Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemecatan massal atas ribuan pegawai pemerintah AS yang bekerja di berbagai lembaga federal, Kamis (13/2/2025).

    Pemecatan diketahui publik usai Gedung Putih mengirimkan email surat pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

    Dalam email surat yang dilansir dari Reuters, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum berpotensi terdampak pemecatan.

    Khusus untuk Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, jumlah pegawai yang akan di pangkas mencapai lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan.

    Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan. Disusul dengan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang bakal memangkas puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu.

    Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran namun Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” ungkap Trump beberapa waktu lalu.

    Untuk menjamin hak-hak yang terdampak PHK, Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.

    Namun, serikat pekerja memperingatkan bahwa janji tersebut mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal sebelumnya telah mengajukan gugatan untuk menghentikan program ini.

    Gugatan tersebut sempat menunda program buyout selama enam hari sebelum akhirnya ditolak oleh Hakim Distrik AS George O’Toole di Boston.

    Pemecatan seperti ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merampingkan birokrasi pemerintah AS. Terbaru, Trump juga menawarkan 8 kali gaji bagi para PNS AS yang bersedia tanda tangan perjanjian resign.

    Meski sejumlah PNS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

    Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses “pembersihan” ini akan memiliki “konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal.

    Komentar serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Tim Kaine, yang mempertanyakan kewenangan Trump untuk membuat kesepakatan semacam itu.

    “Jika Anda menerima tawaran itu dan mengundurkan diri, dia akan mengabaikan Anda seperti dia mengabaikan kontraktor. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini,” kata Kaine.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

  • Wanti-wanti Houthi Jika Warga Gaza Direlokasi

    Wanti-wanti Houthi Jika Warga Gaza Direlokasi

    Jakarta –

    Kelompok Houthi, yang bermarkas di Yaman, mewanti-wanti Amerika Serikat (AS) dan Israel jika warga Palestina di Gaza dipindahkan. Houthi mengancam akan menembakkan rudal dan drone.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/2/2025), pemimpin kelompok Houthi, Abdul Malik al-Houthi, memperingatkan AS dan Israel dalam pidato yang disiarkan oleh Al-Masirah TV, televisi terkait kelompok tersebut.

    “Kami akan mengambil tindakan dengan menembakkan rudal dan drone, serta melancarkan serangan maritim jika Amerika Serikat dan Israel menerapkan rencana mereka untuk memindahkan (warga Palestina dari Gaza),” ujar Al-Houthi dalam pernyataannya.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

    Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan kembali menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Rencana Trump itu menuai penolakan dan kecaman luas secara global, terutama oleh negara-negara Arab.

    Al-Houthi, menyerukan agar pasukan Houthi bersiap melakukan tindakan militer jika rencana itu dilaksanakan. Dia juga menyebut Trump sebagai “penjahat” dalam pernyataannya.

    “Saya menyerukan angkatan bersenjata untuk siap mengambil tindakan militer jika penjahat Trump melaksanakan ancamannya,” tegasnya.

    Ancam Israel

    Kelompok Houthi (AP/Osamah Abdulrahman)

    Kelompok Houthi mengancam akan menyerang Israel jika negara itu kembali melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza dan tidak berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

    “Tangan kami ada pada pelatuk dan kami siap untuk segera melakukan eskalasi melawan musuh Israel jika eskalasi kembali terjadi di Jalur Gaza,” kata pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, dalam pidato yang disiarkan televisi yang dikelola kelompok itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (12/2).

    Houthi telah melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal lainnya di Laut Merah, yang mengganggu jalur pelayaran global. Kelompok yang didukung Iran itu menyebut serangannya sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang diserang Israel.

    Tidak hanya serangan maritim, Houthi juga melancarkan serangan rudal dan drone ke arah wilayah Israel, yang berjarak ratusan kilometer di sebelah utara Yaman.

    Diketahui, kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 19 Januari lalu tampak semakin rapuh setelah Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera Israel dan menuduh Tel Aviv telah melanggar gencatan senjata itu.

    Merespons pengumuman Hamas itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza dan militer Tel Aviv akan melanjutkan serangan terhadap daerah kantong Palestina tersebut hingga Hamas dikalahkan.

    “Menyoroti pengumuman Hamas mengenai keputusannya melanggar perjanjian dan tidak membebaskan para sandera kami, tadi malam saya memerintahkan (militer Israel) untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan di sekitar Jalur Gaza,” kata Netanyahu setelah menggelar rapat kabinet keamanan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Negara Larang Model AI China DeepSeek, RI Mulai Kaji

    5 Negara Larang Model AI China DeepSeek, RI Mulai Kaji

    Bisnis.com, JAKARTA  — Amerika Serikat, Australia, Italia, Irlandia, dan Korea Selatan secara tegas menolak model milik China DeepSeek. Sementara itu Indonesia terus melakukan kajian atas teknologi ini. 

    Badan intelijen Korea Selatan menuduh aplikasi AI Tiongkok DeepSeek “berlebihan” dalam mengumpulkan data pribadi dan menggunakan semua data masukan untuk melatih dirinya sendiri.

