Perusahaan: Reuters

SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

TRIBUNNEWS.COM- Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

Militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda yang sekarang menguasai Damaskus, menggantikan SDF di empat kota Arab: Maadan, Thiban, Basira, dan Zir, kata pejabat tersebut.

Penarikan pasukan diperintahkan untuk lebih mempertahankan wilayah mayoritas Kurdi di timur, termasuk Hasakah dan Qamishli, serta di sekitar Bendungan Tishreen yang strategis di utara tempat SDF memerangi SNA yang didukung Turki.

“Situasi di lapangan berubah setiap menit. Turki semakin agresif, jadi SDF fokus menjaga wilayah Kurdi dan mencegah terobosan di Tishreen,” tambah pejabat itu.

Grup Telegram yang terkait dengan HTS mengatakan para pejuangnya telah memasuki keempat kota tersebut, dan menunjukkan video mereka setelah direbut.

Pertempuran antara SDF dan SNA di Suriah utara meningkat ketika HTS melancarkan serangan kilat dari Kegubernuran Idlib untuk menggulingkan pemerintahan presiden Bashar al-Assad di Damaskus pada bulan Desember.

SDF dibentuk oleh militer AS pada tahun 2015 untuk membantu merebut wilayah strategis dari ISIS di Suriah timur, termasuk wilayah suku Arab tempat sebagian besar cadangan minyak dan gas negara itu berada. AS secara diam-diam mendukung ISIS saat mengambil alih sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak pada tahun 2014.

SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi beberapa pemberontakan oleh pasukan suku Arab yang didukung oleh pemerintah Assad dalam beberapa tahun terakhir.

Pada hari Senin, militan HTS yang mewakili pemerintahan baru di Damaskus tampak siap untuk bergabung dalam konflik di pihak SNA. Syria TV melaporkan bahwa konvoi militan HTS telah tiba di garis depan dekat daerah Bendungan Tishreen.

Di tengah pertempuran, tiga set negosiasi sedang berlangsung: antara AS, SDF, dan HTS, antara Turki dan HTS, dan antara SDF dan HTS, menurut Reuters , yang mengutip sumber dari semua pihak.

Dalam upaya untuk membawa wilayah timur laut Suriah di bawah kendali negara, pejabat HTS menuntut agar SDF, yang dipandang sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan tentara Suriah baru secara individu.

Komandan SDF Mazloum Abdi menyatakan bahwa kelompoknya hanya bersedia berintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan sebagai “blok militer” tanpa bubar.

SUMBER: THE CRADLE

22/01/2025 08:12
Ulah China yang Bikin Seluruh Dunia Jadi Korban

Jakarta, CNBC Indonesia – China dituduh terlibat dalam menyebarkan malware ke ribuan komputer warga dunia. Hal tersebut diungkap oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ).

Mereka mengaku telah menghapus malware yang ditanam ke lebih dari 4.200 komputer oleh sekelompok peretas kriminal yang didukung oleh pemerintah China.

Malware yang dikenal sebagai PlugX itu memengaruhi ribuan komputer di seluruh dunia dan digunakan untuk menginfeksi, serta mencuri informasi.

Para penyelidik mengatakan malware tersebut dipasang melalui perangkat USB yang terinfeksi dan disebar oleh sekelompok peretas yang dikenal dengan nama “Mustang Panda” dan “Twill Typhoon.”

Dalam catatan pengadilan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Pennsylvania, jaksa penuntut menuduh pemerintah China membayar kelompok Mustang Panda untuk mengembangkan PlugX, demikian dikutip dari Reuters, Selasa (21/1/2025).

Perusahaan keamanan siber Sekoia mengidentifikasi infrastruktur komando dan kontrol yang digunakan oleh para peretas untuk mengontrol varian PlugX ini pada September 2023 dan kemudian bekerja sama dengan penegak hukum Prancis untuk mengambil alih infrastruktur tersebut pada Juli 2024.

