Perusahaan: Reuters

  • Potret Chaos di Gerbang Asia-Eropa, Massa vs Polisi Saling Tembak

    Potret Chaos di Gerbang Asia-Eropa, Massa vs Polisi Saling Tembak

    Di pusat kota Tbilisi, ribuan demonstran memadati Jalan Rustaveli, melemparkan kembang api ke arah polisi yang merespons dengan meriam air. Nikoloz Miruashvili, salah satu pengunjuk rasa, menyatakan, “Cukup melelahkan melihat pemerintah kita tidak mendengar keinginan rakyat. Saya di sini untuk membela masa depan Eropa dan demokrasi negara saya.” (REUTERS/Irakli Gedenidze)

  • China Bisa Lumpuh Total, Blokir Amerika Menggila

    China Bisa Lumpuh Total, Blokir Amerika Menggila

    Jakarta, CNBC Indonesia – Blokir yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap teknologi China makin brutal. Pemerintah AS pada dilaporkan mengambil tindakan keras ketiga dalam tiga tahun terakhir terhadap industri semikonduktor China

    Tindakan kali ini akan berdampak pada pembatasan ekspor 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan chip Naura Technology Group, demikian dikutip dari laporan Reuters, Senin (2/12/2024).

    Upaya untuk menghambat ambisi pembuatan chip Beijing juga akan menghantam pembuat peralatan chip China Piotech dan SiCarrier Technology. 

    Aturan ini yang juga akan membidik pengiriman chip memori canggih dan lebih banyak alat pembuatan chip ke China. Upaya pembatasan tanpa ampun dari AS bisa membuat rencana pengembangan teknologi China lumpuh.

    Langkah ini merupakan salah satu upaya skala besar terakhir pemerintahan Biden untuk menghalangi kemampuan China mengakses dan memproduksi chip yang dapat memajukan kecerdasan buatan (AI) aplikasi militer negara tersebut, atau mengancam keamanan nasional AS.

    Hal ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum pelantikan mantan presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Trump sendiri diperkirakan akan mempertahankan banyak kebijakan keras terhadap China yang dilakukan pada era Biden.

    Kebijakan tersebut mencakup pembatasan pengiriman chip memori bandwidth tinggi (HBM) ke Tiongkok, yang penting untuk aplikasi kelas atas seperti pelatihan AI.

    Selain itu juga aturan pembatasan baru pada 24 alat pembuatan chip tambahan dan tiga alat perangkat lunak. Terakhir aturan soal pembatasan ekspor baru pada peralatan pembuatan chip yang dibuat di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

    Kontrol alat kemungkinan akan merugikan perusahaan seperti Lam Research, KLA, dan Applied Materials, serta perusahaan-perusahaan non-AS seperti pembuat peralatan Belanda ASM International.

    Anggota parlemen AS mengatakan beberapa perusahaan, termasuk Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn, dan Shenzhen Pensun Technology Co, bekerja sama dengan Huawei Technologies China, perusahaan teknologi yang sudah lama masuk daftar hitam AS dan sekarang menjadi pusat produksi serta pengembangan chip canggih China.

    Perusahaan-perusahaan tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar entitas, yang melarang pemasok AS untuk melakukan pengiriman kepada mereka tanpa terlebih dahulu menerima lisensi khusus.

    Ditanya tentang pembatasan AS, juru bicara kementerian luar negeri China Lin Jian mengatakan bahwa perilaku seperti itu merusak tatanan perdagangan ekonomi internasional dan mengganggu rantai pasokan global.

    China akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaannya.

    (fab/fab)

  • Nasib Miris Aplikasi China Usai Ditendang dari Indonesia

    Nasib Miris Aplikasi China Usai Ditendang dari Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendapatan PDD Holdings yang merupakan induk aplikasi e-commerce Temu anjlok. Harga murah yang ditawarkan raksasa e-commerce itu ternyata sudah tak efektif untuk menarik minat beli masyarakat. 

    Temu dikenal sebagai layanan yang menjual barang dengan sangat murah. Konsep bisnisnya yang menghubungkan konsumen akhir langsung ke produsen disorot dunia.

    Nama PDD Holdings sebagai pemilik Temu dan Pinduoduo langsung menjadi raja e-commerce China dalam waktu singkat. Namun dalam laporan terbaru, kinerja perusahaan tak sebaik yang dibayangkan.

