Di hari pertamanya dilantik, Presiden Donald Trump langsung menandatangani sejumlah perintah eksekutif salah satunya menandatangani pembatalan 78 tindakan eksekutif, perintah eksekutif, memorandum presiden, dan arahan lain dari pemerintahan Presiden Joe Biden. (REUTERS/Carlos Barria)
Perusahaan: Reuters
-

Hamas Menentang Ide Trump Relokasi Warga Gaza ke Mesir-Yordania
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan gagasan yang memantik sorotan publik. Trump kini mengeluarkan terkait relokasi warga Palestina di Gaza.
Trump telah menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi perihal ide barunya itu. Trump menyampaikan usulannya terkait wacana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari satu juta Palestina dari Gaza ke negara lain, seperti Yordania dan Mesir.
Dilansir CNN, Minggu (26/1/2025), Trump mengatakan bahwa ia telah meminta pemimpin dua negara itu untuk menerima lebih banyak warga Palestina ke negaranya.
“Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.
Trump mengatakan bahwa ia ingin Yordania dan Mesir menampung orang-orang dari Gaza. Trump mengaku akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tentang masalah tersebut.
“Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.
“Saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi, tetapi saat ini tempat itu benar-benar seperti lokasi pembongkaran. Hampir semuanya dihancurkan dan orang-orang sekarat di sana, jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.
Penolakan Keras dari Hamas
Foto: Suasana di Gaza (REUTERS/Mahmoud Al-Basos)
Hamas lantas buka suara merespons usulan dari Trump. Seorang pejabat senior Hamas menentang gagasan Trump yang menyebut akan merelokasi warga Gaza tersebut.
“Karena mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan tanah air alternatif selama beberapa dekade, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek tersebut,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, merujuk pada komentar Trump, dilansir AFP, Minggu (26/1/2025).
Kelompok Jihad Islam Palestina juga mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania tersebut. Kelompok militan Palestina menyebut rencana Trump sebagai dorongan untuk kejahatan perang.
Kelompok tersebut menggambarkan gagasan Trump sebagai “menyedihkan”. Kelompok itu menyebut hal itu sebagai paksaan agar rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya.
“Usulan ini termasuk dalam kerangka mendorong kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memaksa rakyat kami meninggalkan tanah mereka,” sambungnya.
Halaman 2 dari 2
(ygs/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-

Israel Belum Tarik Pasukan di Lebanon, Warga Bentrok dengan Tentara
Dilansir Reuters, Israel menuduh Lebanon gagal memenuhi kewajiban mereka dalam kesepakatan, khususnya terkait dengan penempatan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani, sekitar 30 kilometer dari perbatasan, Lebanon juga menuduh Israel melanggar gencatan senjata. REUTERS/Karamallah Daher
-

Rumah Sakit di Kongo Kewalahan Tangani Pasien gegara Serangan Pemberontak
Foto Health
REUTERS/Arlette Bashizi – detikHealth
Minggu, 26 Jan 2025 16:00 WIB
Kongo – Rumah sakit Bethesda di Goma, Kongo, kewalahan menangani pasien serangan pemberontak. Pasien terus bertambah, sementara ribuan orang mengungsi.
-

Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Ekspor produk barang dari China semakin membanjiri negara-negara Asia Tenggara berdasarkan data statistik terbaru.
Para pengamat mengatakan China memang menggencarkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena dua hal utama.
Pertama karena produk barang China semakin hilang pamor di Barat akibat ketegangan geopolitik.
Dan kedua diperparah dengan kepemimpinan kedua Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.
Membanjirnya ekspor China ke Asia Tenggarabisa jadi merupakan keuntungan atau tantangan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Para pengamat mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengembangkan strategi yang terkoordinasi untuk menyeimbangkan antara menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan hubungan politik dengan China.
Pasalnya, di satu sisi konsumen Asia tenggara diuntungkan dengan keragaman produk dan keterjangkauan harga dari produk-produk China.
Namun di sisi lain, industri lokal terancam dengan persaingan yang terus meningkat.
