Perusahaan: Reuters

  • AI China Bikin Amerika Ketar-Ketir, Ini Bukti Nyatanya

    AI China Bikin Amerika Ketar-Ketir, Ini Bukti Nyatanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh statup Tiongkok, DeepSeek pada hari Senin menyalip saingannya ChatGPT, sebagai aplikasi gratis berperingkat teratas yang tersedia di App Store Apple di Amerika Serikat (AS).

    Mengutip Reuters, DeepSeek didukung oleh model DeepSeek-V3, yang menurut para kreatornya “memimpin papan peringkat di antara model open source dan menyaingi model sumber tertutup tercanggih secara global.”

    Menurut perusahaan riset data aplikasi Sensor Tower, aplikasi kecerdasan buatan tersebut telah melonjak popularitasnya di kalangan pengguna AS sejak dirilis pada 10 Januari.

    Hal ini menjadi bukti bahwa DeepSeek telah mendobrak kesan di Silicon Valley, mematahkan pandangan umum tentang keunggulan AS dalam AI dan efektivitas kontrol ekspor Washington yang menargetkan chip canggih dan kemampuan AI Tiongkok.

    Adapun model AI dari ChatGPT hingga DeepSeek memerlukan chip canggih untuk mendukung pelatihannya. Pemerintahan Biden sejak 2021 telah memperluas cakupan larangan yang dirancang untuk menghentikan ekspor chip ke Tiongkok yang akan digunakan untuk melatih model AI perusahaan Tiongkok.

    Namun, para peneliti DeepSeek menulis dalam sebuah makalah bulan lalu bahwa DeepSeek-V3 menggunakan chip H800 Nvidia untuk pelatihan, dengan biaya kurang dari US$6 juta.

    Meskipun detail ini telah dibantah, klaim bahwa chip yang digunakan kurang kuat dibandingkan produk Nvidia tercanggih yang ingin dijauhkan Washington dari Tiongkok, serta biaya pelatihan yang relatif murah, telah mendorong para eksekutif teknologi AS untuk mempertanyakan efektivitas kontrol ekspor teknologi.

    Sedikit yang diketahui tentang perusahaan di balik DeepSeek. Perusahaan rintisan kecil yang berbasis di Hangzhou itu didirikan pada tahun 2023, ketika raksasa mesin pencari Baidu merilis model AI LLM pertama di Tiongkok.

    Sejak saat itu, puluhan perusahaan teknologi Tiongkok, baik besar maupun kecil, telah merilis model AI mereka sendiri, tetapi DeepSeek adalah yang pertama dipuji oleh industri teknologi AS karena menyamai atau bahkan melampaui kinerja model-model AS yang canggih.

    (fsd/fsd)

  • Trump Sebut Keputusan Pembelian TikTok akan Diambil dalam 30 Hari ke Depan

    Trump Sebut Keputusan Pembelian TikTok akan Diambil dalam 30 Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keputusan mengenai masa depan TikTok di AS, yang kemungkinan akan diambil dalam waktu 30 hari ke depan. 

    Melansir dari Reuters, Senin (27/1/2025), Trump sedang bernegosiasi dengan sejumlah pihak terkait potensi pembelian TikTok dan keputusan mengenai masa depan aplikasi tersebut di AS.

    Adapun pemerintahan Trump sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan TikTok yang melibatkan perusahaan perangkat lunak Oracle dan sejumlah investor luar. 

    Dalam kesepakatan yang sedang dinegosiasikan, ByteDance, pemilik TikTok yang berbasis di Tiongkok, diperkirakan akan tetap mempertahankan sebagian saham, namun pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang sudah mengelola infrastruktur web TikTok di AS.

    Meskipun demikian, Trump menyatakan dalam komentarnya bahwa ia belum berbicara langsung dengan Larry Ellison, CEO Oracle, mengenai kesepakatan tersebut. 

    “Banyak orang berbicara dengan saya tentang pembelian TikTok, dan saya akan membuat keputusan mungkin dalam 30 hari ke depan,” kata Trump

    Diskusi mengenai TikTok ini dimulai setelah pemerintah AS mengeluarkan undang-undang yang memaksa ByteDance untuk menjual aplikasi tersebut atau menghadapi potensi larangan terkait masalah keamanan data. 

    TikTok, yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS, sempat terancam ditutup setelah perintah eksekutif yang diberlakukan pada 19 Januari.

    Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengungkapkan bahwa struktur kesepakatan dengan Oracle masih fleksibel dan dapat berubah. 