    Dalam laporan Reuters, PDD Holdings gagal mempertahankan perkiraan pasar untuk pendapatan dan laba kuartal tiga.

    Pendapatan perusahaan memang mengalami lonjakan 44% pada kuartal yang berakhir 30 September 2024 lalu. Jumlahnya 99,35 miliar yuan (Rp 217,8 triliun), namun di bawah perkiraan 17 analis dalam LSEG mencapai 102,65 miliar yuan (Rp 225 triliun), dikutip dari Reuters.

    Penghasilan bersih dilaporkan 24,98 miliar yuan (Rp 54,7 triliun), naik 15,54 miliar yuan (Rp 34 triliun) pada tahun lalu. PDD melaporkan laba yang yang disesuaikan 18,59 yuan (Rp 40.700) per saham dari estimasi 19,79 yuan (Rp 43.400).

    Eksekutif perusahaan juga mengumumkan penerapan sejumlah kebijakan pengurangan biaya dan dukungan pedagang.

    Kehilangan pendapatan telah terjadi pada kuartal 2 lalu. Saham PDD juga mengalami penurunan terbesar, yang membuat modalisasi pasar menghilang hampir US$55 miliar (Rp 874,2 triliun).

    Sebagai informasi, pemerintah Indonesia juga telah melarang aplikasi Temu buatan PDD beroperasi di dalam negeri. Sebab harganya yang miring membuat Temu berpotensi ‘membunuh’ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air.

    Tak cuma Temu, pemerintah juga tegas melarang masuknya aplikasi e-commerce serupa, Shein. 

    Gebrakan Indonesia ini tampak diikuti oleh negara lain. Beberapa saat lalu, giliran Vietnam yang mengancam akan melarang Temu dan aplikasi ‘fast fashion’ lain dari China, Shein, mulai akhir bulan ini.

    Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa kedua e-commerce China itu belum mendapat izin untuk berbisnis di negara tersebut.

    (fab/fab)

  • Pilu 56 Orang Tewas dalam Bentrokan di Stadion Sepak Bola Guinea

    Pilu 56 Orang Tewas dalam Bentrokan di Stadion Sepak Bola Guinea

    Sejumlah video dan foto yang beredar secara online, seperti dilaporkan Reuters, menunjukkan para korban tewas dibaringkan di atas tanah. Dengan salah satu video menunjukkan selusin jenazah di lokasi kejadian, dengan beberapa di antaranya merupakan anak-anak.

    Reuters belum bisa memverifikasi keaslian video dan foto tersebut.

    Laporan media lokal menyebut insiden desak-desakan terjadi setelah perkelahian pecah di antara penonton dalam pertandingan sepak bola tersebut, menyusul keputusan wasit soal gol yang dipermasalahkan.

    “Aksi kekerasan dengan cepat meningkat, dan suasana panik menyelimuti stadion, sementara polisi menggunakan gas air mata,” demikian seperti dilaporkan media lokal Guinee Panorama.

    Laporan media lokal Guinea lainnya menyebut pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk memulihkan ketenangan setelah kekacauan terjadi akibat tendangan penalti yang diperdebatkan para penonton. Disebutkan bahwa ada aksi pelemparan batu oleh suporter.

    “Ini (penalti yang diperdebatkan) membuat para para suporter yang melemparkan batu. Itulah mengapa pasukan keamanan menggunakan gas air mata,” sebut Media Guinea dalam laporan terpisah.

    Koalisi Aliansi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi juga menuduh bahwa turnamen lokal itu digelar untuk menggalang dukungan terhadap ambisi politik pemimpin militer yang “ilegal dan tidak pantas”.

    Guinea dipimpin oleh militer sejak tentara berhasil menggulingkan Presiden Alpha Conde tahun 2021 lalu. Guinea merupakan salah satu dari sejumlah negara Afrika Barat, termasuk Mali, Niger dan Burkina Faso, yang militernya berhasil mengambil alih kekuasaan dan menunda kembalinya pemerintahan sipil.

