Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • China Kirim Gerombolan Besar Pasukan Angkatan Laut, Latihan Perang?

    China Kirim Gerombolan Besar Pasukan Angkatan Laut, Latihan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China telah mengerahkan armada angkatan lautnya secara besar-besaran hingga memicu kekhawatiran Taiwan. Pengerahan yang terbesar di perairan regional dalam 3 dekade ini disebut-sebut menimbulkan ancaman yang lebih nyata dibandingkan latihan perang China sebelumnya.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Sun Li-fang mengatakan, skala pengerahan angkatan laut China di wilayah yang membentang dari pulau-pulau Jepang selatan hingga ke Laut China Selatan saat ini adalah yang terbesar sejak Beijing mengadakan latihan perang di sekitar Taiwan menjelang pemilihan presiden Taiwan tahun 1996.

    “Skala saat ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan empat sebelumnya,” kata Sun, seperti dikutip Reuters, Selasa (10/12/2024). “Terlepas dari apakah mereka telah mengumumkan latihan, mereka menimbulkan ancaman besar bagi kita.”

    Pada Senin, Militer Taiwan meningkatkan kewaspadaannya setelah mengatakan China telah memesan wilayah udara dan mengerahkan kapal angkatan laut dan penjaga pantai.

    Perwira intelijen senior kementerian Hsieh Jih-sheng mengatakan pada konferensi pers yang sama, sejauh ini belum ada latihan tembak langsung di tujuh zona ruang udara “yang dilindungi” milik China, dua di antaranya berada di Selat Taiwan, tetapi telah terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas China di utara Taiwan selama hari terakhir.

    Jumlah kapal angkatan laut dan penjaga pantai China di wilayah tersebut, yang menurut sumber keamanan Taiwan sekitar 90, “sangat mengkhawatirkan”, dan China membidik negara-negara lain di wilayah tersebut dan bukan hanya Taiwan.

    Menurut Hsieh, pengerahan China di Rantai Pulau Pertama – yang membentang dari Jepang melalui Taiwan, Filipina dan seterusnya ke Kalimantan, yang melingkupi laut pesisir China- ditujukan untuk penolakan wilayah guna mencegah pasukan asing ikut campur.

    Kementerian tersebut mengatakan angkatan laut China sedang membangun dua “tembok” di Pasifik, satu di ujung timur Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan dan yang lainnya lebih jauh di Pasifik.

    “Mereka mengirimkan pesan yang sangat sederhana dengan dua tembok ini: mencoba menjadikan Selat Taiwan sebagai laut dalam China,” kata Hsieh.

    Sebelumnya pada Selasa, kementerian pertahanan mengatakan telah mendeteksi 47 pesawat militer yang beroperasi di sekitar pulau tersebut selama 24 jam terakhir, serta 12 kapal angkatan laut dan sembilan kapal “resmi”, yang merujuk pada kapal-kapal dari lembaga yang seolah-olah sipil seperti penjaga pantai.

    Dari pesawat tersebut, 26 terbang di daerah di sebelah utara Taiwan di lepas pantai provinsi Zhejiang China, enam di Selat Taiwan dan 15 lainnya di sebelah barat daya pulau tersebut, menurut peta yang disediakan kementerian dalam pernyataan harian paginya tentang aktivitas China.

    Seorang sumber keamanan senior Taiwan mengatakan pesawat China tersebut mensimulasikan serangan terhadap kapal angkatan laut asing dan berlatih mengusir pesawat militer dan sipil sebagai bagian dari “latihan blokade”.

    Militer China belum berkomentar dan belum mengonfirmasi bahwa mereka melakukan latihan apa pun.

    China, yang memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri atas penolakan pulau itu, diperkirakan akan meluncurkan latihan untuk mengekspresikan kemarahannya atas lawatan Presiden Lai Ching-te ke Pasifik yang berakhir pada Jumat, yang termasuk persinggahan di Hawaii dan wilayah AS di Guam.