    Dalam kesepakatan ini, manajemen TikTok diperkirakan akan tetap berada di tangan perusahaan, dengan Oracle mengawasi proses pengumpulan data dan perangkat lunak aplikasi.

    Trump juga menegaskan bahwa dirinya menginginkan AS memiliki kepemilikan 50% dalam usaha patungan yang akan mengelola TikTok. 

    Namun tantangan politik masih ada, dengan beberapa anggota Kongres menentang upaya larangan TikTok, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara. 

    TikTok sendiri menanggapi kekhawatiran ini dengan menyatakan bahwa data pengguna disimpan di server yang dikelola oleh Oracle di ASndan keputusan moderasi konten juga dilakukan di negara tersebut.

  • Balas Donald Trump, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Kolombia: Saya Tidak Takut dengan Anda – Halaman all

    Balas Donald Trump, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Kolombia: Saya Tidak Takut dengan Anda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, AS – Amerika Serikat (AS) dan Kolombia tegang.

    ‘Bentrokan diplomatik’ dua negara di belahan benua Amerika itu terjadi menyusul langkah Presiden AS Donald Trump mendeportasi imigran dari Kolombia.

    Sejumlah imigran Kolombia yang selama ini menetap di AS mulai dipulangkan sejak akhir pekan lalu.

    Penerbangan pertama menggunakan pesawat militer mulai lepas landas dari AS.

    Gedung Putih menerbitkan foto-foto migran yang menaiki pesawat bersama dengan pernyataan, “penerbangan deportasi telah dimulai.”

    Namun demikian pemerintah Kolombia bereaksi keras. 

    Kolombia menolak menerima penerbangan deportasi migran Kolombia.

    Mengapa Hal Ini Penting

    Deportasi imigran Kolombia adalah satu dari janji kampanye Donald Trump di Pilpres AS 2024 lalu.

    Setelah dilantik jadi Presiden AS pada 20 Januari 2025 lalu, Donald Trump langsung mewujudkan janji kampanyenya memulangkan para imigran asal Amerika latin.

    Jajak pendapat New York Times/Ipsos yang dilakukan dari tanggal 2 hingga 10 Januari, menemukan 55 persen pemilih sangat atau agak mendukung rencana tersebut.

    Delapan puluh delapan persen mendukung “Deportasi imigran yang berada di sini secara ilegal dan memiliki catatan kriminal.”

    Mayoritas besar dari Demokrat dan Republik sepakat bahwa sistem imigrasi rusak.

    Kolombia Menolak, Trump Membalas

    Kolombia menolak menerima penerbangan deportasi AS untuk para migran Kolombia.

    Donald Trump kemudian mengumumkan beberapa tindakan balasan di Truth Social, platform media sosialnya:

    Tarif awal 25 persen, meningkat menjadi 50 persen dalam seminggu
    Pembatasan visa bagi pejabat pemerintah Kolombia
    Peningkatan pemeriksaan bea cukai
    Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapi di X, sebelumnya Twitter , dengan tarif yang sesuai dan pernyataan tegas yang membela kedaulatan Kolombia.

    Berikut ini balasan dan pernyataan lengkap Presiden Kolombia Gustavo Petro:

    Trump, saya tidak begitu suka bepergian ke AS.

    Memang agak membosankan, tetapi saya akui ada beberapa hal yang patut dipuji. 

    Saya suka pergi ke daerah pemukiman warga kulit hitam di Washington, tempat saya melihat perkelahian di ibu kota AS antara warga kulit hitam dan warga Latin dengan barikade, yang menurut saya tidak masuk akal, karena mereka seharusnya bersatu.

    Saya akui bahwa saya menyukai Walt Whitman dan Paul Simon dan Noam Chomsky dan Miller.

    Saya akui bahwa Sacco dan Vanzetti, yang memiliki darah saya, adalah orang-orang yang tak terlupakan dalam sejarah AS dan saya mengikuti jejak mereka.

    Mereka dibunuh oleh para pemimpin buruh di kursi listrik, oleh kaum fasis yang berada di AS dan juga di negara saya.

    Saya tidak suka minyak Anda, Trump. Minyak itu akan memusnahkan spesies manusia karena keserakahan.

    Mungkin suatu hari, dengan segelas wiski yang saya terima, meskipun saya menderita gastritis, kita dapat berbicara terus terang tentang hal ini, tetapi sulit karena Anda menganggap saya bagian dari ras yang lebih rendah dan saya bukan, begitu pula orang Kolombia mana pun.

    Jadi, jika Anda mengenal seseorang yang keras kepala, itu saya, titik.

