Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bisnis data center dalam negeri tengah dilirik banyak investor asing. Menurut Indonesia Data Center Provider (IDPRO), ini menjadi bukti nyata potensi ekonomi digital yang terus berkembang.

    “Ini menunjukkan meningkatnya minat investor asing terhadap industri pusat data di Indonesia merupakan bukti nyata akan potensi ekonomi digital Indonesia yang kian berkembang. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif, Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tujuan strategis bagi investasi pusat data global,” kata Chairman IDPro, Hendra Suryakusuma kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/12/2024).

    Dalam laporan Reuters, NeutraDC diincar dua nama investor ternama BDx Data Center dan Singtel. BDx merupakan perusahaan patungan dengan Lintasarta, sementara Singtel telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel setelah Telkom.

    Kedua perusahaan tertarik untuk membeli saham, NeutraDC yang merupakan anak perusahaan Telkom. Reuters melaporkan rencana penjualan itu akan menaikkan valuasi perusahaan lebih dari US$1 miliar.

    Proses negosiasi penjualan masih berlangsung sejak Oktober. Disebutkan Telkom berencana menjual 20%-30% saham NeutraDC.

    Menurutnya, fenomena ini menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem digital. Termasuk dalam hal infrastruktur digital yang ada di Indonesia

    “Sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan industri pusat data, IDPRO melihat peluang ini sebagai momentum untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan daya saing, dan memastikan kedaulatan data,” ucapnya.

    Ekosistem investasi juga bisa lebih kondusif dengan kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal. Ini terlihat dari kajian IDPro bersama regulasi on-shoring data di sejumlah negara.

    Saat ini, aturan yang berlaku di Indonesia hanya mewajibkan data publik dan data transaksi keuangan disimpan di dalam negeri.  

    “Kajian kami terhadap regulasi on-shoring data di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Australia, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif,” tutur Hendra.

    Hendra juga menyampaikan beberapa strategi dari negara lain untuk menarik investasi asing. Misalnya, di Vietnam memiliki regulasi penyimpanan data lokal, sedangkan Malaysia memberikan insentif fiskal yang menarik dan memanfaatkan telekomunikasi yang sudah maju.

    Di Eropa, pemerintah setempat memberikan standar tinggi pada perlindungan data. Dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayah tersebut GDPR, yang meningkatkan kepercayaan global.

    Hendra menjelaskan Indonesia bisa mengadopsi langkah serupa. Seperti menjamin kepastian regulasi dan hukum dan memberikan insentif investasi.

    “Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, Indonesia dapat mengungguli negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang saat ini menjadi kompetitor utama dalam menarik investasi pusat data.,” jelas dia.

    (dem/dem)

  • Ketakutan dan Amarah, Enam Jam yang Mengguncang Korsel

    Ketakutan dan Amarah, Enam Jam yang Mengguncang Korsel

    Jakarta –

    Hwang, pemuda berusia 19 tahun di Korsel, sedang menyimak aksi demonstrasi warga Georgia di layar televisi pada Selasa (03/12) malam, saat tiba-tiba tayangan berubah menampilkan kondisi genting yang terjadi di negaranya saat Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

    “Saya tak percaya dengan apa yang saya lihat,” kata Hwang, seorang pelajar yang meminta nama lengkapnya tidak dipublikasikan.

    Keesokan harinya, tepatnya Rabu (04/12) siang, Hwang yang masih terkejut dengan perubahan drastis di negerinya, menjadi bagian dari demonstrasi memprotes kebijakan darurat militer di depan gedung Majelis Nasional.

    “Penting bagi saya untuk hadir di sini untuk menunjukkan kami menentang apa yang sedang dilakukan Presiden Yoon,” katanya.

    Kurang dari enam jam, Presiden Yoon Suk Yeol dipaksa untuk mencabut darurat militer, setelah anggota parlemen melakukan pemungutan suara darurat untuk membatalkan pemberlakuan darurat militer tersebut.

    Itu adalah enam jam berisi kekacauan, demonstrasi, ketakutan, dan ketidakpastian di negeri yang membawa Presiden Yoon ke tampuk kekuasaan tertinggi Korea Selatan.

    Pengumuman darurat militer

    Selasa (03/12), tepat pukul 23.00 waktu setempat, Presiden Yoon yang tampak duduk di depan tirai berwarna biru, membacakan pidato yang mengejutkan warga Korea Selatan.

    Kebijakan ini diumumkan Presiden Yoon yang tengah berjuang menghadapi kebuntuan legislasi rancangan undang-undang anggaran negara dan upaya penyelidikan terhadap anggota kabinetnya.

    Getty Images

    Pengumuman ini memantik kegaduhan semalam suntuk di Seoul, ibu kota negeri itu.

    Tak lama berselang setelah dekrit darurat militer, polisi mulai memasang gerbang metal berwarna putih di luar gedung Majelis Nasional yang berlokasi di jantung Seoul, gedung yang selama ini digambarkan sebagai “simbol demokrasi Korea” oleh instansi pariwisata negeri tersebut.

    Militer kemudian mengumumkan semua aktivitas parlemen dihentikan sebagai bagian dari pemberlakuan darurat militer.