“Demi menandingi harga-harga murah (produk China), para pengusaha dalam negeri berkurang keuntungannya, menutup pabrik dan banyak yang kehilangan pekerjaan,” kata Doris Liew, ekonom dan asisten manajer penelitian di lembaga pemikir Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).
“Asia Tenggara sedang bergulat dengan efek riak dari melimpahnya ekspor Tiongkok, sebuah tantangan yang dihadapi hingga ke luar kawasan ini.”
Negara-negara Asia Tenggara kemudian mengambil langkah menghadapi serbuan ekspor China, salah satunya dengan kebijakan anti-dumping.
Namun menurut pengamat, keberhasilan upaya tersebut akan tergantung dari apakah negara-negara Asia Tenggara dapat bekerja sama mengatasinya.
“Faktanya, konsekuensinya sangat berbeda di masing-masing industri …. antar kawasan atau bahkan antar industri hasilnya berbeda,” kata Diana Choyleva, ekonomi dari lembaga Enodo Economics kepada CNA.
Genjot Mesin Ekspor
China menggenjot mesin ekspor di semua lini di tengah melemahnya perekonomian akibat terpuruknya sektor properti dan merosotnya permintaan dalam negeri. Saat ini, ekspor China mencakup 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.
Ekspor China pada 2024 tumbuh 7,1 persen menjadi 25,45 triliun yuan (US$3,47 triliun), untuk pertama kalinya melampaui 25 triliun yuan, menurut data bea cukai China yang dirilis pada 13 Januari lalu.
“China mengukuhkan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar di dunia,” ujar Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Bea Cukai, dalam sebuah konferensi pers hari Senin.
Overproduksi oleh para manufaktur China, ditambah dengan tantangan perekonomian dalam negeri, telah menyebabkan surplus produk, mulai dari barang murah hingga mewah, kata Liew.
China terus mengirimkan barang-barang murah seperti tekstil dan pakaian ke berbagai negara, sembari meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi. Nilai ekspor barang andalan China yang disebut “trio baru”, yaitu kendaraan listrik, baterai lithium dan panel surya mencapai 1 triliun yuan tahun lalu, meningkat hingga 900 persen dibanding satu dekade sebelumnya.
“Untuk mengurangi kelebihan pasokan, manufaktur China mengekspor produk-produk mereka – yang seringkali harganya di bawah ongkos produksi – sehingga mengganggu pasar global,” kata Liew kepada CNA, menambahkan bahwa kebijakan industri China turut menyumbang dalam strategi ini.
Akibat Ketegangan China dengan Barat
Para pengamat mengatakan, produk-produk ini semakin banyak yang masuk ke Asia Tenggara akibat ketegangan antara China dan Barat.
Konflik geopolitik ini menyebabkan barang-barang produksi China sulit masuk Amerika Serikat akibat tarif tinggi.
“Hubungan perdagangan yang semakin retak antara AS dan China juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di Asia. Dengan berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa, China telah beralih ke pasar Asia,” kata Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, kepada CNA.
Pengiriman dari China ke negara-negara anggota ASEAN melonjak 18,9 persen pada Desember lalu dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis pekan lalu.
Secara keseluruhan, ekspor China pada Desember naik 10,7 persen dibanding periode sebelumnya.
Kinerja yang kuat ini sebagian didorong oleh eksportir China yang bergegas mengirimkan produk ke luar negeri untuk mengantisipasi ancaman tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, kata para pengamat.
Pengiriman China ke AS juga melonjak 15,6 persen pada Desember dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Percepatan perdagangan menjadi lebih terlihat pada Desember sebagai akibat dari efek Tahun Baru Imlek dan pelantikan Donald Trump,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip Reuters.
ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, China semakin leluasa mengekspor produk mereka ke kawasan ini.
Proporsi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari 6,9 persen pada awal abad ini menjadi sekitar 16 persen saat ini.
Data bea cukai China menunjukkan bahwa ASEAN muncul sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok pada tahun 2023, dengan nilai tahunan mencapai US$523,7 miliar.
Dampaknya Untung atau Buntung?
Bertambahnya produk asal China ke Asia Tenggara telah menguntungkan para konsumen.