    Lai dan pemerintahannya menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

    China telah mengadakan dua putaran latihan perang besar di sekitar Taiwan sepanjang tahun ini.

    (dce)

  • Partai Usul Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Februari 2025

    Partai Usul Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Februari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai berkuasa People Power Party (PPP) menyatakan sedang membahas pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai drama darurat militer.

    Ketua satgas yang mengurusi pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengatakan tim mengusulkan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025.

    Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember itu juga mengusulkan pemilu digelar pada April, dua bulan usai Yoon mundur.

    Dalam aturan Korsel, mereka harus menggelar pemilu dalam waktu 60 hari usai presiden mundur.

    “Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” kata Lee ke awak media pada Selasa (10/12), dikutip Reuters.

    Menurut jadwal Yoon baru akan lengser dari kursi kepresidenan pada 2027.

    Namun, politik di Negeri Ginseng gonjang-ganjing usai Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

    Penetapan itu mendapat penolakan dari parlemen hingga warga. Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak.

    Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna.

    Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan.

    Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan. Namun saat voting, PPP walk out sehingga suara tak sampai ambang batas. Pemakzulan terhadap Yoon pun gagal.

    Yoon juga menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara imbas darurat militer.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pasca Assad Lengser dari Jabatan, Menlu AS Peringati ISIS Bisa Berkuasa di Suriah

    Pasca Assad Lengser dari Jabatan, Menlu AS Peringati ISIS Bisa Berkuasa di Suriah

    ERA.id – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingati bahwa ISIS berpotensi untuk menduduki Suriah pasca lengsernya Presiden Bashar al-Assad. Blinken menekankan warga Suriah harus memilih masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan ISIS.

    Blinken mengatakan bahwa rakyat Suriah harus memilih masa depan mereka sendiri selepas lengsernya Assad dalam pemerintahan. Keruntuhan rezim Assad disebut Blinken sebagai momen bersejarah namun juga penuh dengan risiko.

    “Akhir dari rezim ini adalah kekalahan bagi semua orang yang membiarkan kebiadaban dan korupsinya, tidak lain adalah Iran, Hizbullah, dan Rusia. Jadi, momen ini menghadirkan peluang bersejarah, tetapi juga membawa risiko yang cukup besar,” kata Blinken, dikutip Reuters, Selasa (10/12/2024).

    Salah satu risiko nyata yang bisa muncul di wilayah Suriah adalah kehadiran ISIS yang akan membangun kembali kekuatannya. Namun Blinken menekankan Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

    “ISIS akan mencoba menggunakan periode ini untuk membangun kembali kemampuannya, untuk menciptakan tempat yang aman. Seperti yang ditunjukkan oleh serangan presisi kami pada akhir pekan, kami bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi,” tegasnya.

    Pemberontak Suriah merebut ibu kota Damaskus tanpa perlawanan pada hari Minggu (8/12) setelah kemajuan pesat yang membuat Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Lengsernya Assad dari pemerintahan ini terjadi setelah perang saudara selama 13 tahun dan lebih dari lima dekade pemerintahan otokratis keluarganya.

    Lengsernya Assad dari Suriah juga menghancurkan jaringan pengaruh Iran di Timur Tengah. Namun Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Arab harus menghadapi risiko ketidakstabilan pasca Assad lengser.

    ISIS pada tahun 2014 menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Irak dan mendirikan kekhalifahan Islam sebelum digulingkan oleh koalisi pimpinan AS pada tahun 2019.

    Blinken menekankan AS akan terus melindungi personelnya dari ancaman apa pun.

    Komando Pusat AS mengatakan pasukannya melakukan puluhan serangan udara terhadap sasaran ISIS di Suriah tengah pada hari Minggu (8/12). Dalam sebuah pernyataan, CENTCOM mengatakan serangannya bertujuan untuk memastikan ISIS tidak mengambil keuntungan dari situasi saat ini di Suriah.