    Anda dapat mencoba melakukan kudeta dengan kekuatan ekonomi dan kesombongan Anda, seperti yang mereka lakukan terhadap Allende. 

    Namun, saya akan mati sesuai dengan prinsip saya, saya menolak penyiksaan dan saya menolak Anda. Saya tidak ingin budak-budak berikutnya di Kolombia, kami sudah memiliki banyak budak dan kami telah membebaskan diri.

    Yang saya inginkan berikutnya di Kolombia adalah para pencinta kebebasan. Jika Anda tidak dapat bergabung dengan saya, saya akan pergi ke tempat lain.

    Kolombia adalah jantung dunia, dan Anda tidak mengerti itu, ini adalah negeri kupu-kupu kuning, negeri keindahan Remedios, tetapi juga negeri para kolonel seperti Aureliano Buendía, di mana saya adalah salah satunya, mungkin yang terakhir.

    Kau akan membunuhku, tetapi aku akan bertahan hidup bersama orang-orangku, yang hidup, sebelum orang-orangmu, di Amerika. Kita adalah orang-orang yang tinggal di daerah berangin, pegunungan, Laut Karibia, dan kebebasan.

    Anda tidak suka kebebasan kami, oke. Saya tidak berjabat tangan dengan para budak kulit putih.

    Saya berjabat tangan dengan pewaris kebebasan kulit putih Lincoln dan anak-anak petani kulit hitam dan putih di AS, yang di makamnya saya menangis dan berdoa di medan perang, yang saya capai setelah berjalan di pegunungan Tuscany Italia dan setelah diselamatkan dari Covid.

    Mereka adalah Amerika Serikat, dan di hadapan mereka aku berlutut, tidak di hadapan siapa pun lainnya.

    Gulingkan saya, Tuan Presiden, dan Amerika serta umat manusia akan membalas.

    Kolombia kini berhenti melihat ke utara, ia melihat ke dunia.

    Darah kami berasal dari darah Kekhalifahan Cordoba, peradaban pada masa itu, dari orang-orang Latin Romawi di Mediterania, peradaban pada masa itu, yang mendirikan republik, demokrasi di Athena.

    Darah kami berasal dari para pejuang perlawanan kulit hitam yang diperbudak oleh Anda.

    Kolombia adalah wilayah bebas pertama Amerika, sebelum Washington, [sebelum] seluruh Amerika, dan saya berlindung pada lagu-lagu Afrika-nya.

    Tanah saya terdiri dari para tukang emas yang bekerja pada zaman firaun Mesir dan para seniman pertama di dunia di Chiribiquete.

    Kalian tidak akan pernah memerintah kami. Kalian menentang pejuang yang menunggangi tanah kami, meneriakkan kebebasan, yang bernama (Simon) Bolívar.

    Rakyat kami agak takut, agak pemalu, mereka naif dan baik hati, penyayang, tetapi mereka akan tahu cara memenangkan Terusan Panama, yang Anda rebut dari kami dengan kekerasan.

    Dua ratus pahlawan dari seluruh Amerika Latin dimakamkan di Bocas del Toro, Panama saat ini, dulunya Kolombia, yang Anda bunuh.

    Saya menaikkan bendera dan seperti yang dikatakan (Jorge Eliecer) Gaitán, bahkan jika bendera itu tetap berdiri sendiri.

    Bendera itu akan terus dikibarkan dengan martabat Amerika Latin, yakni martabat Amerika, yang tidak dikenal oleh kakek buyut Anda, dan dikenal oleh kakek buyut saya, Tuan Presiden, seorang imigran di AS.

    Blokade Anda tidak membuat saya takut karena Kolombia, selain sebagai negara yang indah, adalah jantung dunia.

    Saya tahu bahwa Anda mencintai keindahan seperti saya, jangan meremehkannya dan keindahan akan memberikan kemanisannya kepada Anda.

    Mulai hari ini, Kolombia terbuka untuk seluruh dunia, dengan tangan terbuka kami. Kami adalah pembangun kebebasan, kehidupan, dan kemanusiaan.

    Saya diberitahu bahwa Anda mengenakan tarif sebesar 50 persen pada hasil kerja manusia kami untuk memasuki Amerika Serikat, dan saya melakukan hal yang sama.

    Biarkan masyarakat kami menanam jagung yang ditemukan di Kolombia dan memberi makan dunia.

    Sumber: Newsweek/Reuters

     

  • Startup Rp 344 T Kini Tak Berharga, Karyawan Panik Upah Gak Dibayar

    Startup Rp 344 T Kini Tak Berharga, Karyawan Panik Upah Gak Dibayar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah bisnis tentunya memiliki risiko termasuk perusahaan dengan peluang besar seperti perusahaan rintisan atau startup. Sektor yang digadang-gadang akrab dengan teknologi ternyata tidak kuat menopang biaya operasional sehingga mengalami beban keuangan.

