Perusahaan: Reuters

  • Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan pejuang Hamas memenuhi jalanan di Jalur Gaza ketika mereka menyerahkan tiga sandera Israel kepada Palang Merah pada Minggu (19/1/2025), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Mereka terlihat mengenakan balaclava dengan ikat kepala hijau yang menjadi ciri khas kelompok itu, di alun-alun Kota Gaza yang penuh sesak.

    Keesokan harinya, Wakil Menteri Dalam Negeri Hamas untuk wilayah tersebut, Mahmud Abu Watfah, muncul dan berkeliling di Kota Gaza.

    Ia menyatakan bahwa warga Gaza merayakan momen kemenangan.

    Mengutip France24, ketika Hamas kembali turun ke jalan, pasukan Israel mulai menarik diri dari wilayah yang padat penduduk tersebut.

    Israel mundur dengan meninggalkan kehancuran, tetapi Hamas tampaknya masih bertahan, bertentangan dengan tujuan awal Israel untuk menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.

    “Ketika Anda menetapkan pemusnahan total sebagai tujuan, tetapi masih ada satu orang yang bertahan, itu sudah bisa dianggap sebagai kegagalan,” kata Yossi Mekelberg, seorang pakar Timur Tengah di Chatham House.

    Hal ini menjadi masalah bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang berjanji untuk menghancurkan Hamas.

    Hamas saat menyerahkan sandera Israel (Screenshot YouTube Sky News)

    “Mereka (Hamas) berada di bawah serangan paling dahsyat yang pernah dialami oleh organisasi semacam itu, tetapi mereka masih ada dan terus merekrut,” ujar Mekelberg.

    Israel berhasil menghancurkan struktur Hamas dan membunuh banyak pemimpin utamanya, termasuk Ismail Haniyeh dan penggantinya, Yahya Sinwar.

    Namun, Mekelberg memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kondisi keseluruhan Hamas.

    Ia mengakui bahwa meskipun Hamas menderita kerugian besar, mereka tetap ada dengan segala simbol mereka, seperti ikat kepala dan topeng.

    Muhammad Shehada, dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Israel secara khusus menargetkan pegawai negeri, polisi, dan menteri sebagai bagian dari upayanya untuk melemahkan kemampuan pemerintahan Hamas.

    “Kehadiran berkelanjutan dari para pejabat dan pasukan Hamas ini menjadi simbol perlawanan, menunjukkan bahwa mereka tetap beroperasi meskipun ada serangan besar-besaran,” katanya.

    Pada Senin (20/1/2025), Hamas menggambarkan diri mereka sebagai pemenang karena berhasil bertahan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan:

    “Gaza, dengan rakyatnya yang hebat dan ketangguhannya, akan bangkit kembali untuk membangun apa yang telah dihancurkan oleh penjajah, dan akan terus berada di jalur perlawanan hingga pendudukan dikalahkan.”

    Gencatan senjata masih dalam tahap awal, dan banyak pertanyaan masih tersisa mengenai masa depan Jalur Gaza dan Hamas.

    Michael Horowitz, analis Timur Tengah dari konsultan keamanan Le Beck mengatakan, Hamas telah menunjukkan kekuatannya baik untuk menghadapi para pesaing di internal Palestina maupun untuk menunjukkan kepada Israel bahwa setiap putaran pertempuran tidak akan mengubah keadaan.

    Menurut Horowitz, Hamas tidak dikalahkan karena satu alasan utama: Israel tidak berusaha menggantikan Hamas sebagai entitas pemerintahan di Gaza.

    Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Ramallah tidak memiliki peran di Jalur Gaza.

    “Visi yang hanya berfokus pada keamanan ini membuat Israel terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang,” tambah Horowitz.

    Eva Koulouriotis, analis independen Timur Tengah, mengatakan bahwa Hamas mempertahankan popularitas yang luar biasa di Gaza.

    “Sementara itu, upaya untuk membangun dukungan bagi Otoritas Palestina dan menolak kekuasaan Hamas telah gagal,” ujarnya.

    Suasana Rafah, Gaza, setelah gencatan senjata (Screenshot YouTube Sky News)

    Kehancuran yang disebabkan oleh perang memang memicu kebencian terhadap Hamas di kalangan warga Gaza, kata Shehada, namun banyak yang merasa terbelah.

    “Orang-orang juga merasa bangga bahwa sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, mampu menentang kekuatan militer Israel,” ujarnya.

    Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas melaporkan lebih dari 47.100 orang tewas, mayoritas warga sipil.

    Horowitz mengatakan bahwa skala kehancuran tersebut adalah yang terburuk dalam beberapa pertempuran terakhir.

    Namun pada akhirnya, menurut Mekelberg, kampanye militer Israel tidak menangani akar penyebab konflik.

