Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • Katedral Notre-Dame Paris Kembali Dibuka Usai Kebakaran 5 Tahun Lalu

    Katedral Notre-Dame Paris Kembali Dibuka Usai Kebakaran 5 Tahun Lalu

    JAKARTA – Katedral Notre-Dame Paris membuka kembali pintunya pada Sabtu. Pembukaan ini dilakukan usai restorasi setelah 5,5 tahun lalu dilalap api dahsyat yang menghancurkan puncak menara dan atapnya serta menghancurkan mahakarya Gotik dalam hitungan menit.

    Katedral abad pertengahan berusia 860 tahun, simbol Prancis dan Paris, telah dipugar dengan cermat, dengan puncak menara dan tulang rusuk baru, penopang terbang dan gargoyle batu berukir kembali ke kejayaan masa lalu dan dekorasi batu putih dan emas bersinar lebih terang dari sebelumnya.

    Pada malam 15 April 2019, warga Paris menyaksikan  puncak menara dan atap katedral runtuh dalam amukan api yang mengancam menara lonceng utama dan seluruh bangunan, yang nyaris terhindar dari kehancuran.

    “Dunia terguncang pada hari itu,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron menjelang upacara pembukaan pada Sabtu, 7 Desember.

    “Guncangan saat pembukaan kembali ini, saya yakin dan percaya akan sama kuatnya dengan dampak kebakaran, namun ini akan menjadi kejutan berupa harapan,” imbuhnya dilansir Reuters.

    Macron, yang dilemahkan oleh krisis politik yang mendalam di dalam negeri, akan memiliki kesempatan untuk melupakan kesengsaraan tersebut ketika ia menyambut Presiden terpilih AS Donald Trump, Pangeran William dari Inggris dan puluhan kepala negara dan pemerintahan termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dalam upacara pembukaan akan dimulai sekitar pukul 7 malam waktu setempat.

    Pada Jumat malam, kantor Macron dan Keuskupan Paris mengatakan angin kencang akan memaksa perayaan tersebut diadakan seluruhnya di dalam katedral. Macron awalnya diperkirakan akan menyampaikan pidato di bagian luar.

  • NASA Tunda Kirim Astronot Kembali ke Bulan pada Hingga 2027

    NASA Tunda Kirim Astronot Kembali ke Bulan pada Hingga 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – NASA kembali menunda program Artemis, yang bertujuan mengembalikan astronot Amerika Serikat ke bulan untuk pertama kalinya sejak 1972. Penundaan diproyeksikan berlangsung hingga 2027.

    Melansir dari Reuters, Sabtu (7/12/2024) mencakup dua misi berikutnya yang direncanakan, dengan alasan terkait potensi perubahan kebijakan setelah pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Administrator NASA Bill Nelson dalam sesi konferensi pers menyatakan bahwa misi Artemis berikutnya, yang direncanakan untuk mengirim astronot mengorbit bulan dan kembali ke Bumi, kini dijadwalkan ulang hingga April 2026. 

    Sementara itu, misi pendaratan astronot menggunakan Starship buatan SpaceX, yang semula dijadwalkan lebih awal, kini akan dilaksanakan pada 2027.

    “Dengan asumsi wahana pendarat SpaceX sudah siap, kami berencana untuk meluncurkan Artemis III pada pertengahan 2027. Ini akan jauh lebih cepat dari niat pemerintah Tiongkok yang ingin mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030,” kata Nelson.

    Nelson menuturkan bahwa penundaan ini terjadi setelah NASA menyelesaikan pemeriksaan terhadap kapsul awak Orion, yang dibuat oleh Lockheed Martin.

    Dari hasil pemeriksaan, kapsul yang diluncurkan tanpa awak ini terlihat adanya keretakan pada pelindung panasnya dan keausan selama uji coba pertama Artemis I pada tahun 2022.

    Program Artemis, yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, merupakan upaya besar Amerika Serikat untuk kembali ke bulan, lebih dari lima dekade setelah Apollo 17. 

    NASA memperkirakan biaya total program ini mencapai $93 miliar hingga tahun 2025. Selain misi pendaratan astronot, Artemis juga bertujuan untuk membangun pangkalan bulan yang dapat mendukung misi-misi lebih ambisius di masa depan, termasuk perjalanan ke Mars.

    Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterlambatan dan pembengkakan biaya, program Artemis tetap menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya peluncuran Orion tanpa awak pada 2022 menggunakan roket Sistem Peluncuran Luar Angkasa (SLS) NASA, yang biayanya mencapai sekitar $2 miliar per peluncuran.

    Namun, kendala finansial dan teknis, ditambah dengan perdebatan di pemerintahan Trump yang ingin mengalihkan fokus ke Mars menggunakan wahana Starship SpaceX, memicu perdebatan tentang masa depan Artemis. 

    Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari 2025 diperkirakan akan memainkan peran besar dalam arah kebijakan luar angkasa AS ke depan.

  • Rebut Kota Besar Keempat, Pemberontak Menuju Kota Utama Suriah – Halaman all

    Rebut Kota Besar Keempat, Pemberontak Menuju Kota Utama Suriah – Halaman all

    Suriah telah kehilangan kota besar keempat karena pemberontak mengatakan mereka telah menguasai kota selatan Daraa.

