keuangan yang lebih kecil ketimbang kasus Google soal bisnis mesin pencari. Jaksa penuntut dalam kasus monopoli mesin pencari telah memaksa Google untuk menjual unit bisnis browser Chrome dan sistem operasi Android.

    Jika akhir kasus anti-monopoli, baik di sektor periklanan dan mesin pencari memutuskan Google bersalah dan perlu menjual beberapa unit bisnisnya, hal ini akan mengubah dinamika internet secara umum. 

    (fab/fab)

  • Gencatan Senjata dengan Hizbullah Kesalahan Besar!

    Gencatan Senjata dengan Hizbullah Kesalahan Besar!

    Lebih lanjut, dia menyerukan Netanyahu untuk terus bertempur melawan Hizbullah hingga mendapatkan “kemenangan mutlak”.

    Sentimen serupa juga dimiliki oleh para pemimpin politik sayap kanan lainnya di Israel terkait perang melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Peringatan Ben Gvir itu disampaikan ketika laporan media lokal Israel pada Senin (25/11) menyebut Netanyahu kemungkinan akan menyetujui proposal gencatan senjata dengan Hizbullah, yang diajukan AS, meskipun ada keberatan dari menteri-menterinya.

    Ada juga kekhawatiran atas diskusi mengenai keterlibatan Prancis dalam kemungkinan penegakan gencatan senjata di Lebanon nantinya. Paris diketahui mendukung upaya-upaya Washington untuk mewujudkan gencatan senjata di Lebanon.

    Laporan situs berita AS, Axios, yang mengutip seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir Reuters menyebutkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui persyaratan untuk kesepakatan gencatan senjata.

    Secara terpisah, seorang pejabat senior Israel menuturkan kepada Reuters bahwa kabinet Israel akan menggelar rapat pada Selasa (26/11) waktu setempat untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah. Kantor Netanyahu menolak untuk mengomentari laporan tersebut.

    Bou Saab menyebut proposal AS itu akan mengatur penarikan pasukan militer Israel dari wilayah Lebanon bagian selatan dan penempatan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan, yang merupakan markas Hizbullah, dalam waktu 60 hari.

    Dia mengatakan masalah mengenai siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata telah diselesaikan dalam 24 jam terakhir, dengan kesepakatan untuk membentuk komite lima negara, yang mencakup Prancis dan diketuai AS.

    (nvc/ita)

  • Kabinet Israel Gelar Rapat Setujui Gencatan Senjata dengan Hizbullah

    Kabinet Israel Gelar Rapat Setujui Gencatan Senjata dengan Hizbullah

    Situasi di Lebanon semakin memburuk dalam dua bulan terakhir, ketika Israel semakin mengintensifkan serangan udara dan mengerahkan pasukan darat untuk menargetkan Hizbullah. Serangan itu dibalas oleh Hizbullah dengan menggempur target-target militer Tel Aviv.

    Di Beirut, Wakil Ketua Parlemen Lebanon Elias Bou Saab menuturkan kepada Reuters bahwa “tidak ada hambatan serius” untuk memulai implementasi gencatan senjata, yang ditawarkan AS, dengan Israel.

    Bou Saab menyebut proposal AS itu akan mengatur penarikan pasukan militer Israel dari wilayah Lebanon bagian selatan dan penempatan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan, yang merupakan markas Hizbullah, dalam waktu 60 hari.

    Dia mengatakan masalah mengenai siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata telah diselesaikan dalam 24 jam terakhir, dengan kesepakatan untuk membentuk komite lima negara, yang mencakup Prancis dan diketuai AS.

    Seorang diplomat Barat menyebut hambatan lainnya adalah penarikan mundur pasukan Israel, pengerahan militer Lebanon dan pemulangan warga Lebanon yang mengungsi dari rumah-rumah mereka di wilayah selatan negara tersebut.

    Gedung Putih Sebut Gencatan Senjata di Lebanon Semakin Dekat

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, John Kirby, mengatakan pada Senin (25/11) bahwa AS meyakini kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah semakin “dekat” meskipun negosiasi masih berlangsung.

    “Kami meyakini bahwa jalurnya menuju ke arah yang sangat positif — namun sekali lagi, tidak ada yang tuntas hingga semuanya selesai dilakukan, tidak ada yang bisa dinegosiasikan hingga semuanya telah dinegosiasikan,” sebutnya.

    Dia menambahkan bahwa Presiden Joe Biden memantau kemajuan perundingan gencatan senjata “dengan sangat cermat” dan melakukan kontak langsung dengan Utusan AS Amos Hochstein, yang mengunjungi Beirut pekan lalu.