    Baca juga:

    Akan tetapi, pengumuman penerapan darurat militer militer dan pengerahan aparat keamanan tidak menghentikan ribuan orang berkumpul di depan gedung tersebut dalam marah dan keprihatinan.

    Kondisi ini mengingatkan pada era lampau. Sebagai negara yang kini menerapkan demokrasi secara penuh, Korea Selatan sebenarnya baru lepas dari bawah rezim otoriter pada 1987. Darurat militer terakhir kali diberlakukan negara ini pada 1979.

    Apa yang terjadi saat ini adalah “gerakan yang tak pernah saya bayangkan akan terjadi di Korea Selatan pada abad ke-21,” kata seorang pelajar, Juye Hong, kepada BBC World Service.

    Upaya perlawanan

    Tak lama setelah darurat militer diumumkan Presiden Yoon, pimpinan oposisi dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menayangkan siaran langsung lewat Instagram, meminta rakyat untuk hadir di gedung Majelis Nasional dan menggelar demonstrasi di sana.

    Ia juga meminta koleganya, sesama anggota parlemen untuk hadir di gedung Majelis Nasional guna menolak pemberlakuan darurat militer.

    Ratusan warga merespons ajakan itu.

    Ketegangan meruyak seiring warga yang mengenakan mantel musim dingin berdatangan dan berupaya menembus barisan polisi berjaket neon.

    “Tolak darurat militer,” seru para peserta aksi.

    Kendaraan-kendaraan yang membawa personel militer dihadang oleh kerumunan orang. Seorang perempuan berbaring di antara roda-roda kendaraan militer, menantang kehadiran tentara di sana.

    Namun kondisi itu, begitu kontras dengan kondisi bagian Seoul lainnya, yang terkesan normal, meski kebingungan menggelayut.

    “Jalan-jalan tampak normal, orang-orang di sini jelas kebingungan,” kata John Nilsson-Wright, seorang profesor di Universitas Cambridge, kepada BBC World Service, dari Seoul.

    John mengatakan seorang polisi sempat berbincang dengannya “sama bingungnya dengan saya”.

    Seorang perempuan berbaring di jalan untuk menghalangi kendaraan yang mengangkut unit tentara (Reuters)

    Bagi sebagian orang, momen pergolakan itu adalah malam yang panjang.

    “Awalnya saya senang karena tahu saya tidak perlu pergi ke sekolah hari ini,” kata seorang remaja berusia 15 tahun kepada BBC di Seoul, Rabu (04/12).

    “Tapi kemudian rasa takut yang amat sangat hinggap, dan membuat saya terjaga sepanjang malam.”

    “Tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa takut saya, bahwa kejadian ini mungkin mengubah kami menjadi seperti Korea Utara,” kata seorang warga yang enggan diungkap identitasnya kepada BBC.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara itu, kabar bahwa pasukan khusus telah dikerahkan ke gedung parlemen mulai menyebar. Suara helikopter terdengar mengitari langit sebelum mendarat di atap gedung parlemen.

    Para wartawan berdesakan di antara kerumunan di luar gerbang, sambil mengambil gambar dengan kamera.

    Kekhawatiran soal potensi pembatasan kerja media membuat para wartawan di Seoul tetap berhubungan satu sama lain sambil bertukar saran tentang cara untuk tetap aman.

    Sementara itu, Ahn Gwi-ryeong, juru bicara berusia 35 tahun dari Partai Demokrat oposisi berhadapan dengan tentara di bawah todongan senjata. Aksinya menarik laras senapan seorang tentara tersorot kamera dan kemudian viral di dunia maya.

    Ahn Gwi-ryeong, juru bicara berusia 35 tahun dari Partai Demokrat oposisi berhadapan dengan tentara di bawah todongan senjata. (BBC)

    “Saya tidak memikirkan hal-hal yang intelektual atau rasional, saya hanya berpikir, ‘Kami harus menghentikan ini, jika kami tidak menghentikannya, tidak ada yang lain,” ungkapnya kepada BBC.

    “Sejujurnya, saya agak takut pada awalnya ketika pertama kali melihat pasukan darurat militer. Saya berpikir, ‘Apakah ini sesuatu yang bisa terjadi di Korea pada abad ke-21, terutama di Majelis Nasional?”

    “Setelah badai malam itu, sulit untuk kembali ke kenyataan,” tambahnya.

    “Saya merasa seperti menyaksikan kemunduran sejarah.”

    Saat Ahn berhadapan dengan para tentara, waktu terus mengejar anggota parlemen oposisi, yang bergegas masuk ke gedung untuk membuat keputusan penjegalan perintah darurat militer. Keputusan Majelis Nasional diketahui mampu membatalkan perintah darurat militer.

    Reuters

    Namun, anggota parlemen dan para pembantunya harus masuk ke dalam. Beberapa dari mereka merangkak melewati kaki pasukan keamanan. Sementara yang lain mendorong dan berteriak kepada tentara bersenjata.

    Kepanikan melanda, banyak dari anggota Majelis Nasional yang terpaksa masuk dengan memanjat pagar dan tembok.

    Hong Kee-won dari Partai Demokrat mengatakan kepada BBC bahwa dirinya harus memanjat pagar setinggi 1,5m untuk memasuki gedung.