    BIN Korea Selatan telah mengirimkan pemberitahuan resmi ke instansi pemerintah Korea Selatan minggu lalu yang mendesak mereka untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan terhadap aplikasi kecerdasan buatan tersebut.

    Korea Selatan masuk ke dalam negara-negara yang menolak DeepSeek, dan menganggap teknologi tersebut sebagai ancaman. 

    Ancaman tersebut juga disadari oleh Australia dan Amerika Serikat. Kedua negara menegaskan melarang penggunaan DeepSeek. Di Eropa, Italia juga menerapkan kebijakan yang sama. 

    5 Negara

    Pemerintah Australia mengumumkan larangan penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada seluruh perangkat dan sistem milik pemerintah.

    Pelarangan ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran terkait potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Melansir dari Reuters, Kamis (6/2/2025) Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia mengeluarkan arahan yang mewajibkan semua badan pemerintah untuk menghentikan penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek.

    Perintah tersebut juga mencakup perintah untuk menghapus semua contoh produk dan layanan DeepSeek yang sudah terpasang di perangkat pemerintah.

    Tampilan muka DeepSeekPerbesar

    Menteri Dalam Negeri, Tony Burke, menjelaskan bahwa DeepSeek menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi teknologi yang digunakan oleh pemerintah, dan larangan ini diberlakukan untuk melindungi keamanan nasional serta kepentingan Australia.

    Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan terhadap data dan infrastruktur kritis negara.

    Adapun pelarangan DeepSeek ini bukan terjadi di Australia saja. Sebelumnya Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, juga memblokir akses jaringannya ke model kecerdasan buatan DeepSeek setelah data sejumlah karyawan mereka yang tersangkut di peladen atau server China.

    Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap Deepseek juga diperlihatkan oleh negara-negara di Eropa.

    Pemerintah Italia dan Irlandia mengirim surat kepada Deepseek meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan data pengguna yang dilakukan platform kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Terakhir, Korea Selatan telah memblokir akses ke layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) DeepSeek dari perangkat pemerintah karena masalah keamanan. 

    Kantor Berita Yonhap pada Kamis (6/2/2025) melaporkan Kementerian pertahanan, Kementerian luar negeri, dan Kementerian perdagangan Korea Selatan telah membatasi akses pejabat ke layanan tersebut di komputer pemerintah, berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya. 

    Kementerian pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pada komputer yang digunakan di tempat kerja karena masalah keamanan dan teknis atas layanan AI generatif.

    Berikut daftar negara yang memblokir DeepSeek:

    1. Amerika Serikat
    2. Irlandia
    3. Italia
    4. Australia
    5. Korea Selatan

    RI Kaji 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji mengenai model kecerdasan buatan (AI) asal China DeepSeek. Regulator belum melihat sebagai ancaman dan menduga larangan sejumlah negara terkait persaingan bisnis. 

    Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia Oki Suryowahono mengatakan hingga saat ini pemerintah belum melarang DeepSeek sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Italia. 

    Komdigi juga tidak melihat sebagai ancaman. Konten-konten yang berada di platform tersebut masih aman. Kendati demikian, Komdigi berjanji akan terus memantau perkembangan DeepSeek. Jika ada aturan baru berupa larangan, Komdigi segera mengambil langkah tegas. 

    “Sampai saat ini tidak menjadi konten yang dilarang, jadi kita masih kaji, masih wait and see ya, sampai kemudian memang diputuskan secara aturan, secara legal, bahwa ini memang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Sampai itu dibutuhkan, itu barulah kami punya kewajiban untuk memblokir, atau mencegah peredaran dari DeepSeek,” kata Oki kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025). 

    Oki mengaku pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap DeepSeek. Komdigi belum mengetahui posisi DeepSeek. Sebagai ancaman atau justru korban kampanye negatif kompetitor mereka. 

    “Kami tidak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan pengguna kompetitornya. Yang pasti kami harus hati-hati. Jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblok DeepSeek padahal ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek,” kata Oki. 

  • Zaman Bergulir, Eropa Selatan Kini Menopang Pertumbuhan Zona Euro

    Zaman Bergulir, Eropa Selatan Kini Menopang Pertumbuhan Zona Euro

    Jakarta –

    Hanya beberapa tahun lalu, Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani dianggap sebagai ‘anak bermasalah’ di Uni Eropa (UE) di dalam kelompok 20 negara yang membentuk Zona Euro. Namun situasinya kini berubah drastis. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru-baru ini menekankan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bahwa kawasan pinggiran selatan UE juga dapat “memberikan solusi untuk masalah bersama.”

    Lebih dari satu dekade setelah krisis utang negara-negara Eropa yang nyaris menyeret Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani ke dalam jurang kebangkrutan finansial, kini negara-negara itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

    Spanyol, misalnya, telah menjadi produsen dan eksportir energi terbarukan, khususnya listrik tenaga surya. Ini sangat membantu khususnya di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina.

    Definisi baru kesenjangan utara-selatan di Uni Eropa

    Bila ditinjau secara luas dari perspektif Eropa, prospek pertumbuhan ini ternyata masih jauh dari kata cerah. Ekonomi Zona Euro secara keseluruhan mengalami stagnasi.