    Sementara itu, mengenai laporan media soal Biden dan Presiden akan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata itu ke publik pada Selasa (26/11), Kirby enggan berkomentar. Dia hanya mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas konflik Israel-Hizbullah pekan lalu.

    Lihat juga Video ‘Iron Dome Israel Dibobol Rudal Hizbullah, 9 Orang Dilaporkan Terluka’:

    (nvc/zap)

  • Harga Minyak Mentah Turun Lebih dari US$ 2 karena Potensi Gencatan Senjata di Timur Tengah

    Harga Minyak Mentah Turun Lebih dari US$ 2 karena Potensi Gencatan Senjata di Timur Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak dunia turun lebih dari US$ 2 per barel pada Senin (25/11/2024) setelah adanya laporan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui syarat-syarat kesepakatan untuk mengakhiri konflik Israel-Hizbullah.

    Harga minyak Brent turun 2,87% atau US$ 2,16 menjadi US$ 73,01 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 2,30 atau 3,23% mencapai US$ 68,94 per barel.

    Dilansir dari Reuters, Israel dilaporkan sedang menuju gencatan senjata dengan Hizbullah, meskipun masih ada isu-isu yang perlu diselesaikan. Sementara itu, pejabat Lebanon menyuarakan optimisme yang hati-hati karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai sulit untuk dipercaya.

    “Berita mengenai gencatan senjata antara Israel dan Lebanon tampaknya menjadi penyebab penurunan harga minyak mentah, meskipun konflik ini tidak mengganggu pasokan minyak, dan premi risiko terhadap minyak sudah rendah sebelum penurunan harga terbaru,” ujar Giovanni Staunovo dari UBS.

    Menurut Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group, harga minyak dunia terus berfluktuasi seiring kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan.

    “Adanya laporan bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon secara prinsip bisa menjadi katalis penurunan harga minyak dunia. Namun, kita perlu melihat detail lebih lanjut,” tulis Flynn.

  • Putra Sulung Trump Bakal Punya Peran Kunci di Pemerintahan AS, Ini..

    Putra Sulung Trump Bakal Punya Peran Kunci di Pemerintahan AS, Ini..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump Jr, putra sulung presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memiliki peran kunci dalam membangun kabinet pemerintahan ayahnya mendatang.

    Melansir Reuters pada Senin (25/11/2024), Trump, yang sangat menjunjung tinggi loyalitas, telah lama mengandalkan anggota keluarga untuk nasihat politik, tetapi kerabat mana yang didengarnya diketahui berbeda-beda.

    Menurut beberapa sumber yang mengetahui perannya, anak pertama Trump yang akrab dipanggil Don Jr. tersebut muncul sebagai anggota keluarga Trump yang paling berpengaruh dalam membangun kabinet yang paling kontroversial dalam sejarah AS modern.

    Menurut sumber-sumber yang mencakup para donor, teman pribadi, dan sekutu politik, Don Jr. yang telah membantu para pesaing kabinet tenggelam atau bangkit ke depan. Ia lebih condong mengangkat loyalis yang tidak berpengalaman daripada kandidat yang lebih berkualifikasi untuk posisi teratas dalam pemerintahan ayahnya.

    Ia telah mendukung Senator JD Vance sebagai calon wakil presiden Trump hingga menghalangi mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk bergabung dalam kabinet.

    Don Jr. juga akan bergabung dengan dana modal ventura konservatif 1789 Capital, meskipun salah satu sumber mengatakan ia akan terus menjadi pembawa acara podcast yang berfokus pada politik dan mendukung kandidat yang mengusung gaya politik Trump.

    Sumber tersebut menambahkan, Don Jr. akan memberikan nasihat kepada ayahnya di Gedung Putih, meskipun mereka memperingatkan bahwa Don Jr. tidak mungkin terlibat dalam pertimbangan sehari-hari.

    Selain memastikan para kandidat setia kepada ayahnya, Don Jr. biasanya mencari pesaing yang menganut pandangan dunia anti-kemapanan, termasuk kebijakan ekonomi proteksionis, dan pengurangan intervensi militer dan bantuan luar negeri, menurut beberapa sumber dan komentar Don Jr. sendiri di situs media sosial X dan di depan publik.

    Dua kandidat yang didukung Don Jr. mungkin menghadapi proses konfirmasi yang sulit di Senat: Robert F. Kennedy Jr., yang direncanakan Trump untuk dicalonkan sebagai pejabat kesehatan AS, dan Tulsi Gabbard, yang direncanakan Trump untuk dicalonkan sebagai kepala intelijen.