    (nvc/ita)

  • AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya tidak sedang mempertimbangkan untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina, yang terus memerangi invasi militer Rusia. Washington menegaskan tidak akan mengembalikan senjata nuklir yang telah diserahkan saat Uni Soviet runtuh kepada Kyiv lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dalam pernyataan terbaru pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Sullivan ditanya soal artikel media terkemuka New York Times (NYT) bulan lalu yang menyebut beberapa pejabat negara Barat, yang tidak disebut namanya, telah menyarankan Presiden AS Joe Biden untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum dia mengakhiri masa jabatannya.

    “Itu tidak dalam pertimbangan, tidak,” tegas Sullivan saat berbicara kepada media ABC News.

    “Apa yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan berbagai kapasitas konvensional Ukraina sehingga mereka dapat secara efektif mempertahankan diri dan memberikan perlawanan terhadap Rusia, bukan (memberikan mereka) kemampuan nuklir,” jelasnya.

    Pekan lalu, Rusia mengecam gagasan yang muncul di kalangan negara-negara Barat, agar AS memasok senjata nuklir kepada Ukraina, sebagai hal yang “gila”. Moskow menyebut bahwa demi mencegah skenario semacam itu adalah salah satu alasan mengapa pihaknya melancarkan invasi ke Ukraina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya pada saat itu menegaskan bahwa menjadi kepentingan semua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan skenario semacam itu tidak terjadi. Dia menyebut skenario seperti itu sama saja dengan “bunuh diri”.

    Lihat juga video: Putin Wanti-wanti Negara Barat, Sebut Rusia Siap Perang Nuklir

  • Meta Tiba-Tiba Perketat Aturan Iklan di Media Sosial, Ada Apa?

    Meta Tiba-Tiba Perketat Aturan Iklan di Media Sosial, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp, memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk pengiklan produk dan layanan keuangan, khususnya untuk warga Australia. 

    Melansir dari Reuters, Senin (2/12/2024) aturan ini dibuat sebagai upaya untuk menanggulangi penipuan keuangan yang semakin merajalela di platform media sosial mereka.

    Langkah baru ini mengikuti upaya sebelumnya pada bulan Oktober, di mana Meta menghapus 8.000 iklan yang menggunakan gambar selebritas dalam skema penipuan keuangan atau yang dikenal dengan istilah “celeb bait.” 

    Celeb bait sendiri merupakan modus penipuan yang menggunakan wajah publik figur atau artis untuk memancing korban menyimak atau mengeklik iklan

    Untuk mencegah hal serupa, pengiklan yang ingin mempromosikan layanan keuangan di Australia kini diwajibkan untuk memverifikasi informasi penerima manfaat dan pembayar, termasuk nomor Lisensi Layanan Keuangan Australia mereka, sebelum dapat menayangkan iklan.

    Direktur Pelaksana Meta ANZ Will Easton, menyatakan bahwa pengenalan verifikasi pengiklan finansial merupakan langkah tambahan penting untuk melindungi masyarakat di Australia dari para penipu.

    “Selain verifikasi, setiap iklan yang disetujui harus menyertakan informasi terkait pembayar dan penerima manfaat, yang akan ditampilkan pada bagian “Dibayar Oleh” di iklan tersebut,” kata Easton.

    Langkah ini juga datang setelah pemerintah Australia pada bulan lalu membatalkan rencana untuk mendenda platform internet hingga 5% dari pendapatan global mereka, karena dianggap gagal mencegah penyebaran misinformasi.

    Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Australia untuk memperketat regulasi terhadap platform teknologi besar yang beroperasi di negara tersebut.

    Pada pekan lalu, Australia menyetujui larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Peraturan ini menargetkan perusahaan media sosial besar seperti TikTok, Facebook dan Instagram. 

    Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi Meta, pemilik Instagram dan Facebook, serta TikTok untuk menghentikan anak di bawah umur masuk atau menghadapi denda hingga U$32 juta atau Rp507 miliar (kurs: Rp15.868).

    Uji coba metode untuk menegakkannya aturan ini dimulai pada Januari dengan larangan tersebut akan berlaku dalam setahun. 

    Australia sebagai menjadi uji coba percontohan bagi makin banyak negara yang telah membuat undang-undang atau mengatakan mereka berencana untuk membuat undang-undang pembatasan usia di media sosial di tengah kekhawatiran tentang dampak kesehatan mentalnya pada kaum muda.