    Pada kuartal keempat tahun 2024, pertumbuhan di kawasan mata uang euro tetap tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, hanya kuartal musim panas yang sedikit lebih cerah, dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 0,4% sepanjang tahun.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Banyak ahli mengatakan, kelemahan ekonomi Jerman yang berlarut-larut menjadi penyebab stagnasi ini. PDB Jerman berkontraksi sebesar 0,2% baik pada kuartal keempat maupun sepanjang tahun 2024. Alexander Krger, kepala ekonom di salah satu bank swasta terbesar Jerman yakni Hauck Aufhuser Lampe Privatbank, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Jerman “semakin tertinggal” baik di dalam Zona Euro maupun secara global.

    Dapatkah Eropa selatan mendongkrak ekonomi euro?

    Dengan masalah yang mencengkeram negara ekonomi terbesar Zona Euro itu, dapatkah pinggiran selatan Eropa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi UE? Ekonom Gabriel Felbermayr mengatakan akan sulit karena “secara ekonomi negara-negara ini terlalu kecil.”

    Direktur Institut Riset Ekonomi Austria (WIFO) kepada DW mengatakan, Jerman dan Prancis sendiri menyumbang lebih dari 50% output di Zona Euro. Selain itu, Austria, Slovenia, Slowakia, dan Belanda saat ini juga bermasalah. Padahal negara-negara itu sebelumnya dianggap sebagai bagian dari “blok utara yang kuat dan terindustrialisasi” di Zona Euro.

    Hans-Werner Sinn, salah seorang ekonom terkemuka di Jerman, dan mantan kepala lembaga think tank Ifo Institute for Economic Research, melihat adanya gabungan faktor eksternal dan keputusan politik yang memainkan peranan menentukan. “Jerman telah menderita secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi, yang disebabkan oleh kombinasi perang di Ukraina dan kekurangan energi akibat kebijakan mereka sendiri,” katanya kepada DW.

    Dia mengkritik dorongan kuat untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi hijau, dengan menyatakan bahwa “UE dan Jerman telah kehilangan keseimbangan” yang mengakibatkan Jerman saat ini membayar “harga listrik tertinggi di dunia.” Hal ini khususnya mempengaruhi industri kimia dan industri otomotif Jerman.

    Felbermayr sependapat dengan Sinn. Ia mengatakan, pendapatan ekonomi dari sektor paling penting bagi negara-negara Uni Eropa bagian selatan, misalnya, pariwisata dan pertanian, secara signifikan memiliki ” input industrial jauh lebih rendah dalam penciptaan nilai ekonomi secara keseluruhan.”

    Ia juga menambahkan, faktor-faktor seperti biaya energi yang tinggi, perang dagang, dan tantangan dekarbonisasi lebih mempengaruhi wilayah utara daripada wilayah selatan Eropa. Felbermayr pun mencatat tingkat inflasi di wilayah selatan yang lebih rendah dibanding di negara-negara Uni Eropa bagian utara sejak tahun 2010, yang menambah daya saing mereka. “Upaya reformasi setelah krisis utang di Zona Euro telah membuahkan hasil, khususnya bagi Yunani, Spanyol, dan Portugal,” tambahnya.

    Jrg Krmer, kepala ekonom di lembaga pemberi pinjaman Jerman Commerzbank mengatakan, harapan untuk pemulihan ekonomi yang cepat di kawasan pengguna mata uang euro sangat tipis.

    Ia juga memprediksi pemulihan yang lebih lamban. Berbicara dengan kantor berita Reuters, ia mengatakan “krisis struktural yang mendalam dalam industri dan ancaman tarif Trump membebani segalanya.”

    Masih ada harapan bagi Zona Euro

    Meskipun ada masalah ekonomi saat ini, Komisi Eropa yakin bahwa sedikit pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2025, dan bahkan memperkirakan ekonomi zona euro tumbuh sebesar 1,3%. Bank Sentral Eropa atau ECB, yang memangkas suku bunga dari 3% menjadi 2,75% minggu lalu, diperkirakan akan terus berada pada jalur penurunan suku bunga sepanjang tahun ini.

    Mengenai ketidakseimbangan pertumbuhan antara wilayah utara dan selatan Zona Euro, kepala WIFO Gabriel Felbermayr menganggap hal ini tidaklah aneh. “Kadang-kadang, wilayah utara yang kuat secara industri lebih unggul, dan di lain waktu, giliran wilayah selatan yang berorientasi pada layanan yang unggul. Tidak berbeda dengan ekonomi besar lainnya, seperti Amerika Serikat.”

    Yang penting saat ini, katanya, adalah bagi negara-negara utara untuk “terus berupaya maju dengan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, sementara wilayah selatan harus melanjutkan upayanya.”