    Ia juga sempat dicegat polisi meski sudah menunjukkan identitas yang membuktikan bahwa ia adalah anggota parlemen.

    ReutersPara anggota parlemen harus memaksa masuk ke dalam gedung parlemen

    Hong bilang para pengunjuk rasa membantu mengangkat tubuhnya melewati tembok.

    Dia mengaku sedang terlelap tidur saat Yoon mengumumkan darurat militersaat istrinya membangunkannya, dia langsung bergegas ke gedung parlemen.

    “Demokrasi kuat di sini,” kata Hong.

    “Militer perlu mendengarkan kami, konstitusi, dan bukan presiden.”

    Getty ImagesAnd vote by barricading themselves inside it

    Pemungutan suara

    Para anggota parlemen yang berhasil masuk ke gedung itu berkerumun. Suasana terasa sedikit lebih tenang daripada kondisi di luar.

    Dengan tergesa, mereka membarikade pintu masuk dengan apa pun yang dapat mereka temukan: bangku empuk, meja panjang, sofa.

    Beberapa mencoba memukul mundur tentara yang berhasil masuk ke gedung pertemuan.

    Pada pukul 01.00 waktu setempat, Ketua Majelis Nasional Woo Won-sik mengajukan resolusi agar darurat militer dicabut.

    Dengan itu, kurang dari dua jam setelah pengumuman mendadak Yoon, 190 anggota parlemen yang berkumpul termasuk beberapa orang dari partai Yoon, memberikan suara bulat untuk memblokir darurat militer.

    EPA-EFEAnggota parlemen memberikan suara menentang perintah darurat militer Yoon

    Setelah pemungutan suara, pemimpin oposisi Lee mengatakan kepada wartawan bahwa ini adalah “kesempatan yang menentukan untuk memutus lingkaran setan dan kembali ke masyarakat normal”.

    Pada pukul 04:30, Yoon kembali tampil di televisi, di depan tirai biru yang sama, dan mengatakan bahwa ia akan mencabut darurat militer.

    Namun, ia mengatakan pembatalan baru sah ketika ia dapat mengumpulkan cukup banyak anggota kabinetnya untuk mencabut perintah tersebut.

    Pengumuman itu disambut dengan sorak-sorai di luar gedung. Beberapa jam sebelum fajar, lebih banyak orang keluar dari gedung, dari balik barikade yang mereka porak porandakan.

    Gedung megah itu menanggung kerusakan, dengan lubang di pintu dan jendela yang pecah, sebagai bagian dari upaya warga Korea Selatan yang berusaha menyelamatkan demokrasi.

    Aktivitas di sekolah, tempat usaha, dan bank berjalan seperti biasa pada Rabu (04/12) pagi, sementara pesawat-pesawat terus mendarat tanpa gangguan di ibu kota Korea Selatan yang ramai.

    Namun, kemarahan publik dan dampak politiknya belum mereda.

    Saat matahari terbit pada Rabu, ribuan orang berkumpul mendesak Yoon mundur. Ia juga terjerat upaya pemakzulan.

    “Kami adalah negara demokrasi yang kuat Tetapi rakyat Korea ingin aman. Presiden Yoon harus mengundurkan diri atau dimakzulkan,” kata Yang Bu-nam, seorang politikus Partai Demokrat, kepada BBC.

    (ita/ita)

  • Jenderal AS-Rusia Teleponan di Tengah Meningkatnya Ketegangan

    Jenderal AS-Rusia Teleponan di Tengah Meningkatnya Ketegangan

    Jakarta –

    Jenderal top Angkatan Udara Amerika Serikat C.Q. Brown, telah berbicara melalui telepon dengan Kepala Staf Umum Rusia Jenderal Valery Gerasimov. Pembicaraan yang dilakukan pekan lalu tersebut, baru diungkapkan oleh militer AS pada hari Rabu (4/12) waktu setempat. Ini merupakan pertama kalinya Brown berbicara dengan rekan sejawatnya dari Rusia tersebut.

    “Para pemimpin membahas sejumlah isu keamanan global dan regional termasuk konflik yang sedang berlangsung di Ukraina,” kata juru bicara Brown dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (5/12/2024).

    Panggilan telepon yang jarang terjadi itu dilakukan pada tanggal 27 November. Namun, “atas permintaan Jenderal Gerasimov, Jenderal Brown setuju untuk tidak mengumumkan panggilan telepon tersebut secara proaktif.”

    Permintaan untuk panggilan telepon itu dibuat oleh kementerian pertahanan Rusia, kata juru bicara tersebut.

    Ketegangan telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Ukraina menembakkan rudal pasokan AS dan Inggris ke sasaran di dalam wilayah Rusia, meskipun ada peringatan dari Moskow bahwa mereka akan melihat tindakan tersebut sebagai eskalasi besar.

    Awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pidato yang disiarkan di televisi, mengatakan bahwa Moskow telah menyerang fasilitas militer Ukraina dengan rudal balistik hipersonik jarak menengah baru, yang dikenal sebagai “Oreshnik”. Putin pun memperingatkan bahwa serangan rudal balistik berikutnya akan menyusul.

  • Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Jakarta –

    Para anggota parlemen Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada hari Rabu (04/12), sebuah tindakan yang membuat negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa (UE) itu makin terpuruk ke dalam krisis yang mengancam kemampuan legislatifnya untuk mengatasi defisit anggaran besar.

    Anggota parlemen dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri bersatu mendukung mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) Michel Barnier, dengan mayoritas 331 suara mendukung mosi tersebut.

    PM Prancis terancam mengundurkan diri

    Barnier kini harus mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, menjadikan masa jabatan pemerintahan minoritasnya selama tiga bulan itu sebagai yang terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis yang dimulai pada tahun 1958.

    Media Prancis melaporkan, Barnier akan menyerahkan pengunduran dirinya pada hari Kamis (05/12) pagi waktu setempat.

    Kubu sayap kiri dan sayap kanan mengecam Barnier karena menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk mengadopsi sebagian anggaran yang tidak populer tanpa pemungutan suara akhir di parlemen, di mana anggaran itu tidak mendapat dukungan mayoritas. Rancangan anggaran tersebut bertujuan menghemat sebesar €60 miliar (sekitar Rp1 kuadriliun) untuk mengurangi defisit besar.

    “Realitas (defisit) ini tidak akan hilang hanya dengan mosi tidak percaya,” kata Barnier kepada anggota parlemen sebelum pemungutan suara, seraya menambahkan bahwa defisit anggaran akan terus menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

    Tidak ada pemerintahan Prancis yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962. Macron mengawali krisis ini dengan mengadakan pemilu dadakan pada bulan Juni lalu, yang membuat parlemen terpolarisasi.

    Pemerintah runtuh, parlemen Prancis terpecah-belah

    Kekacauan politik Prancis juga semakin melemahkan UE yang sudah terguncang akibat runtuhnya pemerintahan koalisi Jerman, beberapa pekan sebelum Presiden Terpilih AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Prancis yang akan segera meninggalkan jabatannya, Sebastien Lecornu, memperingatkan bahwa gejolak ini dapat memengaruhi dukungan bantuan Prancis untuk Ukraina.

    Bahkan, Partai sayap kiri France Unbowed (LFI) menuntut pengunduran diri Macron.

    Jatuhnya karier politik Barnier ini justru disambut baik oleh pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang selama bertahun-tahun telah mencoba menggambarkan partainya, National Rally, sebagai calon pemerintahan yang siap memimpin.

    “Saya tidak mendesak Macron untuk mengundurkan diri,” katanya. “Tekanan terhadap presiden akan semakin besar. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan itu.”

    Tidak ada jalan keluar yang mudah dari krisis politik Prancis

    Prancis kini menghadapi masa ketidakpastian politik mendalam, yang sudah membuat investor di obligasi dan saham negara itu gelisah. Awal pekan ini, biaya pinjaman Prancis sempat melampaui Yunani, yang biasanya dianggap jauh lebih berisiko.

    Macron kini harus membuat pilihan. Istana Elysee mengatakan, presiden dijadwalkan akan berbicara kepada rakyat Prancis pada hari Kamis (05/12) malam waktu setempat.

    Tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Macron ingin segera menunjuk perdana menteri baru, dengan salah satu sumber menyebut, ia ingin melakukannya sebelum upacara pembukaan kembalinya Katedral Notre-Dame pada hari Sabtu (07/12), yang rencananya akan dihadiri oleh Trump.

    Perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama seperti Barnier dalam mengesahkan rancangan undang-undang, termasuk anggaran 2025, yang perlu diadopsi oleh parlemen yang terpecah-belah. Tidak akan ada pemilu parlemen baru sebelum bulan Juli.

    Sebagai alternatif, Macron dapat meminta Barnier dan para menterinya untuk tetap menjabat sebagai pemerintahan sementara, selagi ia mencari waktu untuk menunjuk PM yang mampu menarik dukungan lintas partai untuk mengesahkan undang-undang.

    Pemerintah sementara juga dapat mengusulkan undang-undang darurat untuk melanjutkan ketentuan pajak dan pengeluaran dalam anggaran 2024 ke tahun depan, atau menggunakan kekuasaan khusus untuk mengesahkan rancangan anggaran 2025 melalui dekrit, meskipun para ahli hukum mengatakan langkah ini adalah area abu-abu secara hukum dan biaya politiknya akan sangat besar.

    Derita ekonomi yang akan dihadapi Prancis

    Gejolak ini bukan tanpa risiko bagi Le Pen. Sekutu Macron mencoba menggambarkannya sebagai agen kekacauan, setelah partainya bergabung dengan kelompok sayap kiri untuk menjatuhkan Barnier.

    “Rakyat Prancis akan menilai keras keputusan yang akan Anda ambil,” kata Laurent Wauquiez, seorang anggota parlemen dari partai konservatif Les Republicains yang mendukung Macron, kepada Le Pen di parlemen.

    Sejak Macron mengadakan pemilu dadakan musim panas lalu, indeks pasar saham acuan CAC 40 Prancis (FCHI) telah turun hampir 10% dan menjadikan angka itu yang terburuk di antara negara-negara ekonomi utama Uni Eropa lainnya.