  • Kapal Selam Rusia Bikin Khawatir Presiden Filipina

    Kapal Selam Rusia Bikin Khawatir Presiden Filipina

    Manila

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengecam kehadiran kapal selam tempur Rusia di lepas pantai negaranya, tepatnya di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa banyak negara, sebagai hal yang “sangat mengkhawatirkan”.

    Militer Filipina dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (2/12/2024), menyebut kapal selam jenis UFA 490 terdeteksi di perairan berjarak 148 kilometer sebelah barat Cape Calavite, atau lepas pantai Provinsi Occidental Mindoro, Filipina bagian barat, pada Kamis (28/11) pekan lalu.

    “Itu sangat memprihatinkan. Setiap penyusupan ke Laut Filipina Barat, dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kami, dan garis dasar kami sangat mengkhawatirkan,” ucap Marcos Jr saat berbicara kepada wartawan pada Senin (2/12) waktu setempat.

    Dia merujuk pada bagian Laut China Selatan yang ada di dalam zona maritim Filipina.

    Kapal militer jenis frigate milik Filipina, Jose Rizal, menjalin kontak radio dengan kapal selam kelas Kilo milik Rusia tersebut, yang telah mengonfirmasi identitasnya sebagai UFA 490 dan tujuan pelayarannya.

    Namun militer Filipina tetap mengerahkan sebuah pesawat militer dan sebuah kapal perang ke lokasi terdeteksinya kapal selam Rusia tersebut.

    Para awak kapal selam itu, menurut laporan Angkatan Laut Filipina, mengatakan mereka menunggu cuaca membaik sebelum melanjutkan perjalanan ke Vladivostok, Rusia. Pasukan Angkatan Laut Filipina kemudian mengawal kapal selam itu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan maritim.

  • Putin Setujui Anggaran Militer Rusia Tembus Rekor Tertinggi

    Putin Setujui Anggaran Militer Rusia Tembus Rekor Tertinggi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rencana anggaran militer Rusia meroket tajam tembus rekor baru selama negara itu dipimpin Presiden Vladimir Putin.

    Putin pada Minggu (1/12) telah menyetujui anggaran pertahanan Rusia yang jumlahnya amat fantastis.

    Negeri Beruang Merah dilaporkan bakal mengalokasikan sepertiga anggaran dari total anggaran belanja negara untuk keperluan pertahanan pada 2025.

    Dilansir CNN, tahun depan, Rusia bakal mengalokasikan USD126 miliar atau setara Rp2 ribu triliun untuk anggaran pertahanan nasional mereka. Jumlah tersebut bakal menghabiskan sekitar 32,5 persen dari total pengeluaran pemerintah Rusia pada 2025.

    Alokasi anggaran pertahanan nasional Rusia untuk 2025 ini lebih tinggi dari 2024. Sebab, tahun ini, mereka hanya mengalokasikan USD28 miliar atau setara Rp444 triliun untuk keperluan pertahanan.

    Parlemen Rusia juga sudah menyetujui usulan anggaran pertahanan tersebut. Sebab, hal ini dilakukan karena pasukan militer Rusia membutuhkan dana lebih untuk membiayai perang melawan Ukraina.

    Rusia sendiri sebetulnya sudah meningkatkan alokasi anggaran untuk keperluan pertahanan sejak mereka menginvasi Ukraina pada 2022 lalu. Hal itu dilakukan untuk membiayai angkatan militer mereka berperang melawan Ukraina.

    Namun, peningkatan anggaran pertahanan ini malah membuat ekonomi Rusia menjadi lesu. Sebab, kenaikan anggaran pertahanan ini membuat Rusia harus menaikkan suku pajak dan suku bunga secara besar-besaran.

    Bahkan, pada Oktober lalu, Rusia menaikan suku bunga bank sebesar 21 persen. Jumlah kenaikan suku bunga ini merupakan yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

    Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya perusahaan di negara tersebut yang melakukan PHK karena tidak bisa membayar pajak dan tidak mampu mengajukan pinjaman ke bank.

    Peningkatan anggaran pertahanan Rusia ini terjadi di tengah memanasnya tensi Rusia dengan Ukraina.

    Pada Oktober lalu, Rusia dikabarkan menggaet pasukan Korea Utara untuk membantu mereka melawan pasukan Ukraina di wilayah Kursk. Sejak saat itu, cekcok di antara kedua negara tersebut kian intens hingga saat ini.

