Perusahaan: Reuters

  • Israel Akan Tutup Kedutaan di Irlandia, Kenapa?

    Israel Akan Tutup Kedutaan di Irlandia, Kenapa?

    Tel Aviv

    Israel akan menutup Kedutaan Besarnya yang ada di Dublin, Irlandia, karena “kebijakan ekstrem anti-Israel” dari pemerintah Irlandia. Kebijakan anti-Israel itu mencakup pengakuan terhadap negara Palestina dan dukungan untuk langkah hukum internasional terhadap Israel yang berperang melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Otoritas Israel, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024), telah memanggil pulang Duta Besar di Dublin menyusul keputusan Irlandia mengenai negara Palestina pada Mei lalu.

    Kemarahan Tel Aviv semakin meningkat pekan lalu setelah Dublin mengumumkan dukungan untuk langkah hukum Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ, yang menggugat Israel atas tuduhan genosida.

    “Keputusan untuk menutup Kedutaan Besar Israel di Dublin diambil mengingat kebijakan ekstrem pemerintah Irlandia yang anti-Israel,” sebut Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya pada Minggu (15/12) waktu setempat.

    “Tindakan dan retorika antisemitisme yang digunakan Irlandia terhadap Israel berakar pada delegitimasi dan demonisasi negara Yahudi, serta standar ganda, Irlandia telah melanggar setiap garis merah dalam hubungannya dengan Israel,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Gideon Saar dalam pernyataannya.

    Menanggapi pengumuman Israel tersebut, Perdana Menteri (PM) Irlandia Simon Harris mengatakan keputusan itu sangat disesalkan. Namun dia menegaskan Dublin akan selalu membela hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional.

    “Saya sepenuhnya menolak pernyataan soal Irlandia adalah anti-Israel. Irlandia adalah pro-perdamaian, pro-HAM, dan pro-hukum internasional,” tegas Harris dalam pernyataan via media sosial X.

    Lihat Video ‘Serangan Israel Tewaskan 53 Warga Palestina di Gaza’:

  • Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Tel Aviv. Langkah tersebut menuai kontroversi, mengingat pemimpin oposisi Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pekan lalu, cenderung moderat.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024).

    Kantor Netanyahu mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel dengan suara bulat menyetujui rencana senilai lebih dari 40 juta Shekel untuk mendorong pertumbuhan demografis di Golan.

    Disebutkan bahwa Netanyahu telah mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah Tel Aviv “mengingat perang dan front baru yang dihadapi Suriah, dan karena keinginan untuk melipatgandakan populasi Golan”.

    Analis Avraham Levine dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang mengkhususkan diri pada tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, menyebut sekitar 31.000 warga Israel telah tinggal dan menetap di Golan. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk perkebunan anggur, dan pariwisata.

    Golan sendiri merupakan rumah bagi 24.000 warga Druze, minoritas Arab yang menganut aliran ajaran Islam. Sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Suriah.

    Tahun 2019 lalu, ketika masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Washington menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Israel atas Golan, meskipun aneksasi itu tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

  • Gelombang Serangan Israel ke Gaza, 53 Warga Palestina & Jurnalis Tewas

    Gelombang Serangan Israel ke Gaza, 53 Warga Palestina & Jurnalis Tewas

    Jakarta, CNN Indonesia

    Israel melancarkan serangan baik udara maupun darat ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina, akhir pekan lalu.

    Secara keseluruhan dalam serangan udara dan darat pada akhir pekan lalu di sejumlah wilayah Gaza, total ada 53 warga Palestina yang tewas. Di antara warga tewas itu ada pula tenaga kesehatan dan jurnalis.

    Ahmed Al-Louh, seorang jurnalis video untuk Al Jazeera TV menjadi satu dari lima orang yang tewas dalam serangan udara Israel ke area pasar Nuseirat, di Gaza tengah. Serangan udara lain ke sebuah kamp pengungsi di Nuseirat menewaskan lima orang lain, termasuk anak-anak.

