Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • Dubes Iran Blak-blakan soal Ancaman “Tekanan Maksimum” Trump

    Dubes Iran Blak-blakan soal Ancaman “Tekanan Maksimum” Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Iran tidak ambil pusing terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengambil langkah tekanan penuh terhadap negara itu. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di sela-sela acara resepsi 46 tahun Revolusi Iran di Jakarta, dikutip Rabu (5/2/2025).

    Dalam pernyataannya, Boroujerdi menyebut Iran selama ini sudah terkena deretan macam sanksi yang dijatuhkan Washington dan sekutunya ke negara itu. Namun ekonomi Teheran tetap kokoh dan dapat bertahan.

    “Sudah 46 tahun mereka mengambil kebijakan keras terhadap Iran, namun kami bertahan dan justru mengarah lebih baik. Hari ini, kami lebih kuat dari 10 tahun lalu, 46 tahun lalu,” ujarnya.

    “Jadi kami percaya bahwa jika mereka memilih saling menghormati dan bukan tindakan keras, hal itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi mereka, kami, dan dunia,” tambahnya.

    Diketahui, Presiden Trump mengembalikan kampanye “tekanan maksimum”-nya terhadap Iran yang mencakup upaya untuk menekan ekspor minyaknya hingga nol untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menandatangani memorandum presiden yang memberlakukan kembali kebijakan keras Washington terhadap Iran yang dipraktikkan sepanjang masa jabatan pertamanya.

    “Bagi saya, ini sangat sederhana: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump. Ketika ditanya seberapa dekat Teheran dengan senjata nuklir, Trump berkata: “Mereka terlalu dekat,” katanya.

    Iran ‘secara dramatis’ mempercepat pengayaan uranium hingga mencapai kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian senjata sekitar 90%, kata kepala pengawas nuklir PBB kepada Reuters pada bulan Desember. Teheran sendiri telah membantah ingin mengembangkan senjata nuklir.

    Sementara itu, menurut estimasi Badan Informasi Energi AS, ekspor minyak Teheran menghasilkan US$ 53 miliar (Rp 864 triliun) pada tahun 2023 dan US$ 54 miliar (Rp 880 triliun) setahun sebelumnya. Berdasarkan data OPEC, produksi selama tahun 2024 mencapai level tertinggi sejak 2018.

    (sef/sef)

  • AS Jebol! Ini Sosok Mata-mata China Menyamar Jadi Karyawan Google

    AS Jebol! Ini Sosok Mata-mata China Menyamar Jadi Karyawan Google

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mata-mata China yang menyamar sebagai karyawan Google untuk mencuri informasi penting pengembangan teknologi Amerika Serikat (AS) terancam hukuman berat berupa denda jutaan dolar AS dan kurungan penjara selama ratusan tahun.

    Jaksa AS pada Selasa (4/2) waktu setempat mengumumkan penambahan 14 dakwaan terhadap Linwei Ding alias Leon Ding. Ia bergabung dengan Google pada Mei 2019 dan diduga memulai pencurian informasi 3 tahun setelahnya.

    Ding yang berusia 38 tahun tersebut merupakan warga negara China. Ia dituduh mencuri rahasia dagang teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menguntungkan dua perusahaan China.

    Saat bekerja di Google, diam-diam Ding juga bekerja di dua perusahaan China tersebut. Akhirnya ketahuan, pengadilan federal di San Francisco mulanya mengganjarnya dengan 7 dakwaan terkait espionase ekonomi dan 7 dakwaan terkait pencurian rahasia dagang.

    Setiap dakwaan terkait espionase ekonomi mengancam Ding dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda US$5 juta (Rp81,4 miliar).

    Sementara itu, setiap dakwaan terkait pencurian rahasia dagang dikenai ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda US$250.000 (Rp4 miliar), dikutip dari Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Ding pertama kali didakwa pada Maret 2024 lalu atas 4 tuduhan pencurian rahasia dagang. Ia akhirnya dibebaskan dengan jaminan.

    Kasus Ding dikoordinasikan melalui antarlembaga Disruptive Technology Strike Force yang dibentuk pada 2023 lalu di bawah pemerintahan Joe Biden.

    Inisiatif itu dirancang untuk membasmi pencurian teknologi canggih AS oleh negara-negara musuh seperti China dan Rusia, yang dikatakan dapat membahayakan keamanan nasional.