FBI bekerja sama dengan pihak berwenang Prancis untuk mengidentifikasi perangkat yang berbasis di AS yang menjadi sasaran malware.

Malware ini telah digunakan setidaknya sejak 2014 untuk menargetkan komputer di Amerika Serikat, Eropa, Asia, serta komputer-komputer para pembangkang politik China.

(dem/dem)

22/01/2025 07:50
Polemik Gestur Tangan Elon Musk Mirip Salam Nazi saat Trump Dilantik

Jakarta –

Donald John Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47. Namun, muncul perdebatan hingga kini karena gerakan tangan Elon Musk saat pelantikan Trump menyerupai salam hormat Nazi.

Gerakan tangan miliarder AS itu saat berbicara dalam perayaan pelantikan Trump menjadi sorotan dan memicu perdebatan karena bentuk tangannya lurus separuh diangkat, seperti salam hormat Nazi.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (21/1), Elon Musk merupakan pendukung utama Trump selama kampanye pilpres, turut tampil di panggung Capital One Arena, Washington DC, Senin (20/1) malam. Musk disambut sorak-sorai yang meriah, melambaikan tangannya dan berteriak “Yesssss”.

Namun, kelompok pelacak antisemitisme dalam tanggapannya menilai gerakan tangan Musk hanyalah mencerminkan momen antusiasme yang dirasakannya pada saat itu.

“Ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah momen menentukan bagi peradaban manusia,” ucap Musk dalam pidatonya.

“Ini sangat penting. Terima kasih telah mewujudkannya! Terima kasih,” ujarnya.

Sambil menggigit bibir bagian bawah, Musk memukulkan tangan kanannya ke dadanya, jari-jarinya terentang lebar-lebar, kemudian dia mengulurkan tangan kanannya keluar, dengan gerakan tegas, mengarah ke sudut atas, telapak tangannya mengarah ke bawah dan jari-jarinya rapat.

Musk lantas membalikkan badannya dan memberikan gerakan tangan yang sama kepada kerumunan orang di belakangnya.

“Hari saya tertuju pada Anda. Berkat Anda, masa depan peradaban terjamin,” ucapnya sambil mengakhiri gerakan tangannya tersebut.

Gerakan Tangan Musk Tuai Perdebatan

Elon Musk bersama pengusaha dan orang terkaya di AS lainnya saat pelantikan Donald Trump. (via REUTERS/SHAWN THEW)

Gerakan tangan Musk itu dengan cepat menuai perdebatan online. Salah satu sorotan datang dari wilayah Israel, penganut Yahudi yang punya sejarah kelam dengan Nazi pimpinan Adolf Hitler.

Hormat atau salam Nazi merupakan sebuah tanda yang dipakai dalam penyambutan di Jerman era Nazi. Hormat tersebut ditampilkan dengan mengangkat tangan kanan dari leher ke udara dengan tangan melencang.

Penggunaan hormat Nazi tersebut sekarang dianggap tindak kejahatan karena sejarah kelam penuh darah dan salam itu dilarang di sejumlah negara dunia.

“Apakah Elon Musk melakukan Sieg Heil di pelantikan Trump?” tanya media Israel, Jerusalem Post, merujuk pada sebutan untuk hormat Nazi yang berarti “Salam kemenangan”.

Di pihak lainnya, Liga Antipencemaran Nama Baik, yang melacak antisemitisme, tidak sepakat dengan tudingan tersebut.

“Tampaknya @elonmusk membuat gerakan canggung karena momen antusiasme, bukan hormat Nazi, tapi sekali lagi, kami menghargai orang-orang yang khawatir,” demikian pernyataan Liga Antipencemaran Nama Baik.

Juru bicara Musk dan Trump belum memberikan komentarnya atas hal ini.

Halaman 2 dari 2

(rfs/azh)

21/01/2025 22:11
Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).

Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

“WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.

“Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).

Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.

Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.

“Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.