    Misalnya startup India, yaitu Byju, yang valuasinya sempat menembus US$ 22 miliar (Rp 344 triliun) terpaksa bangkrut karena mengambil langkah yang salah. Hal ini sontak membuat pegawainya ketar-ketir.

    Ternyata, para pegawai Byju sudah lama tidak menerima upah mereka. Berdasarkan laporan Reuters, pengajar di platform Byju sudah berbulan-bulan tidak menerima pembayaran.

    “Banyak orang, termasuk saya, sudah berhenti mengajar karena tak ada gunanya terus-terusan ‘kerja sukarela’ untuk perusahaan,” kata Sukirti Mishra kepada Reuters dalam panggilan konferensi video.

    Reuters berbicara dengan 60 orang pegawai Byju dalam panggilan konferensi video tersebut. Mishra sebelumnya memperoleh sekitar US$ 1.200 per bulan sebagai pengajar matematika di platform Byju.

    Kini Mishra rela menerima keluhan hingga caci maki siswa yang kecewa karena ia menolak memberikan kelas karena sudah lama tidak menerima upah.

    Sekitar 27.000 karyawan Byju yang sudah 3 bulan tidak digaji dilaporkan berencana turun ke jalan atau menggugat Byju.

    Sebanyak 280 pegawai Byju juga sudah mengadu ke pemerintah karena pajak yang dipotong oleh perusahaan dari gaji mereka tidak dibayarkan ke negara.

    Reuters juga diundang ke tiga grup WhatsApp yang berisi lebih dari 2.200 karyawan dan orang tua yang haknya belum dibayarkan oleh Byju.

    Pendiri dan CEO Byju yang bernama Byjy Raveendran berusaha menenangkan pegawainya dan berjanji membayar gaji mereka setelah ia kembali menjadi pengendali perusahaan.

    “Saya jamin, ketika kami kembali memegang kendali, gaji kalian akan dibayar segera,” kata Raveendran.

    Byju kini dikendalikan oleh petugas yang ditunjuk pengadilan karena sudah ada di tahap likuidasi, yang serupa dengan PKPU di Indonesia. Penggugat PKPU Byju adalah kreditur asal Amerika Serikat, yang sudah gerah karena Byju tidak membayar utang US$ 1 miliar.

    Pegawai Byju berhadapan dengan ketidakpastian karena proses likuidasi bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Hukum yang berlaku juga tidak menjamin semua hak para pegawai dipenuhi sebelum kewajiban Byju lain, termasuk utang, dipenuhi.

    Perusahaan teknologi pendidikan tersebut padahal juga sudah diterpa berbagai masalah lain yang membuat investor menganggap saham mereka di Byjutak ada ada harganya.

    Prosus adalah salah satu investor paling besar di Byju dengan kepemilikan mencapai 9,6 persen. Saham Prosus di Byju tersebut nilainya sempat mencapai US$ 2,1 miliar (Rp 34 triliun) saat valuasi Byju membubung di Rp 360 triliun.

    Dalam laporan kuartalannya yang baru dirilis, Prosus menyatakan saham mereka di Byju sekarang berharga nol karena penurunan nilainya bagi pemodal ekuitas.

    Byju adalah startup yang bergerak di bidang pendidikan yang beroperasi di Asia Selatan dan Timur Tengah. Kini, perusahaan itu sedang menghadapi berbagai masalah keuangan dan tata kelola.

    Permasalahan di Byju mengemuka saat perusahaan terus menerus menunda rilis laporan keuangan. Ketika laporan keuangan akhirnya dipublikasikan, pendapatan Byju jauh di bawah proyeksi.

    Prosus, investor startup kelas kakap yang mengantongi saham Tencent dan OLX, adalah salah satu yang menarik perwakilannya di dewan komisaris Byju. Mereka menuding Byju tidak mengindahkan saran para pemegang saham.

    Para investor Byju juga menyebut manajemen perusahaan bohong soal penggalangan dana US$ 200 juta yang diumumkan tahun ini.

    HSBC juga menilai harga saham Byju nyaris tak ada harganya. Dalam risetnya, HSBC menilai kepemilikan Prosus atas 10% saham Byju sudah tak layak untuk diperhitungkan.