  • WHO Kirim Tim Selidiki Penyakit Misterius Tewaskan 143 Orang di Kongo

    WHO Kirim Tim Selidiki Penyakit Misterius Tewaskan 143 Orang di Kongo

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan tim ahli untuk membantu otoritas Republik Demokratik Kongo menyelidiki penyakit misterius yang hingga kini belum teridentifikasi. Penyakit itu telah menewaskan 143 orang hanya dalam dua minggu selama November.

    Para ahli WHO sedang menuju Panzi, sebuah wilayah di barat daya Provinsi Kwango yang menjadi episentrum penyakit misterius ini.

    Tim WHO dikerahkan ke Panzi untuk memberikan obat-obatan esensial dan kit diagnostik guna menganalisis penyebab penyakit tersebut.

    Tes laboratorium sedang dilakukan untuk menentukan penyebabnya. WHO menyatakan akan segera membagikan informasi lebih lanjut setelah tersedia.

    “Prioritas kami adalah memberikan dukungan yang efektif kepada keluarga dan komunitas yang terdampak,” kata Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti, seperti dikutip Reuters.

    “Segala upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab penyakit ini, memahami cara penularannya, dan memastikan respons yang tepat secepat mungkin,” tambahnya.

    WHO melaporkan bahwa sejauh ini terdapat 394 kasus dan 30 kematian imbas penyakit misterius ini di Panzi. Data itu diambil dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Kongo.

    Awal pekan ini, otoritas lokal melaporkan bahwa penyakit yang belum diketahui ini telah menewaskan 143 orang di wilayah tersebut dalam dua pekan selama November.

    Sejauh ini, petugas medis mencatat penderita penyakit misterius ini mengalami gejala meliputi sakit kepala, batuk, demam, kesulitan bernapas, dan anemia.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ramai-ramai Larang Media Sosial Ikut Negara Tetangga RI

    Ramai-ramai Larang Media Sosial Ikut Negara Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Swedia kabarnya akan mengikuti jejak Australia merilis aturan larangan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Pihak pemerintah setempat tengah mempertimbangkan pemberlakuan batasan usia pengguna media sosial.

    Langkah ini diambil setelah banyak kejahatan seperti pembunuhan dan pengeboman di negara-negara Nordik. Aksi tersebut dilakukan oleh anak muda yang direkrut secara online oleh sejumlah geng di wilayah tersebut.

    Perekrutan yang mengandalkan media sosial itu terjadi selama dua tahun terakhir. Beberapa kasus melibatkan anak berusia 11 tahun.

    Jumlah anak-anak yang ikut dalam kejahatan itu juga cukup tinggi. Dalam catatan statistik kepolisian setempat setidaknya 93 anak di bawah 15 tahun terlibat perencanaan pembunuhan selama tujuh bulan pertama tahun ini, tiga kali lebih banyak dari tahun lalu.

    “Ini situasi yang sangat serius,” kata Menteri Kehakiman Swedia Gunnar Strommer, dikutip dari Reuters, Selasa (10/12/2024).

    Strommer juga memastikan perwakilan Tiktok, Meta, Google serta Snapchat akan berupaya mengatasi masalah itu. Dia menekankan para media sosial perlu menunjukkan hasil konkret.

    Bulan lalu, Australia resmi melarang remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan itu memaksa perusahaan seperti Meta dan Tiktok mencegah kelompok usia tersebut untuk menggunakan platform media sosial mereka.

    Australia mengatur denda bagi perusahaan yang melanggar. Sanksi sebesar US$32 juta (Rp 507 miliar) siap menanti media sosial yang tidak mematuhi aturan.

    Uji coba batas usia penggunaan media sosial akan dilakukan mulai Januari 2025. Sementara itu aturan akan efektif berlaku setahun setelahnya.