Produk-produk China biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk serupa di ASEAN, sehingga konsumen – terutama dari kalangan menengah ke bawah – punya pilihan barang dengan harga lebih terjangkau.
Produk berteknologi tinggi asal China seperti kendaraan listrik kini juga dianggap memberikan kualitas yang baik dengan harga lebih murah, mematahkan persepsi masa lalu soal barang made-in-China yang berkualitas buruk.
Namun derasnya aliran barang dari China juga merugikan para pengusaha lokal dan merugikan masyarakat. Pasalnya, produsen di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang China yang jauh lebih murah.
Persaingan yang tidak seimbang ini berisiko menurunkan kapasitas produksi di negara-negara ASEAN, kata Liew dari IDEAS.
Industri yang Terdampak di Indonesia
Industri yang paling terdampak di Indonesia adalah tekstil dan keramik, kata Muhammad Zulfikar, direktur China-Indonesia di lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jakarta.
“Masuknya barang-barang China ke Indonesia menghancurkan bisnis-bisnis lokal,” katanya kepada CNA.
Tahun lalu, industri tekstil, garmen, dan alas kaki di Indonesia tutup pabrik, membuat lebih dari 50.000 orang kehilangan pekerjaan.
Sementara itu, 2.000 pabrik di Thailand tutup antara Juli 2023 dan Juni 2024, dengan 50.000 orang yang jadi menganggur.
Fenomena ini telah mengguncang sektor manufaktur Thailand yang menyumbang hampir seperempat dari PDB negara tersebut.
“Lonjakan impor China yang murah telah memicu protes di banyak negara ASEAN dan penolakan secara verbal dari pemerintah,” kata Kishore.
“Karena lingkungan perdagangan yang tidak bersahabat di Barat, China kemungkinan akan mengarahkan lebih banyak kelebihan pasokannya ke negara-negara tetangganya, yang akan berpotensi menyebabkan lebih banyak gesekan di sektor perdagangan.”
Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengambil tindakan.
Vietnam meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada bulan Agustus 2024 terhadap baja canai panas dari China dan India.
Negara ini juga memperpanjang masa penerapan bea masuk untuk produk aluminium dari China selama lima tahun lagi, dengan tarif pajak antara 2,85 persen hingga 35,58 persen.
Selain itu, Vietnam menangguhkan operasional raksasa e-commerce China, Temu, pada Desember 2024 setelah melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.
Langkah ini diambil setelah pemerintah Vietnam menyuarakan kekhawatiran tentang keaslian produk Temu yang harganya sangat murah dan dampaknya terhadap produsen Vietnam.
Sementara itu, Thailand telah mengidentifikasi 58 produk, termasuk baja dan furnitur, sebagai target bea masuk anti-subsidisasi, dan mengusulkan pengenaan tarif 30,9 persen untuk baja canai panas China.
Untuk mengelola impor berbiaya rendah, Thailand juga menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen untuk barang-barang di bawah 1.500 baht pada Juli 2024.
Pada Desember 2024, langkah ini telah menyebabkan penurunan 20 persen impor barang murah yang sebagian besarnya dari China.
Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200 persen untuk berbagai impor dari China, seperti tekstil, keramik, dan barang-barang lainnya, demi melindungi industri dalam negerinya.’
Ambil Pendekatan Lain
Menurut para pengamat, berbagai langkah ini tidak akan sampai menyebabkan konfrontasi ekonomi yang besar antara China dan negara-negara Asia Tenggara.
Kishore menyoroti bahwa China adalah pemasok utama barang-barang penting seperti mesin dan bahan kimia ke negara-negara ASEAN.
“Mengenakan pajak yang besar untuk barang-barang ini hanya akan merugikan produsen dalam negeri,” katanya.
“Akan lebih baik bagi kepentingan ASEAN untuk mengambil pendekatan yang seimbang dan menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China daripada melakukan pembalasan perdagangan.”
Senada, Choyleva dari Enodo Economics mencatat bahwa Asia Tenggara adalah “wilayah sasaran” bagi ekspor China karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, “infrastruktur yang layak”, serta basis industri yang ada. Berbagai kondisi tersebut memudahkan perusahaan-perusahaan asal China untuk memindahkan barang jadi mereka ke Asia Tenggara.