    Dengan demikian, pasar tunggal Eropa akan diperkuat dan berfungsi sebagai “mekanisme untuk menyeimbangkan perbedaan regional di dalam UE,” ujarnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi akan membahas rancangan gagasan bagi masa depan Gaza sebagai perlawanan atas ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang berencana mencaplok wilayah tersebut dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

    Melansir Reuters pada Jumat (14/2/2025), Saudi akan membahas hal tersebut dalam pertemuan di Riyadh bulan ini. Sejumlah negara dilaporkan akan hadir, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA), serta perwakilan Palestina.

    “Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan perwakilan Palestina akan meninjau dan membahas rencana tersebut di Riyadh sebelum dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada 27 Februari,” kata sumber pemerintah Arab.

    Satu sumber pemerintah Arab mengatakan setidaknya empat proposal telah dirancang untuk masa depan Gaza, tetapi proposal Mesir sekarang muncul sebagai inti dari dorongan Arab untuk alternatif terhadap gagasan Trump.

    Proposal mungkin melibatkan dana rekonstruksi yang dipimpin Teluk dan kesepakatan untuk menyingkirkan Hamas, menurut narasumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Usulan Mesir terbaru melibatkan pembentukan komite nasional Palestina untuk memerintah Gaza tanpa keterlibatan Hamas, partisipasi internasional dalam rekonstruksi tanpa menggusur warga Palestina ke luar negeri, dan gerakan menuju solusi dua negara, kata tiga sumber keamanan Mesir.

    Peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tampaknya menjadi kunci dalam rencana tersebut.

    “Kami memberi tahu Amerika bahwa kami memiliki rencana yang berhasil. Pertemuan kami dengan MBS akan menjadi penting. Dia yang memimpin,” kata seorang pejabat Yordania.

    Putra mahkota memiliki hubungan yang hangat dengan pemerintahan Trump pertama dan semakin menjadi pusat hubungan Arab dengan Amerika Serikat selama era Trump yang baru.

    Telah lama menjadi mitra regional utama bagi AS, putra mahkota memperluas hubungan Arab Saudi melalui bisnis dan politik kekuatan global.

    Dana kekayaan negara Arab Saudi mengadakan konferensi di Miami bulan ini yang menurut Reuters akan dihadiri Trump. Riyadh juga diharapkan menjadi tuan rumah pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencoba mengakhiri perang Ukraina.

    Sebelumnya Arab Saudi dan sekutu Arabnya terkejut dengan rencana Trump untuk “membersihkan” warga Palestina dari Gaza dan memukimkan kembali sebagian besar dari mereka di Yordania dan Mesir. Gagasan Ini langsung ditolak oleh Kairo dan Amman.

    Kekecewaan di Arab Saudi semakin parah karena rencana tersebut akan membatalkan tuntutan kerajaan untuk jalur yang jelas menuju negara Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini juga akan membuka jalan bagi pakta militer ambisius antara Riyadh dan Washington, yang akan memperkuat pertahanan kerajaan terhadap Iran.

    (luc/luc)

  • AI China Turun Harga dari Rp 100 Ribu Jadi Gratis

    AI China Turun Harga dari Rp 100 Ribu Jadi Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Baidu, Raksasa teknologi China kembaran Google, menggratiskan chatbot berteknologi kecerdasan buatan (AI) buatan mereka Ernie Bot. Ernie Bot disebut memiliki kemampuan setara dengan ChatGPT.

    Reuters melaporkan bahwa Ernie Bot digratiskan mulai 1 April 2025. Sebelumnya, pengguna harus membayar US$ 8,18 (Rp 96 ribu) per bulan untuk model AI buatan mereka. Ernie Bot bisa digunakan secara gratis baik lewat desktop maupun mobile.

    Keputusan Baidu menggratiskan Ernie Bot dilakukan di tengah persaingan di industri AI yang makin ketat setelah peluncuran model kecerdasan buatan sumber terbuka (open source) buatan DeepSeek. Layanan AI DeepSeek membuat heboh karena memiliki kemampuan setara GPT buatan AI dengan biaya operasi dan pengembangan jauh lebih rendah.

    Baidu sebetulnya adalah salah satu perusahaan China pertama yang meluncurkan model AI. Namun, adopsi Ernie buatan Baidu cenderung lambat. Versi terbaru Ernie yaitu Ernie 4.0 diklaim setara dengan GPT-4 buatan OpenAI.

    Menurut data Aicpb.com yang dikutip Reuters, AI buatan raksasa teknologi China lain seperti Doubao buatan ByteDance dan chatbot buatan DeepSeek lebih populer dibanding Ernie.

    Baidu juga menggratiskan fitur pencarian berteknologi AI mulai 1 April. Fitur baru tersebut diklaim memiliki kemampuan “reasoning” yaitu memberikan penjelasan dan cara berpikir untuk menyertai konten yang dibuat untuk pengguna serta kemampuan untuk integrasi dengan perangkat lain untuk penggunaan level “ahli.”

    Sebelumnya, CNBC International mengabarkan versi terbaru Ernie yaitu Ernie 5.0 akan dirilis pada paruh kedua 2025. Ernie 5.0 dikabarkan jauh lebih baik dalam kapabilitas multimodal, yaitu kemampuan untuk memproses teks, video, gambar, dan audio kemudian dikombinasikan dan dikonversi menjadi beragam jenis konten, misalnya dari teks menjadi video atau sebaliknya.