    Kennedy adalah aktivis lingkungan yang menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin. Gabbard, mantan anggota kongres Demokrat, menyiratkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki alasan yang sah untuk menyerang Ukraina dan menimbulkan kontroversi ketika dia bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di tengah tindakan keras berdarahnya terhadap para pembangkang pada tahun 2017.

    Don Jr. juga berperan penting dalam melobi ayahnya untuk memilih teman dekatnya Vance sebagai calon wakil presiden Trump.

    Vance populer di kalangan basis Trump, tetapi retorikanya yang anti-korporat, penentangannya terhadap bantuan Ukraina, dan komentar masa lalunya yang mencela beberapa wanita Demokrat sebagai “wanita kucing yang tidak punya anak” membuat beberapa donor dan pendukung berpikir ulang.

    Trump akhirnya senang dengan Vance, memberi Don Jr. modal politik tambahan sebagai penasihat selama masa transisi, salah satu sumber menambahkan. Meski begitu tidak semua pilihan Don Jr. berhasil mendapatkan pekerjaan dalam kabinet ayahnya.

    (pgr/pgr)

  • Diancam Dibunuh Wapresnya, Presiden Filipina Tak Tinggal Diam

    Diancam Dibunuh Wapresnya, Presiden Filipina Tak Tinggal Diam

    Manila

    Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong, menegaskan dirinya tak akan tinggal diam terkait ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Ancaman itu datang dari Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte.

    Dilansir Reuters dan Philippine News Agency (PNA), Senin (25/11/2024), Marcos Jr menyampaikan respons lewat pesan video tanpa menyebut nama Sara Duterte. Dia mengatakan ‘rencana kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan’.

    Dia menyebut pernyataan semacam itu tidak memiliki tempat di negara demokratis seperti Filipina. Marcos Jr menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam.

    “Jika merencanakan pembunuhan terhadap seorang Presiden semudah itu, bagaimana terhadap warga negara biasa?” kata Marcos Jr dalam pernyataannya.

    “Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya,” tegasnya.

    Dia mengatakan Filipina merupakan negara yang demokratis. Dia mengatakan hukum harus ditegakkan.

    “Sebagai negara demokratis, kita perlu menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujar Marcos Jr.

    Ancaman Sara Duterte

    Dilansir AFP dan Reuters, Minggu (24/11), Sara yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte menyatakan dirinya akan membuat Marcos Jr, Araneta dan Romualdez tewas jika dirinya dibunuh terlebih dahulu.

    Sara melontarkan ancaman itu dalam konferensi pers penuh sumpah serapah pada Jumat (22/11) tengah malam. Dia mengklaim dirinya telah menjadi target rencana pembunuhan.

    Sara mengatakan dirinya telah meminta salah satu personel tim keamanannya membunuh Marcos Jr, istrinya, dan ketua parlemen Filipina jika dirinya tewas dibunuh. Namun, Sara tidak menjelaskan lebih detail soal ancaman pembunuhan terhadap dirinya.

    “Saya telah berbicara dengan seseorang dalam tim keamanan saya. Saya mengatakan kepadanya, jika saya dibunuh, bunuhlah BBM (Bongbong Marcos atau Marcos Jr), (Ibu Negara) Liza Araneta, dan (ketua parlemen) Martin Romualdez. Ini tidak bercanda,” ujar Sara dalam konferensi pers itu.

    “Saya mengatakan, jika saya terbunuh, jangan berhenti sampai kamu membunuh mereka,” sebutnya.

    Kantor Kepresidenan Filipina pun memberikan reaksi keras atas pernyataan Sara Duterte. Pernyataan Sara itu dianggap sebagai ‘ancaman aktif’ terhadap Presiden.

    “Bertindak berdasarkan pernyataan Wakil Presiden yang jelas dan tegas bahwa dia telah mengontrak seorang pembunuh untuk membunuh Presiden jika dugaan rencana terhadap dirinya berhasil, Sekretaris Eksekutif telah merujuk ancaman aktif ini kepada Komando Keamanan Kepresidenan untuk segera mengambil tindakan yang tepat,” demikian pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina, seperti dilansir AFP dan Reuters.

    “Setiap ancaman terhadap nyawa Presiden harus selalu ditanggapi dengan serius, terlebih lagi ancaman ini diungkapkan secara jelas dan secara pasti di depan publik,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Kala Wapres Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.