    (ayh/ayh)

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Jakarta

    Drama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih berlanjut. Yoon kini didakwa atas tuduhan melakukan pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Yoon sudah tiga kali menolak panggilan dari penyidik untuk diinterogasi atas perkara darurat militer 3 Desember 2024. Buntut darurat militer yang kemudian dibatalkan itu, Yoon dimakzulkan pada 14 Desember 2024.

    Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan. Sementara 85 anggota parlemen lainnya memilih untuk menolak usulan tersebut. Tiga anggota abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Yoon kemudian diskors dari jabatannya. PM Korsel Han Duck-soo ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara Korsel.

    Pertengahan Januari 2025, Yoon akhirnya ditangkap atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Penangkapan ini menjadi catatan bagi sejarah Korsel. Belum pernah ada sebelumnya Presiden Korsel yang masih menjabat dan ditangkap seperti Yoon.

    Yoon yan ditahan di Pusat Tahanan Seoul menolak untuk diinterogasi pada Kamis (16/1) dan Jumat (17/1) waktu setempat. Padahal para penyelidik hanya memiliki waktu selama 48 jam untuk menginterogasinya sejak menangkapnya pada Rabu (15/1).

    Untuk bisa menahan Yoon lebih lama, para penyelidik pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin penyelidikan, harus meminta kepada pengadilan Seoul untuk menyetujui surat perintah penahanan hingga 20 hari atau dengan kata lain memperpanjang penahanan Yoon.

    Pengadilan Tolak Perpanjangan Penahanan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Pengadilan Seoul menolak permohonan memperpanjang penahanan Presiden Yoon. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Sehari kemudian, Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon. Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari.

    Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup. Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Namun, pengadilan kembali menolak permohonan perpanjanan penahanan Presiden Yoon. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden Yoon Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: via REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Presiden Yoon didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan penerapan darurat militer. Dengan dakwaan tersebut, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dalam penahanan.

    Langkah tersebut dilakukan hanya sehari sebelum masa penahanan Yoon berakhir. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) atau Badan Antikorupsi Korea Selatan yang memimpin investigasi terhadap Yoon, menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut minggu lalu. Hal itu dilakukan karena CIO tidak memiliki mandat hukum untuk mendakwa seorang presiden.

    Jaksa senior sebelumnya berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dalam kasus Yoon.

    Tim jaksa penuntut yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan mereka telah meninjau bukti-bukti dan berdasarkan tinjauan menyeluruh, telah ditetapkan bahwa mendakwa terdakwa adalah tindakan yang tepat.

    Simak juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika ingin mengakhiri perang di Ukraina. Apa kata Zelensky?

    Dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025), Zelensky mengatakan Donald Trump dapat memenuhi janjinya mengakhiri perang di Ukraina, jika Ukraina dilibatkan dalam perundingan apa pun. Jika tidak melibatkan Ukraina, Zelensky menilai hal itu tidak akan berakhir.

    “Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang, sementara Ukraina ingin mengakhirinya,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara terpisah, Zelensky mengatakan dia yakin Trump benar-benar ingin melihat perang berakhir, mendekati tiga tahun bulan depan.

    “Untuk saat ini, kami tidak tahu bagaimana ini akan terjadi karena kami tidak tahu detailnya,” kata Zelensky.

    “Saya yakin Presiden Trump sendiri tidak tahu semua detailnya. Karena saya akan mengatakan banyak hal bergantung pada jenis perdamaian yang adil yang dapat kita capai. Dan apakah Putin pada prinsipnya ingin menghentikan perang. Saya yakin dia tidak menginginkannya,” ujar Zelensky.

    Zelensky Yakin Trump Paham Tantangan Proses Perdamaian

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo Purchase Licensing Rights).

    Menurut Zelensky, Trump memahami semua tantangan yang terkait dengan proses perdamaian, “dan dia hanya mengatakan ini harus berakhir atau akan menjadi lebih buruk.”

    Trump telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Putin tentang mengakhiri perang, berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang akan segera lengser, yang menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Ukraina, yang khawatir tentang prospek nasibnya yang akan diputuskan oleh kekuatan besar tanpa keiikutsertaannya, menyebut pihaknya sedang berupaya untuk mengatur pertemuan antara Zelenskiy dan Trump.

    Zelensky mengatakan bahwa ia yakin sekutu Eropa juga harus diikutsertakan dalam setiap perundingan perdamaian di masa mendatang.

    “Mengenai pengaturan perundingan nanti Ukraina, saya sangat berharap Ukraina akan hadir di sana, Amerika, Eropa, dan Rusia,” kata Zelensky.