    Model dasar adalah program AI yang mampu memahami bahasa dan menjalankan beragam fungsi termasuk teks dan gambar, serta berkomunikasi dalam “bahasa alami.”

    Kemunculan versi terbaru Ernie membuat kompetisi AI antar perusahaan China dan dengan perusahaan global, terutama perusahaan AS seperti OpenAI.

    Persaingan di industri AI makin ketat setelah DeepSeek menggebrak dengan model AI sumber terbuka (open source) yang canggih dan diklaim dikembangkan dengan biaya murah dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibanding model AI ternama, seperti GPT.

    “Kita hidup di masa yang sangat menarik. Biaya penalaran [dari model AI) bisa dikurangi hingga 90 persen dalam 12 bulan,” kata CEO Baidu Robin Li dalam World Governments Summit di Dubai seperti dikutip CNBC International, Rabu (12/2/2025).

    (dem/dem)

  • Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Gedung Putih untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan ini digagas keduanya guna membahas kerja sama yang tidak terbatas terkait perdagangan di bidang ruang angkasa, keamanan internasional, hingga energi.

    Tak hanya itu dalam kesempatan tersebut Modi diketahui turut merayu Presiden Trump agar AS meningkatkan penjualan peralatan militer pesawat tempur siluman F-35 ke India, sebagaimana dikutip dari Livemint.

    Trump tak merinci tanggal pasti kapan pengiriman jet tempur siluman Su-57 akan dilakukan, mengingat produksi jet tempur ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski begitu Trump berkomitmen untuk meningkatkan penjualan militer ke New Delhi mulai 2025.

    Langkah ini disepakati Trump sebagai bentuk dukungan Washington untuk menghadapi apa yang disebutnya “ancaman terorisme radikal” yang saat ini tengah meningkat di India

    “Kami akan meningkatkan penjualan militer ke India hingga miliaran dolar. Kami juga membuka jalan untuk akhirnya menyediakan jet tempur siluman F-35 bagi India,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis waktu Washington, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi India sebenarnya telah menjadi pelanggan setia produk senjata Rusia, namun sejak perang antara Moskow dan Kiev memanas pemerintah Rusia mulai mengalihkan penjualan senjatanya.

    Alhasil India mulai melirik AS untuk jadi pemasok kebutuhan militernya, guna memperkuat pertahanan negara sejak tahun 2008 silam India merogoh kocek hingga 20 miliar dolar untuk membeli peralatan canggih asal Amerika Serikat.

    Terbaru India setuju membeli drone 31 MQ-9B SeaGuardian dan SkyGuardian setelah perundingan berlangsung selama enam tahun. 

    Apabila kesepakatan impor tempur siluman F-35 sah dilakukan Congressional Research Service Amerika Serikat, memprediksi India akan menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar atau Rp 3.2 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk memodernisasi militernya.

    Spesifikasi Jet siluman F-35 AS

    Mengutip Military Today, F-35 dibekali mesin Pratt & Whitney F135 dengan mesin tersebut jet tempur ini mampu bermanuver dengan kecepatan hingga 1.931 km/jam serta dapat menjangkau wilayah musuh sampai 2.200 km.

    Tak seperti jet tempur lainnya, jet tempur yang memiliki lebar sayap 10,7 meter, tinggi 4,38 meter, berat lepas landas maksimum 7.000 pound dibuat dengan menggabungkan kemampuan siluman, sensor canggih, serta fusi informasi sehingga membuat musuh kesulitan ketika mencoba menemukan dan menargetkan jet ini.

    Beralih kebagian fitur, Jet F-35 memiliki fitur Autonomic Logistics Information System (ALIS) yang berfungsi untuk mengintegrasikan kinerja terbaru, parameter operasional, konfigurasi saat ini, peningkatan dan pemeliharaan terjadwal, riwayat komponen, diagnostik prediktif (prognostik) dan manajemen kesehatan, penjadwalan operasi, pelatihan, perencanaan misi, dan dukungan layanan.

    Selain itu terdapat pula sensor elektronik F-35, termasuk Electro-Optical Distributed Aperture System (DAS) yang memberi pilot kesadaran situasional di lingkungan sekitar pesawat untuk meningkatkan peringatan rudal, peringatan pesawat lain, dan penglihatan pilot siang atau malam.

    Kemudian terdapat fitur beast mode dapat yang memungkinkan jet tempur ini dapat membawa hampir 10.000 kg amunisi baik secara internal dan eksternal.

     

  • Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Kantor Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu – Halaman all

    Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Kantor Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu – Halaman all

    Hamas Mau Bebaskan 3 Sandera, Netanyahu: Belum Ada Deal, Perang Gaza Bisa Pecah Lagi Sabtu

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Penyiaran Israel, KAN, melaporkan kalau Komando Selatan militer Israel (IDF) akan menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan itu membahas peluang diterimanya pembebasan 3 sandera Israel yang dijadwalkan dibebaskan Hamas pada Sabtu (15/2/2025) atau kemungkinan kembali bertempur, yang berarti gencatan senjata berakhir dan perang kembali pecah, kata laporan itu dikutip dari Khaberni.