    Ia mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa gencatan senjata ini harus menjadi langkah pertama menuju penyelesaian politik jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    “Hanya dengan cara itulah Israel dapat menciptakan jarak antara Hamas dan seluruh rakyat Palestina,” ujar Mekelberg.

    Hamas Berpatroli dan Mengawas Bantuan Kemanusiaan yang Memasuki Gaza

    Beberapa hari setelah gencatan senjata, Hamas yang berbulan-bulan sebelumnya tidak terlihat di jalanan karena serangan udara Israel, masih memenuhi jalan-jalan di Gaza.

    Mereka mengawasi pembersihan puing-puing, dan menjaga konvoi bantuan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Hamas di Gaza bergerak cepat untuk memulihkan keamanan, mencegah penjarahan, dan mulai memulihkan layanan dasar di beberapa bagian wilayah tersebut, yang sebagian besar telah berubah menjadi tanah kosong akibat serangan Israel.

    Reuters mewawancarai lebih dari belasan penduduk, pejabat, diplomat regional, dan pakar keamanan.

    Mereka semua menyatakan bahwa meskipun Israel bertekad untuk menghancurkan Hamas, kelompok tersebut tetap memegang kendali yang kuat di Gaza.

    Hamas tidak hanya mengendalikan pasukan keamanan di Gaza, tetapi juga mengelola kementerian dan lembaga pemerintahan, membayar gaji karyawan, serta berkoordinasi dengan LSM internasional, kata mereka.

    Pada hari Selasa (21/1/2025), polisi dan anggota bersenjata Hamas ditempatkan di berbagai lingkungan di seluruh Jalur Gaza.

    “Kami ingin mencegah segala bentuk kekosongan keamanan,” kata Ismail Al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas.

    Ia juga menambahkan bahwa sekitar 700 polisi ditugaskan untuk melindungi konvoi bantuan, dan tidak ada satu truk pun yang dijarah sejak hari Minggu (19/1/2025).

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Kiprah Kasus Monopoli Google di AS hingga Prancis, RI Bukan yang Pertama

    Kiprah Kasus Monopoli Google di AS hingga Prancis, RI Bukan yang Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Google tidak hanya menghadapi gugatan monopoli di Indonesia. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Prancis, raksasa teknologi itu juga mengalami tuntutan hukum monopoli dan denda. 

    Kemarin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp202 miliar kepada raksasa teknologi Google, atas pelanggaran persaingan usaha pada sistem layanan pembayaran Google Play Store, Google Play Billing.

    Ketua Majelis Komisi KPPU Hilman Pujana menilai Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dan menggunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi dalam Perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No.5/1999 terkait Penerapan Google Play Billing System. 

    Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar, dan memerintahkan Terlapor menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store. 

    “Majelis Komisi juga memerintahkan Terlapor untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% selama kurun waktu 1 tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap,” dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).  

    Sebagai informasi, perkara ini merupakan inisiatif KPPU yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.5/1999 oleh Google LLC. 

    Google LLC telah mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan Google Play Billing System (GPB System) dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store. 

    Pegawai berjalan di depan tulisan GooglePerbesar

    Namun, jika melihat ke belakang ini bukan kali pertama Google mendapat sanksi denda. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh komisi persaingan di Prancis, Jepang hingga Amerika Serikat.

    Prancis (2021)

    Pada 2021, Badan antimonopoli Prancis menuding raksasa teknologi AS itu menggunakan dominasinya atas penjualan dan pembelian iklan di platformnya untuk mendistorsi pasar demi keuntungannya sendiri, dilansir oleh News Corp. 

    “Google mengambil keuntungan dari integrasi vertikalnya untuk mengacaukan prosesnya,” Isabelle de Silva, Kepala Autorité de la concurrence Prancis, pada konferensi pers di Paris pada hari Senin (7/6/2021). 

    Dia menggambarkan perilaku Google sebagai tindakan yang sangat serius. Keputusan tersebut merupakan pandangan langka di dalam kotak hitam iklan online di mana Google secara otomatis menghitung dan menawarkan ruang iklan dan harga kepada pengiklan dan penerbit saat pengguna mengklik halaman web. Google juga berjanji untuk memperbaiki situasi dengan memastikan layanan Pengelola Iklan Google bekerja lebih lancar untuk pihak ketiga.

    Google setuju untuk membayar denda senilai 220 juta euro atau US$268 juta (Rp3,82 triliun) kepada pemerintah Prancis. Tidak hanya itu, mesin pencari nomor wahid di dunia ini akan mengubah cara bisnisnya di seluruh dunia setelah menyelesaikan penyelidikan pemerintah Prancis terkait dengan bisnis periklanan online. 