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 18:40 WIB

    AFP/AAREF WATAD

    Pemandangan udara ini menunjukkan benteng bersejarah Aleppo dan kota di sekitarnya pada tanggal 30 November 2024, setelah pejuang pemberontak mengambil alih kota kedua Suriah. – Para jihadis dan sekutu mereka yang didukung Turki menerobos kota kedua Suriah, Aleppo, pada tanggal 29 November, saat mereka melakukan serangan kilat terhadap pasukan pemerintah yang didukung Iran dan Rusia. (Photo by AAREF WATAD / AFP) 

     

    TRIBUNNEWS.COM — Suriah telah kehilangan kota besar keempat karena pemberontak mengatakan mereka telah menguasai kota selatan Daraa.

    Menurutnya, kota itu diserahkan tanpa perlawanan – dengan syarat pasukan pemerintah akan meninggalkan kota itu dengan aman ke arah Damaskus, yang terletak seratus kilometer dari Daraa.

    Dengan direbutnya kota ini di perbatasan dengan Yordania, serangan oposisi terhadap pasukan Assad dimulai dari arah baru – selatan. 

    Kebetulan, kerusuhan massal dimulai di provinsi Daraa pada tahun 2011, yang kemudian meningkat menjadi perang saudara.

    Pihak berwenang Suriah telah secara efektif mengonfirmasi penarikan mereka dari daerah itu, dengan mengatakan mereka telah melakukan “penempatan ulang” dan membangun “perimeter pertahanan yang andal” di provinsi Daraa dan As-Suwayda yang berdekatan.

    Sebelumnya, tentara Suriah kehilangan Aleppo dan Hama di utara, dan Deir ez-Zor di timur. 

    Selain itu, kelompok Islamis kini tengah maju menuju kota utama Homs di utara Damaskus, tetapi tentara Suriah belum diusir dari sana, sebagaimana dilaporkan Reuters, dan pasukan dari Hizbullah sekutu Assad sedang bergerak masuk.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah – Halaman all

    Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah – Halaman all

    Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warga Negara Tinggalkan Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi lapangan di Suriah dilaporkan terus meningkat.

    Hal itu seiring pengumuman faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah yang menyatakan kemajuannya menuju kota Homs dan kendalinya atas desa terakhir di pinggiran kota strategis terakhir tersebut.

    Pihak oposisi bersenjata menyatakan, ‘para pejuangnya dalam perjalanan menuju ibu kota, Damaskus’.

    Sementara oposisi melaju, Kementerian Pertahanan Suriah membantah penarikan pasukannya dari Kota Homs.

    Mereka menyatakan, kalau pasukan pemerintah Suriah, bersama dengan pesawat Rusia, menargetkan lokasi pertemuan faksi oposisi, yang mereka gambarkan sebagai kelompok teroris.

    Adapun pihak oposisi bersenjata menegaskan kendali pasukannya atas seluruh kota Daraa di selatan, faksi lokal di Suwayda.

    Oposisi mengatakan kalau mereka pada gilirannya telah mengambil kendali markas keamanan dan militer Suriah.

    Faksi oposisi dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) bahakan mengumumkan penempatan kekuatan mereka di Deir ez-Zor di bagian timur Suriah.

    Pertempuran Sengit di Homs

    Dalam perjalanan menuju Homs, faksi oposisi yang menamai serangan mereka dengan operasi “Pencegahan Agresi” mengeluarkan seruan, yang menurut mereka merupakan seruan terakhir, kepada pasukan rezim di kota Homs untuk membelot dari rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

    “Mereka juga menyiarkan gambar saat pasukan mereka memasuki kota Rastan dan Talbiseh, yang dianggap sebagai gerbang utara Homs dan 12 kilometer dari pusat kota Homs,” tulis laporan Khaberni, Sabtu (7/12/2024).

    Departemen Operasi Militer – yang memimpin operasi Pencegahan Agresi – menegaskan kendalinya atas desa terakhir di pinggiran kota Homs.

    Mereka juga mengindikasikan kalau faksi Oposisi di Rastan mengantisipasi kedatangan faksi lain oposisi di sana, dengan menyerang posisi tentara Suriah dalam persiapan untuk masuknya mereka ke wilayah tersebut.

    Di pihak berlawanan, media resmi pemerintah mengatakan kalau tentara Suriah mengebom rumah sakit lapangan dan kelompok bersenjata di kota Talbiseh di pedesaan Homs dengan peluru artileri. 

    Kantor berita resmi Suriah (SANA) juga mengutip sumber militer yang mengatakan kalau tidak ada kebenaran atas laporan tentang penarikan tentara Suriah dari Kota Homs.

    Laporan itu menambahkan kalau tentara Suriah tetap ada di Homs dan pedesaannya, serta dikerahkan di “garis pertahanan yang tetap dan kokoh,”.

    Laporan SANA menambahkan kalau tentara Suriah telah diperkuat dengan kekuatan tambahan yang besar yang dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan dan senjata.

    SANA mengatakan bahwa tentara Suriah menargetkan, dengan artileri, rudal, dan pesawat tempur gabungan Suriah-Rusia, kendaraan yang mereka gambarkan sebagai teroris dan pertemuan mereka di pedesaan utara dan selatan Hama.

    Serangan tentara Suriah ini diklaim menyebabkan puluhan kematian dan cedera di antara barisan faksi oposisi.

    “Pesawat-pesawat tempur Suriah dan Rusia mencoba memperlambat kemajuan pasukan oposisi, membom Jembatan Rastan di pedesaan utara Homs, dan melancarkan sejumlah serangan di kota tersebut, dan sekitarnya menjadi sasaran pemboman artileri setelah oposisi bersenjata mengumumkan kendali atasnya,” tulis laporan itu dilansir Khaberni.