     
    Kantor Netanyahu mengatakan saat ini belum ada kesepakatan dengan Hamas mengenai pembebasan sandera, tetapi ada persiapan untuk mengumumkannya secara resmi.

    Sempat menunda pembebasan, Hamas akhirnya mau membebaskan 3 sandera Israel sesuai jadwal pertukaran sandera tahap pertama. Namun, belakangan Israel meminta lebih banyak sandera untuk dibebaskan.
     
    “Keputusan sekarang ada di tangan Netanyahu apakah akan melanjutkan gencatan senjata atau kembali bertempur,” kata laporan tersebut dikutip Jumat.

    Adapun media lain Israel, Walla mengutip pernyataan seorang pejabat senior Israel mengabarkan kalau pihak Zionis tetap berharap pembebasan sandera tetap terjadi Sabtu besok dengan Hamas mengumumkan nama-nama sandera yang akan dibebaskan terlebih dulu.

    Walla menyiratkan, kemungkinan Israel akan menunda niat mereka untuk melanjutkan perang di Gaza setidaknya hingga pekan depan.

    “Kami berharap yang diculik akan dibebaskan besok, tetapi tampaknya krisis telah ditunda hingga minggu depan. Kami berharap menerima daftar hari ini melalui mediator berisi nama 3 orang yang diculik yang akan dibebaskan oleh Hamas besok,” kata pejabat tersebut dilansir Walla.

    PEMBEBASAN SANDERA – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic yang diambil pada Sabtu (8/2/2025), menunjukkan sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Sebagai ganti 3 sandera, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Ancaman Trump ke Hamas

    Seperti diketahui, Hamas akhirnya mau membebaskan sandera Israel kembali setelah sempat memanas akibat saling tuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata.

    Diperkirakan Hamas akan membebaskan tiga sandera pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Adam Boehler, utusan Amerika Serikat (AS) untuk urusan penyanderaan, mengatakan kalau ancaman Presiden Donald Trump terhadap Hamas merupakan gambaran sikap terkait persoalan pertukaran sandera.

    Trump menyatakan, ‘Hell on Earth’ akan terjadi di Gaza kalau Hamas tidak membebaskan sandera Israel seusai jadwal. Hamas sempat mengumumkan, menunda pembebasan sandera karena Israel melanggar gencatan senjata.

    “Ancaman Trump terhadap Hamas adalah posisi presiden saat ini dan dia berhak untuk mengubah atau memodifikasinya. Saya harap Hamas telah mendengar dengan jelas dari Trump bahwa mereka harus mengatasi masalah penyanderaan,” kata Adam Boehler.

    Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani diperkirakan akan mengirimkan daftar tiga nama sandera tersebut kepada Kepala Mossad, David Barnea.

    Pembebasan sandera oleh Hamas ini diharapkan akan menyelesaikan krisis yang mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang sudah rapuh.

    Dikutip dari The Jerusalem Post, Hamas menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Kelompok itu juga menegaskan bahwa mereka akan terus membebaskan sandera “sesuai dengan jadwal”, yang berarti hanya tiga sandera pada hari Sabtu.

    Hal ini bertentangan dengan tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk membebaskan “semua sandera” dan beberapa seruan oleh pejabat Israel untuk membebaskan kesembilan sandera yang masih hidup dan seharusnya dibebaskan selama sisa fase pertama kesepakatan.

    Sebelumnya, Hamas mengklaim Israel belum mengizinkan semua bantuan kemanusiaan yang disepakati untuk memasuki Gaza sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

    Bahkan, menurut Hamas, Israel juga belum mengizinkan cukup banyak warga Palestina yang terpaksa pindah ke selatan untuk kembali ke utara.

    Sementara itu, Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian, termasuk pada Kamis malam ketika militer mengatakan Hamas telah menembakkan roket dari Gaza yang mendarat di daerah kantong itu.

    Hamas, yang dipimpin oleh Kepala Biro Politik Khalil Al-Hayya sedang mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat keamanan Mesir.

    Mereka mengatakan bahwa mediator Mesir dan Qatar akan terus berupaya “untuk menghilangkan hambatan dan menutup kesenjangan.”

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan tiba di kawasan tersebut, termasuk Israel, pada hari Sabtu.

    Sebuah sumber diplomatik mengatakan kepada Post bahwa ada kemungkinan Steve Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah, akan berkunjung dalam beberapa hari mendatang.

    Dua pejabat mengatakan, tujuan saat ini adalah untuk mempercepat pembebasan sembilan sandera yang masih hidup.

    “Setelah melihat gambar kondisi para sandera minggu lalu, kami perlu membebaskan mereka secepat mungkin,” kata seorang sumber.

    Tujuan Israel lainnya adalah untuk memperluas daftar sandera yang dibebaskan pada tahap pertama.

    Kesepakatan saat ini menyebutkan Hamas akan membebaskan 33 sandera, beberapa di antaranya tewas, tetapi ada upaya untuk mengubah jumlah tersebut.