    Hamas media juga mengabarkan kepala badan darurat sipil di Nuseirat, Nedal Abu Hjayyer juga tewas karena serangan Israel.

    “Markas darurat sipil di kamp Nuseirat dihantam saat kru hadir, mereka bekerja sepanjang waktu untuk melayani masyarakat,” kata Zaki Emadedeleen dari layanan darurat sipil kepada wartawan di rumah sakit.

    Serangan udara lainnya menghantam sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan Hamas yang bertugas melindungi truk bantuan di sebelah barat Kota Gaza. Petugas medis mengatakan beberapa orang terluka, tetapi jumlah pastinya belum bisa dikonfirmasi.

    Kemudian, setidaknya 11 orang tewas dalam tiga serangan udara Israel di sejumlah daerah Gaza yakni di Beit Lahiya, Beit Hanoun , dan kamp Jabalia. Kemudian ada dua orang tewas di Rafah.

    Di Khan Younis, Gaza selatan, tenaga kesehatan mengatakan setidaknya ada 20 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak akibat serangan udara Israel ke rumah empat pengungsi.

    Di Beit Hanoun, prajurit Israel menyerbu gedung sekolah Khalil Aweida yang menjadi tempat pengungsi. Tenaga medis di lkoasi mengatakan ada sejumlah orang yang terluka, tewas, dan juga beberapa pria yang ditahan militer Israel.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perkembangan di Gaza, Palestina, dan Suriah, Sabtu (15/12).

    Netanyahu mengaku berbicara dengan Trump soal upaya pembebasan sandera dari tangan milisi Hamas di Gaza. Dia juga membicarakan soal kemenangan Israel.

    “Kami membahas perlunya menyelesaikan kemenangan Israel dan kami berbicara panjang lebar tentang upaya yang kami lakukan untuk membebaskan sandera kami,” katanya, Minggu (15/12) seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, pemerintahan AS yang kini masih dipimpin Presiden Joe Biden melalui penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada pekan lalu meyakini akan ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza hingga pembebasan sandera.

    Netanyahu mengatakan dia dan Trump juga membahas situasi di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah beberapa hari sejak penggulingan Assad dan memindahkan pasukan ke zona demiliterisasi di Suriah.

    “Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah,” klaim Netanyahu.

    Tindakan Israel di Suriah, katanya, adalah untuk, “menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan.”

    Trump akan mengucap sumpah sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang. Juru bicara Trump menolak mengonfirmasi soal isi perbincangan dengan Netanyahu.

    Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff pada pekan lalu mengatakan jika para sandera Israel tak dibebaskan Hamas pada hari pelantikannya, maka itu bakal menjadi ‘sebuah hari yang tak indah’.

    Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (11/12). Resolusi itu didukung oleh 158 negara, dengan sembilan lainnya menolak dan 13 memilih abstain.

    Resolusi ini berisi desakan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta “pembebasan segara dan tanpa syarat semua sandera”.

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB ini. Ia berterima kasih atas dukungan luar biasa negara-negara terhadap resolusi ini dan mengatakan bahwa suara tersebut “mencerminkan tekad dan kebulatan tekad masyarakat internasional.”

    “Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan dan hingga kami melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jalur Gaza,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood, selaku penentang resolusi, mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini merupakan hal yang “memalukan dan salah.”

    Utusan Israel untuk PBB Danny Danon juga mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa resolusi tersebut “di luar logika.”

    “Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasih. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” kata Danon.

    Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. Kendati begitu, resolusi Majelis Umum tak bisa melewati Dewan Keamanan PBB, yang telah lumpuh pada isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina buntut politik internal.

    Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Artinya, desakan ini bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Elon Musk Sumbang Rp 4 T di Pilpres AS, Trump Mau Bikin Tesla Untung

    Elon Musk Sumbang Rp 4 T di Pilpres AS, Trump Mau Bikin Tesla Untung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump melalui tim transisi Trump ingin pemerintahan yang akan dipimpin olehnya menghapus persyaratan pelaporan kecelakaan yang ditentang oleh kendaraan listrik kelas kakap, Tesla.

    Rencana tersebut dinilai bisa menjadi langkah yang dapat melumpuhkan penyelidikan dan mengatur keselamatan kendaraan dengan sistem mengemudi otomatis atau auto-pilot, seperti yang dimiliki pula oleh Tesla.

    Di sisi lain, Elon Musk sendiri yang merupakan pemilik dari pabrikan mobil listrik kelas dunia tersebut, pernah menggelontorkan kocek yang dalam hampir menyentuh US$ 250 juta setara Rp 4 triliun untuk mendukung kemenangan Trump sebagai Presiden AS pada November 2024 lalu.

    Rencana kebijakan penghapusan aturan kecelakaan tersebut, dinilai bisa menguntungkan Tesla. Mengutip Reuters, Tesla sudah melaporkan sebagian besar kasus kecelakaannya yakni sebanyak 1.500 kecelakaan kepada regulator keselamatan federal.

    Saat ini, Tesla juga tengah menjadi sasaran investigasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Sedangkan, rekomendasi untuk mencabut aturan pelaporan kecelakaan datang dari tim transisi yang bertugas membuat strategi 100 hari untuk kebijakan otomotif. Kelompok tersebut menilai tindakan tersebut sebagai mandat untuk pengumpulan data yang dinilai berlebihan.

    Kritik Rencana Penghapusan Aturan Kecelakaan

    Sebuah kelompok dagang yang mewakili sebagian besar produsen mobil besar kecuali Tesla yakni Alliance for Automotive Innovation, juga mengkritik persyaratan tersebut sebagai beban.

    Berdasarkan data yang dihimpun Reuters, data kecelakaan NHTSA menunjukkan Tesla menyumbang 40 dari 45 kecelakaan fatal yang dilaporkan ke NHTSA hingga 15 Oktober 2024.

    Di antara kecelakaan Tesla yang diselidiki NHTSA berdasarkan ketentuan tersebut adalah kecelakaan fatal tahun 2023 di Virginia di mana seorang pengemudi yang menggunakan fitur “Autopilot”.

    Foto: via REUTERS/Tesla
    Peluncuran Robotaxi Tesla di Los Angeles, California, AS, 10 Oktober 2024. (Tesla/HO Via Reuters)

    Kecelakaan tersebut melibatkan mobil yang menabrak truk gandeng. Selain itu ada pula kecelakaan di California pada tahun yang sama yang mana Tesla yang menggunakan Autopilot menabrak truk pemadam kebakaran, menewaskan pengemudi dan melukai empat petugas pemadam kebakaran.

    NHTSA Angkat Suara

    NHTSA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa data tersebut sangat penting untuk mengevaluasi keselamatan teknologi mengemudi otomatis yang sedang berkembang.

    Adapun, dua mantan karyawan NHTSA mengatakan persyaratan pelaporan kecelakaan sangat penting bagi investigasi lembaga terhadap fitur bantuan pengemudi Tesla yang menyebabkan penarikan kembali kendaraan pada tahun 2023. Mereka mengatakan, tanpa data tersebut, NHTSA tidak dapat dengan mudah mendeteksi pola kecelakaan yang menyoroti masalah keselamatan.

    NHTSA mengatakan telah menerima dan menganalisis data lebih dari 2.700 kecelakaan sejak lembaga tersebut menetapkan aturan tersebut pada tahun 2021. NHTSA mengungkapkan, data tersebut telah memengaruhi 10 investigasi terhadap enam perusahaan, serta sembilan penarikan kembali keselamatan yang melibatkan empat perusahaan berbeda.