    Bahkan, Rusia juga sudah melancarkan serangan terbaru mereka pada Senin (2/12). Dilansir Reuters, pasukan militer Ukraina melaporkan bahwa serangan tersebut menyasar Kota Ternopil dan menewaskan satu orang.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Jakarta

    Sekelompok pembelot Korea Utara yang kini tinggal di Korea Selatan kini tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan misi yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya: pergi ke garis depan perang Ukraina-Rusia dan mengajak tentara Korea Utara yang ditugaskan di sana untuk membelot.

    Para pembelot Korea Utara berpendapat pengetahuan yang mereka miliki mengenai pola pikir dan struktur militer negara itu membuat mereka sangat siap untuk membujuk para tentara yang mereka yakini telah terdoktrin menganggap kematian mereka sebagai suatu yang “mulia”agar membelot.

    Laporan bahwa Korea Utara mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke Rusia untuk bertempur melawan Ukraina telah memicu kekhawatiran di kalangan pembelot di Korea Selatan.

    Banyak dari mereka memandang ini sebagai langkah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamankan dana bagi negaranya dan memodernisasi teknologi militernya.

    Adapun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memperkirakan bahwa tiap prajurit yang dikerahkan memperoleh upah US$2.000 (sekitar Rp31 juta) tiap bulan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi Pyongyang.

    Kendati tentara Korea Utara pernah dikerahkan dalam Perang Vietnam pada 1970-an, keterlibatan mereka di Perang Ukraina menandai kali pertama langkah serupa dilakukan dalam peperangan modern.

    Korea Utara dan Selatan secara teknis berperang sejak berakhirnya Perang Koreayang berlangsung sejak 1950-1953yang masing-masing didukung oleh China dan AS, dan terjebak dalam hubungan yang tegang hingga kini.

    EPA-EFE/REX/Shutterstock

    Panggilan untuk ‘beraksi’

    Dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembelot Korea Utara, North Korean Christian Soldiers Association dan North Korean Defector Senior Army telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam “perilaku tidak manusiawi” pemerintah Korea Utara dan mendesak para pembelot diizinkan bepergian ke Ukraina.

    “Kami mengutuk keras perilaku tidak manusiawi rezim Kim Jong Un yang mengirim putra-putra rakyat sebagai umpan meriam untuk mengamankan dana bagi kekuasaannya dan memodernisasi peralatan perangnya,” kata mereka.

    Aksi protes di Seoul terhadap pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, pada 15 November 2024. (EPA)

    Sim Ju-il, mantan perwira dan pemimpin Asosiasi Tentara Kristen Korea Utara, meyakini ada urgensi yang mendesak terhadap misi tersebut.

    “[Tentara Korea Utara yang dikirim] mungkin bertempur di bawah ilusi yang ditanamkan oleh pendidikan mereka di Korea Utara, dengan keyakinan bahwa ‘Kematian saya adalah kematian yang mulia’. Kami harus membuat mereka sadar bahwa itu tidak benar’,” kata Sim Ju-il.

    “Jika saya maju ke garis depan, saya mungkin akan berhadapan dengan senjata dan peluru bersama tentara Korea Utara. Namun, fokus saya adalah mendidik mereka tentang realitas perang,” imbuhnya.

    Baca juga:Strategi

    Para pembelot mengusulkan berbagai metode untuk mencapai pasukan Korea Utara yang dikerahkan di Perang Ukraina, menggunakan perang psikologis melalui selebaran yang dijatuhkan menggunakan pesawat tanpa awak, siaran megafon, dan kampanye media sosial.

    “Kami akan menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyebarkan selebaran materi propaganda dan platform media sosial seperti YouTube. Jika kami dapat mendekati garis depan, kami akan menggunakan megafon untuk melakukan perang psikologis,” ujar Ahn Chan-il, Direktur World Institute for North Korea Studies dan pemimpin North Korean Defector Senior Army.

    Ahn, yang pernah bertugas di batalion pertahanan sipil di Korea Utara, mengaku sangat khawatir dengan keterlibatan pasukan khusus Korea Utara, termasuk Korps Badai yang terkenal, sebuah unit yang dilatih untuk melakukan infiltrasi, sabotase infrastruktur, dan pembunuhan dalam Perang Ukraina.