    Operasi di Selatan Suriah

    Di bagian selatan negara itu, “Ruang Operasi Selatan”, yang didirikan di provinsi Daraa, Quneitra, dan Suwayda, mengumumkan kendalinya atas seluruh kota Daraa di barat daya, setelah konfrontasi dengan pasukan rezim dan kelompok militer yang didukung oleh Iran.

    Departemen Operasi Militer mengatakan, mereka telah menguasai jalan raya internasional Amman-Damaskus, kota Izraa, salah satu kota terbesar di wilayah tersebut, dan sekitar 50 desa dan kota kecil pasukan rezim di kota tersebut.

    Mereka menyatakan kalau para pejuangnya telah memasuki perbatasan Nassib dengan Yordania.

    Pihak oposisi juga mengumumkan penyitaan kendaraan militer dan amunisi, dan menegaskan bahwa mereka telah menguasai Brigade ke-52 di pedesaan timur Daraa.

    Pihak oposisi menyiarkan gambar orang-orang yang merobohkan patung mendiang Presiden Suriah Hafez al-Assad, yang dibangun kembali pada tahun 2018.

    Di kota As-Suwayda, faksi-faksi lokal mengatakan dalam sebuah pernyataan pagi ini bahwa mereka mengambil kendali Departemen Intelijen Angkatan Udara rezim Assad di kota tersebut, serta Cabang Keamanan Kriminal dan Resimen Pasukan Khusus ke-405 setelah peristiwa pembelotan anggota rezim.

    Faksi lokal di Suwayda mengatakan sebelumnya kalau mereka telah mengambil alih markas polisi di kota dan penjara pusat.

    Faksi-faksi lokal tersebut menjelaskan bahwa mereka menyerang pasukan rezim Assad di pos pemeriksaan Shahba, di utara kota Suwayda.

    Situs-situs media melaporkan pernyataan yang dikeluarkan oleh “Ruang Operasi Resolusi Pertempuran,” yang mengumumkan pembentukan faksi militer di Suwayda, memberikan waktu kepada pasukan rezim dan cabang keamanan untuk mengevakuasi posisi mereka tanpa perlawanan.

    Di Deir ez-Zor, bagian timur negara itu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengatakan bahwa anggota Dewan Militer Deir ez-Zor telah dikerahkan di kota Deir ez-Zor dan wilayah barat Sungai Eufrat.

    Organisasi tersebut menambahkan dalam pernyataannya bahwa gerakan-gerakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, mengingat perkembangan yang terjadi di Suriah merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat dan kawasan.

    Reuters mengutip sumber-sumber militer Suriah yang mengatakan bahwa pasukan SDF, yang merupakan tulang punggung Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, mengambil alih perbatasan Albukamal dengan Irak.

    Seorang prajurit Tentara Nasional Suriah (SNA) berpose dengan bendera di pesawat setelah menguasai Bandara Militer Kuwairis, sebelah timur Aleppo, saat Operasi Dawn of Freedom, yang diluncurkan untuk mencegah koridor teror PKK/YPG (PKK yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan UE serta YPG yang dianggap Turki sebagai perpanjangan PKK di Suriah) antara Tel Rifat dan Manbij berlanjut, di Aleppo, Suriah pada 01 Desember 2024. Sebagai bagian dari operasi tersebut, SNA telah merebut desa-desa milik Tel Rifat, yaitu Shagoreet, Tebnah, Al-Malikiyah, Kafr Kalbin, Kafr Naya, Miskan, Al-Ghuz, Tatmuras, Tal Anab, Mazraat Hamad, Zouyan, Maaranaz, dan Bukit Zouyan. Mustafa Bathis / Anadolu (Mustafa Bathis / ANADOLU / Anadolu via AFP)

       

    Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah

    Sejumlah negara meminta warganya untuk meninggalkan Suriah mengingat kekuatan oposisi semakin maju dan menguasai lebih banyak kota di negara tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS meminta warga AS yang berada di wilayah Suriah untuk segera meninggalkan negaranya “selagi opsi perjalanan komersial masih tersedia.”

    Kementerian tersebut menyampaikan peringatan keamanan dalam unggahan yang diposting di media sosial.

    “Situasi keamanan di Suriah masih bergejolak dan tidak dapat diprediksi, dengan bentrokan aktif antara faksi-faksi bersenjata di seluruh negeri.”

    Hal serupa juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada kepada warganya untuk segera meninggalkan Suriah.

    Yordania juga meminta warganya yang tinggal dan berada di Suriah untuk segera meninggalkan negaranya, dengan alasan kekhawatiran keamanan akibat “perkembangan” di negara tetangga tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa sebuah kelompok krisis telah dibentuk yang mencakup berbagai lembaga negara di Kerajaan untuk berupaya mengevakuasi warga Yordania dari Suriah dan memastikan mereka kembali dengan selamat ke tanah air mereka “secepat mungkin.”

    Pada saat yang sama, Kedutaan Besar Irak di Damaskus meminta warga negaranya yang ingin meninggalkan Suriah untuk mengunjungi kedutaan mereka negara tersebut guna mendaftarkan nama mereka guna memfasilitasi prosedur kepulangan mereka ke negara tersebut.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Rusia di Damaskus telah mendesak warganya di Suriah untuk meninggalkan negara tersebut “karena situasi politik dan militer yang memburuk.”

    Pada tanggal 27 November, faksi oposisi bersenjata Suriah mulai menyerang pasukan pemerintah dari Kegubernuran Idlib di barat laut negara itu, dan mampu menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. 