“Sebagian besar aktivitas ini (ekspor China ke Asia Tenggara) bukanlah bagian dari strategi terkoordinasi oleh Beijing… tetapi lebih merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan individu, seringkali swasta, yang ingin mencari pasar untuk produksi mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.
Para pejabat China belum secara langsung menanggapi laporan-laporan tentang kelebihan ekspor di Asia Tenggara. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan-tuduhan tentang kelebihan kapasitas industri, terutama di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan panel surya.
Mereka berargumen bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi dalih untuk proteksionisme ekonomi demi menekan perkembangan industri China.
Mengandalkan Respons Regional
Untuk mengatasi dampak buruk gelombang ekspor China yang terus meningkat, para pengamat mengatakan hal itu membutuhkan respons kolektif negara-negara anggota ASEAN.
“(Kondisi ekonomi di kawasan) kemungkinan akan terus membujuk perusahaan-perusahaan China agar berinvestasi lebih banyak dalam perekonomian mereka dan membatasi ekspor,” kata Kishore, sambil memberikan catatan bahwa upaya ini akan sangat terasa di industri seperti manufaktur kendaraan listrik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi ASEAN.
Menurut Liew dari IDEAS, kecil kemungkinannya Asia Tenggara akan menjadi “tempat pembuangan” untuk kelebihan produksi China.
Pasalnya, kata dia, meski populasi Asia Tenggara cukup besar, yaitu 675 juta jiwa, namun mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menyerap kelebihan barang dalam jumlah besar. Selain itu, “kontrol anti-dumping secara berkala” membantu menjaga distorsi pasar.
Jika dikelola dengan hati-hati, integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan China malah akan membawa manfaat infrastruktur, teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja, kata Choyleva dari Enodo Economics.
Meskipun begitu, dampaknya kemungkinan akan “sangat tidak merata” karena negara-negara ASEAN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, ujar Choyleva.
Negara-negara ASEAN juga belum kompak dalam merespons China, tambah Choyleva.
Misalnya Thailand, kata dia, pernah bernegosiasi untuk akses bebas tarif bagi masuknya mobil listrik China sebelum perang harga terjadi dan melemahkan produsen lokal.
“Perbedaan pandangan politik antara negara anggota ASEAN juga akan menghambat koordinasi,” kata dia.
Liew dari IDEAS percaya bahwa diperlukan respons regional yang lebih terkoordinasi dan proaktif.
“Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan industri dalam negeri melalui inovasi dan investasi, sembari menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran untuk mempertahankan tingkat persaingan yang adil,” katanya.
“Kemampuan Asia Tenggara untuk beradaptasi, akan menentukan apakah kawasan ini akan muncul sebagai korban dari kelebihan pasokan global atau menjadi pemain yang tangguh di pasar global.”
Sumber: Channel News Asia
-

Efek Pasok Senjata ke Ukraina, Ekspor Alutsista AS Tembus Rekor Tertinggi pada 2024
Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa penjualan peralatan militer AS ke pemerintah asing pada 2024 melonjak 29% ke rekor US$318,7 miliar,
Melansir dari Reuters, Minggu (26/1/2025), peningkatan ekspor tersebut sejalan akibat sejumlah negara berusaha untuk mengisi kembali stok yang dikirim ke Ukraina dan bersiap menghadapi konflik besar.
Pada akhir pemerintahan Joe Biden lalu, memang tercatat adanya ekspektasi penjualan yang lebih kuat untuk produsen senjata AS seperti Lockheed Martin (LMT.N), General Dynamics (GD.N), dan Northrop Grumman (NOC.N), yang sahamnya diperkirakan akan naik di tengah ketidakstabilan global yang meningkat.
Sementara selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengatakan bahwa negara-negara sekutu harus membelanjakan lebih banyak uang untuk pertahanan mereka sendiri.
Trump ingin anggota NATO lainnya membelanjakan 5% dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan – peningkatan besar dari target 2% saat ini dan tingkat yang saat ini belum dicapai oleh negara NATO, termasuk Amerika Serikat.
Kontraktor pertahanan berusaha keras untuk memenuhi lonjakan permintaan yang telah menjamur sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina.