    Media pemerintah Korea Utara membagikan foto ini pada 11 September lalu, yang menunjukkan latihan pasukan khusus selama inspeksi oleh Kim Jong Un. (Reuters)

    “Jika dua atau tiga divisi tentara Korea Utara dikirim ke Rusia, kami pasti akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah alasan pernyataan tersebut,” ujarnya.

    Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembelot baru-baru ini mendirikan organisasi yang bertujuan mendorong pembelotan tentara Korut yang ditugaskan ke Ukraina.

    Taktik mereka termasuk mengirimkan selebaran dan rekaman audio yang berisi panduan untuk melarikan diri dari garis depan kepada pasukan Ukraina.

    Tantangan

    Akan tetapi, kendala praktis dan diplomatik mempersulit rencana ini.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah memberlakukan larangan perjalanan ke Ukraina, dengan hukuman satu tahun penjara dan denda hingga US$7.000 (sekitar Rp111,2 juta) terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut.

    Ada juga kekhawatiran bahwa pengiriman pembelot ke Ukraina dapat memprovokasi Pyongyang dan Moskow, sehingga mengganggu stabilitas keamanan regional.

    “Baik untuk menyatakan: ‘Kami akan maju dan bertempur’, tetapi sebenarnya pengiriman pasukan merupakan masalah yang rumit dalam hubungan luar negeri,” kata Lee Min-bok, Kepala Kelompok Balon Korea Utara, kelompok pembelot Korea Utara lainnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara yang lain mempertanyakan kelayakan membujuk tentara Korea Utara untuk membelot.

    Lee Woong-gil, mantan anggota pasukan elite Korea Utara Korps Badai, memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat menjadi bumerang. “Jika Anda mencoba membujuk mereka untuk membelot, mereka akan menembak kepala Anda,” katanya.

    Lee juga mencatat bahwa beberapa pembelot, yang telah tinggal di Korea Selatan selama bertahun-tahun, tidak memiliki pengetahuan terkini tentang dinamika internal militer Korea Utara.

    Sim, dari Asosiasi Prajurit Kristen Korea Utara, menyadari tantangan dalam mematahkan kedisiplinan dan kesetiaan yang sudah tertanam dalam diri pasukan Korea Utara.

    “Kim Jong Un ingin orang-orang berkata: ‘Tentara Korea Utara tidak main-main’ saat pasukannya pergi [ke medan perang] dan bertempur dengan baik.

    “Apakah pengiriman pasukan Korea Utara direncanakan satu atau dua hari sebelumnya? Mereka pasti sudah merencanakannya dengan Rusia dan berlatih sesuai rencana,” katanya.

    “[Pasukan Korea Utara] adalah orang-orang yang bertekad dan siap bertempur dengan gagah berani dan mati demi pemimpin dan partai. Mereka tak hanya mengumpulkan orang-orang yang tidak punya uang atau makanan lalu mengirim mereka.”

    Bagi Doo Jin-ho, peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, siaran langsung lewat pengeras suara sangatlah berisiko.

    “Saat mereka menyalakan siaran melalui pengeras suara anti-Korea Utara, siaran itu akan diserang oleh pesawat tanpa awak,” ujarnya.

    Mantan anggota Korps Badai, Lee Woong-gil, menyarankan metode komunikasi yang tidak terlalu langsung. Dia meyakini pesan video atau rekaman audio bisa lebih efektif daripada kontak langsung.

    “Akan jauh lebih membantu jika mengirim video pendek pembelot Korea Utara yang datang ke Korea Selatan dan hidup bahagia seperti ini.”

    Karena tentara Korea Utara mungkin kesulitan mengakses materi tersebut, Lee mengusulkan untuk mengirim pemutar MP3 atau telepon seluler lama yang berisi berkas-berkas tersebut.

    Baca juga:Ketangguhan

    Meski ada risiko dan skeptisisme ini, para pembelot tetap teguh pada misi mereka.

    “Kami [para pembelot] adalah orang-orang yang melakukan apa yang kami yakini benar. Betapa berartinya jika kami dapat menghabiskan hari-hari terakhir hidup kami untuk berkontribusi dengan cara ini,” kata Sim.