    “Ya, saya sangat ingin Eropa ikut serta, karena kami akan menjadi anggota Uni Eropa,” katanya. Ukraina dan Moldova sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Diketahui, Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertamanya di Gedung Putih, tanpa mengatakan bagaimana caranya. Para ajudannya sejak itu menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara Tetangga RI Diambang Krisis, Tanda-Tandanya Terlihat dari Mobil

    Negara Tetangga RI Diambang Krisis, Tanda-Tandanya Terlihat dari Mobil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara tetangga Thailand dikabarkan diambang krisis. Sebab negara tersebut memiliki tanda-tanda pelemahan ekonomi Thailand. Berita ini menjadi salah satu yang banyak dibaca di CNBC Indonesia pada Oktober 2024. Hal ini berkaitan dengan produksi mobil yang ada di Negeri Gajah Putih itu.

    Mengutip Federasi Industri Thailand mengatakan bahwa produksi mobil di Thailand turun 25,48% pada September secara year-on-year (yoy). Ini juga merupakan pendalaman penurunan produksi setelah pada Agustus lalu produksi melemah 20,56% secara yoy.

    “Penjualan mobil domestik turun 37,11% menjadi 117.000 unit pada bulan September,” kata juru bicara divisi otomotif federasi, Surapong Paisitpattanapong, dalam sebuah konferensi pers dikutip Reuters.

    “Ekspor turun 10,83% pada bulan September dari tahun sebelumnya karena masalah ekonomi di antara mitra dagang dan dampak konflik di Timur Tengah,” tambahnya.

    Thailand adalah pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara. Negara ini juga merupakan basis ekspor bagi beberapa produsen mobil terkemuka dunia, termasuk Toyota dan Honda.

    Sebelumnya pada September, Federasi Industri Thailand juga telah memangkas target penjualan kendaraan domestiknya untuk tahun ini sebanyak 200.000 unit menjadi 550.000. Dikatakan bahwa utang rumah tangga yang tinggi dan aturan pinjaman yang lebih ketat telah memukul permintaan.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), mengacu pada survei dari University of the Thai Chamber of Commerce pada September ditemukan bahwa rata-rata utang per rumah tangga adalah 606.378 baht (Rp 276 juta), naik 8,4% dari tahun sebelumnya. itu adalah tingkat utang rata-rata tertinggi sejak survei dimulai pada tahun 2009.

    Sebenarnya, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 2,3% pada kuartal kedua (Q2) 2024 yoy. Terjadi peningkatan pertumbuhan 1,6% dari kuartal sebelumnya.

    Namun, secara kuartal ke kuartal (qtq), ekonomi Thailand melambat menjadi 0,8% pada Q2 ini. Padahal sebelumnya ada ekspansi 1,2% di Januari hingga Maret.

    Kementerian Keuangan sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7% untuk tahun 2024. Tahun lalu, pertumbuhan Thailand hanya 1,9%, tertinggal dari negara-negara tetangga.

    (ayh/ayh)

  • Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Washington

    Banyak sekali perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) usai Donald Trump resmi menjadi Presiden. Yang paling fenomenal yakni ide memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania serta setuju mengirim bom seberat 2.000 untuk Israel.

    Terbaru, Trump mencabut penangguhan pengiriman pasokan bom seberat 2.000 pon ke Israel. Padahal, pengiriman bom itu sempat disetop AS era Joe Biden.

    “Kami merilisnya. Kami merilisnya hari ini. Dan mereka akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan telah menunggunya untuk waktu yang lama. Bom-bom itu telah disimpan,” kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One, dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025).

    Biden sendiri menunda mengirim bom karena khawatir dampaknya akan dirasakan warga sipil, khususnya di Rafah, Gaza. Bom seberat 2.000 pon itu dianggap dapat merobek beton dan logam tebal, menciptakan radius ledakan yang luas.

    Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina dari Gaza tetapi telah menahan satu pengiriman.

    AS sendiri mengirim bantuan dana untuk Israel senilai miliaran dolar sejak perang dimulai. Ketika ditanya mengapa ia melepaskan bom yang kuat itu, Trump menjawab, “Karena mereka membelinya.”

    Trump Minta Yordania dan Mesir Tampung Pengungsi Gaza

    Ilustrasi. Pengungsi korban perang Gaza (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Trump juga menginginkan pengungsi Gaza ditampung di negara-negara yang berdekatan dengan Gaza. Sebut saja Yordania hingga Mesir.

    Sampai-sampai, Trump menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi. Trump berencana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari tanah mereka sendiri.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    “Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.