    Logo Google di salah satu perkantoranPerbesar

    Jepang (2023)

    Komisi Perdagangan Adil Jepang (JFTC) menyampaikan menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli Jepang untuk membagi pendapatan iklannya kepada pembuat smartphone Android sebagai syarat mereka tidak memasang mesin pencari saingannya.  

    Pengawas persaingan usaha Jepang juga mempelajari praktik Google yang memaksa pembuat smartphone Android dengan memasang aplikasi browser Google Search dan Google Chrome dengan Google Play. 

    “Ada kecurigaan bahwa melalui langkah-langkah ini mereka mengecualikan aktivitas bisnis pesaing dan membatasi aktivitas bisnis mitra bisnisnya di pasar layanan pencarian,” kata seorang pejabat JFTC, dikutip dari reuters, Selasa (24/10/2023).

  • Trump Ancam Tambah Sanksi ke Rusia Jika Tak Sepakat Akhiri Perang di Ukraina

    Trump Ancam Tambah Sanksi ke Rusia Jika Tak Sepakat Akhiri Perang di Ukraina

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menambah tarif baru terhadap ancaman sanksi kepada Rusia jika negara itu tidak membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyebut tarif ini juga dapat diterapkan ke negara peserta lainnya.

    Trump menyebut kemungkinan ia akan mengenakan sanksi terhadap Rusia jika Presiden Vladimir Putin menolak berunding guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut.

    “Jika kita tidak membuat ‘kesepakatan’, dan segera, saya tidak punya pilihan lain selain mengenakan Pajak, Tarif, dan Sanksi tingkat tinggi pada apa pun yang dijual oleh Rusia ke Amerika Serikat, dan berbagai negara peserta lainnya,” kata Trump dalam postingan di media sosialnya, dilansir Reuters, Kamis (23/1/2025).

    Dalam postingan Trump tersebut tidak menyebutkan negara-negara mana yang dia anggap sebagai peserta dalam konflik tersebut.

    Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sebelumnya menjatuhkan sanksi berat kepada ribuan entitas di sektor perbankan, pertahanan, manufaktur, energi, teknologi, dan sektor-sektor lain di Rusia sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada Februari 2022, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan kota-kota.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan Rusia akan melihat apa yang menurut Trump berarti “kesepakatan” untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini bukan sekadar masalah mengakhiri perang,” kata Polyanskiy kepada Reuters.

    Menjelang kemenangannya dalam pemilihan umum pada 5 November, Trump menyatakan puluhan kali bahwa ia akan mencapai kesepakatan antara Ukraina dan Rusia pada hari pertamanya menjabat, jika tidak lebih awal. Namun, para pembantu Trump telah mengakui bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau lebih lama.

    Awal bulan ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terberatnya terhadap pendapatan energi Rusia, yang menargetkan produsen minyak dan gas Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang merupakan bagian dari apa yang disebut armada tanker gelap yang bertujuan menghindari pembatasan perdagangan Barat lainnya.

    (yld/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Aduan Panama ke PBB Usai Trump Tebar Ancaman

    Aduan Panama ke PBB Usai Trump Tebar Ancaman

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung akan mengambil Terusan Panama. Panama pun merasa terancam dan melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pernyataan Trump itu disampaikan dalam pidato setelah pelantikan. Trump sempat menyinggung negara Panama melanggar perjanjian terkait Terusan Panama.

    “Kapal-kapal Amerika dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat,” kata Trump saat pidato, dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

    Trump juga menuding Terusan Panama kini dioperasikan oleh China. Dia pun menegaskan akan mengambilalih kembali terusan tersebut.

    “Dan yang terpenting, Tiongkok mengoperasikan Terusan Panama dan kami tidak memberikannya kepada Tiongkok. Kami memberikannya kepada Panama. Dan kami akan mengambilnya kembali,” ucapnya.

    Presiden Panama Menolak

    Sementara itu, Presiden Panama José Raúl Mulino berkomentar atas pidato perdana Trump. Dia menolak janji Donald Trump bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kembali Terusan Panama.

    “Terusan tersebut adalah dan akan terus menjadi milik Panama dan administrasinya akan terus berada di bawah kendali Panama sehubungan dengan netralitas permanennya,” Mulino menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan setelah pidato pelantikan Trump.

    Mulino juga tampaknya menolak klaim Trump bahwa China ‘mengoperasikan’ terusan tersebut, yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik.

    “Tidak ada kehadiran negara mana pun di dunia yang mengganggu pemerintahan kami,” kata Mulino tanpa menyebut China secara langsung.

    Mulino menyerukan dialog mengenai masalah tersebut untuk memperjelas poin-poin yang disebutkan tanpa merusak hak, kedaulatan total, dan kepemilikan kami atas Terusan Panam. Otoritas Terusan Panama mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak akan mengomentari pernyataan Trump.