Dampak AS Keluar dari WHO

Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?

Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):

1. Donor

AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.

2. Pandemi

Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.

3. Staf AS di Jenewa

Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

4. Pengawasan Wabah Dunia

AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.

Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

5. Kampanye Melawan AIDS

AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).

Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.

6. Aborsi

Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.

Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

7. Vaksin

Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.

Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden

Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.

8. Penelitian

Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.

National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.

Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.

(wia)

21/01/2025 22:00
Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya.

Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina.

Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/tnytms/khbrn/*)

21/01/2025 21:52
Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

“Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

Kerahkan Apache dan Lapis Baja

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

“Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

“Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

“Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

“Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

Kecemasan Israel di Tepi Barat

Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

“Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/aja/khbrn/rntv*)

21/01/2025 21:14
Sumber Uang Crazy Rich India Terguncang Gara-gara Elon Musk

Jakarta, CNBC Indonesia – Crazy Rich India pemilik raksasa telekomunikasi Reliance Jio, Mukesh Ambani, ketar-ketir dengan kehadiran internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk.

Terlebih, pemerintah India memutuskan memberlakukan alokasi spektrum satelit, bukan dilakukan lewat proses lelang.

Starlink sudah lama ingin mengekspansi Starlink di India. Namun, selama berbulan-bulan layanan itu tersendat dengan perlawanan dari konglomerasi India yang ingin pemerintah membagikan spektrum satelit dengan skema lelang.

Dengan proses lelang, Reliance memiliki keunggulan karena sudah menggelontorkan investasi besar-besaran di India untuk menggelar jaringan telekomunikasi. Namun, pada akhirnya India berpihak ke Musk yang ingin spektrum satelit diatur alokasinya, sesuai dengan tren global.

Analis mengatakan skema lelang akan memberatkan Musk dan Starlink, serta perusahaan asing yang ingin masuk ke India, karena pembagian spektrumnya bertumpu pada nilai investasi yang digelontorkna.

Ambani berargumen skema lelang memiliki aturan main yang lebih adil. Ia khawatir nilai investasi sebesar US$19 miliar yang telah digelontorkan akan sia-sia ketika Starlink masuk dan merebut pangsa pasarnya di sektor broadband.

“Pekerjaan saya sebagai Menteri Telekomunikasi adalah memastikan pilihan sebanyak-banyaknya,” kata Menteri Telekomunikasi India Jyotiraditya Scindia kepada Reuters, dikutip Selasa (21/1/2025).

Ketika ditanya soal kekhawatiran Reliance, Scindia berujar singkat, “teknologi tidak pernah konstan”.

Scindia mencatat bahwa teknologi satelit untuk komunikasi saat ini mengharuskan perangkat untuk diakses di luar ruangan. Perangkat tidak dapat menggunakan teknologi tersebut untuk layanan di dalam ruangan yang disediakan oleh jaringan terestrial.

“Ketika masuk ke gedung, [internet satelit] tidak bisa diakses,” kata dia.

India merupakan salah satu pasar telekomunikasi terbesar dengan 942 juta pengguna. Persaingan di industri telekomunikasi sangat sengit di antara Reliance, Bharti Airtel, dan Vodafone Idea.

Layanan data di India adalah salah satu yang paling murah di dunia dan konektivitas internetnya bertumbuh pesat.

Deloitte memprediksi pasar layanan broadband satelit di India memiliki potensi besar senilai US$1,9 miliar (Rp 31 triliun) pada 2030 mendatang. Ini merupakan peluang besar bagi pemain satelit seperti Starlink, Amazon, dan Ambani.

Scindia mengatakan aplikasi untuk lisensi Starlink dan Kuiper milik Amazon dalam meluncurkan satelit broadband di India masih dalam tahap review.