    Sebelumnya, Norwegia juga telah mengusulkan kenaikan batas usia untuk menjajal media sosial. Sebelumnya diatur 13 tahun lalu diusulkan menjadi 15 tahun. 

    Kebijakan itu akan ditetapkan sebagai undang-undang, tetapi belum jelas kapan disetujui parlemen. 

    Beberapa negara Eropa lain seperti Prancis, Italia, Jerman, Belanda, dan Inggris juga memberlakukan kebijakan penggunaan media sosial bagi anak-anak dengan persetujuan orang tua.

    (fab/fab)

  • Masa Depan Lewis Hamilton di Mercedes Tergantung Keputusan Toto Wolff

    Masa Depan Lewis Hamilton di Mercedes Tergantung Keputusan Toto Wolff

    JAKARTA- Juara dunia enam kali Formula 1 Lewis Hamilton akan mengakhiri kontraknya dengan tim Mercedes di penghujung musim depan. Hamilton berniat untuk tetap membalap pada musim berikutnya, namun dia masih menunggu tanggapan dari bos tim Silver Arrow, Toto Wollf sebelum menyetujui kontrak baru.

    Formula 1 akan menerapkan regulasi baru untuk musim 2021. Selain itu, bakal ada juga perombakan di posisi teratas Formula 1 setelah 2020 dan Wolff santer disebut sebagai salah satu yang bisa memainkan peran itu.

    “Saya tahu, berada di satu posisi untuk waktu yang terlalu lama itu tak selalu positif sehingga saya ingin mereka untuk melebarkan sayapnya dan melakukan apa yang terbaik untuk karier mereka,” kata Hamilton jelang Grand Prix Brasil di Sao Paulo, melansir Reuters, Jumat, 15 November.

    Beredar juga spekulasi yang menyebut pebalap Britania itu akan mengakhiri kariernya di Ferrari di saat belum ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak dengan Mercedes.

    “Saya tentunya mempertimbangkan untuk beberapa tahun ke depan. Saya tahu jika saya ingin lanjut balapan, saya cinta dengan apa yang saya lakukan. Saya tak melihat alasan untuk berhenti saat ini,” jelas dia.

    Hamilton meraih gelar juara dunia keenamnya setelah finis runner-up di Austin awal bulan ini dan membidik gelar ketujuh untuk menyamai rekor Michael Schumacher tahun depan, ketika ia memasuki usia 35 tahun.

    Wolff, sementara itu, tidak akan mengawal Mercedes di Grand Prix Brasil, balapan penultima musim ini, di saat Mercedes telah mengantongi gelar ganda untuk keenam kalinya secara beruntun.

  • Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Jakarta –

    Ekonomi Suriah bernilai $67,5 miliar pada tahun 2011 ketika protes besar-besaran meletus menentang rezim Presiden Bashar al Assad, yang memicu pemberontakan yang kemudian meningkat menjadi perang saudara besar-besaran. Negara itu berada di peringkat ke-68 dari 196 negara dalam peringkat Produk Domestik Brutoo (PDB) global, setara dengan Paraguay dan Slovenia.

    Tahun lalu, ekonomi Suriah tercatat anjlok ke peringkat 129, setelah menyusut sekitar 85% menjadi hanya $9 miliar, demikian menurut perkiraan Bank Dunia. Situasi tersebut membuat negara itu secara ekonomi setara dengan negara-negara seperti Chad dan Palestina.

    Hampir 14 tahun konflik, sanksi internasional, dan eksodus 4,82 juta orang — lebih dari seperlima populasi negara itu — telah berdampak buruk pada Suriah, yang sudah menjadi salah satu negara termiskin di Timur Tengah.

    Sebanyak tujuh juta warga Suriah lainnya, lebih dari 30% dari populasi, masih mengungsi di dalam negeri hingga Desember ini, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).

    Konflik telah menghancurkan infrastruktur negara tersebut, menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pasokan listrik, transportasi, dan kesehatan. Beberapa kota, termasuk Aleppo, Raqqa, dan Homs, telah mengalami kerusakan yang meluas.