    Menurut Trump, Gaza saat ini seperti lokasi pembongkaran bangunan. Hampir semua bangunan di Gaza hancur oleh ulah sekutu AS sendiri, Israel.

    “Jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.

    Perumahan yang disinggung Trump ini hanya bersifat sementara. Tapi ia juga menyebut ‘bisa bersifat jangka panjang’.

    Trump dan Biden telah menjadi pendukung kuat sekutu AS yaitu Israel bahkan ketika AS telah dikritik oleh para pembela hak asasi manusia atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat serangan militer Israel. Para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata namun tidak berhasil.

    AS mengatakan bahwa mereka membantu Israel mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi, serangan Israel itu sebagian juga menyasar ke perempuan dan anak-anak. Puluhan ribu orang tewas karena aksi militer Israel ini.

    Gencatan senjata Gaza mulai berlaku seminggu yang lalu dan telah menyebabkan pembebasan beberapa sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

    Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas memantau pergerakan Israel yang melakukan penghadangan terhadap warga Palestina yang ingin kembali dari Gaza selatan ke utara.

    Menurut Hamas, tindakan penghadangan oleh Israel ini adalah sebagai bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    Berdasarkan kesepakatan, Israel pada Sabtu (25/1/2025) akan mulai mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Hamas menegaskan bahwa Israel telah menunda pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

    Dikutip dari Al Mayadeen, kelompok Palestina itu menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan gencatan senjata.

    “Kami bekerja secara bertanggung jawab dengan para mediator untuk mencapai solusi yang menjamin kembalinya para pengungsi,” tegas Hamas.

    Times of Israel mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “bersikukuh pada keputusannya untuk tidak mengizinkan warga Gaza melewati Koridor Netzarim ke utara”.

    Akibat keributan ini, salah seorang warga Palestina harus tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan dari Israel.

    Pria itu ditembak dan dua lainnya terluka Sabtu malam, menurut Rumah Sakit Awda, yang menerima korban.

    Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, terluka Minggu dini hari dalam penembakan terpisah, kata rumah sakit itu.

    Belum ada komentar langsung dari militer Israel.

    Dikutip dari Arab News, Israel telah menarik diri dari beberapa wilayah Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata, yang mulai berlaku Minggu lalu.

    Tetapi, militer Israel telah memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pasukannya, yang masih beroperasi di zona penyangga di dalam Gaza di sepanjang perbatasan dan di koridor Netzarim.

    Awal Mula Kekacauan

    Kekacauan ini bermula ketika proses pembebasan sandera, di mana Hamas diharuskan untuk membebaskan empat wanita Israel pada Sabtu.

    Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian penyanderaan, warga sipil perempuan Israel, Arbel Yehoud, seharusnya dibebaskan sebelum keempat tentara tersebut.

    Yehoud termasuk dalam kategori ini bersama dengan Shiri Bibas dan kedua putranya, Kfir dan Ariel.

    Akibatnya, setelah keempat sandera dikembalikan dengan selamat ke Israel, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa warga Gaza tidak akan diizinkan kembali ke bagian utara Jalur Gaza sampai Yehoud dikembalikan dengan selamat.

    “Israel hari ini menerima empat tentara wanita yang diculik dari organisasi Hamas, dan sebagai gantinya, akan membebaskan tahanan keamanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati,” kata Kantor Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

    “Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Israel tidak akan mengizinkan warga Gaza menyeberang ke Jalur Gaza utara – hingga pembebasan warga sipil Arbel Yehoud, yang seharusnya dibebaskan hari ini, diatur,” lanjut mereka.

    Hamas mengatakan telah membuktikan kepada Israel bahwa sandera Arbel Yehoud masih hidup.

    Kelompok tersebut menyalahkan Israel karena melanggar persyaratan kesepakatan penyanderaan dalam pengumuman resmi pada hari Minggu.

    “Kami menindaklanjuti dengan para mediator mengenai pencegahan pendudukan terhadap kembalinya para pengungsi dari selatan ke utara (Gaza), yang merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas.

    “Pendudukan terhenti dengan dalih tahanan Arbel Yehoud, meskipun kami telah memberi tahu para mediator bahwa dia masih hidup, dan kami telah memberikan semua jaminan yang diperlukan untuk pembebasannya.”

    “Kami menganggap pendudukan bertanggung jawab atas hambatan dalam pelaksanaan perjanjian, dan kami menindaklanjuti dengan para mediator dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai solusi yang mengarah pada pemulangan para pengungsi,” pungkas mereka.

    Trump Minta Yordania dan Mesir Terima Warga Palestina

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meminta kepada Yordania dan Mesir untuk menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza.