    (wur)

  • Bikin Konflik Baru, Israel Kuasai Gunung Tertinggi & Sakral di Suriah

    Bikin Konflik Baru, Israel Kuasai Gunung Tertinggi & Sakral di Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel berhasil merebut puncak tertinggi di Suriah, yaitu Gunung Hermon. Selama di Suriah, Israel menyerang hampir 500 sasaran, menghancurkan angkatan laut, dan menghancurkan 90% wilayah Suriah.

    “Ini adalah tempat tertinggi di kawasan ini, menghadap Lebanon, Suriah, Israel. Ini sangat penting secara strategis. Tidak ada yang bisa menggantikan gunung,” kata Direktur Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem (JISS) Efraim Inbar, dikutip CNN Internasional, Minggu (15/12/2024).

    Puncak Gunung Hermon terletak di Suriah, di zona penyangga yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah selama lima puluh tahun. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah maju melampaui puncak tersebut, hingga ke Beqaasem atau sekitar 25 kilometer dari ibu kota Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memerintahkan militer untuk bersiap menghadapi kondisi pengerahan musim dingin yang keras.

    “Karena perkembangan di Suriah, sangat penting bagi keamanan untuk mempertahankan kendali kami atas puncak Gunung Hermon,” kata dia.

    Foto: Anggota Brigade Pasukan Terjun Payung Israel beroperasi di lokasi yang disebut sebagai perbatasan Suriah, dalam gambar selebaran yang dirilis pada tanggal 13 Desember 2024. (via REUTERS/ISRAEL DEFENSE FORCES)
    Anggota Brigade Pasukan Terjun Payung Israel beroperasi di lokasi yang disebut sebagai perbatasan Suriah, dalam gambar selebaran yang dirilis pada tanggal 13 Desember 2024. (Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

    Israel merebut Dataran Tinggi Golan, dataran tinggi strategis di barat daya Suriah yang berbatasan dengan Gunung Hermon, pada perang tahun 1967 dan terus mendudukinya sejak saat itu. Suriah berusaha merebut kembali wilayah tersebut melalui serangan mendadak pada tahun 1973, namun gagal, dan Israel mencaploknya pada tahun 1981.

    Israel selama beberapa dekade telah menguasai beberapa lereng Gunung Hermon yang lebih rendah, dan bahkan mengoperasikan resor ski di sana, namun puncaknya tetap berada di Suriah.

    “Kami tidak punya niat untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Suriah. Tapi kami tentu saja bermaksud melakukan segala yang diperlukan untuk menjaga keamanan kami,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Puncak Hermon adalah aset luar biasa yang berada di bawah kendali Israel. Dengan ketinggian 2.814 meter, puncak ini lebih tinggi dari titik mana pun di Suriah atau Israel, dan merupakan puncak kedua setelah satu puncak di Lebanon.

    Puncaknya hanya berjarak 35 kilometer dari Damaskus. Ini berarti kendali atas kaki bukit Suriah menjadikan ibu kota Suriah berada dalam jangkauan meriam artileri.

    Pemimpin pemberontak Suriah Mohammad al-Jolani menuduh Israel melanggar “garis keterlibatan” dengan tindakannya di Suriah. Sementara sekelompok negara tetangganya meminta Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah Suriah.

    Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi juga menyebut Israel mencoba mengeksploitasi kekosongan kekuasaan di Suriah. Safadi memperingatkan bahwa stabilitas negara merupakan pilar keamanan kawasan.

    “Jika Israel tidak menghormati kedaulatan Suriah, maka hal itu akan menimbulkan ledakan situasi,” ujar dia.

    (wur)

  • Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia

    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali sebagai tanda meyakinkan kondisi telah normal sepekan setelah pemberontak menyerbu ibu kota untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

    Kini, pemimpin de facto baru negara itu, Ahmad al-Sharaa, menghadapi tantangan besar membangun kembali Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang sudah menewaskan ratusan ribu orang.