    “Setiap sandera adalah ‘kasus kemanusiaan’ – kriteria bagi mereka yang dibebaskan pada tahap pertama,” kata sumber tersebut.

    “Semua orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada hari Sabtu,” lanjutnya.

    ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa foto 7 komandan mereka yang terbunuh dalam serangan Israel, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Mesir dan Qatar Cari Solusi Kebuntuan

    Delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kelompok itu di Gaza, Khalil Al-Hayya, bertemu dengan pejabat keamanan Mesir pada hari Rabu untuk mencoba memecahkan kebuntuan.

    Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa mediator Mesir dan Qatar sedang berusaha mencari solusi untuk mencegah terulangnya kembali pertempuran.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan para mediator memberikan tekanan agar kesepakatan gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya, memastikan Israel mematuhi protokol kemanusiaan dan melanjutkan pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel pada hari Sabtu.

    Sebelumnya, Israel telah memanggil pasukan cadangan untuk bersiap menghadapi kemungkinan meletusnya kembali perang di Gaza.

    Israel pun mengancam jika Hamas gagal memenuhi tenggat waktu pada Sabtu (15/2/2025) besok tidak membebaskan lebih banyak sandera, gencatan senjata akan dibatalkan.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan gencatan senjata itu dimaksudkan untuk segera membebaskan para sandera yang ditawan dalam kondisi yang sulit di Gaza.

    “Jika Hamas menghentikan pembebasan sandera, maka tidak ada gencatan senjata dan yang ada adalah perang,” kata Katz.

     Katz menambahkan bahwa “perang Gaza yang baru” akan memiliki intensitas yang sama sekali berbeda dan “memungkinkan terwujudnya visi Trump untuk Gaza”.

    “Hamas tidak akan menerima bahasa ancaman Amerika dan Israel,” kata juru bicara Hamas Hazaem Qassem dalam sebuah pernyataan.

    “Kontak sedang dilakukan dengan negara-negara mediator untuk menyelesaikan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel akan melanjutkan “pertempuran sengit” jika Hamas tidak memenuhi tenggat waktu, tetapi tidak mengatakan berapa banyak sandera yang harus dibebaskan.

    Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan militer untuk mengumpulkan pasukan di dan sekitar Gaza.

    Militer pun mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke selatan Israel, dekat Gaza, termasuk memobilisasi pasukan cadangan.

     

    (oln/khbr/*)

     

  • Takut Dihajar Sanksi Trump, Brasil dan India Tolak Peluncuran Mata Uang BRICS – Halaman all

    Takut Dihajar Sanksi Trump, Brasil dan India Tolak Peluncuran Mata Uang BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BRASILIA – Pemerintah Brasil menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung agenda peluncuran mata uang baru BRICS bagi kelompok ekonomi berkembang utama itu.

    Hal ini diungkap oleh empat pejabat pemerintah setempat dengan tujuan mengurangi ketegangan yang terjadi antara Brasil dengan AS.

    Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters, pejabat Brasil mengungkap bahwa mereka tidak mendukung penciptaan mata uang bersama di antara sembilan negara yang tergabung dalam BRICS.

    Meski begitu Kepemimpinan BRICS Brasil tahun ini akan fokus pada pelonggaran pembayaran internasional dengan cara mempelajari teknologi seperti blockchain dan menghubungkan sistem pembayaran untuk memangkas biaya transaksi.

    Mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan multilateral seperti Bank for International Settlements (BIS).

    Senada dengan Brasil, pemerintah India turut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengupayakan pembentukan mata uang bersama BRICS. India berkomitmen untuk meningkatkan upaya perdagangan dalam mata uang lokal mereka.

    “India tidak mendukung segala bentuk mata uang BRICS. India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China,” jelas Menteri Perdagangan Persatuan India, Piyush Goyal,

    Upaya ini dilakukan Brasil dan India  untuk menghindari sanksi tarif yang selama ini digembar-gemborkan Presiden AS Donald Trump.

    Dimana Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota Koalisi ekonomi dunia termasuk diantaranya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) apabila negara-negara itu nekat merilis mata uang baru dengan tujuan menyingkirkan Dolar AS dari perdagangan dan investasi pasar global.

     “Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS yang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau mereka akan kena tarif 100 persen,” Kata Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip dari DW.

    Sejauh ini negara-negara BRICS belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, akan tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

    Platform ini nantinya akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

    Awalnya penggunaan mata uang ini hanya diberlakukan untuk perdagangan negara anggota BRICS, namun kemudian berkembang luas, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab dan terakhir Indonesia yang baru -baru ini disetujui masuk sebagai anggota BRICS.

    Alasan ini yang mendorong Trump untuk mengeluarkan ancaman terkait pengenaan tarif 100 persen kepada semua anggota kelompok ekonomi pimpinan Rusia itu, sebagai bentuk keseriusan Trump dalam mempertahankan dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan internasional.

    “Mereka bisa mencari negara lain yang bisa ditipu. Tidak ada peluang bagi BRICS untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional atau di mana pun. Negara mana pun yang mencoba harus bersiap menghadapi tarif dan mengucapkan selamat tinggal pada Amerika!” tegas Trump.

