Xcloud.id

Perusahaan: Reuters

  • WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tingkat pengangguran Australia meningkat pada bulan Januari mencapai 4,1%. Hal ini terungkap dari data Biro Statistik Australia (ABS) yang dirilis Kamis (20/2/2025).

    Mengutip Reuters, hal ini disebabkan oleh lebih banyak pelamar kerja yang mencari pekerjaan pada bulan Januari. ABS sendiri mencatat pola yang muncul sejak pandemi di mana sejumlah besar orang tidak bekerja pada bulan Januari tetapi mulai bekerja dalam waktu dekat.

    Fenomena ini cenderung menyebabkan tingkat pengangguran meningkat pada bulan Januari. Namun, nanti, angka pengangguran itu turun kembali pada bulan Februari.

    Di sisi lain, data menunjukkan lapangan kerja bersih naik 44.300 pada bulan Januari dari Desember. Kenaikan juga terjadi pada lapangan kerja penuh waktu, yang naik sebesar 54.100 pekerjaan.

    Pertumbuhan lapangan kerja tahunan semakin cepat hingga 3,5%. Ritme ini lebih dari dua kali lipat kecepatan yang terlihat di Amerika Serikat (AS).

    “Peningkatan pengangguran melebih-lebihkan sejauh mana pasar kerja melonggarkan bulan lalu,” kata Abhijit Surya, ekonom senior di Capital Economics.

    “Pasar tenaga kerja yang ketat memperkuat pandangan kami bahwa Bank Sentral Australia (RBA) akan memberikan siklus pelonggaran yang dangkal,” tambahnya.

    Sebelumnya, RBA pekan ini memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,10%. Lembaga keuangan itu memperingatkan tidak dapat menjamin pelonggaran lebih lanjut mengingat risiko kenaikan inflasi.

    Inflasi inti Australia mencapai 3,2% pada kuartal keempat 2024 dan diperkirakan akan turun di bawah 3,0% pada kuartal ini. RBA sekarang memperkirakan inflasi akan mencapai titik terendah pada 2,7% dan di atas target 2,5%, sebagian besar karena pasar tenaga kerja yang ‘ketat’.

    Namun, dampak inflasi utama dari lapangan kerja yang kuat biasanya melalui kenaikan upah, dan sebenarnya bergerak ke arah yang berlawanan. Moderasi upah adalah salah satu alasan pasar masih memperkirakan peluang 75% RBA akan memangkas suku bunga lagi pada bulan Mei, setelah melewatkan langkah pada pertemuan bulan April.

    Analis sendiri menilai siklus pelonggaran akan dangkal. Suku bunga mencapai batas bawah pada 3,6% pada akhir tahun.

    (sef/sef)

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)

  • DeepSeek Cari Pendanaan, Alibaba hingga Lembaga Jaminan Sosial Nasional Berminat

    DeepSeek Cari Pendanaan, Alibaba hingga Lembaga Jaminan Sosial Nasional Berminat

    Bisnis.com, JAKARTA — DeepSeek, startup AI asal China, tengah mempertimbangkan pendanaan eksternal untuk pertama kalinya setelah mengalami lonjakan permintaan yang signifikan terhadap model kecerdasan buatannya.

    Melansir dari Reuters, Kamis (20/2/2025) DeepSeek menarik minat dari sejumlah investor besar, termasuk Alibaba dan dana negara seperti China Investment Corp dan National Social Security Fund.

    Pada bulan Januari, DeepSeek mengejutkan industri teknologi dengan meluncurkan model AI berbiaya rendah yang diyakini mampu menyamai atau bahkan mengungguli model-model AI yang dikembangkan oleh pesaing Barat, namun dengan biaya yang jauh lebih murah. 

    Model ini menimbulkan keraguan tentang keunggulan Amerika Serikat dalam perlombaan global untuk mendominasi teknologi kecerdasan buatan.

    Akan tetapi, dengan lonjakan permintaan yang terjadi sejak peluncuran, DeepSeek kini menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur. Startup ini mengalami pemadaman listrik akibat kebutuhan akan chip dan server AI yang lebih banyak untuk menangani penggunaan yang terus berkembang. 

