TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah ditangkap, Rabu (15/1/2025).
Penangkapan tersebut dilakukan enam minggu setelah upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer.
Adapun Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan atas tuduhan pemberontakan terkait dengan pernyataan darurat militernya pada 3 Desember 2024.
Dalam sebuah pernyataan, Yoon Suk Yeol mengatakan dia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 petugas polisi berbaris di kediamannya untuk menangkapnya sejak Rabu dini hari.
“Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO – meskipun itu adalah penyelidikan ilegal – untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan, Rabu, dilansir Reuters.
Para penyidik memasuki kediaman Yoon Suk Yeol pada Rabu pagi dalam upaya baru untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya.
Pengacara Yoon sebelumnya telah mencoba membujuk para penyelidik agar tidak melaksanakan surat perintah penangkapan, dengan mengatakan presiden akan hadir secara sukarela untuk diinterogasi, tetapi lembaga tersebut menolak.
Diberitakan Sky News, polisi berupaya mengakses kantor resmi presiden untuk menahan Yoon Suk Yeol, tetapi mereka terlibat dalam kebuntuan dengan dinas keamanan Yoon.
Beberapa jam kemudian, ratusan petugas berhasil memasuki area properti dengan menggunakan tangga untuk memanjat penghalang.
Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan 3.200 petugas untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.
Satu orang yang pingsan di tengah kebuntuan, telah diangkut dari tempat kejadian oleh pemadam kebakaran, kata media setempat.
Ribuan orang, termasuk para pendukungnya, diketahui berkumpul di luar rumah Yoon Suk Yeol.
Sementara, sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat konservatif yang berkuasa dan pengacara Yoon juga berusaha mencegah penangkapan di dalam kompleks perumahan.
Setelah penangkapan, iring-iringan mobil kepresidenan Yoon Suk Yeol terlihat meninggalkan kediamannya di lereng bukit dengan pengawalan polisi.
Sebuah kendaraan yang tampaknya membawa Yoon Suk Yeol kemudian tiba di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi di kota terdekat, Gwacheon.
Patrick Fok, melaporkan untuk Al Jazeera dari Seoul, mengatakan sekitar 1.000 petugas polisi terlibat dalam operasi penangkapan di kediaman presiden.
Operasi pada hari Rabu itu adalah upaya kedua yang dilakukan oleh penyidik untuk menangkap Yoon, setelah upaya sebelumnya yang gagal berakhir setelah kebuntuan selama berjam-jam dengan tim keamanannya di dalam kompleks kepresidenan pada awal Januari 2025.
Sejak itu, Yoon tetap berada di dalam vilanya di lereng bukit di Seoul selama berminggu-minggu dalam upaya untuk menghindari penangkapan.
Pengacara Yoon berpendapat bahwa upaya untuk menahan Yoon Suk Yeol adalah ilegal dan dirancang untuk mempermalukannya di depan umum.
Surat perintah yang diperoleh penyidik untuk menangkapnya adalah yang pertama kali dikeluarkan terhadap Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat.
Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol ditangkap di kediamannya di Seoul pada Rabu (15/1/2025) terkait kasus deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada awal Desember 2024 lalu. (Yonhap News)
Saat penyiar berita lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon akan segera dilakukan, beberapa perkelahian kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon yang menangis dan polisi di dekat kediaman tersebut, menurut seorang saksi mata Reuters di tempat kejadian.
Selama dua minggu terakhir, ribuan pengunjuk rasa anti dan pro-Yoon berkumpul setiap hari dalam unjuk rasa yang bersaing di dekat kantornya di Seoul, untuk mengantisipasi penahanannya.
Sebelumnya, pernyataan darurat militer Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan menjerumuskan salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia ke dalam periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yoon berpendapat bahwa deklarasi darurat militer yang diberlakukannya adalah tindakan pemerintahan yang sah, dan menyebutnya sebagai peringatan bagi partai oposisi liberal utama, Partai Demokrat, yang ia gambarkan sebagai “pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela”.
Ia mengklaim partai tersebut menggunakan mayoritas legislatifnya untuk memakzulkan pejabat tinggi dan melemahkan anggaran pemerintah.
Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.
Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen.
Ketika itu, para pembantu parlemen terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.
Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.
Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.
Namun, Yoon Suk Yeol mengumumkan mencabut darurat militer, beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukannya.
Di sisi lain, anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon dan mencopotnya dari jabatan pada 14 Desember 2024.
Mahkamah Konstitusi juga sedang mempertimbangkan untuk menguatkan pemakzulan Yoon itu dan memberhentikannya secara permanen dari jabatan Presiden Korea.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Krisis Korea