     

  • USAID Dibubarkan, Bantuan Alkes dan Obat TBC-HIV Tak Bisa Didistribusikan

    USAID Dibubarkan, Bantuan Alkes dan Obat TBC-HIV Tak Bisa Didistribusikan

    Jakarta –

    Persediaan medis bantuan United States Agency for International Development (USAID) senilai ratusan juta USD, terdampar di gudang dan kapal seluruh dunia. Presiden AS Donald Trump membekukan bantuan ke negara asing, yang sebagian besar ditujukan untuk program kemanusiaan.

    Upaya Trump membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS itu telah memutus rantai pasokan global untuk bantuan medis.

    Adapun barang-barang yang ditahan termasuk oksigen medis, obat-obatan tuberkulosis, hingga obat untuk pasien HIV. Tidak jelas nasib dari kelanjutan pasokan medis tersebut.

    Bila tidak segera ada tindak lanjut, pasokan medis berisiko rusak, kedaluwarsa, bahkan dicuri. Saat ini, pasien dan dokter yang membutuhkan tidak dapat mengakses alat-alat penting di tengah titah Trump menutup USAID.

    “Ini menjadi sangat sulit,” kata Jerry Amoah-Larbi, koordinator Jaringan Suara TB Nasional Ghana Afrika Barat, yang bekerja untuk meningkatkan akses ke pencegahan dan perawatan tuberkulosis. D

    Ia dan rekan-rekannya mengatakan klinik kemungkinan bakal segera kehabisan tes dan perawatan, terutama di daerah pedesaan terpencil.

    “Pada akhir bulan ini, kita akan mengalami kekurangan perawatan untuk TB,” katanya.

    Penghentian sementara bantuan asing, yang dikeluarkan selama hari pertama Trump menjabat pada 20 Januari, seharusnya berlangsung selama 90 hari, sembari peninjauan ulang program-program untuk memastikan kesesuaiannya dengan agenda “America First” pemerintahan baru.

    Departemen Luar Negeri AS telah mengizinkan beberapa pekerjaan ‘penyelamatan nyawa’ untuk dimulai kembali, tetapi banyak mitra dan kontraktor tidak dapat melakukannya.

    Seharusnya, oksigen medis senilai USD 20 juta dan perlengkapan lain cukup untuk membantu ratusan ribu orang dewasa dan anak-anak dengan masalah pernapasan yang sering mengancam nyawa. Saat ini, bantuan terpaksa terhenti di beberapa titik dalam rantai pasokan, kata seorang kontraktor USAID kepada Reuters.

    Itu termasuk di kapal, di pelabuhan, atau di rumah sakit tempat pekerjaan pada infrastruktur untuk mengirimkan oksigen telah terhenti. Dalam gugatan hukum yang diajukan minggu ini oleh kontraktor USAID, salah satu penggugat firma pembangunan berkelanjutan AS Chemonics mengatakan bahwa mereka memiliki obat-obatan dan perlengkapan kesehatan senilai USD 240 juta yang belum jelas keberadaannya di berbagai titik dalam rantai pasokan. Gugatan hukum tersebut tidak menyebutkan produk apa saja yang termasuk dalam perkiraan tersebut.

    Sebagian besar obat-obatan yang sensitif terhadap suhu seperti vaksin, obat HIV, dan reagen untuk pengujian diangkut melalui udara ke pelabuhan masuk dan kemudian ke gudang dan distributor. Alat pelindung diri, jarum suntik, dan kelambu nyamuk besar untuk melindungi dari malaria diangkut dengan kapal, yang dapat berada di laut selama berminggu-minggu.

    “Pada waktu tertentu, mungkin ada dua atau tiga ribu kontainer di laut lepas atau di pelabuhan di suatu tempat,” kata seorang pejabat yang mengetahui program pasokan USAID kepada Reuters.

    Kontainer-kontainer tersebut berisi barang-barang seperti tes dan perawatan malaria dan HIV, alat kontrasepsi, dan perlengkapan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, katanya.

    Tindakan terpisah oleh pemerintahan Trump yang merumahkan ribuan pekerja USAID dan memindahkan beberapa fungsi lembaga tersebut ke Departemen Luar Negeri telah membuat dimulainya kembali pekerjaan yang menyelamatkan nyawa menjadi lebih rumit.

    Para kontraktor bertanya apakah pembekuan bantuan asing mungkin akan berlangsung lebih lama daripada hanya 90 hari. Memo internal pemerintah yang dikirim oleh misi USAID di luar negeri, yang dilihat oleh Reuters, mengatakan sistem pembayaran juga tetap tidak berfungsi, yang mencegah organisasi untuk memulai kembali pekerjaan.

    “Bahkan jika operasi USAID diizinkan untuk dilanjutkan sepenuhnya dalam beberapa minggu mendatang, akan memakan waktu lebih dari enam bulan untuk menjadi stabil,” kata Prashant Yadav, seorang ahli dalam rantai pasokan perawatan kesehatan dan peneliti senior untuk kesehatan global di Council on Foreign Relations, sebuah lembaga pemikir nonpartisan.

    (naf/kna)