    Untuk mendukung pengembangan model AI yang semakin kompleks dan menghadapi permintaan yang semakin tinggi, perusahaan kini mempertimbangkan untuk mencari pendanaan eksternal guna memperkuat kapasitas dan infrastrukturnya.

    Menurut laporan, perusahaan telah mendapatkan perhatian dari China Investment Corp dan National Social Security Fund yang menawarkan potensi investasi. 

    Namun, baik pihak Alibaba, DeepSeek, maupun dana yang disebutkan belum memberikan komentar resmi terkait masalah ini.

    Di sisi lain, eksekutif di DeepSeek dan induk perusahaan dana lindung nilai High-Flyer Capital Management dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan fokus perusahaan ke arah pengembangan bisnis yang lebih menguntungkan. 

    Adapun, kabar ini diperkuat setelah Presiden China Xi Jinping baru-baru ini bertemu dengan para pemimpin bisnis sektor swasta, termasuk salah satu pendiri Alibaba Jack Ma dan Liang Wenfeng, pendiri DeepSeek.

    Pertemuan ini dikabarkan membahas rencana untuk memperkuat ekonomi negara dan memajukan kemampuan teknologinya.

    Dalam konteks yang lebih luas, saingan utama DeepSeek di sektor AI, OpenAI, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengubah divisi nirlabanya menjadi sebuah perusahaan yang memberikan manfaat publik. 

    Langkah ini dilakukan untuk meringankan pembatasan yang diterapkan oleh induk perusahaan nirlabanya, serta meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan AI lebih lanjut.

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Kairo –

    Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza untuk memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Langkah itu merupakan respons terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Palestina.

    Dalam usulannya, Mesir dan sejumlah negara Arab juga berencana membangun mekanisme pemerintahan di Jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindah ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain.

    Dia juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera of The Middle East” atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa setidaknya empat proposal sudah dirancang mengenai Gaza.

    Namun proposal yang dibuat Mesir saat ini tampaknya menjadi acuan bagi upaya dunia Arab dalam menawarkan alternatif terhadap rencana Trump.

    Seorang perempuan menjemur pakaian di rumahnya yang hancur di Kota Gaza, 17 Februari 2025 (Getty Images)

    Menurut sumber BBC, Kairo hampir menyelesaikan rincian teknis rencana tersebut yang mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali di Gaza.

    Mereka juga mempersiapkan rencana bagaimana warga Palestina akan hidup selama periode ini dan mekanisme pemerintahan setelah perang.

    Namun, masa depan gencatan bersenjata di Gaza, khususnya Hamas dan Jihad Islam, masih dalam diskusi.

    Mesir mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah AS.

    Baca juga:

    Tapi, sumber di Mesir mengatakan kapada BBC bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa akan berperan dalam rencana tersebut.

    Mesir sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara Arab, termasuk Yordania dan Arab Saudi, mengenai rincian rencana tersebut sebagai persiapan pertemuan regional di Riyadh pada Kamis (21/02), yang diperkirakan akan melibatkan Otoritas Palestina.

    Pertemuan ini akan disusul dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Kairo, Mesir, yang semula dijadwalkan pada 27 Februari, namun akhirnya ditunda karena alasan logistik dan hingga kini belum jelas kapan pertemuan itu akan digelar.

    Bagaimana rencana ini akan berjalan tanpa pemindahan massal?

    Warga Palestina kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza bagian utara pada Januari (Reuters)

    Sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa negara-negara Arab mulai mempersiapkan rencana rekonstruksi Gaza yang melibatkan negara-negara Eropa.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana Mesir terutama difokuskan pada pembangunan kembali Gaza dan pembagian Jalur Gaza menjadi tiga zona kemanusiaan.

    Masing-masing zona terdiri dari 20 kamp untuk hunian warga yang menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan listrik.

    Dalam rencana itu, puluhan ribu rumah mobil dan bangunan tenda akan ditempatkan di kawasan aman selama enam bulan, bersamaan dengan pemindahan puing-puing akibat perang.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun, saat ini hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Israel selama tahap awal gencatan senjata.

    Rencana tersebut juga akan menekankan perlunya mengizinkan pasokan bahan bakar dan bahan rekonstruksi masuk ke Gaza secara teratur.