    Ketika ditanya apakah ini merupakan solusi sementara atau jangka panjang untuk Gaza, Trump mengatakan: “Bisa jadi salah satunya”.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang telah berulang kali menyerukan kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, menyambut seruan Trump sebagai “ide yang sangat bagus” dan mengatakan dia akan berupaya mengembangkan rencana untuk melaksanakannya.

    Namun seorang pejabat Hamas bereaksi dengan curiga, menyuarakan ketakutan lama warga Palestina tentang pengusiran permanen dari rumah mereka.

    “Palestina tidak akan menerima tawaran atau solusi apa pun, bahkan jika (tawaran tersebut) tampaknya memiliki niat baik dengan kedok rekonstruksi, seperti yang diumumkan dalam proposal Presiden AS Trump,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim kepada Reuters.

    Pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, mendesak Trump untuk tidak mengulangi ide-ide “gagal” yang dicoba oleh pendahulunya, Joe Biden.

    “Warga Gaza telah menanggung kematian dan menolak meninggalkan tanah air mereka dan mereka tidak akan meninggalkannya apa pun alasannya,” kata Abu Zuhri kepada Reuters.

    Yordania juga tampaknya menolak usulan Trump, dengan Menteri Luar Negerinya Ayman Safadi mengatakan kepada wartawan bahwa pendirian negara itu terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza tetap “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    Mesir belum berkomentar, tetapi telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa negara itu menolak pemindahan warga Palestina.

    Washington tahun lalu menyatakan menentang pemindahan paksa warga Palestina.

    Kelompok hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan selama berbulan-bulan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza, dengan perang yang menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan.

    “Saya katakan kepadanya, saya ingin Anda menangani lebih banyak hal karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan keadaannya kacau, benar-benar kacau. Saya ingin dia menangani orang-orang,” kata Trump setelah menelepon Raja Yordania, Abdullah pada hari Sabtu.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang itu,” ucap Trump.

    Trump menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Minggu.

    “Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kita baru saja membersihkan semuanya,” ujarnya. (*)

  • Presiden Korsel Didakwa Tuduhan Memimpin Pemberontakan, Ini Hukumannya

    Presiden Korsel Didakwa Tuduhan Memimpin Pemberontakan, Ini Hukumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan saat penerapan darurat militer secara singkat pada 3 Desember lalu. Hal ini diungkapkan partai oposisi utama pemimpin negeri itu.

    “Jaksa telah memutuskan untuk mendakwa Yoon Suk Yeol, yang menghadapi dakwaan sebagai pemimpin pemberontakan,” kata Juru Bicara Partai Demokrat Korea Selatan Han Min – Soo, dalam konferensi pers, mengutip Reuters, Minggu (26/1/2025).

    “Hukuman terhadap pemimpin pemberontakan akhirnya dimulai,” sambungnya.

    Yoon Suk menjadi presiden pertama di Korea Selatan yang berpotensi menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun karena keputusan itu. Saat itu, keputusan darurat militer Yoon disebut mengejutkan, yang berupaya melarang aktivitas politik dan parlemen, serta mengontrol media.

    Tindakannya itu memicu gelombang pergolakan politik di Korea Selatan. Dia akhirnya dimakzulkan dan diberhentikan dari kekuasaan.

    Sejumlah pejabat penting militer juga didakwa atas peran mereka dalam dugaan pemberontakan itu. Meski Kantor Kejaksaan tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Penyelidik anti korupsi pada pekan lalu juga merekomendasikan dakwaan terhadap Yoon, yang kini dipenjara dan telah diskors dari tugasnya pada 14 Desember lalu.

    Pengacara Yoon mendesak jaksa penuntut untuk segera membebaskannya dengan dalih bahwa penahanannya ilegal.

    Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak memiliki kekebalan terhadap presiden Korea Selatan. Pelakunya dapat dihukum penjara seumur hidup atau mati, meski Korea Selatan belum pernah melakukan eksekusi terhadap siapapun dalam dekade terakhir.

    Yoon telah berada di sel isolasi sejak 15 Januari lalu, setelah terjadi pertikaian bersenjata antara petugas keamanan dan petugas yang menangkapnya.

    Lebih lanjut, Yoon dan pengacaranya berargumen dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pekan lalu bahwa ia tidak pernah bermaksud menerapkan darurat militer sepenuhnya. Namun hanya bermaksud sebagai peringatan untuk memecahkan kebuntuan politik.

    Sejalan dengan proses pidananya, pengadilan tinggi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya, atau mengembalikannya ke pucuk kepemimpinan.

    (hsy/hsy)