    Sementara rencana para pembelot masih dibahas, pemerintah Ukraina telah mengambil tindakan.

    Mereka merilis video propaganda yang menargetkan tentara Korea Utara di platform seperti YouTube dan Telegram.

    Pemerintah Ukraina merilis video di YouTube dan Telegram yang mendorong pasukan Korea Utara untuk menyerah. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

    Kementerian luar negeri dan unifikasi Korea Selatan menyatakan mereka “tidak memiliki posisi” mengenai niat pembelot Korea Utara untuk melakukan perjalanan ke Ukraina.

    Heorhii Tykhyi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, mengatakan kepada BBC bahwa pembelot Korea Utara “disambut” dan didorong untuk bergabung dengan “legiun internasional kami”.

    “Kami akan senang jika mereka ada di Ukraina dan bekerja sama dengan mereka. Pengetahuan mereka tentang pasukan Korea Utara, bahasanya, dan pemahaman mereka tentang jati diri mereka bisa sangat berharga bagi kami,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Keterlibatan pasukan Korea Utara oleh [Presiden Rusia Vladimir] Putin dalam perang agresifnya melawan Ukraina menimbulkan ancaman global serius yang menuntut respons global.”

    (ita/ita)

  • Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan segera meninggalkan jabatannya, Joe Biden, memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden, yang divonis bersalah atas dakwaan federal terkait senjata api dan pajak. Pengampunan ini diberikan meskipun Biden sebelumnya berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut.

    Pengampunan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Hunter dijadwalkan menerima hukuman atas vonis senjata api dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pajak, yang akan menyelamatkannnya dari kemungkinan hukuman penjara akibat vonis tersebut.

    Dalam pernyataan melalui email kepada kantor berita Associated Press, Hunter Biden menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang masih menderita.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama masa tergelap dalam hidup saya akibat kecanduan, kesalahan yang dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya demi keuntungan politik,” katanya.

    Apa kata Joe Biden?

    Biden menyebut vonis terhadap putranya sebagai “ketidakadilan.”

    “Tidak ada orang berpikiran jernih ketika melihat fakta dalam kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain bahwa Hunter disasar hanya karena ia adalah putra saya, dan itu salah,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan.

    Hunter pertama kali mengungkapkan bahwa ia sedang diselidiki secara federal pada Desember 2020, hanya sebulan setelah Biden terpilih sebagai presiden.

    “Saya harap rakyat Amerika memahami mengapa seorang ayah dan presiden mengambil keputusan ini,” tambahnya, sembari menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat akhir pekan ini saat keluarga presiden merayakan liburan Thanksgiving di Nantucket, Massachusetts.

    “Ada upaya untuk menghancurkan Hunter, yang telah lima setengah tahun hidup dalam kesadaran penuh meskipun menghadapi serangan tanpa henti dan penuntutan selektif. Dalam percobaan menghancurkan Hunter, mereka mencoba menghancurkan saya, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan berhenti di sini. Cukup sudah.”

    Bertentangan dengan janji sebelumnya

    Penggunaan kekuasaan luar biasa seorang presiden oleh Biden ini dilakukan saat ia bersiap meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan Donald Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari.

    Langkah ini bertentangan dengan sejumlah janji Biden sebelumnya untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan keluarganya.

    Pada Juni, Biden secara tegas menolak kemungkinan memberikan pengampunan atau grasi kepada Hunter dalam wawancara dengan ABC News.

    Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, juga menegaskan kembali janji itu pada 8 November.

    “Kami telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Jawaban kami tetap sama, yaitu tidak,” ujarnya.

    Republikan marah atas pengampunan ini

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Kritik bahkan datang dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri, seperti Gubernur Colorado Jared Polis.

    “Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan Presiden Joe Biden untuk membantu putranya dengan mengampuni dia, tetapi saya kecewa karena dia menempatkan keluarganya di atas kepentingan negara,” ujar Polis.

    Gubernur itu memperingatkan bahwa pengampunan ini adalah “preseden buruk yang dapat disalahgunakan oleh presiden berikutnya dan sayangnya akan mencoreng reputasinya.”

    rs/gtp (AP, Reuters)

    Lihat video: Dulu Bilang Tidak, Biden Kini Beri Grasi untuk Putranya Hunter

    (ita/ita)