    Jaksa mengatakan Ding mencuri informasi terkait infrastruktur hardware dan platform software yang memungkinkan data center superkomputasi Google melatih model AI.

    Beberapa blueprint chip yang diduga dicuri berisi strategi Google untuk memenangkan persaingan melawan Amazon dan Microsoft, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan dengan chip buatan Nvidia.

    Ding dituduh meng-upload lebih dari 1.000 dokumen rahasia pada Mei 2023. Dokumen-dokumen itu beredar dalam bentuk PowerPoint pada presentasi startup China ke karyawan mereka.

    (fab/fab)

  • Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Kata Utusan Palestina untuk PBB

    Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Pada hari Selasa, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    Respons Hamas

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Pos Amerika Tangguhkan Pengiriman Paket China & Hong Kong

    Pos Amerika Tangguhkan Pengiriman Paket China & Hong Kong

    Jakarta, FORTUNE – Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) mengumumkan  akan menghentikan sementara Pengiriman Paket dari Cina dan Hong Kong. Keputusan ini diambil setelah Presiden Donald Trump menutup celah perdagangan yang selama ini dimanfaatkan oleh para pengecer, termasuk Temu dan Shein, untuk mengirimkan barang bernilai rendah tanpa bea masuk ke Amerika Serikat.

    Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari China, yang mulai berlaku pada Selasa (4/2). Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi celah aturan de minimis, yang memungkinkan para importir dan konsumen di Amerika Serikat menghindari pembayaran tarif untuk paket dengan nilai di bawah US$800. 

    Dengan ditutupnya celah ini, diharapkan paket-paket bernilai rendah dari Cina tidak lagi bebas dari bea masuk, sehingga mendorong persaingan yang lebih adil dengan produk lokal.

    USPS menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini tidak akan memengaruhi pengiriman surat dan flat mail dari Cina dan Hong Kong. Namun, mereka belum memberikan pernyataan resmi apakah penangguhan ini berkaitan langsung dengan kebijakan baru Presiden Trump yang mengakhiri pengiriman de minimis dari China dan negara lainnya.
     

    Dampak Terhadap Perusahaan Ritel Seperti Shein dan Temu

    Shein, perusahaan fast fashion yang berbasis di Singapura, dan Temu, toko daring yang menjual berbagai produk mulai dari mainan hingga perangkat elektronik, adalah dua perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat di AS. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh manfaat dari kebijakan de minimis, yang memungkinkan mereka mengirim barang tanpa bea masuk. 

    Dengan kebijakan baru ini, kedua perusahaan tersebut menghadapi tantangan besar karena perubahan aturan tersebut dapat memengaruhi biaya operasional dan harga jual produk mereka di pasar Amerika.

    Berdasarkan laporan dari Komite Kongres AS untuk China pada Juni 2023, Shein dan Temu diperkirakan bertanggung jawab atas lebih dari 30 persen dari seluruh paket yang dikirim ke AS setiap harinya melalui ketentuan de minimis.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa setengah dari semua paket yang dikirim berdasarkan ketentuan ini berasal dari Cina. Meskipun demikian, hingga saat ini Shein dan Temu belum memberikan tanggapan resmi terkait perubahan kebijakan ini.

    Analisis Para Ahli Mengenai Kebijakan Baru Ini

    Chelsey Tam, Analis Ekuitas Senior di Morningstar, mengatakan bahwa USPS kemungkinan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pajak yang baru sebelum mengizinkan kembali masuknya paket-paket dari China ke AS. 

    “Menurut pandangan kami, USPS akan memerlukan waktu untuk memilah cara melaksanakan kebijakan pajak baru sebelum mengizinkan paket China tiba di AS lagi,” ujarnya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/2).

    Tam menambahkan, perubahan ini akan menjadi tantangan besar bagi USPS karena pada 2024 terdapat sekitar 4 juta paket de minimis yang dikirim setiap harinya. 

    “Ini merupakan tantangan yang signifikan bagi mereka karena ada 4 juta paket de minimis per hari pada tahun 2024, dan sulit untuk memeriksa semua paket, jadi itu akan memakan waktu,” tambahnya. 

    Proses pemeriksaan yang lebih ketat ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kepuasan konsumen. Namun, beberapa ahli berpendapat,  meskipun kebijakan ini akan membuat produk dari perusahaan seperti Shein dan Temu menjadi lebih mahal, hal tersebut tidak akan signifikan mengurangi volume pengiriman. 

    Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer di Xeneta, menyatakan bahwa permintaan konsumen terhadap produk-produk dari China tetap tinggi meskipun ada kenaikan harga akibat tarif baru. 

    “Volume e-commerce dari China tumbuh 20-30 persen per tahun lalu, jadi akan butuh palu godam untuk menembus tingkat permintaan konsumen itu dan saya tidak yakin de minimis saja sudah cukup,” tuturnya.

    Van de Wouw juga menambahkan bahwa harga produk dari China masih akan lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis yang dijual oleh pengecer di AS. 

    “Harganya akan tetap lebih murah daripada membeli melalui pengecer di AS. Keterlambatan penerimaan barang karena gangguan operasional dapat berdampak lebih besar daripada harga,” imbuhnya. 

    Dengan kata lain, meskipun ada peningkatan biaya akibat tarif tambahan, konsumen Amerika masih akan cenderung membeli produk dari China karena harga yang lebih kompetitif.

    Strategi Adaptasi Shein dan Temu

    Shein dan Temu telah mulai mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi dampak dari kebijakan baru tersebut. Shein menyatakan dukungannya terhadap reformasi de minimis dan mulai melakukan diversifikasi sumber produksi dengan mendatangkan lebih banyak produk dari luar China. Selain itu, perusahaan ini juga membuka gudang di AS untuk mempercepat proses pengiriman dan mengurangi biaya logistik.

    Sementara Temu, yang merupakan anak perusahaan dari raksasa e-commerce China, PDD Holdings, juga mengambil langkah serupa. Perusahaan ini tidak hanya membuka gudang di AS, tetapi juga berusaha menarik lebih banyak penjual lokal untuk bergabung di platform mereka. 

    Dengan cara ini, Temu berharap dapat mengurangi ketergantungan pada produk dari China dan menghindari dampak negatif dari tarif tambahan. Selain itu, Shein yang berkantor pusat di Singapura, berencana untuk melantai di Bursa Efek London tahun ini.

    Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis mereka di pasar internasional dan memperkuat posisi mereka di tengah tantangan regulasi yang semakin ketat di AS.
     

    Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Ini

    Kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh pemerintahan Trump ini mencerminkan upaya untuk memperkuat industri dalam negeri Paman Sam itu, dan mengurangi ketergantungan pada impor dari China. Namun, para ahli memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan dampak yang beragam, baik bagi konsumen maupun pelaku industri.

    Di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal dengan membuat barang impor menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain, konsumen Amerika mungkin harus menghadapi kenaikan harga untuk produk-produk yang sebelumnya dapat mereka beli dengan harga lebih murah dari pengecer seperti Shein dan Temu.

    Selain itu, penangguhan pengiriman dari China dan Hong Kong oleh USPS dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai sektor industri di AS. Dengan adanya penundaan dan pemeriksaan yang lebih ketat, waktu pengiriman barang bisa menjadi lebih lama, yang bisa memengaruhi kepuasan konsumen dan operasional bisnis.

  • Pernah Jadi Raja HP, Begini Kabar Terbaru Nokia

    Pernah Jadi Raja HP, Begini Kabar Terbaru Nokia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Operator telekomunikasi AS AT&T dan Nokia menandatangani perjanjian ekspansi multi-tahun untuk meningkatkan layanan suara AT&T dan otomasi jaringan 5G di AS.

    Kesepakatan terjadi setahun setelah Nokia kalah dengan Ericsson dalam kontrak senilai US$ 14 miliar dengan AT&T. Ericsson dipilih AT&T pada akhir 2023 lalu untuk membangun jaringan telekomunikasi yang akan mencakup 70% trafik nirkabel di Amerika Serikat pada akhir 2026.

    Baru-baru ini, perusahaan asal Finlandia itu mengumumkan kesepakatan lima tahun dengan AT&T dengan nilai yang lebih kecil untuk membangun jaringan fiber di AS.

    Kedua perusahaan kemudian sepakat untuk memanfaatkan aplikasi voice core berbasis cloud dan penggunaan perangkat lunak otomasi jaringan Nokia.

    “Ini adalah kesepakatan penting bagi Nokia, memperkuat hubungan yang kuat dan telah berlangsung lama antara Nokia dan AT&T, dan mencakup beberapa tahun dan teknologi yang akan memungkinkan fungsionalitas 5G yang baru,” kata Raghav Sahgal, presiden Cloud and Network Services di Nokia, dikutip dari Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Nokia mengatakan bahwa peningkatan ke jaringan inti AT&T akan memungkinkan layanan suara baru, seperti integrasi kemampuan AI dan pembelajaran mesin.