Kementerian pertahanan global telah mengantre untuk mengirimkan pesanan untuk meningkatkan persediaan mereka, sementara AS berusaha untuk mengisi kembali persediaan persenjataan dan amunisi yang dikirim ke Kyiv.
“Penjualan dan transfer persenjataan dipandang sebagai alat kebijakan luar negeri AS yang penting dengan potensi implikasi jangka panjang bagi keamanan regional dan global,” ungkap Departemen Luar Negeri AS.
Secara perinci, penjualan yang disetujui pada 2024 mencakup jet F-16 dan peningkatannya senilai US$23 miliar ke Turki, jet tempur F-15 senilai US$18,8 miliar ke Israel, dan tank M1A2 Abrams senilai US$2,5 miliar ke Rumania.
Pesanan yang disetujui pada tahun 2024 sering kali masuk ke dalam daftar pesanan untuk pembuat senjata AS, yang mengharapkan bahwa pesanan untuk ratusan ribu peluru artileri, ratusan pencegat rudal Patriot, dan lonjakan pesanan kendaraan lapis baja akan menopang hasil yang akan diperoleh di kuartal-kuartal mendatang.
Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan-perusahaan AS, yakni penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan dengan perusahaan, atau penjualan militer asing di mana pemerintah biasanya menghubungi pejabat Departemen Pertahanan di kedutaan besar AS di ibu kotanya. Keduanya memerlukan persetujuan pemerintah AS.
Penjualan militer langsung oleh perusahaan-perusahaan AS meningkat menjadi US$200,8 miliar pada tahun fiskal 2024 dari US$157,5 miliar pada tahun fiskal 2023, sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS meningkat menjadi US$117,9 miliar pada 2024 dari US$80,9 miliar pada tahun sebelumnya.
-

Trump Batalkan Lagi Kebijakan Biden, Kini Kirim Pasokan Bom ke Israel
Jakarta –
Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan militer AS mencabut penangguhan pengiriman pasokan bom seberat 2.000 pon ke Israel yang diberlakukan oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Pengiriman bom yang dipesan Israel itu akan segera dilakukan.
“Kami merilisnya. Kami merilisnya hari ini. Dan mereka akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan telah menunggunya untuk waktu yang lama. Bom-bom itu telah disimpan,” kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One, dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025).
Diketahui, Biden menunda pengiriman bom tersebut karena khawatir akan dampaknya terhadap penduduk sipil, khususnya di Rafah, Gaza, selama perang Israel di daerah kantong Palestina tersebut.
Bom seberat 2.000 pon dapat merobek beton dan logam tebal, menciptakan radius ledakan yang luas. Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina dari Gaza tetapi telah menahan satu pengiriman.
AS telah mengumumkan bantuan untuk Israel senilai miliaran dolar sejak perang dimulai.
Ketika ditanya mengapa ia melepaskan bom yang kuat itu, Trump menjawab, “Karena mereka membelinya.”
AS mengatakan bahwa mereka membantu Israel mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman.
Gencatan senjata Gaza mulai berlaku seminggu yang lalu dan telah menyebabkan pembebasan beberapa sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel. Sebelum pelantikannya pada 20 Januari, Trump telah memperingatkan akan ada “neraka yang harus dibayar” jika sandera yang ditahan Hamas di Gaza tidak dibebaskan.
(yld/knv)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-

Warga AS Keluhkan TikTok Terasa Berbeda usai Blokir Dibuka: Banyak Sensor
Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna TikTok AS mengeluhkan adanya tanda-tanda peningkatan moderasi konten dan penyensoran pasca platform milik ByteDance asal China itu kembali beroperasi atas perintah Presiden AS Donald Trump.
Perlu diketahui, aplikasi TikTok sempat diblokir dan dilarang beroperasi beberapa waktu lalu di AS. Kala itu, pejabat AS telah memperingatkan bahwa di bawah perusahaan induk China ByteDance, TikTok berisiko menyalahgunakan data pribadi milik orang AS.
Melansir dari Reuters, Minggu (26/1/2025), pengguna TikTok AS menyadari adanya perbedaan dari TikTok setelah beroperasi kembali pasca diblokir.