    Konflik tersebut menyebabkan devaluasi yang signifikan pada mata uang Pound Suriah, yang mengakibatkan penurunan daya beli yang sangat besar.

    Tahun lalu, negara tersebut mengalami hiperinflasi — inflasi yang sangat tinggi dan terus meningkat, menurut Pusat Penelitian Kebijakan Suriah (SCPR) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juni. Indeks harga konsumen (CPI) meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dua pilar utama ekonomi Suriah — minyak dan pertanian — hancur akibat perang. Pada tahun 2010, ekspor minyak menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan pemerintah. Produksi pangan memberikan kontribusi yang sama terhadap PDB.

    Rezim Assad kehilangan kendali atas sebagian besar ladang minyaknya, yang direbut oleh kelompok pemberontak, termasuk ke tangan Islamic State (ISIS) dan kemudian juga ke pasukan yang dipimpin Kurdi.

    Sementara itu, sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang menyusut drastis, hingga kurang dari sekitar 20.000 barel per hari di wilayah yang dikuasai rezim, negara tersebut menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.

    Seberapa cepat perekonomian Suriah dapat dibangun kembali?

    Sebelum tugas berat membangun kembali kota-kota, infrastruktur, minyak, dan sektor pertanian yang rusak dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.

    Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan,dibutuhkan waktu hampir 10 tahun bagi negara itu untuk kembali ke tingkat PDB seperti di tahun 2011, dan dua dekade untuk sepenuhnya dibangun kembali. Mereka juga khawatir prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut

    Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas kelompok yang terkait dengan Al-Qaida yang memimpin perebutan ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan, mengatakan bahwa mereka kini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru.

    Namun, sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku. HTS juga dikenai sanksi internasional sebagai bagian dari penetapan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara Barat dan Arab khawatir, kelompok tersebut kini mungkin berupaya mengganti rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras.

    Ada seruan langsung agar sanksi terhadap HTS dicabut atau dilonggarkan, tetapi hal itu bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.

    Delaney Simon, yang merupakan analis senior di International Crisis Group, menulis pada hari Senin di media sosial X, bahwa Suriah adalah “salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia,” seraya menambahkan, membiarkan pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan “menarik karpet dari Suriah saat negara itu mencoba berdiri.”

    Tanpa langkah untuk melonggarkan pembatasan tersebut, investor akan terus menghindari negara yang dilanda perang itu dan lembaga-lembaga bantuan mungkin akan berhati-hati untuk turun tangan guna memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi penduduk Suriah.

    Pada Minggu (08/12) malam, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Suriah menghadapi periode “risiko dan ketidakpastian” dan Amerika Serikat akan membantu semampunya.

    “Kami akan terlibat dengan semua kelompok Suriah, termasuk dalam proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membangun transisi dari rezim Assad menuju “Suriah” yang independen dan berdaulat dengan konstitusi baru,” katanya.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump di jaringan Truth Social pada hari Minggu (08/12) mengatakan, Washington seharusnya “tidak terlibat.”

    Kantor berita Associated Press melaporkan pada hari Senin (09/12), pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan apakah akan menghapus HTS sebagai kelompok teroris, dengan mengutip dua pejabat senior Gedung Putih. Salah satu pejabat mengatakan, HTS akan menjadi “komponen penting” dalam masa depan Suriah dalam waktu dekat.

    Juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni hari Senin (09/12) mengatakan , “Brussels saat ini tidak terlibat dengan HTS atau para pemimpinnya sama sekali” dan bahwa blok tersebut akan “menilai tidak hanya kata-kata mereka tetapi juga tindakan mereka.” Prioritas lain dalam rekonstruksi Suriah adalah wilayah timur Deir el-Zour, yang memiliki sekitar 40% cadangan minyak Suriah dan beberapa ladang gas. Provinsi ini saat ini berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.