    Panama Mengadu ke PBB

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo Purchase Licensing Rights)

    Pemerintah Panama mengajukan keluhan kepada PBB soal ancaman “mengkhawatirkan” dari Presiden Donald Trump. Keluhan itu disampaikan otoritas Panama kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

    Dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemerintah di Panama City merujuk pada salah satu pasal dalam Piagam PBB yang melarang setiap negara anggota untuk “memberikan ancaman atau menggunakan kekerasan” terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.

    Surat resmi tersebut, yang dibagikan kepada wartawan pada Selasa (21/1) waktu setempat, mendesak Guterres untuk merujuk persoalan itu kepada Dewan Keamanan PBB, namun tanpa meminta diadakannya pertemuan.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • VIDEO Terkait Wacana Pemulangan Hambali dari Guantanamo, Kemensos Siap Berikan Rehabilitasi – Halaman all

    VIDEO Terkait Wacana Pemulangan Hambali dari Guantanamo, Kemensos Siap Berikan Rehabilitasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka wacana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin, dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo, Kuba.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan pihaknya siap memberikan rehabilitasi jika Hambali dipulangkan ke Indonesia.

    Gus Ipul mengatakan selama ini proses deradikalisasi berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Sementara itu, Kementerian Sosial bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial.

    “Kalau deradikalisasinya berada di BNPT, rehabilitasi sosialnya di kami. “

    “Tentu, pada saat rehabilitasi sosial, kami juga didampingi oleh Densus 88 dan BNPT, supaya bisa memonitor dan mengevaluasi mereka yang selama ini menjadi bagian dari rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan, selama ini rehabilitasi sosial untuk mantan narapidana terorisme telah dijalankan.

    Meski begitu, ada prosedur yang harus dijalankan dalam proses rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana terorisme.

    “Ya, saya kira itu sama. Jadi, yang pulang tidak hanya Pak Hambali. Banyak sekali yang kembali, seperti yang tadi disinggung.”

    “Nah, setiap ada yang kembali, itu ada prosedur. Ada tahapan-tahapan yang semuanya harus diikuti oleh mereka. Nah, itu yang akan kami ikuti, prosedur itu,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, selama ini pihaknya sudah banyak melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter yang pulang dari luar negeri.

    “Nanti, kita akan tentukan langkah-langkah terbaik untuk mereka, warga negara Indonesia yang sebenarnya juga korban paham-paham radikal terorisme,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemulangan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

    Diberitakan Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan Hambali yang ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba.

    Hambali dituduh sebagai otak serangan bom Bali tahun 2002, serangan teror paling mematikan di Indonesia.

    Selain serangan bom Bali, ia juga dituduh terlibat dalam berbagai serangan teror di Asia Tenggara.

    Mantan pemimpin jaringan militan Asia Tenggara, Jemaah Islamiyah itu ditangkap pada tahun 2003 dalam operasi yang dipimpin AS di Thailand, sebelum dipindahkan ke Teluk Guantanamo pada tahun 2006.

    Mantan Presiden George W Bush ketika itu menyebut Hambali sebagai salah satu teroris paling mematikan di dunia. 

    Bom Bali 2002 menewaskan lebih 200 orang, sebagian besar wisatawan asing yang sedang berlibur.

    Hambali juga dituduh terlibat dalam pengeboman Hotel Marriott di Jakarta pada tahun 2003.

    Menko Yusril: Ini Masalah Sensitif

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepada kantor berita Reuters, Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan Hambali.

    “Bagaimanapun juga, Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapapun salahnya dia, kita harus peduli padanya,” kata Yusril.

    “Pemerintah Indonesia menyadari sensitivitas masalah ini dan akan bertindak hati-hati,” ucapnya.

    Indonesia sebelumnya telah berupaya mendapatkan akses untuk menginterogasi Hambali, tetapi AS menolak memberikan akses terhadapnya.

    AS juga menuduh Hambali terlibat dalam serangan 11 September.

    Belum jelas apakah Hambali telah mengakui atau membantah sebagian tuduhan terhadapnya.

    Jemaah Islamiyah, Kelompok Teror Paling Ditakuti di Asia

    Pada puncaknya, Jemaah Islamiyah merupakan salah satu jaringan ekstremis yang paling ditakuti di Asia, dengan sel-sel di Malaysia, Singapura, dan Filipina.

    Namun, pengaruh dan dukungannya kemudian memudar setelah banyak pentolannya ditangkap di Indonesia dan dijebloskan ke penjara.

    Sebagian besar anggota Jemaah Islamiyah juga ikut dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia.

    Anggota senior Jemaah Islamiyah pada bulan Juni tahun lalu menyatakan jaringan tersebut sudah dibubarkan.

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak merespons permintaan kantor berita Reuters untuk menanggapi isu ini.