Pengguna TikTok di AS mengatakan bahwa mereka melihat lebih sedikit siaran langsung (live streaming) dan beberapa aktivitas dihapus atau ditandai dengan tingkat yang lebih tinggi karena melanggar pedoman komunitas, termasuk untuk perilaku yang sebelumnya diizinkan.
Sementara itu, pihak TikTok menegaskan bahwa kebijakan dan algoritma perusahaan tidak berubah. Adapun, TikTok mengeklaim bahwa perusahaan tengah memulihkan layanan di AS.
“Kami bekerja keras untuk memulihkan operasi kami di AS kembali normal dan memperkirakan beberapa ketidakstabilan sementara saat kami memulihkan layanan kami, yang dapat memengaruhi fitur TikTok atau akses pengguna ke aplikasi,” kata TikTok kepada Reuters.
Sayangnya, beberapa pengguna TikTok AS mengatakan bahwa mereka sekarang melihat lebih banyak moderasi konten, mulai dari hasil pencarian terbatas, serta peringatan tentang misinformasi dan permintaan bagi pengguna untuk memeriksa sumber mereka.
Bukan hanya itu, beberapa dari mereka juga mengeklaim TikTok mulai menghapus komentar yang menggunakan frasa seperti “Free Palestine” dan “Free Luigi”.
Namun, TikTok mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan konten yang mempromosikan individu yang melakukan kekerasan atau kebencian di platform mereka.
Adapun pada Senin, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk memulihkan kebebasan berbicara dan mengakhiri penyensoran, yang secara khusus merujuk pada platform media sosial.
Pembuat konten, komedian, dan veteran Pat Loller (36) mengatakan video satir yang ia buat sebagai respons terhadap gerakan tangan miliarder Elon Musk di acara pelantikan yang bagi sebagian orang tampak seperti penghormatan Nazi, awalnya ditandai sebagai misinformasi.
Loller kemudian dibatasi dalam hal seberapa luas ia dapat membagikan video tersebut, yang telah ditonton lebih dari satu juta kali. “Saya belum pernah melihat ini sebelumnya, dan masih ada di sana. Dikatakan ‘berbagi dibatasi pada satu obrolan dalam satu waktu’,” kata Loller.
Senada, pengguna TikTok Lisa Cline mengatakan di Threads Meta bahwa dirinya mengalami masalah saat mengunggah video ke TikTok yang mengkritik Trump.
“Saya mencoba mengunggah ini enam kali ke TikTok dan tidak mengizinkan saya karena penyensoran, semoga saja berhasil di sini,” kata Cline.
Video tersebut merujuk pada tanggapan Trump kepada Uskup Episkopal Mariann Edgar Budde setelah dia memintanya, pada sebuah upacara doa pelantikan di Katedral Nasional Washington, untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ”takut”.
Hal yang sama juga dirasakan Danisha Carter (27). Dia mengatakan bahwa akunnya ditangguhkan secara permanen tak lama setelah TikTok ditutup. Dia diberi tahu bahwa itu karena “beberapa pelanggaran kebijakan” ketika dia mencoba masuk setelah larangan dicabut.
-

Trump Bakal Libatkan Oracle untuk Akuisisi TikTok, Perketat Pengawasan Data
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dikabarkan tengah merencanakan penyelamatan TikTok yang melibatkan perusahaan Oracle dan sekelompok investor luar untuk mengambil alih kendali operasi aplikasi tersebut.
Melansir dari Reuters, Minggu (25/1/2025), berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Gedung Putih, pemilik TikTok yang berbasis di China, ByteDance, akan tetap mempertahankan sebagian saham di perusahaan tersebut. Namun, pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang telah menyediakan infrastruktur Web TikTok. Demikian sumber yang mengetahui pembicaraan.
Kendati demikian, sumber menyebut bahwa syarat-syarat kesepakatan ini masih dapat berubah dan kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Adapun, salah satu sumber mengatakan bahwa cakupan pembicaraan secara keseluruhan belum ditetapkan dan bisa mencakup operasi di AS serta wilayah lain.