    Menurut rencana Mesir, rekonstruksi akan didanai oleh donor Arab dan internasional. Rencananya sekitar 50 perusahaan multinasional di bidang konstruksi bakal menyediakan unit perumahan dalam waktu 18 bulan di tiga zona Gaza yang diusulkan.

    Pendanaan rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan Arab dan internasional.

    Proposal tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga dan penghalang untuk menghalau penggalian terowongan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Tingkat kerusakan di sebuah lingkungan di Gaza difoto pada Februari (EPA)

    Sejumlah besar truk yang membawa rumah kontainer dan peralatan konstruksi berat yang dikirim dari Mesir ke Gaza menunggu di sisi perbatasan Mesir (Getty)

    Selain itu, proposal itu mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan di 20 area perumahan sementara di bagian utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza.

    Dr Tarek al-Nabarawi, presiden Egyptian Engineers Syndicate, mengatakan kepada BBC bahwa rencana tersebut dapat memakan waktu tiga hingga lima tahun mengingat jumlah dana yang diperlukan dan banyaknya pihak yang terlibat.

    Namun, pada hari Sabtu (15/02) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia tidak akan mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi memasuki Jalur Gaza.

    Dia beralasan itu karena masalah keamanan, meskipun hal ini merupakan ketentuan dari perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.

    Baca juga:Bagaimana masa depan Hamas?

    Sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa topik paling penting dan belum terselesaikan adalah masa depan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menjelaskan bahwa salah satu usulan Kairo melibatkan pelucutan senjata kelompok-kelompok ini setelah negara Palestina dideklarasikan di dalam perbatasan sebelum Perang Enam Hari.

    Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota di negara tersebut dan akan ada zona penyangga yang lokasinya belum ditentukan untuk meyakinkan Israel bahwa tidak akan ada ancaman yang berasal dari Gaza.

    Sementara itu, usulan tersebut juga melibatkan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas.

    BBC

    Pasukan dari negara-negara Arab dan internasional akan membantu komite tersebut untuk sementara waktu dalam mengelola Jalur Gaza.

    Hamas sebelumnya menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite nasional tetapi ingin berperan dalam memilih anggotanya dan tidak memperbolehkan pengerahan pasukan darat apa pun tanpa persetujuannya.

    Sumber di Mesir tersebut juga menekankan bahwa negara-negara Arab akan mendukung Otoritas Palestina dalam melatih personelnya dan bekerja sama dengan Uni Eropa.

    Bagaimana dengan rencana Trump?

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza.

    Ia kerap menjustifikasi hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri, mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing.

    Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika mereka tidak menerima warga Palestina.

    Baca juga:

    Salah satu mantan editor Associated Press Timur Tengah di Kairo, Dan Perry, menulis dalam sebuah artikel untuk koran Israel, Jerusalem Post, bahwa rencana Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza adalah untuk menekan negara-negara Arab dan warga Palestina di Gaza agar menyingkirkan Hamas dari kekuasaan.

    Hal ini juga ditujukan untuk menghentikan dukungan finansial bagi Hamas dari negara-negara Arab, khususnya Qatar.

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters)

    Dalam sebuah pertemuan Trump dan Raja Abdullah II dari Yordania yang digelar baru-baru ini digelar di Washington, Raja Abdullah menegaskan kepada Trump bahwa dia lebih memilih Palestina tetap berada di Gaza selama proses rekonstruksi, menurut juru bicara presiden AS, Caroline Levitt.

    Namun secara resmi, Trump lebih memilih merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza.

    Perry meyakini Trump mungkin setuju agar warga Palestina tetap tinggal di Gaza dengan imbalan miliaran dolar untuk pembangunan kembali Gaza dan penyingkiran Hamas.

    Perry menambahkan bahwa pemerintahan sipil teknokrat dapat dibentuk di Gaza, yang terkait dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat bekerja sama dengan Mesir dan negara-negara Teluk.

    Apa pengaruh dunia Arab terhadap Trump?

    Dr Mubarak Al-Ati, seorang analis politik Saudi, meyakini bahwa keterlibatan AS akan mempertimbangkan kepentingan yang besar di kawasan tersebut, khususnya di Arab Saudi dan Mesir.