    Kedua perusahaan menolak untuk mengungkapkan nilai kesepakatan tersebut.

    “Kami senang dapat melanjutkan hubungan kami dengan Nokia untuk lebih mengoptimalkan operasi jaringan kami dan memungkinkan layanan baru yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan pelanggan kami yang terus berkembang,” ujar Senior Vice President Yigal Elbaz dari AT&T’s Technology & Network Services.

    Minggu lalu, Nokia melaporkan laba operasional dan penjualan kuartal keempat yang lebih kuat dari perkiraan, dibantu oleh permintaan yang lebih tinggi untuk perangkat telekomunikasi dari operator seluler di Amerika Utara dan India. Mereka mengaku optimis dengan prospek tahun 2025.

    Untuk memanfaatkan ledakan AI, Nokia setuju untuk membeli Infinera dalam kesepakatan senilai US$ 2,3 miliar tahun lalu demi mendapatkan keuntungan dari miliaran dolar investasi yang mengalir ke pusat-pusat data seperti proyek Stargate senilai US$ 500 miliar yang didukung oleh OpenAI, SoftBank dan Oracle.

    Nokia Dulu Raja HP Dunia

    Generasi milenial sempat merasakan masa kejayaan Nokia di pasar HP. Di era 90-an hingga 2.000-an awal, produk-produk Nokia dijuluki ‘HP sejuta umat’.

    Antara tahun 1996 dan 2000, jumlah pegawai di Nokia Mobile Phones (NMP) meningkat 150 persen menjadi 27.353, sedangkan pendapatan selama periode tersebut naik 503 persen.

    Pada puncaknya, raksasa Finlandia tersebut menguasai pangsa pasar ponsel global lebih dari 40 persen. Namun, kesohorannya tak bertahan lama. Penurunan bisnis Nokia dimulai dengan penjualan bisnis telepon selulernya ke Microsoft pada tahun 2013.

    Tak bertahan lama di bawah Microsoft, merek Nokia kembali mencari peruntungan saat dibeli HMD Global pada 2016. Selang beberapa tahun, HMD Global pun memutuskan mengembangkan HP dengan nama mereknya sendiri.

    Kehadiran pesaing seperti Apple, Samsung dan produsen lainnya bisa saja disalahkan atas kematian Nokia. Kendati demikian, keruntuhan Nokia sudah terjadi di internal, sebelum perusahaan-perusahaan lain memasuki pasar ponsel.

    Lantas, Nokia kini sudah ‘move on’ dan menggarap bisnis B2B di sektor telekomunikasi, dengan menyediakan alat yang memungkinkan koneksi wireless. Selain itu, Nokia juga terus mengembangkan perusahaan dengan mulai menggenjot teknologi AI.

    (fab/fab)

  • DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2/2025) setelah lebih dari jumlah legislator yang merupakan pendukung Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr menyetujuinya.

    Dikutip dari Associated Press (AP), Sekjen DPR Filipina Reginald Velasco mengungkapkan ada 215 legislator yang setuju agar putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu dimakzulkan.

    Adapun keputusan tersebut terjadi setelah 215 legislator itu menandatangani petisi dalam rapat pleno yang digelar.

    Dengan dukungan lebih dari separuh anggota DPR Filipina tersebut, maka pengaduan pemakzulan terhadap Sara tinggal dikirimkan ke Senat yang memiliki fungsi sebagai pengadilan pemakzulan.

    Terkait pemakzulan, Sara tidak langsung bereaksi terhadap langkah yang dilakukan DPR Filipina tersebut.

    Sebelum disepakati, Sara memang sudah empat kali diadukan agar dimakzulkan oleh beberapa anggota parlemen dan kelompok aktivis sayap kiri terkait berbagai masalah.

    Salah satunya terkait ancaman pembunuhan yang dilontarkan terhadap Bongbong Marcos dan istrinya, serta Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez pada tahun 2024 lalu.

    Sara juga diminta agar dimakzulkan karena tidak beres dalam penggunaan dana intelijen serta dianggap gagal dalam menghadapi agresi Tiongkok di Laut China Selatan.

    Sementara, usulan pemakzulan terbaru terhadap Sara ini terkait adanya pelanggaran konstitusi, dianggap mengkhianati kepercayaan publik, dugaan korupsi, dan kejahatan besar lainnya.