     

    (oln/anadolu/khbrn/*)
     

  • Parlemen Korea Selatan batalkan dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

    Parlemen Korea Selatan batalkan dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

    Rabu, 4 Desember 2024 09:32 WIB

    Masyarakat melakukan unjuk rasa menolak pemberlakuan darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di luar Gedung Majelis Nasional, Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/12/2024). Parlemen Korea Selatan segera membatalkan dekrit darurat militer tersebut dan menyatakan ilegal. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Soo-hyeon/Spt.

    Masyarakat melakukan unjuk rasa menolak pemberlakuan darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di luar Gedung Majelis Nasional, Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/12/2024). Parlemen Korea Selatan segera membatalkan dekrit darurat militer tersebut dan menyatakan ilegal. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Soo-hyeon/Spt.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Parlemen Korea Selatan segera membatalkan dekrit darurat militer tersebut dan menyatakan ilegal. ANTARA FOTO/REUTERS/The Presidential Office/Spt.

    Pasukan militer berjalan di luar Gedung Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/12/2024). Parlemen Korea Selatan segera membatalkan dekrit darurat militer tersebut dan menyatakan ilegal. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/Spt.

  • Partai Berkuasa Boikot Voting Pemakzulan, Bagaimana Nasib Presiden Korsel?

    Partai Berkuasa Boikot Voting Pemakzulan, Bagaimana Nasib Presiden Korsel?

    Seoul –

    Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

    Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

    Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini yang kemungkinan besar terjadi pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

    PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

    Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

    Hanya Ahn Cheol-soo, pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, 2017 dan 2022, yang tetap menduduki kursinya. Ahn telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan memilih cara pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela.

    Namun, sesaat kemudian, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kim Ye-ji memutuskan kembali ke dalam persidangan untuk memberikan suara pada usulan pemakzulan.

    Reuters

    Oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota PPP agar mosi pemakzulan Presiden Yoon dapat diloloskan.

    Sebelumnya, PPP yang berkuasa telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pemungutan suara untuk pemakzulan. Walau demikian, Ketua PPP, Dong-Hoon, Jumat lalu, tetap menyerukan agar Yoon diberhentikan karena akan menimbulkan “bahaya besar” bagi demokrasi jika ia tetap berkuasa.

    Sementara koalisi oposisi, yang memegang mayoritas suara di parlemen, membutuhkan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan disetujui.

    ‘Pengkhianat… kembali ke dalam’

    Di luar gedung parlemen, puluhan ribu orang berdemonstrasi menuntut Presiden Yoon untuk dicopot dari jabatannya.

    Mereka terlihat mencoba menghalangi jalan keluar anggota parlemen yang ‘walk out’ dari sidang, sambil berteriak “pengkhianat”.

    Selain itu, seorang demonstran terdengar membacakan nama setiap anggota parlemen dari PPP.

    “Masuk kembali, ikut dalam pemungutan suara,” teriak massa setelah pembicara membacakan setiap nama.

    Jumlah massa pun terlihat semakin bertambah dan polisi meningkatkan penjagaan.

    Sebelumnya Presiden Yoon telah menyampaikan permintaan maaf karena mengumumkan darurat militer pada awal pekan ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi.

    Walau telah meminta maaf, para pengunjuk rasa bersikeras: Yoon harus turun dari jabatannya. Jika tidak, mereka mengaku akan terus berunjuk rasa sampai hal itu tercapai.

    “Saya ingin Presiden Yoon dimakzulkan. Dia harus turun sekarang,” kata mantan pejabat polisi dan anggota Partai Demokrat Ryu Samyoung, 60 tahun, di tengah hiruk-pikuk protes.

    “Partai kami akan mencoba lagi dan lagi sampai pemakzulan berhasil”.

    Selain itu, seorang perempuan berusia 27 tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan “jika pemakzulan tidak lolos, kami akan terus turun ke jalan”.

    Presiden Yoon perintahkan penangkapan pemimpin partainya sendiri

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan penangkapan pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, saat mengumumkan darurat militer beberapa waktu lalu.

    Daftar penangkapan juga mencakup pemimpin partai oposisi utama, Lee Jae-myung, serta tiga anggota parlemen oposisi, kata wakil direktur Badan Intelijen Nasional.

    Menurut pejabat Badan Intelijen Nasional, Hong Jang-won, Presiden Yoon mencoba “menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dan membasmi mereka”.

    Seorang perempuan memegang plakat bertuliskan “Yoon Suk Yeol harus mundur” dalam demonstrasi Seoul pada tanggal 4 Desember 2024 (Getty Images)

    Sebelumnya, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan menyokong Presiden Yoon, mengklaim partainya telah menerima “bukti kredibel” bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi kunci atas “tuduhan anti-negara”.

    Han menyatakan kekhawatirannya bahwa “tindakan ekstrem”seperti deklarasi darurat militer yang diumumkan Selasa (03/12)dapat terulang jika Yoon tetap menjabat.

    “[Hal ini] akan menempatkan Republik Korea dan rakyatnya pada risiko besar,” katanya.

    Sementara itu, polisi Korea Selatan sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12).

    Polisi sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12) (Getty Images)

    Kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Kepolisian Nasional Korsel, Woo Jong-soo, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa “penyelidikan kasus tersebut sedang dilakukan”, menurut kantor berita AFP.

    Polisi telah diinstruksikan untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyu, menteri pertahanan yang mengundurkan diri dengan alasan dirinya “bertanggung jawab penuh” atas deklarasi darurat militer.