    Ia menambahkan bahwa hubungan pribadi antara para penguasa Mesir, AS, dan Arab Saudi akan memungkinkan mereka menemukan titik temu, khususnya kunjungan Trump mendatang ke Arab Saudi, yang akan membentuk hubungan Arab-Amerika di masa mendatang.

    Sementara Dr Hassan Mneimneh, analis politik dari Washington, meyakini jika Trump memangkas bantuan militer dan ekonomi ke Mesir dan Yordania sebagai tanggapan atas rencana Arab, negara-negara ini harus menanggapinya.

    Baca juga:

    Misalnya, Riyadh harus menghentikan investasinya di AS sehingga membuka pintu bagi keterlibatan ekonomi dengan China, Rusia, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

    Al-Ati menyoroti bahwa tawaran normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, yang menarik bagi AS, sebenarnya merupakan taktik negosiasi Riyadh untuk mendorong terwujudnya negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967.

    Sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya mencatat bahwa sindiran Kairo baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian damai Camp David dengan Israel, yang ditandatangani pada tahun 1979, juga bisa efektif melawan Washington jika Trump menolak rencana Arab apa pun di masa depan.

    Lihat juga Video Trump Mau Ambil Alih Gaza, Liga Arab: Siklus Baru Konflik Intens Arab-Israel

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harga Rp9,8 Juta, Visual Intelligence Jadi Andalan

    Harga Rp9,8 Juta, Visual Intelligence Jadi Andalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple resmi merilis iPhone 16e sebagai jawaban untuk pasar mid-range dengan harga mulai dari $599 atau Rp9,78 juta (kurs: Rp16.341). Ponsel ini mengusung fitur Visual Intelligence yang diaktifkan melalui Action Button, serta desain modern berbasis bodi iPhone 14.

    Dalam website resminya, iPhone 16e dibekali prosesor A18 dan layar OLED 6,1 inci, menandai transisi penuh Apple dari LCD ke OLED untuk seluruh lini iPhone. Fitur utama yang menjadi pembeda adalah Visual Intelligence, yang memungkinkan pengguna menerjemahkan atau merangkum teks melalui kamera.

    Tidak hanya itu, fitur ini juga dapat membantu pengguna mengidentifikasi lokasi sekitar (restoran, toko) dan menampilkan informasi operasional lokasi tersebut.

    Fitur ini diintegrasikan ke Action Button (pengganti tombol mute) untuk akses cepat, meski tidak memiliki tombol Camera Control khusus seperti seri iPhone 16.

    Reuters, Kamis (20/2/2025), melaporkan 16e akan dibanderol seharga $599, naik $170 dari ponsel entry level SE sebelumnya, SE. Selain tidak memiliki lensa kamera sudut lebar, satu tombol hilang, dan tampilan yang sedikit berbeda, 16e tampak sangat mirip dengan versi mahal dari iPhone 16 yaiti iPhone 16 Pro dan Pro Max.

    Sementara itu, Digital Trends menyebut bahwa ponsel ini akan menjadi pesaing dari OnePlus 13R.

    OnePlus 13R memiliki keunggulan pada refresh rate lebih tinggi (120Hz) dan ukuran lebih besar, serta kapasitas baterai jumbo 6.000mAh yang bertahan 2-3 hari pemakaian.

    Adapun iPhone 16e menawarkan desain premium warisan iPhone 14 dan dukungan Apple Intelligence untuk pengoptimalan foto, penulisan, dan integrasi ChatGPT di Siri.

    Perbandingan iPhone 16e vs OnePlus 13RPerbesar

    Apple dikabarkan membidik segmen pengguna yang menginginkan fitur AI mutakhir dengan harga lebih terjangkau, sekaligus merespons tren peningkatan permintaan ponsel mid-range di Asia Tenggara. iPhone 16e sudah bisa dipesan mulai 20 Februari 2025 melalui Apple Store, Amazon, dan Best Buy.

    Meski kalah di beberapa aspek teknis, kehadiran iPhone 16e dinilai sebagai langkah strategis Apple untuk memperluas dominasi di pasar global, khususnya di tengah persaingan ketat dengan merek China seperti OnePlus.

  • Harga Minyak Dunia Dekati Level Tertinggi dalam Sepekan – Page 3

    Harga Minyak Dunia Dekati Level Tertinggi dalam Sepekan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak bertahan mendekati level tertinggi dalam sepekan pada hari Rabu karena kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Rusia dan AS.