    Euro EUR=EBS menunjukkan sedikit reaksi terhadap dolar, dan diperdagangkan sekitar $1,05 (sekitar Rp16.600) per euro (sekitar Rp16.700), tetapi turun terhadap mata uang Eropa lainnya seperti franc Swiss dan pound Inggris.

    “Saya terkejut euro tidak banyak bergerak,” kata Nick Rees, analis senior pasar valuta asing di Monex Europe. “Ada dua kekuatan besar di Eropa, Prancis dan Jerman, yang keduanya saat ini kehilangan kekuatan.”

    Rancangan anggaran Barnier bertujuan mengurangi defisit fiskal dari proyeksi 6% dari output nasional tahun ini menjadi 5% pada 2025. Menjatuhkan pemerintahannya akan menjadi bencana bagi keuangan negara, kata Barnier.

    Le Pen tidak menggubris peringatan tersebut. Ia mengatakan partainya akan mendukung undang-undang darurat apa pun yang akhirnya mampu memperpanjang ketentuan pajak dan pengeluaran anggaran 2024 hingga tahun depan, untuk memastikan adanya pembiayaan sementara.

    kp/ha (Reuters)

    (ita/ita)

  • Penyakit Misterius di DR Kongo Tewaskan Lebih dari 100 Orang, Didominasi Remaja

    Penyakit Misterius di DR Kongo Tewaskan Lebih dari 100 Orang, Didominasi Remaja

    Jakarta –

    Penyakit misterius yang menghantui Demokratik Republik Kongo telah menewaskan 143 orang dan dilaporkan terus bertambah. Sebagian besar korbannya adalah remaja menurut laporan pihak berwenang.

    “Penyakit yang tak diketahui identitasnya itu telah menginfeksi lebih dari 300 orang sejak 10 November, menyebabkan gejala seperti flu termasuk demam, sakit kepala, batuk, kesulitan bernapas dan anemia,” kata kementerian kesehatan negara itu kepada BBC.

    Pihak berwenang mengatakan, sebagian besar korban tewas berusia antara 16 dan 18 tahun.

    Pemerintah setempat juga telah mengirim tim medis ke Provinsi Kwango, tempat penyakit ini paling umum, untuk menyelidiki wabah aneh tersebut. Juga menghimbau warga untuk tetap tenang. Cephorien Manzanza, seorang pemimpin masyarakat sipil, mengatakan kepada Reuters bahwa peningkatan jumlah kasus benar-benar mengkhawatirkan.

    “Panzi adalah zona kesehatan pedesaan, jadi ada masalah dengan pasokan obat-obatan,” katanya, mengacu pada desa yang paling parah terkena dampak.

    Wabah ini terjadi tepat sebelum peringatan lima tahun kasus pertama COVID-19 yang tercatat di Wuhan, China. Republik Demokratik Kongo adalah sarang penyakit berbahaya, termasuk ebola dan, yang terbaru, mpox, yang menginfeksi sedikitnya 14.500 orang dari Januari hingga Juli tahun ini.

    (suc/kna)

  • China Minta Universitas Sediakan ‘Mata Kuliah Cinta’ untuk Atasi Kelahiran Anjlok

    China Minta Universitas Sediakan ‘Mata Kuliah Cinta’ untuk Atasi Kelahiran Anjlok

    Jakarta –

    China kembali membuat rencana baru demi mengatasi anjloknya angka kelahiran yang tajam. Kini, pemerintah setempat mendorong agar pihak universitas memberikan ‘mata kuliah cinta’.

    Inisiatif ini dilakukan untuk mendorong pandangan positif tentang pernikahan, cinta, dan kesuburan di kalangan generasi muda. Terutama bagi para mahasiswa, yang dianggap berperan penting dalam memulihkan krisis demografi.

    China masih menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, yakni dengan populasi sebanyak 1,4 miliar jiwa. Namun, penurunan populasi di sana terus berlanjut dan menimbulkan kekhawatiran.

    Hal ini yang mendorong Beijing mencari solusi inovatif untuk mengatasinya.

    Dikutip dari Reuters, laporan resmi China Population News menyoroti peran universitas dalam mendorong perubahan budaya ini dengan menyarankan adanya perkenalan kursus tentang pendidikan pernikahan, cinta, dan keluarga.

    “Perguruan tinggi dan universitas harus mengambil tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan dan cinta kepada mahasiswa,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

    Pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan suasana budaya pernikahan dan melahirkan yang sehat serta positif. Ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya pemahaman di kalangan generasi muda tentang hubungan.

    Untuk mahasiswa tingkat awal, diusulkan mempelajari tren demografi, konsep pernikahan, dan melahirkan yang berkembang. Sementara untuk mahasiswa tingkat akhir, mereka akan terlibat dalam lokakarya praktik, seperti analisis kasus, diskusi kelompok, dan strategi dalam mengelola hubungan intim.

    Menurut laporan tersebut, langkah-langkah ini akan membantu mahasiswa memahami hubungan emosional dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga akan lebih tahu tentang pentingnya pernikahan dan memiliki anak dalam konteks sosial.

    Survei terbaru menunjukkan tantangan besar dalam mengubah sikap generasi muda. Sekitar 57 persen mahasiswa yang disurvei China Population News mengatakan tidak tertarik menjalin hubungan romantis, dengan alasan sulitnya menyeimbangkan antara tekanan akademik dan komitmen emosional.