    Kim telah meminta maaf atas perannya dalam dekrit darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahunyang mengejutkan pada Selasa (03/12) malam.

    Beberapa laporan media lokal mengatakan bahwa dialah yang mengusulkan gagasan untuk mengumumkan darurat militer kepada Yoon.

    Warga Korea Selatan turun ke jalan di luar gedung parlemen pada Rabu (04/12) malam menuntut pengunduran diri atau pemakzulan Presiden Yoon. Protes massal merupakan peristiwa politik yang sering terjadi dan umum di negara ini (Reuters)

    Presiden Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan “pasukan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara.

    Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.

    Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.

    Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan “aksi pemberontakan”.

    Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.

    Siapa presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol?

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato nasionalnya pada Selasa (03/12) malam (Reuters)

    Yoon bisa dibilang pendatang baru di dunia politik saat memenangi kursi presiden pada 2022, dalam persaingan yang paling ketat sejak negara tersebut mulai menggelar pemilihan presiden yang bebas pada 1980-an.

    Selama masa kampanyenya, pria berusia 63 tahun ini menganjurkan pendekatan yang lebih keras terhadap Korea Utara dan isu-isu gender yang memecah belah.

    Selama menjabat, Yoon diketahui melakukan rangkaian kesalahan dan skandal politik, yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadapnya anjlok dan melemahkan pemerintahannya yang berpuncak pada pengumuman darurat militer pada Selasa (03/12) malam.

    Dalam wawancara dengan BBC, mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bilang keputusan Yoon menunjukkan bahwa presiden “sama sekali tak memahami realitas yang dialami negara ini saat ini”.

    Baca juga:

    Apa yang terjadi selanjutnya, kata Kang, sepenuhnya tergantung pada Yoon.

    “Keputusan ada di tangan presiden untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang telah dia buat sendiri.”

    Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen dari partai sayap kanan yang berkuasa menyatakan dukungan kepada presiden.

    Salah satunya adalah Hwang Kyo-ahn, mantan Perdana Menteri Korea Selatan, yang menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan Han Dong-hoon, pemimpin partai yang mendukung Yoon, di sosial medianya seraya menuduh keduanya menghalangi tindakan presiden.

    Hwang lebih lanjut menegaskan bahwa “kelompok pro-Korea Utara harus disingkirkan kali ini” dan mendesak Yoon untuk menanggapi dengan tegas, menyerukan penyelidikan dan penggunaan semua kekuatan darurat yang dimilikinya.

    Akankah Presiden Yoon dimakzulkan?

    Parlemen Korea Selatan akan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon (Reuters)

    Kini, semua mata tertuju pada apakah Yoon akan menghadapi pemakzulan, meskipun dia bukan presiden Korea Selatan pertama yang mengalaminya.

    Usulan pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai oposisi dan harus diputuskan dalam waktu 72 jam. Para anggota parlemen akan berkumpul pada Jumat, 6 Desember, atau Sabtu, 7 Desember.

    Agar usulan tersebut dapat disahkan, diperlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional200 suara.

    Partai oposisi hampir memiliki cukup suara, sementara partai Yoon sendiri telah mengkritik tindakannya tetapi belum memutuskan sikap mereka.

    Jika hanya beberapa anggota partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut, pemakzulan akan dilakukan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Jika parlemen menyetujui usulan tersebut, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden.

    Mahkamah Konstitusi, dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi pemerintahan Korea Selatan, selanjutnya akan memberikan keputusan akhir.

    Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat.

    BBC

    Hal ini mengingatkan kita pada penggulingan Presiden Park Geun-hye pada 2016. Kala itu, Yoon berperan penting dalam memimpin penuntutan kasus korupsi.

    Park dibebaskan pada 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 9 bulan.

    Presiden Roh Moo-hyun juga nyaris dicopot dari jabatannya setelah pemungutan suara pemakzulan parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.

    Apakah darurat militer pernah diberlakukan sebelumnya di Korea Selatan?

    Anggota parlemen membawa plakat bertuliskan “Yoon Suk Yeol harus mengundurkan diri” pada 4 Desember (Getty Images)

    Deklarasi darurat militer oleh Yoon adalah yang pertama terjadi di Korea Selatan dalam 45 tahun terakhir, membuka luka lama penyalahgunaan tindakan darurat dalam sejarah negara tersebut.

    Darurat militer, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan darurat nasional, sering dikritik sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan dan dengan demikian merusak demokrasi.

    Pada 1948, Presiden Syngman Rhee mengumumkan darurat militer untuk mengendalikan pemberontakan menentang penindasan pemberontakan Jeju, yang mengakibatkan kematian banyak warga sipil.

    Pada 1960, darurat militer disalahgunakan selama Revolusi April, karena protes terhadap pemerintahan Rhee meningkat setelah polisi membunuh seorang siswa sekolah menengah selama unjuk rasa menentang penipuan pemilu.

    Baca juga:

    Presiden Park Chung-hee juga sering memberlakukan darurat militer untuk menekan ancaman terhadap rezimnya, sementara darurat militer selama 440 hari setelah pembunuhannya berpuncak pada Pembantaian Gwangju di bawah Presiden Chun Doohwan.

    Peristiwa ini meninggalkan kenangan traumatis bagi warga Korea Selatan, yang mengaitkan darurat militer dengan alat kekuasaan politik, bukan sebagai tindakan untuk keselamatan publik.