    Sementara itu, pasar menunggu kejelasan tentang sanksi karena Washington berusaha menengahi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Dikutip dari CNBC, kamis (20/2/2025), harga minyak Futures Brent naik 20 sen, atau 0,3%, menjadi USD 76,04 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 40 sen, atau 0,6%, menjadi USD 72,25.

    Ini adalah penutupan tertinggi untuk kedua tolok ukur minyak mentah sejak 11 Februari.

    Pasar sedang mencoba untuk memutuskan tiga faktor pendorong bullish: Rusia, Iran, dan OPEC, kata ahli strategi komoditas BNP Paribas, Aldo Spanjer. Orang-orang mencoba memahami dampak dari sanksi yang diumumkan dan yang sebenarnya.

    Rusia mengatakan aliran minyak Konsorsium Pipa Kaspia (CPC), jalur utama ekspor minyak mentah dari Kazakhstan, berkurang 30-40% pada hari Selasa setelah serangan drone Ukraina di stasiun pemompaan. Pemotongan 30% akan setara dengan hilangnya pasokan pasar sebesar 380.000 barel per hari (bpd), menurut perhitungan Reuters.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan bahwa serangan CPC mungkin telah dikoordinasikan dengan sekutu Barat Ukraina.

    Pasokan Minyak AS

    Di AS, cuaca dingin mengancam pasokan minyak mentah, dengan Otoritas Pipa Dakota Utara memperkirakan produksi di negara bagian tersebut akan menurun hingga 150.000 bpd.

    Tingkat psikologis penting USD 70 (untuk harga minyak) tampaknya bertahan kuat, dibantu oleh serangan drone Ukraina pada stasiun pemompaan minyak Rusia dan ketakutan bahwa cuaca dingin di AS dapat mengurangi pasokan, kata analis pasar IG Tony Sycamore.

     

  • Zelensky Ngambek Tak Diajak AS-Rusia soal Perang Ukraina

    Zelensky Ngambek Tak Diajak AS-Rusia soal Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merajuk karena tak diajak Amerika Serikat dan Rusia berunding soal upaya mengakhiri perang Ukraina. Zelensky pun mengkritisi pertemuan antara pejabat AS dan Rusia di Arab Sauda tanpa partisipasi Ukraina.

    Dirangkum detikcom, Rabu (19/2/2025), kekecewaan Zelensky bermula ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan pejabat Rusia di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2). Usai pertemuan, Rubio menyatakan bahwa pihaknya ingin mencapai solusi yang “adil” dan “berkelanjutan” untuk perang Ukraina.

    Dalam sambutannya kepada wartawan Rubio mengatakan bahwa “tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

    Sementara, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua diplomat tinggi telah sepakat untuk “menunjuk tim tingkat tinggi masing-masing untuk mulai bekerja pada jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin”.

    Rubio mengatakan bahwa negara-negara Eropa harus terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang, dan bahwa “peluang luar biasa ada untuk bermitra” dengan Rusia.

    “Kunci untuk membukanya adalah mengakhiri konflik ini,” katanya.

    Zelensky pun bereaksi keras atas pertemuan AS dan Rusia. Zelensky menegaskan setiap pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri perang harus “adil” dan melibatkan negara-negara Eropa, termasuk Turki.

    Pembicaraan “sedang berlangsung antara perwakilan Rusia dan perwakilan Amerika Serikat. Tentang Ukraina–tentang Ukraina lagi–dan tanpa Ukraina,” kata Zelensky selama kunjungan resmi ke Turki seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025).

    “Ukraina, Eropa dalam arti luas–dan ini termasuk Uni Eropa, Turki, dan Inggris–harus dilibatkan dalam percakapan dan pengembangan jaminan keamanan yang diperlukan dengan Amerika mengenai nasib bagian dunia kita,” kata Zelensky saat konferensi pers dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan selama kunjungan ke Ankara.

    Zelensky Batalkan Perjalanan ke Arab Saudi

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ankara. Pertemuan terjadi saat Kyiv berupaya memperkuat posisinya dalam menanggapi perundingan Amerika Serikat (AS)-Rusia. Foto: (AFP/HANDOUT)

    Zelensky bahkan menunda rencana kunjungannya ke Arab Saudi, lantaran Kyiv tak dilibatkan dalam pertemuan AS dan Rusia di Riyadh, pekan ini.