    Di sisi lain, upaya pemakzulan terhadap Sara dirasa akan terhambat karena pemilihan umum paruh waktu bakal digelar pada Mei 2025 mendatang untuk memilih legislator dan anggota Senat baru.

    Sehingga, ada upaya agar terjadinya sesi khusus demi mempercepat Senat segera mengadili Sara.

    Dikutip dari Reuters, masalah hukum Sara telah terungkap setelah mengakarnya perseteruannya dengan Bongbong Marcos dan sekutu sang presiden.

    Dia mengatakan pada 23 November lalu bahwa dirinya telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, istri, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

    Namun, Sara lalu merevisi pernyataannya tersebut dengan menyebut bahwa hal itu bukanlah ancaman terhadap Marcos tetapi kekhawatirannya akan keselamatannya sendiri.

    Selain itu, Sara juga tengah diselidiki oleh DPR Filipina terkait dugaan korupsi sebesar 612,5 juta peso atau setara dengan 10,3 juta dolar AS dana intelijen yang diterima oleh kantor-kantor miliknya sebagai wapres dan menteri pendidikan.

    Sebagai informasi, hubungan antara Marcos Jr dan Sara memang tengah di ujung tanduk dengan membuat kedua kubu berselisih selama berbulan-bulan yang berawal dari ancaman pembunuhan.

    Di sisi lain, Marcos Jr sebelumnya sempat mendesak Kongres Filipina agar tidak melanjutkan pemakzulan terhadap Zara.

    Dia menganggap hal tersebut justru mengalihkan tanggung jawab dari DPR.

    Sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan Filipina “tidak akan ikut campur” dalam proses pemakzulan Sara.

    Seorang pejabat humas pada Senat Filipina mengatakan kepada AFP bahwa Senat memperkirakan mosi pemakzulan itu akan tiba di kantor mereka pada Rabu (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza, Hamas: Konyol dan Tidak Masuk Akal, Dapat Memicu Kerusuhan – Halaman all

    AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza, Hamas: Konyol dan Tidak Masuk Akal, Dapat Memicu Kerusuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan AS akan mengambil alih kendali Jalur Gaza yang dilanda perang.

    Donald Trump mengklaim AS akan mengembangkan Jalur Gaza secara ekonomi setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain.

    Namun, tindakan tersebut dinilai akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina dan membuat marah negara-negara Arab.

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Pernyataan Trump

    Pada Selasa (4/2/2025), Donald Trump berjanji, AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain dan mengembangkannya secara ekonomi.

    Trump juga berencana untuk mengunjungi Gaza, Israel, dan Arab Saudi selama perjalanan mendatang ke Timur Tengah.

    “Saya cinta Israel. Saya akan berkunjung ke sana, saya akan mengunjungi Gaza, saya akan mengunjungi Arab Saudi, dan saya akan mengunjungi tempat-tempat lain di seluruh Timur Tengah,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, tanpa menyebutkan jadwalnya, dilansir Arab News.

    Diketahui, Trump mengungkap rencananya yang mengejutkan, tanpa memberikan rincian, pada konferensi pers bersama pada Selasa, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang berkunjung ke AS.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” kata Trump kepada wartawan.

    “Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu.”

    “Jika diperlukan, kami akan melakukannya, kami akan mengambil alih bagian itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan pekerjaan, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat seluruh Timur Tengah bangga,” lanjut Trump.

    “Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah tersebut,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan para pemimpin regional dan mereka mendukung gagasan tersebut.

    Di sisi lain, Pemerintah Saudi, dalam sebuah pernyataan, menegaskan penolakannya terhadap segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.

    MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump

    Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menyatakan siap menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diberitakan oleh kantor berita Rusia, RIA mengutip pernyataan seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Rabu (5/2) pagi waktu setempat.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelumnya, kami tidak keberatan untuk melakukan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan semua pihak internasional,” ujarnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow, Rusia pada hari Senin lalu untuk melakukan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    Marzouk mengatakan kepada RIA, bahwa pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik pembicaraan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Pada Selasa (4/2) waktu setempat, Trump mencetuskan relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

    Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

    Gagasan-gagasan Trump ini akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

    Trump mengulangi seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.
    “Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

    “Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

    “Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa? CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa?

    CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa? CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa?