    Sejak 1987, konstitusi Korea Selatan telah memperketat persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan memerlukan persetujuan parlemen untuk perpanjangan atau pencabutannya.

    Seberapa stabil demokrasi di Korea Selatan?

    Pemimpin partai oposisi utama, Partai Demokrat, berbicara kepada media setelah parlemen menolak darurat militer pada Rabu pagi (Reuters)

    Tindakan gegabah Yoon mengejutkan negara tersebut yang mengklaim sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat dan telah berkembang jauh sejak masa kediktatorannya.

    Banyak orang melihat kejadian yang terjadi pekan ini sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis tersebut dalam beberapa dekade.

    Para ahli berpendapat bahwa tindakan itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi, lebih parah dari kerusuhan 6 Januari di AS.

    “Pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon tampaknya merupakan tindakan yang melampaui batas hukum dan salah perhitungan politik, yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan,” kata Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha di Seoul.

    Baca juga:

    “Ia tampak seperti politisi yang sedang terkepung, mengambil langkah putus asa di tengah skandal, hambatan kelembagaan, dan seruan pemakzulan, yang semuanya kini kemungkinan akan meningkat.”

    Namun, meskipun terjadi kekacauan di Seoul, demokrasi Korea Selatan tampaknya tetap kokoh.

    Kang, mantan menteri luar negeri, mengatakan kepada BBC bahwa dia “sangat lega” bahwa ketegangan tampaknya mereda.

    “Selama berjam-jam sepanjang malam, [melihat] Majelis Nasional melakukan tugasnya dan warga turun ke jalan menuntut agar RUU ini dicabut harus saya katakan pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di negara saya kuat dan tangguh.”

    Apa tanggapan Korea Utara?

    Sejauh ini, Korea Utara belum memberikan respons terkait situasi politik yang terjadi di Korea Selatan (EPA)

    Dalam deklarasinya, Yoon menargetkan Korea Utara, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk “melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara” dan untuk “memberantas pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita.”

    Komentar seperti ini biasanya akan memancing reaksi dari Korea Utara, tetapi belum ada tanggapan dari media pemerintah negara tersebut.

    Komando militer Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu dini hari bahwa perintah darurat militer Yoon telah dibubarkan dan bahwa “tidak ada kegiatan yang tidak biasa dari Korea Utara.”

    “Posisi keamanan terhadap Korea Utara tetap stabil,” lanjut pernyataan itu, menurut kantor berita Yonhap.

    Para pakar mengatakan masih belum jelas mengapa Yoon menyebutkan ancaman Korea Utara, tetapi banyak yang percaya hal itu tidak akan berdampak positif pada meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.

    Fyodor Tertitskiy, yang meneliti politik Korea Utara di Universitas Kookmin di Seoul, meyakini bahwa “tidak ada cara bagi Korea Utara untuk memanfaatkan krisis ini.”

    “Semuanya terjadi begitu cepat; hanya berlangsung beberapa jam,” ungkapnya kepada BBC.

    Saksikan juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    (nvc/nvc)

  • Iran Buka Opsi Kirim Rudal-Drone ke Suriah, Bantu Rezim Assad

    Iran Buka Opsi Kirim Rudal-Drone ke Suriah, Bantu Rezim Assad

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Iran disebut tengah mempertimbangkan untuk mengirim rudal dan pesawat nirawak ke Suriah, dan menambah jumlah penasihat miliernya di sana untuk mendukung pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

    Presiden Suriah Assad kini semakin “terhimpit”, imbas serangan kelompok-kelompok pemberontak di wilayah utara hingga selatan Suriah. Mereka bahkan disebut semakin mendekat ke ibu kota Damaskus.

    “Kemungkinan besar Teheran perlu mengirim peralatan militer, rudal, dan pesawat nirawak ke Suriah,” kata seorang pejabat senior Iran kepada Reuters.

    “Teheran telah mengambil semua langkah yang diperkukan untuk menambah jumlah penasihat militernya di Suriah dan mengerahkan pasukan. Sekarang, Teheran menyediakan dukungan intelijen dan satelit ke Suriahh,” ujarnya.

    Bagi Iran, Assad merupakan sekutu penting yang juga termasuk dalam “Poros Perlawanan” melawan Israel dan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah.

    Selain Iran, Rusia juga memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada pemerintah Assad.

    “Iran dan Suriah bersatu dalam mencegah pemberontak maju ke kota-kota besar. Suriah belum meminta pasukan darat dari Iran,” ujar pejabat tersebut.

    Dia mengatakan untuk saat ini keputusannya adalah Suriah dan Rusia mengintensifkan serangan udara ke kelompok pemberontak.

    Sementara itu, Iran juga disebut telah meminta Turki untuk “tidak berpihak pada AS dan Israel”. Iran juga yakin Israel dan AS akan bekerja sama untuk mencegah sekutu-sekutu Iran di Timteng kembali mendapatkan kekuatan.

    Sebelumnya pasukan oposisi Suriah mengeklaim telah menguasai kota Daraa di barat daya Suriah pada Jumat (6/12). Ini berarti kelompok itu sudah semakin dekat ke ibu kota Damaskus.

    “Pasukan kami telah menguasai penuh seluruh kota Daraa dan mulai menyisir permukimannya, serta mengamankan lembaga dan kantor pemerintahannya,” kata pihak oposisi yang dikenal sebagai Southern Operation Rooms, dikutip CNN.

    Daraa adalah tempat pemberontakan Suriah dimulai pada 2011 lalu. Kementerian Pertahanan Suriah sejauh ini belum mengonfirmasi maupun membantah klaim kelompok pemberontak itu.