    Tahun lalu, AS memulangkan dua tahanan Malaysia dari Teluk Guantanamo, yang telah mengaku bersalah atas berbagai tindak pidana.(*)

     

  • Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan diplomasi khasnya dengan musuh-musuh Washington. Ia secara terbuka berteman dengan Rusia dan Korea Utara sementara secara terpisah memberikan tekanan pada China dan Iran.

    Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Trump kali ini menghadapi tantangan yang berbeda: kelompok antagonis AS yang lebih bersatu yang semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Trump, yang mulai menjabat pada hari Senin, telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, mengekang program nuklir Iran, dan melawan China sambil membangun militer AS.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjalin “kemitraan tanpa batas,” dengan Beijing memberi Rusia dukungan ekonomi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan perangnya di Ukraina.

    Pada Selasa, Putin dan Xi mengusulkan pendalaman lebih lanjut dari kemitraan strategis mereka selama panggilan telepon yang panjang setelah Trump dilantik sebagai presiden AS.

    Rusia juga telah menandatangani pakta strategis dengan Korea Utara pada Juni 2024 dan Iran pada Jumat.

    Pengelompokan empat musuh AS, yang baru-baru ini disebut oleh Joe Biden untuk Choma sebagai “aliansi yang tidak suci,” mengakibatkan hilangnya pengaruh bagi AS dan mitranya, kata para analis.

    “Dilema bagi Trump, yang telah menyatakan keinginan untuk ‘berhubungan baik dengan Rusia,’ dan yang mencoba menekan China dalam perdagangan, adalah bahwa kemitraan Moskow dengan Beijing membatasi keinginan Rusia untuk terlibat dengan Washington dan kerentanan Tiongkok terhadap tekanan AS,” kata Daniel Russel dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia yang berbasis di Washington, yang mengepalai kebijakan Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama.

    Rusia telah melewati sanksi Barat yang ketat sebagian besar berkat pembelian besar-besaran minyak Rusia oleh China dan pasokan barang-barang penggunaan ganda yang menurut pemerintahan Biden sebelumnya menopang basis industri pertahanan Rusia, tuduhan yang dibantah China.

    Korea Utara memasok tentara dan senjata untuk Rusia di Ukraina dan telah dengan cepat memajukan program rudal nuklirnya. Dan para ahli khawatir Iran, meskipun dilemahkan oleh serangan Israel terhadap proksi regionalnya, dapat memulai kembali upayanya untuk membangun senjata nuklir.

    Anggota pemerintahan baru mengakui tantangan tersebut.

    “China membeli minyak dari Iran dengan harga beberapa sen per dolar, Iran menggunakannya untuk mengirim rudal dan pesawat nirawak ke Rusia, yang kemudian menghantam infrastruktur penting Ukraina,” kata Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang baru dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada bulan November.

    Dalam sidang konfirmasi Senat minggu lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut China sebagai ancaman paling serius yang dihadapi Amerika Serikat dan menuduh Moskow, Teheran, dan Pyongyang menebar “kekacauan dan ketidakstabilan.”

    Zack Cooper, seorang peneliti senior yang berfokus pada Asia di American Enterprise Institute, mengatakan ia berpikir tim Trump “akan mencoba memisahkan negara-negara dari China.”

    “Mereka tampaknya ingin memisahkan Rusia, Korea Utara, dan Iran dari China, yang berarti membedakan ancaman-ancaman ini daripada menyiratkan bahwa mereka saling terkait,” kata Cooper. “Jadi mendorong kesepakatan dengan Pyongyang dan kesepakatan lainnya dengan Moskow tampaknya paling mungkin bagi saya.”

    (pgr/pgr)

  • Geger Lagi Trump Usai Dilantik Langsung Pecat Pejabat

    Geger Lagi Trump Usai Dilantik Langsung Pecat Pejabat

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus membuat geger usai dilantik. Terbaru, Trump memecat wanita pertama yang menjadi Kepala Penjaga Pantai AS.

    Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS pada Senin (20/1/2025). Ini merupakan masa jabatan keduanya, setelah menjabat pada 2017-2021.

    Trump langsung menandatangani berbagai perintah eksekutif yang mayoritas membatalkan kebijakan era Joe Biden menjabat Presiden AS. Para Selasa (21/1), Trump memecat Laksamana Linda Fagan sebagai kepala Penjaga Pantai AS.

    Dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemecatan Fagan diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Benjamine Huffman.

    “Dia (Fagan-red) telah menjalani karier yang panjang dan cemerlang, dan saya berterima kasih atas pengabdiannya,” ucap Huffman dalam pesan kepada Penjaga Pantai AS.

    Fagan merupakan wanita pertama yang memimpin salah satu dari enam angkatan bersenjata dalam militer AS tersebut.