    Kota-kota dibom hingga hancur, ekonomi hancur karena sanksi internasional dan jutaan pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di luar Suriah.

    Para pejabat mengatakan sebagian besar sekolah dibuka di seluruh negeri pada Minggu, yang merupakan hari pertama kerja dalam sepekan di sebagian besar negara Arab. Namun masih ada sebagian orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke kelas karena ketidakpastian atas situasi tersebut.

    Melansir dari Reuters, para murid di Jawdat al-Hashemi menunggu dengan riang di halaman sekolah menengah atas khusus laki-laki di Damaskus pada Minggu (15/12) pagi dan bertepuk tangan saat sekretaris sekolah, Raed Nasser, mengibarkan bendera yang diadopsi otoritas baru.

    “Semuanya baik-baik saja. Kami memiliki perlengkapan lengkap. Kami bekerja dua, tiga hari untuk melengkapi sekolah dengan layanan yang dibutuhkan agar para siswa dapat kembali ke sekolah dengan selamat,” kata Nasser.

    Di salah satu ruang kelas, seorang siswa menempelkan bendera baru di dinding.

    “Saya optimis dan sangat bahagia,” kata salah satu siswa, Salah al-Din Diab.

    “Saya dulu berjalan di jalan sambil takut akan direkrut menjadi tentara. Saya dulu takut ketika mencapai pos pemeriksaan,” katanya lagi.

    Ketika Suriah mulai mencoba membangun kembali, negara-negara tetangganya dan kekuatan asing lainnya masih menyusun sikap baru terhadap negara itu, seminggu setelah runtuhnya pemerintahan Assad yang didukung Iran dan Rusia.

    Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran pemberontaknya Abu Mohammed al-Golani, memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang menyingkirkan Assad dari kekuasaan pekan lalu.

    HTS adalah kelompok yang sebelumnya bersekutu dengan al Qaeda yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak pemerintah.

    Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab bertemu di Yordania pada Sabtu dan sepakat bahwa pemerintahan baru di Suriah harus menghormati hak-hak minoritas, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

    (kid/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Potret Darat, Laut, dan Udara Suriah Terus Dijaga Ketat Militer Rusia

    Potret Darat, Laut, dan Udara Suriah Terus Dijaga Ketat Militer Rusia

    Kremlin menyatakan Rusia berdiskusi dengan penguasa baru Suriah tentang pangkalan tersebut, dengan sumber Rusia memastikan tidak ada penarikan pasukan. Reuters belum dapat memastikan pandangan pemimpin pemberontak Suriah, Ahmad al-Sharaa, terkait masa depan pangkalan Rusia. (REUTERS/Umit Bektas)

  • Google & Apple Diminta Hapus TikTok Mulai Januari 2025, Ini Alasannya

    Google & Apple Diminta Hapus TikTok Mulai Januari 2025, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua dan petinggi partai Demokrat di Komite DPR Amerika Serikat menginstruksikan CEO Google dan Apple untuk menghapus TTikTok dari toko aplikasi AS. Instrukti penghapusan harus dilakukan selambat-lambatnya pada 19 Januari 2025.

    Melansir dari Reuters, Minggu (15/12/2024) instruksi ini mengikuti keputusan pengadilan banding federal yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok untuk menjual TikTok di Amerika Serikat atau akan dilarang.

    Dalam pernyataannya, Perwakilan partai Republik John Moolenaar, ketua komite, dan Perwakilan partai Demokrat Raja Krishnamoorthi mendesak CEO TikTok, Shou Zi Chew, untuk segera melaksanakan divestasi dan menjual aplikasi video pendek yang digunakan oleh lebih dari 170 juta orang Amerika.

    “Kongres telah bertindak tegas untuk mempertahankan keamanan nasional dan melindungi pengguna TikTok dari potensi pengaruh Partai Komunis Tiongkok. Kami mendesak TikTok untuk segera melaksanakan divestasi yang memenuhi syarat,” bunyi pernyataan tersebut.