    Washington DC –

    Seluruh staf atau tenaga kerja di Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA ditawari untuk pensiun dini atau mengundurkan diri massal oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini disebut sebagai bagian dari program efisiensi pemerintahan Trump.

    Media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (5/2/2025), menyebut langkah ini akan menjadikan CIA sebagai badan intelijen pertama yang bergabung dengan program redundansi sukarela yang dicetuskan Trump untuk pegawai-pegawai federal AS.

    Tawaran pengunduran diri massal seperti ini disebut sebagai “buyout”, yang biasanya melibatkan insentif finansial untuk para pegawai yang bersedia pensiun dini atau mengundurkan diri secara sukarela.

    Dua sumber yang dikutip Reuters menyebut langkah ini dimaksudkan untuk menjadikan CIA sejalan dengan prioritas pemerintahan Trump saat ini.

    Juru bicara CIA dalam pernyataan terpisah menyebut langkah “buyout” itu bertujuan menyelaraskan badan intelijen pusat AS tersebut dengan tujuan Direktur baru CIA John Ratcliffe.

    “Direktur Ratcliffe bergerak cepat untuk memastikan tenaga kerja di CIA responsif terhadap prioritas keamanan nasional pemerintah. Langkah ini adalah bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan ini,” jelas juru bicara CIA dalam pernyataannya.

    Pihak CIA tidak mengungkapkan anggaran untuk buyout ini atau jumlah pegawai yang mereka pekerjaan.

    Disebutkan oleh WSJ dalam laporannya, yang mengutip keterangan dari salah satu penasihat Ratcliffe, bahwa badan intelijen pusat AS itu juga membekukan perekrutan para pencari kerja yang sudah diberi tawaran bersyarat.

    Beberapa tawaran yang ditangguhkan itu, menurut penasihat Direktur CIA itu, kemungkinan akan dibatalkan jika pencari kerja tidak memiliki latar belakang yang sesuai untuk tujuan baru badan intelijen pusat AS itu, yang mencakup menargetkan kartel narkoba, perang dagang yang diinisiasi Trump, dan melemahkan China.

    Laporan soal “buyout” dalam tubuh CIA — yang tugasnya mengumpulkan informasi intelijen asing yang sangat penting bagi keamanan nasional AS — mencuat beberapa jam setelah Trump mengumumkan rencana kontroversial soal AS akan “mengambil alih” dan menguasai Jalur Gaza untuk jangka panjang.

    CIA belum memberikan komentar langsung atas hal tersebut.

    Langkah semacam itu merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan AS di bawah Trump, yang telah berjanji untuk secara radikal mengurangi jumlah tenaga kerja federal atas nama efisiensi dan penghematan yang menimbulkan gelombang kejutan di negara tersebut.

    Pekan lalu, Gedung Putih menawarkan kesempatan kepada 2 juta pekerja federal AS untuk berhenti bekerja pada pekan ini dan menerima gaji serta tunjangan hingga 30 September, ketika Trump berupaya merampingkan pemerintahannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Larangan DeepSeek Meluas Sudah Sampai ke Tetangga RI

    Larangan DeepSeek Meluas Sudah Sampai ke Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Australia melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat pemerintah. Ini karena mereka khawatir bahwa startup kecerdasan buatan (AI) asal China itu menimbulkan risiko keamanan.

    Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia mengeluarkan arahan wajib bagi semua entitas pemerintah untuk mencegah penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek.

    “Jika ditemukan, hapus semua contoh produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek yang ada dari semua sistem dan perangkat Pemerintah Australia,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan, DeepSeek menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap teknologi pemerintah. Larangan akan segera berlaku untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Australia.

    Larangan penggunaan DeepSeek tidak berlaku untuk perangkat milik warga negara.

    DeepSeek mengguncang dunia teknologi pekan lalu. Saham-saham perusahaan teknologi di seluruh dunia anjlok setelah mereka meluncur bulan lalu.

    Model AI milik DeepSeek diklaim lebih murah daripada model AI saingannya dan membutuhkan chip yang tidak terlalu canggih. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai investasi besar-besaran di Barat dalam pembuatan chip dan pusat data.

    Keputusan Australia untuk melarang Deepseek mengikuti tindakan serupa di Italia, sementara negara-negara lain di Eropa dan tempat lain juga sedang menyelidiki perusahaan AI tersebut.

    Taiwan melarang pekerja di pemerintah untuk menggunakan DeepSeek pada awal minggu ini.

    (fab/fab)