    Seorang pejabat senior DHS, yang mengawasi dinas tersebut, menyebut Fagan dipecat karena kurangnya kepemimpinan, kegagalan operasional, dan ketidakmampuan dalam mencapai target strategis Penjaga Pantai AS. Fagan dianggap gagal dalam mengatasi ancaman keamanan perbatasan, salah mengelola akuisisi, termasuk helikopter-helikopter, dan memberikan fokus berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Bidan dan telah dibatalkan oleh Trump.

    Pejabat senior DHS tersebut menyebut terdapat erosi kepercayaan pada Penjaga Pantai AS karena cara mereka menangani penyelidikan tuduhan pelecehan seksual.

    “Kegagalan untuk mengatasi permasalahan sistemis yang terungkap dalam penyelidikan ini telah menggarisbawahi budaya kepemimpinan yang tidak bersedia menjamin akuntabilitas dan transparansi,” imbuh pejabat senior DHS tersebut.

    Fagan telah menjabat sebagai Komandan Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Sebelumnya, dia memegang berbagai jabatan termasuk Wakil Komandan Penjaga Pantai AS.

    Trump dan Partai Republik sudah sejak lama menentang program DEI yang tujuan bertujuan mendorong keberagaman bikinan Biden. DEI pun telah dibatalkan oleh Trump.

    Selain itu, Trump juga menjadikan keamanan perbatasan sebagai prioritas utama. Dia telah menetapkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertamanya menjabat.

    Trump juga memiliki hubungan yang kontradiktif dengan Angkatan Bersenjata AS. Kadang dia memuji kekuatan mereka tetapi juga mengklaim Angkatan Bersenjata AS sudah melemah dan perlu dibangun kembali.

    Dia berselisih dengan mantan pejabat militer top AS, Mark Milley, dengan potret jenderal purnawirawan itu di Pentagon langsung dicopot pada hari yang sama ketika Trump dilantik Senin (20/1). Pete Hegseth, calon Menteri Pertahanan AS pilihan Trump yang belum dikonfirmasi oleh Kongres AS, mengatakan para perwira senior militer akan ditinjau berdasarkan meritokrasi, standar, letalitas, dan komitmen terhadap perintah yang sah. Hal itu mengindikasikan bahwa pemecatan lebih lanjut mungkin akan terjadi.

    Sosok Fagan yang Dipecat Trump

    Linda Fagan (Foto: dok. Jonathan Ernst/Reuters)

    Laksamana Fagan (61) sebelumnya mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang memimpin Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Dia ditunjuk oleh Joe Biden.

    Dilansir Military.com dan CNN, Rabu (22/1/2025), memulai kariernya pada korps Penjaga Pantai AS sejak tahun 1985. Dia menjabat sebagai Komandan ke-27 Penjaga Pantai AS sejak 1 Juni 2022 setelah Biden menunjuknya untuk memimpin 42.000 personel aktif, 7.000 personel cadangan dan 8.700 personel sipil dalam korps yang menjaga keamanan maritim AS.

    Fagan, menurut newsnationnow.com, merupakan penjabat wanita pertama yang berpangkat Laksamana bintang empat dalam korps Penjaga Pantai AS. Sebelum memimpin Penjaga Pantai AS, Fagan menjabat sebagai Wakil Komandan dan memegang beberapa posisi kepemimpinan berturut-turut sejak ditugaskan dari Akademi Penjaga Pantai AS tahun 1985.

    Fagan merupakan perwira keselamatan laut. Dia pernah menjadi Komandan Penjaga Pantai Area Pasifik, Distrik Penjaga Pantai Pertama dan Sektor Penjaga Pantai New York. Dia juga pernah memegang banyak jabatan di Markas Besar Penjaga Pantai AS di Washington DC.

    Masa jabatan Fagan sebagai Komandan Penjaga Pantai AS dinodai oleh penyelidikan Operation Fouled Anchor, penyelidikan internal rahasia yang membuktikan lusinan tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual di dalam badan itu dari akhir tahun 1980-an hingga tahun 2006. Pemberitaan soal penyelidikan internal itu mencuat ke publik pada Juni 2023.

    Fagan pun memerintahkan peninjauan. Namun, dia secara konsisten menolak untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun hingga kesimpulan dicapai dalam penyelidikan yang dilakukan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Hasil penyelidikan itu belum dipublikasikan.

    Program DEI yang Diakhiri Trump

    Foto: Donald Trump (CNN)

    Salah satu alasan Fagan dipecat disebut-sebut terkait fokusnya yang berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Biden. Program itu telah diakhiri oleh Trump pada hari pertamanya menjabat.

    Trump mengakhiri program DEI lewat perintah eksekutif. Dia menganggap program yang resminya bernama ‘Diversity, equity and inclusion’ (DEI) itu tak bermoral.