    Pihak TikTok, ByteDance, Apple, dan Google belum memberikan komentar terkait permintaan ini. Namun, pada Senin lalu, ByteDance dan TikTok mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan hukuman kepada mereka.

    Meskipun begitu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menjelaskan larangan tersebut tidak akan langsung memblokir penggunaan TikTok bagi pengguna yang sudah mengunduh aplikasi. Namun, larangan tersebut memberikan pembaruan pada aplikasi tersebut sehingga membuat aplikasi tersebut tidak dapat digunakan

    Di sisi lain, TikTok mengingatkan bahwa tanpa perintah pengadilan yang jelas, mereka akan terpaksa menghapus TikTok dari toko aplikasi pada tanggal 19 Januari. Hal ini akan menyebabkan hilangnya akses bagi banyak pengguna di Amerika Serikat.

    Senator Republik Josh Hawley juga angkat bicara, berharap ByteDance akan segera menjual TikTok, mengingat peraturan yang ada mengharuskan kepatuhan tanpa memberikan ruang gerak lebih lanjut. 

    “Masalah utama adalah TikTok berada di bawah pengawasan Beijing, dan ini adalah isu yang sangat serius,” katanya.

    Seperti yang diketahui, Raksasa media sosial TikTok resmi menghadapi larangan di Amerika Serikat mulai Januari 2025, berdasarkan putusan pengadilan banding federal. 

    Dilansir dari Bloomberg, putusan tersebut terbit pada Jumat (6/12/2024) waktu Amerika Serikat (AS). Panel tiga hakim di Wahington, dengan suara bulat memutuskan bahwa larangan TikTok tidak melanggar konstitusi mengenai perlindungan kebebasan berpendapat. 

    Pihak TikTok menyatakan akan mengajukan banding dan berharap para hakim akan berpihak kepada mereka dalam hal kebebasan berbicara. TikTok akan menggantungkan harapannya kepada Mahkamah Agung AS.

  • Beda Perlakuan Soal Bali Nine: Jokowi Eksekusi, Prabowo Pulangkan ke Australia

    Beda Perlakuan Soal Bali Nine: Jokowi Eksekusi, Prabowo Pulangkan ke Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto memiliki perlakuan berbeda terhadap para tahanan Bali Nine. Istilah Bali Nine merujuk kepada 9 terpidana kasus narkoba asal Australia. 

    Isu Bali Nine sejatinya bukan hal yang baru dan kerap mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia. Saat Jokowi memutuskan untuk mengeksekusi dua ‘Bali Nine’, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, misalnya Australia memprotes keras.

    Media-media Australia bahkan menampilkan sosok Jokowi dengan tangan yang penuh darah. Selain itu, pemerintah Australia juga sempat menarik duta besarnya sebagai bentuk protes terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh regu tembak terhadap Myuran dan Andrew.

    Panas dingin antara Indonesia dengan Australia telah terjadi sebelum eksekusi. Pada saat itu pemerintah sampai harus mengerahkan pesawat tempur Sukhoi ke Bali. 

    Pesawat buatan Rusia itu hilir mudik berkeliling Bali, bahkan dalam suatu kesempatan, terbang persis di atas Lapas Kelas 1 A Kerobokan, Kuta Utara, Bali. Sejumlah pewarta yang berada di depan Lapas Kerobokan, sempat mengabadikannya. 

    Andrew dan Myuran akhirnya dipindahkan ke Pulau Nusakambangan di Jawa Tengah. Pengamanan berlangsung sangat ketat. Peristiwanya sekitar Maret 2015. Wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai dijaga ketat aparat di tengah hujan yang cukup lebat.

    Dalam catatan Bisnis, awak media yang meliput pemindahan terpidana mati Bali Nine sampai harus berdiri di pemecah ombak di Pantai Jerman yang letaknya tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai.