    “Karena kurangnya pendidikan tentang pernikahan dan cinta yang sistematis serta ilmiah, banyak mahasiswa memiliki pandangan yang tidak jelas atau tidak terinformasi tentang hubungan emosional dan keluarga,” lanjut laporan tersebut.

    Dari sisi pemerintah, ‘mata kuliah cinta’ ini sejalan dengan upaya yang untuk mempromosikan pernikahan dan melahirkan anak pada usia yang tepat. Namun, langkah-langkah tersebut menghadapi tantangan besar.

    Para demografer berpendapat meskipun inisiatif pendidikan ini bernilai untuk perubahan budaya, hal itu tidak mungkin langsung mendapatkan respons positif dari generasi muda. Mereka masih fokus pada kemandirian pribadi, ambisi karier, dan stabilitas finansial.

    Meski skeptisisme masih ada, pemerintah China tetap terus mendorong upaya ini agar dapat mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan.

    (sao/kna)

  • Bos Asuransi Terbesar di AS Tewas Ditembak di New York, Polisi Buru Pelaku

    Bos Asuransi Terbesar di AS Tewas Ditembak di New York, Polisi Buru Pelaku

    GELORA.CO – Brian Thompson, CEO unit asuransi UnitedHealth (UNH.N), tewas pada Rabu pagi di luar sebuah hotel di Midtown Manhattan. Thompson tewas dalam sebuah serangan terarah yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata yang sebelumnya telah mengintainya.

    Dikutip dari Reuters, Thompson, 50, ditembak sekitar pukul 6:45 pagi waktu setempat di luar Hilton di Sixth Avenue, tepat sebelum konferensi investor tahunan perusahaan. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana ia dinyatakan meninggal. Polisi mengatakan pria bersenjata itu masih bebas dan mereka masih menyelidiki motifnya.

    “Ini tampaknya bukan tindakan kekerasan acak,” kata Komisaris Polisi Kota New York Jessica Tisch dalam sebuah konferensi pers. “Setiap indikasi menunjukkan bahwa ini adalah serangan yang direncanakan sebelumnya dan terarah.”

    Pria bersenjata itu tiba di luar Hilton sekitar lima menit sebelum Thompson, dan dia mengabaikan orang lain yang lewat. Dia kemudian menembak Thompson di punggung saat dia lewat, kata Kepala Detektif NYPD Joseph Kenny kepada wartawan.

    Tersangka, yang mengenakan topeng dan membawa ransel abu-abu kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki sebelum menaiki sepeda listrik dan mengendarainya ke Central Park, kata polisi.

    Pembunuhan itu terjadi beberapa jam sebelum acara tahunan penyalaan pohon Natal di Rockefeller Center yang berjarak beberapa blok dari sana, sebuah acara yang disiarkan di televisi dan menarik banyak orang. Petugas polisi mengatakan bahwa acara itu akan tetap berjalan sesuai rencana dengan pengamanan ketat.

    Istri Thompson, Paulette, mengatakan kepada NBC News bahwa Thompson telah menerima beberapa ancaman, meskipun ia tidak mengetahui secara spesifik.

    “Pada dasarnya, saya tidak tahu, apakah ini karena kurangnya perlindungan?” katanya, yang tampaknya menyinggung kemungkinan motif terkait asuransi, menurut jaringan tersebut. “Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa ia mengatakan ada beberapa orang yang mengancamnya.”

    UnitedHealth adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di AS, yang menyediakan manfaat bagi puluhan juta warga Amerika, yang membayar lebih banyak untuk perawatan kesehatan daripada orang-orang di negara lain mana pun. Thompson telah menjadi CEO UnitedHealthcare, sebuah unit dari UnitedHealth Group, sejak April 2021.

  • Israel Akan Gelar Operasi Penyelamatan Sandera, Hamas Ancam Lakukan Ini!

    Israel Akan Gelar Operasi Penyelamatan Sandera, Hamas Ancam Lakukan Ini!

    Jakarta –

    Kelompok Hamas mengatakan pihaknya memiliki informasi bahwa Israel bermaksud melakukan operasi penyelamatan sandera, yang serupa dengan yang dilakukan di kamp Nuseirat di Gaza pada bulan Juni lalu. Hamas pun mengancam akan “menetralisir” para tawanan jika tindakan tersebut dilakukan.

    Dalam pernyataan internal tertanggal 22 November yang dilihat kantor berita Reuters pada hari Rabu (4/12), Hamas memberi tahu para anggotanya untuk tidak mempertimbangkan apa akibat dari mengikuti instruksi tersebut, dan mengatakan bahwa pihaknya menganggap Israel bertanggung jawab atas nasib para sandera.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (5/12/2024), pernyataan tersebut, yang menurut sumber senior Hamas kepada Reuters, diedarkan ke faksi-faksinya oleh unit intelijen sayap militer kelompok tersebut, Brigade Ezzedine al-Qassam, tidak menyebutkan kapan operasi Israel diperkirakan akan dilakukan.

    Tidak ada tanggapan langsung dari Israel terhadap pernyataan tersebut.