    “Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral, yang disebut dengan nama ‘keberagaman, kesetaraan, dan inklusi’ (DEI), ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, dalam berbagai bidang mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer. Ini merupakan upaya terpadu yang bermula dari hari pertama Presiden Biden menjabat, ketika ia mengeluarkan Perintah Eksekutif 13985, ‘Memajukan Kesetaraan Rasial dan Dukungan bagi Komunitas yang Kurang Terlayani Melalui Pemerintah Federal’,” demikian salah satu poin dalam perintah eksekutif Trump.

    Dia menganggap DEI merupakan pemborosan. Trump mengatakan pemerintah AS sudah seharusnya melayani seluruh warga secara setara tanpa DEI.

    “Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dibantu oleh Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), akan mengoordinasikan penghentian semua program diskriminatif, termasuk DEI ilegal dan mandat, kebijakan, program, preferensi, dan kegiatan ‘keanekaragaman, ekuitas, inklusi, dan aksesibilitas’ (DEIA) di Pemerintah Federal, dengan nama apa pun yang muncul,” ujarnya.

    Dia memberi anak buahnya waktu 60 hari untuk melaksanakan hal itu. Dia memerintahkan seluruh lembaga pemerintah federal mengakhiri hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum semua jabatan dan posisi DEI, DEIA, dan ‘keadilan lingkungan’, termasuk namun tidak terbatas pada posisi ‘Kepala Pejabat Keanekaragaman’, semua rencana aksi ‘kesetaraan’, tindakan, inisiatif, atau program ‘kesetaraan;, hibah atau kontrak yang terkait dengan ‘kesetaraan’ dan semua persyaratan kinerja DEI atau DEIA untuk karyawan, kontraktor, atau penerima hibah,” ujar Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/fas)

  • TikTok Luntang-lantung, Ini Alasan Google-Apple Tetap Blokir

    TikTok Luntang-lantung, Ini Alasan Google-Apple Tetap Blokir

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok sempat lumpuh total di Amerika Serikat (AS) selama 12 jam pada Sabtu (19/1) waktu setempat. Namun, Presiden AS Donald Trump langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk memulihkan TikTok hingga 75 hari ke depan, sembari bernegosiasi agar aplikasi asal China itu bisa seterusnya beroperasi di AS.

    Meski layanan TikTok sudah pulih, namun aplikasi itu tetap belum tersedia di toko aplikasi Apple App Store dan Google Play Store di AS. Hal ini membuat pengguna resah, sebab banyak yang telanjur menghapus TikTok di HP mereka ketika pertama kali diumumkan tutup.

    Alhasil, mereka tak bisa men-download kembali aplikasi TikTok ke HP. Hal ini membuat beberapa oknum mencari peluang penghasilan dengan menjual perangkat yang sudah di-download TikTok. Perangkat itu dijual di e-commerce eBay dengan harga hingga US$50.000.

    Dikutip dari Reuters, Rabu (22/1/2025), ketiadaan TikTok di Google Play Store dan Apple App Store kemungkinan disebabkan ketidakjelasan nasib TikTok di AS.

    Apple dan Google sepertinya masih ingin menunggu kepastian bahwa TikTok akan seterusnya beroperasi, sebelum benar-benar menyediakan aplikasi tersebut untuk di-download.

    Saat ini, hanya pengguna yang sudah memiliki aplikasi TikTok di HP mereka sebelum pengumuman tutup yang masih bisa mengakses TikTok di AS.

    “Saya berharap TikTOk kembali ke toko aplikasi secepatnya. Saya tak mau pakai VPN atau hal-hal lainnya,” kata Lauren Nader, seorang pengguna TikTok.

    “Saya mengecek [toko aplikasi] setiap hari,” kata kreator konten travelling, Lauren Scott.

    Ia saat ini berada di Brasil. Di grup Facebook, ia melihat ada rumor bahwa warga AS yang berada di luar negeri bisa mengakses TikTok jika mereka menghapus lalu men-download kembali. Namun, ternyata hal itu tak benar, menurut Scott.

    Negosiasi Trump dan TikTok

    Trump memberi rekomendasi agar kepemilikan TikTok di AS diberikan 50% ke investor AS. Ia mengungkapkan dukungannya jika miliarder Elon Musk mau mencaplok sebagian saham aplikasi tersebut agar bisa beroperasi seterusnya di AS.

    Miliarder lainnya Frank McCourt melalui konsorsium Project Liberty secara formal telah menawarkan untuk membeli TikTok senilai US$20 miliar tanpa algoritmanya.

    Pebisnis Kevin O’Leary juga bergabung di dalam konsorsium tersebut pada bulan ini. Dalam interview bersama CNBC International, O’Leary mengatakan ketertarikannya ikut dalam kesepakatan TikTok, namun belum memungkinkan menurut hukum yang berlaku saat ini.