    Andrew dan Myuran kemudian dipindah dengan menumpang Wings Air ke Nusakambangan. Sampai di Nusakambangan, Myuran dan Andrew tidak langsung dieksekusi. Eksekusi baru berjalan sekitar April 2015. 

    Prabowo Pulangkan Bali Nine 

    Berbeda dengan Jokowi yang mengeksekusi dua terpidana mati Bali Nine. Prabowo memilih untuk memulangkan 5 narapidana Bali Nine yang tersisa ke Australia.

    Adapun, pemulangan 5 narapidana Bali Nine itu dilakukan atas berbagai macam syarat. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis sebagian besar syarat yang diajukan RI ke Australia bisa disetujui. Apabila disetujui, maka kedua negara hanya tinggal perlu menyiapkan teknis pelaksanaan pengembalian Bali Nine.

    Menurutnya, perundingan antara RI-Australia sudah hampir final. Dia menyebut, hasilnya segera direalisasikan seketika perundingan rampung secara keseluruhan. 

    Yusril mengaku masih memasang target agar pengembalian narapidana Bali Nine ke Australia bisa turut dilakukan sebelum pergantian tahun, sebagaimana terpidana Mary Jane Veloso ke pemerintah Filipina. 

    “Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan, sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai,” paparnya. 

    Hari Ini Dipulangkan

    Adapun Pemerintah Australia memastikan bahwa 5 tahanan yang merupakan anggota tersisa dari jaringan narkoba “Bali Nine” telah kembali ke negaranya.

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutkan bahwa kepulangan anggota tersisa tersebut terjadi setelah upaya diplomatik antara kedua negara pada akhir tahun ini. 

    Upaya diplomatik itu, kata Anthony dilakukan untuk mencapai kesepakatan repatriasi dari kedua pemerintah yang disepakati pada Minggu (15/12/2024).

    “Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip melalui reuters, Minggu (15/12/2024).

    Orang-orang itu termasuk di antara sembilan orang yang ditangkap pada tahun 2005 yang mencoba menyelundupkan lebih dari 8 kg (18 pon) heroin keluar dari pulau resor Indonesia, Bali.

    “Orang-orang Australia ini menjalani hukuman lebih dari 19 tahun penjara di Indonesia. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang,” kata Albanese.

    Dari pemerintah Indonesia, dia melanjutkan kelima orang itu dipindahkan dari Bali dengan status tahanan pada Minggu (15/12/2024) pagi dan mendarat di kota Darwin, Australia.

    Dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi pada 2015, yang mendorong Australia untuk menarik duta besarnya sebagai bentuk protes.

    Satu-satunya perempuan dalam kelompok itu dibebaskan dari penjara pada tahun 2018, dan seorang anggota laki-laki meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

    “Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya untuk memfasilitasi pemulangan para pria itu ke Australia atas dasar kemanusiaan,” kata Albanese.

    Dia menyebut bahwa Pemulangan itu mencerminkan hubungan bilateral yang kuat dan rasa saling menghormati antara Indonesia dan Australia.

    Ada Timbang Balik

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemindahan itu bersifat timbal balik.

    Maksudnya, apabila suatu hari pemerintah kita meminta pemindahan tahanan Indonesia di Australia, Pemerintah Australia juga berkewajiban untuk mempertimbangkannya.

    “Kelima orang itu dilarang seumur hidup untuk memasuki Indonesia,” kata Yusril dalam sebuah pernyataan.

    Indonesia telah mengatakan akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Australia ketika para tahanan itu kembali ke rumah, termasuk apakah akan memberikan pengampunan.

    Yusril bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta bulan ini dan menyerahkan rancangan usulan pemulangan kelima orang tersebut. Jakarta saat itu mengatakan bahwa pemulangan tersebut tidak akan melibatkan pertukaran tahanan.