Bisnis.com, JAKARTA – Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh dan Perdana Menteri Inggris buka suara mengenai kritikan Elon Musk saat dirinya menjabat sebagai Jaksa Agung Inggris (DPP).
Mengutip dari Reuters, Rabu (8/1/2025) Musk dalam akun sosial X, menuduh Starmer gagal mengadili geng-geng yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan selama masa jabatannya sebagai DPP antara 2008 hingga 2013.
Musk mengkritik Starmer atas kegagalannya menangani kasus pemerkosaan yang melibatkan geng-geng pria yang berlatar belakang Asia Selatan, yang memperkosa gadis-gadis muda.
Kritik ini mengarah pada insiden yang terjadi pada periode yang bersamaan dengan masa jabatan Starmer sebagai direktur penuntutan umum.
Starmer, dalam sebuah konferensi pers, menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas. Meskipun tidak menyebut nama Musk secara langsung, ia menekankan bahwa sebagai DPP, ia telah mengambil langkah penting dengan membuka kembali kasus-kasus yang sebelumnya ditutup dan memulai proses penuntutan terhadap geng-geng pemerkosa.
“Ketika saya menjadi kepala jaksa selama lima tahun, saya menanganinya secara langsung dan itulah sebabnya saya membuka kembali kasus-kasus yang telah ditutup dan seharusnya selesai,” kata Starmer.
Starmer juga mengingatkan bahwa mereka yang menyebarkan kebohongan dan misinformasi mengenai masalah tersebut tidak berfokus pada korban, melainkan pada kepentingan diri mereka sendiri.
Kritik Musk, yang mencuat lebih lanjut di media sosial, termasuk pernyataan bahwa Starmer “benar-benar tercela,” tidak membuat Starmer tergoda untuk terlibat lebih jauh dalam perseteruan publik.
Selain itu, Starmer juga menanggapi pesan Musk yang menyerang Menteri Perlindungan Jess Phillips, yang disebut Musk sebagai “pembela genosida pemerkosaan.” Starmer, dalam pembelaannya, menyatakan bahwa ia siap berbicara tentang ancaman serius yang dihadapi oleh politikus akibat racun dari kelompok sayap kanan, yang semakin meningkat.
Pada sisi lain, komentar Elon Musk juga menyoroti juru kampanye Brexit Nigel Farage, yang menurut Musk harus mundur sebagai pemimpin Partai Reformasi sayap kanan Inggris.
Musk juga mendukung partai Alternatif untuk Jerman (AfD), yang dikenal sebagai partai anti-imigrasi dan anti-Islam, dalam pemilihan umum nasional mendatang.
Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan meskipun Musk diizinkan untuk mengungkapkan pandangannya tentang politik Eropa, X harus mematuhi peraturan dalam Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa.
UU tersebut mengharuskan platform daring besar menganalisis dan mengurangi potensi risiko bagi proses pemilihan umum dan wacana sipil.
“DSA tidak menyensor jenis konten apa pun,” kata juru bicara tersebut. “Namun, ada batasan tertentu untuk itu, dan terutama ketika suatu platform digunakan atau disalahgunakan dalam konteks seperti itu,” ujarnya.