    Sebelumnya pada hari Rabu, media Israel mengutip Menteri Pertahanan Israel Katz yang mengatakan tekanan terhadap Hamas meningkat, dan kali ini “kami benar-benar akan dapat memajukan kesepakatan penyanderaan.”

  • Oposisi Mulai Pemakzulan Presiden Korsel, Apa yang Akan Terjadi?

    Oposisi Mulai Pemakzulan Presiden Korsel, Apa yang Akan Terjadi?

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan negaranya pada Selasa (03/12) malam dengan mengumumkan darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahun dengan alasan “pasukan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara.

    Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.

    Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.

    Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan “aksi pemberontakan”.

    Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.

    Dalam perkembangan terbaru, menteri pertahanan Kim Yon-hyun mengundurkan diri dengan alasan dirinya “bertanggung jawab penuh” atas deklarasi darurat militer dan meminta maaf kepada publik karena telah “menyebabkan kebingungan dan gangguan”, menurut pernyataan kementerian.

    Siapa presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol?

    Yoon bisa dibilang pendatang baru di dunia politik saat memenangi kursi presiden pada 2022, dalam persaingan yang paling ketat sejak negara tersebut mulai menggelar pemilihan presiden yang bebas pada 1980-an.

    Selama masa kampanyenya, pria berusia 63 tahun ini menganjurkan pendekatan yang lebih keras terhadap Korea Utara dan isu-isu gender yang memecah belah.

    Dalam wawancara dengan BBC, mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bilang keputusan Yoon menunjukkan bahwa presiden “sama sekali tak memahami realitas yang dialami negara ini saat ini”.

    Baca juga:

    Apa yang terjadi selanjutnya, kata Kang, sepenuhnya tergantung pada Yoon.

    “Keputusan ada di tangan presiden untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang telah dia buat sendiri.”

    Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen dari partai sayap kanan yang berkuasa menyatakan dukungan kepada presiden.

    Salah satunya adalah Hwang Kyo-ahn, mantan Perdana Menteri Korea Selatan, yang menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan Han Dong-hoon, pemimpin partai yang mendukung Yoon, di sosial medianya seraya menuduh keduanya menghalangi tindakan presiden.

    Hwang lebih lanjut menegaskan bahwa “kelompok pro-Korea Utara harus disingkirkan kali ini” dan mendesak Yoon untuk menanggapi dengan tegas, menyerukan penyelidikan dan penggunaan semua kekuatan darurat yang dimilikinya.

    Akankah Presiden Yoon dimakzulkan?

    Parlemen Korea Selatan akan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon. (Reuters)

    Kini, semua mata tertuju pada apakah Yoon akan menghadapi pemakzulan, meskipun dia bukan presiden Korea Selatan pertama yang mengalaminya.

    Usulan pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai oposisi dan harus diputuskan dalam waktu 72 jam. Para anggota parlemen akan berkumpul pada Jumat, 6 Desember, atau Sabtu, 7 Desember.

    Agar usulan tersebut dapat disahkan, diperlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional200 suara.

    Partai oposisi hampir memiliki cukup suara, sementara partai Yoon sendiri telah mengkritik tindakannya tetapi belum memutuskan sikap mereka.

    Jika hanya beberapa anggota partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut, pemakzulan akan dilakukan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Jika parlemen menyetujui usulan tersebut, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden.

    Mahkamah Konstitusi, dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi pemerintahan Korea Selatan, selanjutnya akan memberikan keputusan akhir.

    Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat.

    BBC

    Hal ini mengingatkan kita pada penggulingan Presiden Park Geun-hye pada 2016. Kala itu, Yoon berperan penting dalam memimpin penuntutan kasus korupsi.

    Park dibebaskan pada 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 9 bulan.

    Presiden Roh Moo-hyun juga nyaris dicopot dari jabatannya setelah pemungutan suara pemakzulan parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.

    Apakah darurat militer pernah diberlakukan sebelumnya di Korea Selatan?

    Getty ImagesAnggota parlemen membawa plakat bertuliskan “Yoon Suk Yeol harus mengundurkan diri” pada 4 Desember

    Deklarasi darurat militer oleh Yoon adalah yang pertama terjadi di Korea Selatan dalam 45 tahun terakhir, membuka luka lama penyalahgunaan tindakan darurat dalam sejarah negara tersebut.

    Darurat militer, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan darurat nasional, sering dikritik sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan dan dengan demikian merusak demokrasi.

    Pada 1948, Presiden Syngman Rhee mengumumkan darurat militer untuk mengendalikan pemberontakan menentang penindasan pemberontakan Jeju, yang mengakibatkan kematian banyak warga sipil.

    Pada 1960, darurat militer disalahgunakan selama Revolusi April, karena protes terhadap pemerintahan Rhee meningkat setelah polisi membunuh seorang siswa sekolah menengah selama unjuk rasa menentang penipuan pemilu.

    Baca juga:

    Presiden Park Chung-hee juga sering memberlakukan darurat militer untuk menekan ancaman terhadap rezimnya, sementara darurat militer selama 440 hari setelah pembunuhannya berpuncak pada Pembantaian Gwangju di bawah Presiden Chun Doohwan.