(fab/fab)

21/01/2025 21:00
Elon Musk Buka Suara soal Kontroversi Gestur Tangan Fasis saat Pelantikan Trump

Bisnis.com, JAKARTA – CEO SpaceX Elon Musk buka suara mengenai ramai pembicaraan di media sosial soal gerakan tanganya saat pelantikan Donald Trump. Warganet menyamakan gerakan tersebut dengan penghormatan Nazi

Diketahui, Elon membuat gerakan berulang-ulang saat berpidato di Washington DC, Amerika Serikat. Dia mengatakan berterima kasih kepada pendukung Trump sambil meletakkan tangannya di dada, lalu mengulurkan lengannya dengan tangan terbuka. Sontak hal ini menarik perhatian.

Warganet menuding bahwa miliarder teknologi itu tampak telah melakukan penghormatan fasis, penghormatan yang dikenal sebagian besar orang digunakan oleh Nazi untuk Adolf Hitler.

Menanggapi kontroversi tersebut, Musk mengatakan bahwa para pembenci dirinya harus menyiapkan serangan yang lebih baik. Isu soal Nazi adalah cara usang yang sudah tidak relevan lagi.

“Terus terang, mereka butuh trik kotor yang lebih baik. Serangan ‘semua orang adalah Hitler’ sudah sangat basi,” kata Musk pada akun X.com, dikutip Selasa (21/1/2025).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang program peluncuran astronot menuju planet Mars.

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden AS di Gedung Capitol AS, Senin (20/1/2025), Donald Trump mengatakan AS sekali lagi akan menjadi negara yang terus berkembang.

Hal ini akan dikejar dengan meningkatkan kekayaan, memperluas wilayah, membangun kota, dan membawa bendera AS ke cakrawala yang baru. Hal ini mengacu pada wilayah baru, termasuk di Mars.

“Kami akan mengejar takdir nyata ke bintang-bintang, meluncurkan astronot Amerika untuk meletakkan bendera Amerika di planet Mars,” ujar Trump dalam pidatonya, Senin (20/1/2025).

Momen ini ternyata menjadi salah satu momen yang paling menggembirakan bagi milyader pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk. Sesaat setelah Trump mengatakan hal tersebut, kamera langsung menyorot Elon Musk yang terlihat sangat kegirangan dan tersenyum lebar.

Elon Musk juga berkomentar melalui akun X-nya dengan mengatakan Amerika akan pergi ke Mars, sambil menyematkan cuplikan video dirinya mengacungkan jempol.

Reuters melaporkan bahwa ambisi Elon Musk untuk membawa manusia ke Mars akan mendapat prioritas lebih tinggi di bawah pemerintahan Trump.

NASA diperkirakan akan mengarahkan Program Artemis yang berencana menggunakan roket Starship dari SpaceX untuk misi ke bulan sebagai landasan uji menuju misi Mars yang lebih ambisius.

Menurut sumber Reuters, di bawah pemerintahan Trump, fokus program ini akan bergeser ke misi tak berawak ke Mars dalam dekade ini.

Sebagai salah satu pendukung Trump yang paling vokal, Elon Musk kini dipercaya untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) bersama dengan penasihat lainnya.

21/01/2025 16:22
Donald Trump Jadi Presiden, Mobil Listrik Tak Jadi Anak Emas Lagi

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tidak akan menganakemaskan mobil listrik. Bahkan Trump memastikan akan mengakhiri era Green New Deal, untuk bisa menyelamatkan industri otomotif Amerika.

Pernyataan keras ini langsung disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

“Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri ‘Green New Deal’ dan mencabut mandat kendaraan listrik. Menyelamatkan industri otomotif kita dan menepati janji suci saya kepada para pekerja otomotif Amerika yang hebat,” ujar Trump penuh semangat.

Sebelumnya Donald Trump juga menyampaikan bahwa Amerika saat ini tengah mengalami darurat energi nasional, untuk itu Amerika akan menghidupkan kilang minyak mereka.

“Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi. Itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor sayang, mengebor (menghidupkan kilang minyak mereka),” Trump menambahkan.