    Kemarin, pemberontak di Suriah selatan juga menguasai perbatasan Suriah-Yordania setelah melancarkan serangan baru. Perbatasan Nassib menandai titik paling selatan jalan raya utama M5, yang membentang dari kota Aleppo di utara dan melalui ibu kota.

    Sementara para pemberontak di utara setelah merebut Aleppo pekan lalu, telah bergerak maju ke selatan di sepanjang jalan raya dan merebut kota Hama pada Kamis (5/12) lalu.

    Dalam wawancara kepada CNN, pemimpin milisi HTS Abu Mohammad al-Jolani mengatakan tujuan koalisi pemberontak Suriah, yang telah merebut dua kota besar dari kendali pemerintah hanya dalam waktu seminggu, pada akhirnya adalah untuk menggulingkan rezim Assad yang telah berusia puluhan tahun.

    “Ketika kita berbicara tentang tujuan, tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan itu,” kata Jolani.

    (dna/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Raksasa Otomotif Jerman Sekarat, VW Menjelang Bangkrut, Pekerja Mogok Massal – Halaman all

    Raksasa Otomotif Jerman Sekarat, VW Menjelang Bangkrut, Pekerja Mogok Massal – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM – Sektor otomotif di Eropa sedang dalam kekacauan, dengan ketidakpastian melingkupi ribuan pekerjaan produsen mobil dan pemasok mereka.

    Kondisi yang terjadi akibat melemahnya pasar di benua itu dan penerimaan kendaraan listrik yang lebih lambat dari yang diharapkan.

    Rencana penutupan pabrik pun mulai menjadi alternatif menjaga kinerja perusahaan, seperti yang dilakukan raksasa otomotif Jerman, Volkswagen.

    Penutupan pabrik tersebut mendapat respon dari para pekerjanya. Karyawan VW melakukan protes atas rencana perusahaan dengan aksi mogok kerja.

    Serikat pekerja IG Metall mengatakan, pekerja akan berhenti bekerja selama empat jam di sembilan lokasi berbeda dalam aksi mogok “peringatan” di seluruh negeri, dua kali lebih lama dari putaran pertama aksi industrial pada awal Desember.

    Melansir Reuters, aksi mogok tersebut bertepatan dengan pembicaraan antara Volkswagen dan perwakilan buruh mengenai langkah pemotongan biaya yang menurut perusahaan penting untuk tetap kompetitif terhadap kenaikan biaya dan pesaing asing.

    Volkswagen pada Kamis lalu menyampaikan manajemen dan perwakilan pekerja berdialog untuk secara kolaboratif mengembangkan solusi jangka panjang yang layak, sehingga mampu menyeimbangkan stabilitas ekonomi dan mengamankan prospek pekerjaan.

    Krisis yang menimpa produsen mobil terbesar di Eropa tersebut diperparah dengan kondisi ketidakpastian ekonomi dan pergolakan politik dalam negeri, serta kekacauan yang lebih luas di antara produsen mobil di kawasan tersebut.

    CEO Volkswagen Group Oliver Blume pada Rabu lalu menyatakan keputusannya sebagai hal yang diperlukan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, dengan mengatakan manajemen tidak dapat beroperasi “di dunia fantasi”.

    “Ini hampir seperti ejekan ketika Oliver Blume berdiri di depan para pekerja dan mengucapkan Selamat Natal kepada mereka. Sementara pada saat yang sama dewan VW lebih suka meletakkan surat pemutusan hubungan kerja di bawah pohon Natal untuk para karyawan,” ungkap Negosiator IG Metall Thorsten Groeger pada hari Kamis.

    Serikat pekerja akan terus berupaya meminta perundingan dengan perusahaan. Berbagai upaya akan dilakukan hingga 9 Desember mendatang.

    “Kami sekarang akan meningkatkan upaya kami pada tanggal 9 Desember dan dengan demikian meningkatkan tekanan pada perusahaan di meja perundingan,” jelas serikat pekerja VW.

    Pada Senin pagi, ribuan karyawan VW diperkirakan akan menghadiri unjuk rasa di Wolfsburg, tempat kantor pusat VW berada, sesaat sebelum dimulainya negosiasi.

  • Perang Arab Panas! Milisi Pro-AS Rebut Kota Ini dari Pemerintah

    Perang Arab Panas! Milisi Pro-AS Rebut Kota Ini dari Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi peperangan di Suriah masih terus menunjukkan dinamika pertempuran. Pada Jumat (6/12/2024), milisi yang disokong Amerika Serikat (AS), Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) dilaporkan berhasil menguasai Kota Deir El Zor, yang merupakan kota utama di Timur negara itu.

    Dalam laporan Reuters, aktivis dari platform media Deir Ezzor 24 yang memiliki kontak di kota itu, Omar Abu Layla mengatakan, pasukan pemerintah Suriah dan pejuang Irak yang didukung Iran telah menarik diri dari Deir El Zor sebelum SDF menyerbu masuk.

    “Tak lama setelah itu, pasukan SDF menyerbu perbatasan Albu Kamal dengan Irak,” ujar dua sumber tentara Suriah.

    Kota Deir El Zor telah berpindah tangan beberapa kali sejak konflik Suriah meletus pada tahun 2011 setelah protes terhadap Pemerintah Suriah pimpinan Bashar Al Assad.