Sementara itu, National Public Radio pada hari Sabtu melaporkan pembicaraan kesepakatan untuk operasi global TikTok, mengutip dua orang yang mengetahui negosiasi tersebut. Namun, Gedung Putih dan Oracle belum memberikan komentar.
Menurut sumber, kesepakatan yang tengah dinegosiasikan diperkirakan melibatkan partisipasi dari investor ByteDance di AS. Susquehanna International Group milik Jeff Yass, General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), dan Sequoia Capital merupakan beberapa pendukung ByteDance di AS.
Sumber menambahkan bahwa pihak lain yang juga tertarik untuk mengakuisisi TikTok, termasuk kelompok investor yang dipimpin oleh miliarder Frank McCourt dan kelompok lainnya yang melibatkan Jimmy Donaldson, yang lebih dikenal sebagai YouTuber Mr. Beast, tidak termasuk dalam negosiasi dengan Oracle.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan, Oracle akan bertanggung jawab untuk menangani masalah keamanan nasional.
TikTok sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan Oracle pada 2022 untuk menyimpan informasi pengguna AS, guna mengurangi kekhawatiran Washington akan campur tangan pemerintah China.
Lebih lanjut, manajemen TikTok akan tetap ada untuk mengoperasikan aplikasi video pendek tersebut, menurut salah satu sumber.
Menurut laporan NPR, pejabat Oracle dan Gedung Putih mengadakan pertemuan pada hari Jumat mengenai kesepakatan potensial ini, dan pertemuan lainnya dijadwalkan untuk minggu depan.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa Oracle tertarik untuk memiliki saham TikTok dalam jumlah puluhan miliar, tetapi sisanya masih dalam pembahasan.
Diketahui, Trump mengatakan drinya ingin AS memiliki posisi kepemilikan 50% dalam usaha patungan di TikTok.
-
/data/photo/2025/01/21/678f901ba2a84.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Trump Ganti Nama Teluk Meksiko dan Puncak Tertinggi Amerika Utara Internasional
Trump Ganti Nama Teluk Meksiko dan Puncak Tertinggi Amerika Utara
Penulis
WASHINGTON DC, KOMPAS.com
– Pemerintahan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump
secara resmi mengumumkan perubahan nama
Teluk Meksiko
menjadi
Teluk Amerika
.
Keputusan ini disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (24/1/2025) dan dilakukan melalui perintah eksekutif beberapa jam setelah Trump dilantik, sebagai bagian dari pemenuhan janji kampanye presiden.
“Sesuai arahan Presiden, Teluk Meksiko sekarang secara resmi akan dikenal sebagai Teluk Amerika, dan puncak tertinggi di Amerika Utara akan kembali diberi nama Gunung McKinley,” ujar pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri AS, dikutip dari
Reuters
.
Nama Teluk Meksiko telah digunakan secara internasional selama berabad-abad sebagai referensi navigasi maritim.
Sementara itu, puncak tertinggi di Alaska dikembalikan namanya menjadi Gunung McKinley, untuk menghormati mantan Presiden AS William McKinley.
Pada 1975, namanya diubah menjadi Denali—yang berarti “tinggi” dalam bahasa Koyukon, salah satu bahasa Pribumi Alaska—atas permintaan Negara Bagian Alaska.
Dalam pidato pelantikannya, Trump menyebut McKinley sebagai pengusaha natural yang membawa kemakmuran bagi Amerika Serikat melalui kebijakan tarif.
McKinley juga dikenal atas ekspansi wilayah AS, termasuk aneksasi Hawaii, Guam, dan Puerto Rico.
Meskipun Amerika Serikat dapat mengubah penamaan Teluk Meksiko secara domestik, perubahan tersebut kecil kemungkinan diakui internasional.
Meksiko, yang memiliki garis pantai panjang di wilayah tersebut, menegaskan bahwa nama Teluk Meksiko sudah digunakan sebagai referensi global selama ratusan tahun.
Menanggapi perubahan ini, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan komentar dengan nada candaan.
Ia mengusulkan agar Amerika Utara, termasuk AS, diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko,” istilah historis yang pernah digunakan dalam peta awal kawasan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