    “Kesepakatan 50/50 [yang diajukan Trump], sangat menarik. Saya antusias untuk bekerja sama dengan Trump, begitu juga pembeli potensial lainnya. Masalahnya, ide ini tidak konsisten dengan ketetapan Mahkamah Agung,” kata dia.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan kesepakatan soal TikTok harus dilakukan secara independen oleh perusahaan, tanpa intervensi dari pihak lain.

    Nasib TikTok yang masih luntang-lantung membuat beberapa pengguna lelah, bahkan ingin meninggalkan TikTok sepenuhnya. Salah satunya Nicole Norman.

    “Saya tak ingin terus-terusan jadi ‘taruhan’ di drama ini. Mungkin ini tidak membuat perubahan ke TikTok, tetapi berdampak pada saya. Saya tidak akan kembali ke TikTok,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Baru 2 hari menjabat, Trump berikan sanksi pajak bagi Cina dan Eropa

    Baru 2 hari menjabat, Trump berikan sanksi pajak bagi Cina dan Eropa

    ANTARA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap China, Eropa, Meksiko dan Kanada pada hari kedua kepemimpinannya. Trump menyerukan pajak tinggi bagi produk negara-negara tersebut dengan alasan “ketidakadilan ekonomi”
    (REUTERS/ Roy Rosa Bachtiar/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Donald Trump Umumkan Investasi Swasta US0 Miliar untuk AI

    Donald Trump Umumkan Investasi Swasta US$500 Miliar untuk AI

    Jakarta, FORTUNE – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan  Investasi sektor swasta bernilai besar atau sekitar US$500 miliar, untuk mendanai pengembangan infrastruktur Artificial Intelligence (AI). Investasi ini dilakukan untuk menjadikan AS tetap unggul dalam bidang teknologi yang sangat penting bagi kemajuan dunia bisnis. 

    Menurut Trump, dengan adanya investasi ini, kekuatan AS akan mampu melampaui negara-negara lain, khususnya dalam hal pengembangan AI yang sangat dibutuhkan oleh dunia bisnis. Dalam pengumuman tersebut, ia mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan besar, termasuk pembuat ChatGPT OpenAI, SoftBank, dan Oracle, berencana mendirikan sebuah usaha patungan bernama Stargate. 

    Rencana ini melibatkan pembangunan pusat data serta penciptaan lebih dari 100.000 lapangan kerja di AS. Perusahaan-perusahaan yang terlibat, bersama dengan mitra Stargate lainnya, telah berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar US$100 miliar, sementara sisa dari investasi tersebut diharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu empat tahun mendatang.

    Dalam acara peluncuran tersebut, CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan Ketua Oracle Larry Ellison turut hadir dan bergabung dengan Trump di Gedung Putih.

    Larry Ellison sendiri mengungkapkan bahwa pusat data pertama yang akan menjadi bagian dari proyek Stargate ini sudah mulai dibangun di Texas. Pada proyek tersebut, rencananya  dibangun dua puluh unit pusat data, masing-masing dengan ukuran sekitar 46.451,52 meter persegi. 

    Pusat data ini dirancang untuk mendukung pengembangan AI yang dapat menganalisis catatan kesehatan elektronik serta membantu para dokter dalam memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Dengan fasilitas semacam itu, diharapkan teknologi AI dapat menjadi solusi dalam dunia medis yang semakin berkembang.

    Para eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam proyek ini pun memuji Presiden Trump atas dukungannya terhadap proyek tersebut. Mereka menyatakan bahwa tanpa dukungan dari Trump, proyek besar itu sulit terlaksana. 

    “Kami tidak akan memutuskan untuk melakukan ini, kecuali Anda menang,”  kata Masayoshi Son, mengacu pada kemenangan Trump dalam pemilu sebelumnya, dikutip dari Reuters pada Rabu (22/1).

    “Agar AGI dapat dibangun di sini, kami tidak akan dapat melakukan ini tanpa Anda, Tuan Presiden,” ujar Sam Altman..

    Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya peran Trump dalam mendukung inisiatif yang dianggap akan membawa dampak positif bagi perkembangan teknologi di AS.

    Namun demikian, masih belum jelas apakah ini merupakan pembaruan dari sebuah proyek yang sebelumnya telah dilaporkan. Pada Maret 2024, situs web berita teknologi, The Information, pernah melaporkan bahwa OpenAI dan Microsoft tengah membangun sebuah pusat data senilai US$100 miliar yang juga bernama “Stargate”. 

    Pusat data ini diperkirakan akan mencakup superkomputer kecerdasan buatan yang akan diluncurkan pada tahun 2028. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengumuman terbaru ini adalah kelanjutan dari rencana sebelumnya atau sebuah proyek baru yang terpisah.