    Kota ini pertama kali jatuh ke tangan pasukan pemberontak sebelum kelompok ISIS merebutnya pada tahun 2014. Tentara Suriah, yang didukung oleh faksi Irak pro-Teheran, merebutnya kembali pada tahun 2017 dan menguasainya hingga hari Jumat.

    Kemajuan SDF terjadi saat pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang sebelumnya berafiliasi dengan Al-Qaeda, menyerbu kota Homs di Suriah tengah pada hari Jumat. Para pemberontak HTS sebelumnya telah merebut kota Aleppo di Utara pekan lalu dan kota Hama awal pekan ini.

    Kepala SDF Mazlum Abdi mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat sebelumnya dalam sebuah konferensi pers di kota Hasakeh, pasukannya memiliki saluran komunikasi dengan HTS, khususnya untuk melindungi warga Kurdi yang tinggal di kota Aleppo. Diketahui, SDF diisi kebanyakan anggota dari suku Kurdi.

    “SDF tidak bentrok dengan HTS tetapi SDF akan membela diri jika diserang. Kami berhubungan dengan AS dan Rusia untuk melindungi wilayah yang berada di bawah kendali mereka,” tambah Abdi, seraya mengatakan dirinya terkejut melihat pasukan pemerintah runtuh begitu cepat di tengah serangan pemberontak.

    (dce)

  • WHO Kirim Tim Ahli Selidiki Penyakit Misterius di Kongo, Tewaskan Banyak Orang

    WHO Kirim Tim Ahli Selidiki Penyakit Misterius di Kongo, Tewaskan Banyak Orang

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengerahkan tim ahli untuk membantu otoritas kesehatan setempat menyelidiki penyakit misterius mirip flu. Penyakit tersebut dilaporkan telah menginfeksi hampir 400 orang di Republik Demokratik Kongo, Afrika.

    Tim tersebut terdiri dari ahli epidemiologi, dokter klinis, teknisi laboratorium, spesialis pencegahan dan pengendalian infeksi, serta ahli komunikasi risiko, menurut pernyataan WHO.

    “Meskipun masih banyak yang perlu dipelajari, wabah ini sangat memprihatinkan,” kata Lawrence Gostin, pakar kesehatan global dan direktur fakultas Institut O’Neill untuk Hukum Kesehatan Nasional dan Global di Universitas Georgetown.

    “Kita tidak ingin menekan tombol panik sampai kita melihat apa yang sedang kita hadapi, tetapi ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan secara saksama oleh dunia karena jika ini adalah jenis influenza baru yang sangat mudah menular, penyakit ini akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat,” katanya, dikutip dari USA Today.

    Kasus-kasus tersebut berpusat di provinsi Kwango di barat daya negara itu, di zona kesehatan Panzi. Sementara WHO mengatakan ada 30 orang dilaporkan meninggal karena penyakit tersebut. Sementara data terbaru pada Kamis (6/12/2024), pihak berwenang di RD Kongo sejauh ini telah mengonfirmasi 71 kematian, termasuk 27 orang yang meninggal di rumah sakit dan 44 di masyarakat di provinsi selatan Kwango.

    Kematian tersebut tercatat antara 10 November dan 25 November di zona kesehatan Panzi di provinsi Kwango. Ada sekitar 380 kasus, hampir setengahnya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, menurut menteri tersebut.

    Gejala penyakit tersebut sejauh ini meliputi sakit kepala, batuk, demam, kesulitan bernapas, dan anemia, kata WHO. Reuters melaporkan bahwa penyakit ini tampaknya serius menyerang wanita dan anak-anak, terutama mereka yang berusia di atas 15 tahun.

    Gostin mengatakan, ia sangat prihatin karena infeksi tersebut tampaknya menyerang orang-orang di usia produktif, bukannya orang-orang yang sangat muda atau sangat tua, yang merupakan korban flu yang paling umum.

    “Ini misterius, karena ini bukan kejadian yang bisa kita lihat,” katanya.

    Ia juga khawatir karena penyakit tersebut tampaknya menyebar dengan cepat dari orang ke orang. Virus influenza lain yang sangat mematikan, seperti flu burung, tidak menyebar dengan mudah. “Hal itu membuatnya sangat mengkhawatirkan,” katanya.

    Ditambah lagi, RD Kongo memiliki sistem kesehatan yang sangat lemah dan masih dilanda perang saudara, dengan penduduk yang tidak mempercayai pengobatan arus utama atau dokter barat.

    “Mendapatkan sumber daya di sana untuk memadamkan api akan sangat sulit,” katanya.

    “Itu adalah campuran racun.”

    Tim pakar WHO tengah berupaya menyingkirkan patogen pernapasan seperti influenza atau COVID-19, serta penyebab lain seperti malaria dan campak. Para investigator WHO setempat telah berada di area tersebut sejak akhir November dan bekerja sama dengan otoritas kesehatan negara tersebut untuk mengidentifikasi kasus-kasus.

    Bantuan WHO akan difokuskan pada penguatan respons terhadap wabah, yang meliputi pengumpulan sampel, menemukan kasus aktif, merawat pasien, dan meningkatkan kesadaran publik, kata badan tersebut. Mereka juga akan mengirimkan obat-obatan penting dan tes diagnostik.

    “Prioritas kami adalah memberikan dukungan yang efektif kepada keluarga dan masyarakat yang terdampak,” kata Dr Matshidiso Moeti, Direktur Regional WHO untuk Afrika.

    “Semua upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, memahami cara penularannya, dan memastikan tanggapan yang tepat secepat mungkin.”

    (suc/suc)