    Zelensky yang saat ini sedang berkunjung ke Turki, seperti dilansir Reuters, Rabu (19/2/2025), mengumumkan sendiri penundaan kunjungannya ke Saudi. Awalnya dia dijadwalkan berkunjung ke Riyadh pada Rabu (19/2) waktu setempat.

    Diumumkan Zelensky bahwa kunjungannya ke Saudi ditunda hingga 10 Maret mendatang. Dia mengaku tidak ingin ada “kebetulan-kebetulan apa pun”.

    Menurut dua sumber yang memahami situasi terkini, penundaan kunjungan itu diambil Zelensky agar tidak memberikan “legitimasi” terhadap pertemuan pejabat Washington-Moskow yang digelar di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat.

    “(Ukraina) Tidak ingin memberikan legitimasi apa pun terhadap hal apa pun yang terjadi di Riyadh,” ungkap salah satu sumber itu saat berbicara kepada Reuters.

    Zelensky mengatakan di Ankara bahwa dirinya tidak diundang ke pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) antara delegasi pejabat tinggi AS dan Rusia, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua negara.

    Washington dan Moskow mengatakan setelah pembicaraan itu bahwa mereka sepakat untuk terus melanjutkan upaya dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Kami tidak ingin siapa pun memutuskan apa pun di belakang kami… Tidak ada keputusan yang dapat dibuat tanpa Ukraina mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina,” tegas Zelensky dalam pernyataannya.

    Trump Kecewa Zelensky Ngeluh

    Presiden AS Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images

    Presiden AS Donald Trump justru menyalahkan Zelensky atas invansi Rusia. Trump bahkan mengatakan dia lebih yakin kesepakatan mengakhiri perang akan terjadi setelah perundingan AS dengan Rusia.

    Dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), Trump menekan Zelensky untuk mengadakan pemilu-yang sejalan dengan salah satu tuntutan utama Moskow-, Trump juga mengecam Zelensky karena mengeluh tidak dilibatkan dalam perundingan AS-Rusia di Arab Saudi.

    Trump juga menyarankan agar Zelensky bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum bulan ini berakhir ketika Washington merombak sikapnya terhadap Rusia.

    “Saya sangat kecewa, saya dengar mereka kesal karena tidak mendapatkan kursi (dalam perundingan AS-Rusia),” kata Trump kepada wartawan di Florida ketika ditanya tentang reaksi Ukraina.

    “Hari ini saya mendengar, ‘oh, kami tidak diundang’. Nah, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun… Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa saja membuat kesepakatan,” katanya.

    Zelensky sebelumnya mengkritik perundingan AS-Rusia karena tidak menyertakan Kyiv, dengan mengatakan upaya untuk mengakhiri perang harus “adil” dan melibatkan negara-negara Eropa, sambil menunda perjalanannya ke Arab Saudi. Pernyataan Zelensky ini lah yang diduga membuat Trump marah hingga kemudian dia menyerang Zelensky.

    Ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan mendukung tuntutan Rusia yang ingin memaksa Zelensky mengadakan pemilu baru sebagai bagian dari kesepakatan, Trump tidak menjawab tegas, namun dia mengkritik Ukraina.

    “Mereka menginginkan kursi di meja perundingan, tapi bisa dibilang… bukankah rakyat Ukraina punya hak untuk bersuara? Sudah lama sejak kita mengadakan pemilu,” kata Trump.

    “Itu bukan hal yang berasal dari Rusia, itu berasal dari saya, dari negara lain,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS-Ukraina Memanas, Trump Sebut Zelensky ‘Diktator Tanpa Pemilu’

    AS-Ukraina Memanas, Trump Sebut Zelensky ‘Diktator Tanpa Pemilu’

    Jakarta –

    Tensi hubungan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina memanas. Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator.

    “Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky lebih baik bergerak cepat atau dia tidak akan punya negara yang tersisa,” tulis Trump di platform Truth Social dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    Pernyataan Trump ini menambah ketegangan yang melibatkan Trump dan Zelensky dalam upaya mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Zelensky sempat menyebut Trump menerima informasi yang salah dari Rusia usai Presiden Amerika itu menyebut Ukraina sebagai pemicu perang dengan Rusia.