    Peristiwa ini meninggalkan kenangan traumatis bagi warga Korea Selatan, yang mengaitkan darurat militer dengan alat kekuasaan politik, bukan sebagai tindakan untuk keselamatan publik.

    Sejak 1987, konstitusi Korea Selatan telah memperketat persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan memerlukan persetujuan parlemen untuk perpanjangan atau pencabutannya.

    Seberapa stabil demokrasi di Korea Selatan?

    ReutersPemimpin partai oposisi utama, Partai Demokrat, berbicara kepada media setelah parlemen menolak darurat militer pada Rabu pagi

    Tindakan gegabah Yoon mengejutkan negara tersebut yang mengklaim sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat dan telah berkembang jauh sejak masa kediktatorannya.

    Banyak orang melihat kejadian yang terjadi pekan ini sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis tersebut dalam beberapa dekade.

    Para ahli berpendapat bahwa tindakan itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi, lebih parah dari kerusuhan 6 Januari di AS.

    “Pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon tampaknya merupakan tindakan yang melampaui batas hukum dan salah perhitungan politik, yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan,” kata Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha di Seoul.

    Baca juga:

    “Ia tampak seperti politisi yang sedang terkepung, mengambil langkah putus asa di tengah skandal, hambatan kelembagaan, dan seruan pemakzulan, yang semuanya kini kemungkinan akan meningkat.”

    Namun, meskipun terjadi kekacauan di Seoul, demokrasi Korea Selatan tampaknya tetap kokoh.

    Kang, mantan menteri luar negeri, mengatakan kepada BBC bahwa dia “sangat lega” bahwa ketegangan tampaknya mereda.

    “Selama berjam-jam sepanjang malam, [melihat] Majelis Nasional melakukan tugasnya dan warga turun ke jalan menuntut agar RUU ini dicabutharus saya katakan pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di negara saya kuat dan tangguh.”

    Apa tanggapan Korea Utara?

    Sejauh ini, Korea Utara belum memberikan respons terkait situasi politik yang terjadi di Korea Selatan. (EPA)

    Dalam deklarasinya, Yoon menargetkan Korea Utara, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk “melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara” dan untuk “memberantas pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita.”

    Komentar seperti ini biasanya akan memancing reaksi dari Korea Utara, tetapi belum ada tanggapan dari media pemerintah negara tersebut.

    Komando militer Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu dini hari bahwa perintah darurat militer Yoon telah dibubarkan dan bahwa “tidak ada kegiatan yang tidak biasa dari Korea Utara.”

    “Posisi keamanan terhadap Korea Utara tetap stabil,” lanjut pernyataan itu, menurut kantor berita Yonhap.

    Para pakar mengatakan masih belum jelas mengapa Yoon menyebutkan ancaman Korea Utara, tetapi banyak yang percaya hal itu tidak akan berdampak positif pada meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.

    Fyodor Tertitskiy, yang meneliti politik Korea Utara di Universitas Kookmin di Seoul, meyakini bahwa “tidak ada cara bagi Korea Utara untuk memanfaatkan krisis ini.”

    “Semuanya terjadi begitu cepat; hanya berlangsung beberapa jam,” ungkapnya kepada BBC.

    (ita/ita)

  • Harga Minyak Tertekan, Pasar Tunggu Keputusan OPEC – Page 3

    Harga Minyak Tertekan, Pasar Tunggu Keputusan OPEC – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak mentah turun pada Rabu di tengah antisipasi keputusan OPEC+ terkait pasokan, meskipun penurunan stok minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan pekan lalu memberikan dukungan terhadap harga.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (5/12/2024), harga minyak mentah Brent turun USD 1,18 atau 1,6%, menjadi USD 72,44 per barel pada pukul 14:24 ET. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD 1,23 atau 1,76%, menjadi USD 68,71 per barel.

    Sehari sebelumnya, Brent mencatat kenaikan terbesar dalam dua pekan, dengan lonjakan sebesar 2,5%.

    Pasar Tunggu Keputusan OPEC+

    Investor terus memantau pertemuan mendatang Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam OPEC+, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Menurut sumber industri yang dikutip Reuters, kelompok tersebut kemungkinan akan memperpanjang pemangkasan produksi hingga akhir kuartal pertama tahun depan.

    “Meski penundaan penghentian pemangkasan produksi sudah diperkirakan, retorika yang muncul dari pertemuan ini akan memiliki dampak paling besar,” kata Matt Smith, analis utama minyak untuk wilayah Amerika di Kpler.

    OPEC+ diketahui sedang merencanakan penghapusan pemangkasan pasokan secara bertahap sepanjang tahun depan.

    Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan bahwa stok minyak mentah AS mengalami penurunan yang lebih besar dari perkiraan pekan lalu, akibat peningkatan aktivitas kilang. Namun, stok bensin dan distilat justru meningkat lebih dari yang diperkirakan.

    “Lonjakan aktivitas kilang, dengan tingkat operasi mencapai level tertinggi sejak musim panas, mengakibatkan inventori minyak mentah menurun sementara stok produk olahan meningkat,” ujar Matt Smith.

    Meskipun demikian, momentum bullish hanya memberikan dukungan terbatas pada harga minyak.