    Apa yang akan segera terjadi?

    Pimpinan HTS Mohammed al-Jolani dari Minggu malam hingga Senin dinihari berunding dengan mantan perdana menteri dan wakil presiden Assad untuk membahas pengaturan “pengalihan kekuasaan.”

    Setelah jam malam nasional diberlakukan, sebagian besar toko di seluruh Suriah tetap tutup pada hari Senin (09/12). Kantor berita Reuters mengutip sumber bank sentral Suriah dan dua bankir komersial melaporkan, bank dibuka kembali pada Selasa (10/12) dan staf telah diminta untuk kembali ke kantor. Mata uang Pound Suriah akan terus digunakan, demikian kata sumber tersebut.

    Kementerian perminyakan meminta semua karyawan di sektor tersebut untuk kembali ke tempat kerja mereka mulai Selasa, dan menambahkan perlindungan akan diberikan untuk memastikan keselamatan mereka.

    Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menulis pada hari Minggu di X bahwa lembaganya akan “merespons di mana pun, kapan pun, [dan] apa pun yang kami bisa, untuk mendukung orang yang membutuhkan, termasuk pusat penerimaan — makanan, air, bahan bakar, tenda, selimut.”

    Ketika beberapa negara Eropa mengatakan mereka akan menghentikan sementara klaim suaka bagi warga negara Suriah, badan pengungsi PBB, UNHCR, menyerukan “kesabaran dan kewaspadaan” terkait masalah pemulangan pengungsi.

    Austria melangkah lebih jauh daripada kebanyakan negara Uni Eropa dengan menyatakan, pemerintah di Wina tengah mempersiapkan “program pemulangan dan deportasi yang tertib” bagi warga Suriah.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    Tonton juga video: PM Suriah Setuju Serahkan Kekuasaan ke Organisasi Pemberontak

    (ita/ita)

  • Rusia Tegaskan Perang Ukraina Berlanjut Sampai Tujuan Putin Tercapai

    Rusia Tegaskan Perang Ukraina Berlanjut Sampai Tujuan Putin Tercapai

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menegaskan perang Ukraina akan terus berlanjut hingga tujuan-tujuan yang ditetapkan Presiden Vladimir Putin tercapai, baik melalui aksi militer atau pun melalui negosiasi.

    Putin, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/12/2024), telah menuntut agar Kyiv meninggalkan ambisinya bergabung dengan aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan sepenuhnya menarik pasukan dari empat wilayah Ukraina yang diklaim Moskow sebagai bagian wilayah kedaulatannya.

    Persyaratan semacam itu telah ditolak mentah-mentah oleh Ukraina, dan dianggap sebagai sama saja dengan menyerah pada Rusia.

    Dalam pernyataan terbaru, Kremlin menegaskan perang Ukraina hanya akan diakhiri saat semua tujuan Rusia tercapai.

    “Operasi militer khusus akan berakhir ketika semua tujuan yang ditetapkan oleh presiden dan panglima tertinggi telah tercapai,” tegas juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, saat berbicara kepada wartawan, menggunakan istilah Moskow untuk menyebut invasinya ke Ukraina.

    “Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui operasi militer khusus atau hasil negosiasi yang relevan,” sebutnya.

    Peskov menambahkan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang dilakukan oleh Moskow dan Kyiv saat ini, karena “pihak Ukraina menolak negosiasi apa pun”.

    Lihat juga Video ‘Ekspresi Warga Suriah Merayakan Runtuhnya Rezim Assad’:

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditetapkan Jadi Tersangka Imbas Umumkan Darurat Militer – Halaman all

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditetapkan Jadi Tersangka Imbas Umumkan Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Korea Selatan (Korsel) menetapkan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, menjadi tersangka buntut mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) lalu.

    Dikutip dari The Korea Times, Yoon diduga telah melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya.

    Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan, Park Se Hyun, mengungkapkan penyelidikan secara lebih luas telah dilakukan buntut banyaknya aduan yang ditujukan kepada Yoon.

    “Prosedur standar adalah mendaftarkan seorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau laporan yang diajukan,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (8/12/2024) waktu setempat.

    Park menyebut bakal membuka penyelidikan secara mendalam terhadap Yoon atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang nomor satu Negeri Gingseng tersebut.

    “Tindakan (Yoon) ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum,” tuturnya.

    Park menegaskan laporan dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan terhadap Yoon tidak dilindungi konstitusional Korsel.

    Alhasil, penyelidikan dapat terus dilakukan serta hasil pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon juga dapat diteruskan pada Sabtu (14/12/2024) mendatang oleh Majelis Nasional.

    Eks Menhan Korsel Ditahan

    Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel, Kim Yong-hyun, telah ditahan atas dugaan yang sama dengan Yoon yaitu pengkhinatan terhadap negara pada Minggu pagi.

    Dikutip dari Reuters, Kim ditahan setelah sempat diperiksa di Kantor Kejaksaan Seoul pada Minggu dini hari sekira pukul 01.30 waktu setempat.

    Setelah pemeriksaan tersebut, jaksa langsung memerintahkan penahanan terhadap Kim serta menyita ponselnya.

    Selain itu, jaksa juga memerintahkan penggeledahan terhadap kediaman dan bekas kantor Kim.

    Jaksa memutuskan dugaan pengkhianatan oleh Kim merupakan kejahatan serius dan penahanan darurat diperlukan lantaran adanya kekhawatiran akan kemungkinan penghancuran barang bukti.

    Kini, Kim ditahan di Pusat Penahanan di Seoul bagian timur.

    Di sisi lain, jaksa harus memiliki surat perintah penangkapan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam waktu 48 jam setelah penahanan terhadap Kim.

    Kejaksaan, saat ini, sudah memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan riwayat panggilan Kim.

    Kim diduga menjadi otak yang mengusulkan adanya darurat militer kepada Yoon.

    Jaksa kini tengah menyelidiki keterlibatan Kim dalam pengumuman dan pencabutan darurat militer oleh Yoon hingga adanya pengerahan militer ke Gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Nasional.

    Eks Menhan Korsel Disebut Perintahkan Singkirkan Majelis Nasional

    Dikutip dari CNN, salah satu mantan Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-geun, mengungkapkan dirinya menerima perintah dari Kim untuk ‘menyingkirkan anggota Majelis Nasional’.

    Kendati demikian, dia menolak perintah tersebut karena dianggap ilegal.

    Namun, penolakan Kwak tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Komandan Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara pertama, Lee Sang-hyun.

    Lee menyebut dia justru menerima perintah dari Kwak agar menghentikan pemungutan suara yang dilakukan anggota Majelis Nasional’.

    Dengan deretan kesaksian ini, jaksa berencana untuk terlebih dahulu mengulik kesaksian Kim terlebih dahulu dan baru memeriksa pihak lainnya untuk mengumpulkan bukti yang ada.

    Kejaksaan pun bakal dibantu oleh pihak kepolisian yang telah membentuk tim investigasi beranggotakan 150 orang.

    Namun, kepolisian menegaskan pihaknya bakal bekerja secara terpisah dan tidak akan mengintervensi Kejaksaan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Ngeri! Nyaris 200 Orang Tewas Dibunuh Gegara Tudingan Santet

    Ngeri! Nyaris 200 Orang Tewas Dibunuh Gegara Tudingan Santet

    Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk kekerasan yang menewaskan 184 orang, termasuk lansia. PM Haiti, Alix Didier Fils-Aime, menyebutnya serangan terhadap kemanusiaan. CPD dan PBB melaporkan pembunuhan terjadi di Cite Soleil, barat Port-au-Prince. (REUTERS/Jean Feguens Regala//File Foto)