Dalam pemberitaan detikOto pada 16 November 2024 kemarin dikutip Reuters, tim transisi presiden terpilih Donald Trump berencana untuk menghentikan keringanan pajak konsumen sebesar USD 7.500 untuk pembelian kendaraan listrik sebagai bagian dari undang-undang reformasi pajak yang lebih luas.

Donald Trump dilantik sebagai presiden AS, teken sejumlah perintah eksekutif Foto: BBC World

Jika memang benar demikian, hal tersebut dinilai bakal berdampak serius pada transisi kendaraan listrik di AS.

Tesla sebagai produsen mobil listrik terbesar di Amerika Serikat memberikan tanggapannya kepada komite transisi Trump bahwa mereka mendukung diakhirinya subsidi mobil listrik di Amerika Serikat.

Dalam pemberitaan Reuters tersebut juga dijelaskan bahwa CEO Tesla Elon Musk, salah satu pendukung terbesar Trump dan orang terkaya di dunia, mengatakan penghentian subsidi mungkin akan sedikit merugikan penjualan Tesla, tetapi juga akan menjadi bencana bagi pesaing EV-nya di AS, seperti General Motors.

Jika ditarik ke belakang lagi, langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kerap dikaitkan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Bahkan negara adidaya tersebut pernah menolak niat perusahaan asal China, untuk membangun pabrik baterai di negeri Paman Sam tersebut.

(lth/rgr)

21/01/2025 15:10
Donald Trump Beri Tambahan Waktu 75 hari untuk TikTok ‘Bernapas’ di AS

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menunda larangan pengoperasian TikTok di Amerika Serikat selama 75 hari.

Melansir dari Techcrunch, Selasa (21/1/2025) perintah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengejar resolusi guna menjaga keamanan nasional sekaligus memungkinkan kelangsungan layanan aplikasi TikTok di AS.

Perintah eksekutif tersebut menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk menangguhkan penegakan Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (PAFACA), yang pada dasarnya melarang TikTok beroperasi di AS.

Selama periode penundaan ini, Departemen Kehakiman diminta untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap entitas yang tidak mematuhi ketentuan PAFACA.

“Selama periode ini, Departemen Kehakiman tidak akan mengambil tindakan apapun untuk menegakkan Undang-Undang tersebut atau menjatuhkan hukuman apapun terhadap entitas mana pun atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang tersebut,” bunyi perintah tersebut.

Adapun, keputusan Trump ini datang setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menegakkan PAFACA, yang pertama kali disahkan dengan dukungan bipartisan selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Meski demikian, langkah ini memberi ruang bagi TikTok untuk tetap beroperasi sementara pemerintah mencari solusi lebih lanjut terkait masalah keamanan dan kontrol data.

Alasan Trump Memberi Relaksasi

Sebelumnya, Donald Trump mengungkapkan alasannya memberikan relaksasi kepada TikTok dibandingkan dengan pendahulunya, Joe Biden.

Trump secara terbuka mengakui bahwa TikTok memiliki andil cukup besar dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Dia berhasil menang karena strategi kampanyenya di media sosial, termasuk TikTok.

Politikus Partai Republik itu bahkan memuji aplikasi tersebut karena telah membantunya memenangkan hati para pemilih muda dalam pemilihan umum 2024. “Titik hangat di hati saya untuk TikTok,” ujar Trump dilansir dari Reuters, Senin (20/1/2025).

Langkah Trump yang ‘menyelematkan’ TikTok, sejatinya pembalikan sikap dari masa jabatan pertamanya. Pada tahun 2020, ia pernah akan melarang aplikasi video pendek tersebut karena khawatir perusahaan tersebut membagikan informasi pribadi warga Amerika kepada pemerintah China.

Namun pada periode keduanya, Trump justru telah menyampaikan komitmennya untuk memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum berlaku, sehingga dapat membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional AS.

“Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50% dalam usaha patungan,” tulisnya di Truth Social.

21/01/2025 09:56