    Dalam kritik yang dilontarkan di platform Truth Social, Trump juga mempertanyakan legitimasi Zelensky sebagai Presiden Ukraina. Jabatan Zelensky sedianya berakhir tahun lalu, namun diperpanjang atas pertimbangan darurat militer.

    “Dia menolak untuk mengadakan pemilu, nilainya sangat rendah dalam jajak pendapat di Ukraina, dan satu-satunya hal yang dia kuasai adalah mempermainkan (Joe) Biden ‘seperti biola,’” kata Trump dalam postingan Truth Social.

    “Sementara itu, kami berhasil merundingkan diakhirinya perang dengan Rusia, sesuatu yang semua orang akui hanya bisa dilakukan oleh ‘TRUMP’ dan Pemerintahan Trump,” tambah Trump.

    Volodymyr Zelensky sebelumnya juga telah memutuskan untuk menunda rencana kunjungannya ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan setelah pemerintahnya tidak dilibatkan dalam pertemuan para pejabat Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh, Saudi pekan ini. Pertemuan yang membahas perang Ukraina itu sama sekali tidak melibatkan para pejabat Ukraina.

    Zelensky yang saat ini sedang berkunjung ke Turki, seperti dilansir Reuters, Rabu (19/2), mengumumkan sendiri penundaan kunjungannya ke Saudi. Awalnya dia dijadwalkan berkunjung ke Riyadh pada Rabu (19/2) waktu setempat.

    Diumumkan Zelensky bahwa kunjungannya ke Saudi ditunda hingga 10 Maret mendatang. Dia mengaku tidak ingin ada “kebetulan-kebetulan apa pun”.

    Menurut dua sumber yang memahami situasi terkini, penundaan kunjungan itu diambil Zelensky agar tidak memberikan “legitimasi” terhadap pertemuan pejabat Washington-Moskow yang digelar di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat.

    “(Ukraina) Tidak ingin memberikan legitimasi apa pun terhadap hal apa pun yang terjadi di Riyadh,” ungkap salah satu sumber itu saat berbicara kepada Reuters.

    Zelensky mengatakan di Ankara bahwa dirinya tidak diundang ke pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) antara delegasi pejabat tinggi AS dan Rusia, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua negara.

    Washington dan Moskow mengatakan setelah pembicaraan itu bahwa mereka sepakat untuk terus melanjutkan upaya dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Kami tidak ingin siapa pun memutuskan apa pun di belakang kami… Tidak ada keputusan yang dapat dibuat tanpa Ukraina mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina,” tegas Zelensky dalam pernyataannya.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • China Balas Dendam Blokir Amerika, Perang Makin Panas

    China Balas Dendam Blokir Amerika, Perang Makin Panas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) terus-menerus mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor dan penambahan tarif yang bisa melumpuhkan upaya China mendominasi pengembangan industri teknologi. Tak tinggal diam, China melancarkan aksi balas dendam dengan memblokir akses mineral kritis ke AS dan sekutu.

    Terbaru, perusahaan China juga menyetop ekspor alat yang digunakan dalam pengembangan baterai metal lithium untuk kendaraan listrik (EV). Hal ini merupakan implementasi dari rencana Beijing untuk mulai melakukan kontrol ekspor untuk baterai dan lithium.

    Jiangsu Jiuwu Hi-Tech mengatakan kepada konsumen pada bulan lalu bahwa perusahaan akan menyetop ekspor alat filtrasi yang disebut ‘sorbent’ mulai 1 Februari 2025, menurut sumber yang familiar dengan isu ini, dikutip dari Reuters, Rabu (19/2/2025).

    China adalah produsen sorbent terbesar di dunia. Alat itu penting untuk melakukan ekstraksi lithium. Meski demikian, skala pasarnya sulit dipastikan karena Beijing membatasi pembagian data, menurut analis.

    Keputusan Jiangsu menunjukkan ancaman Beijing yang diumumkan pada Januari lalu mulai ditegakkan, meski regulasinya belum sah dan baru berbentuk proposal.

    Jika disetujui, perusahaan memerlukan lisensi khusus dari pemerintah untuk melakukan penjualan ke luar negeri untuk beberapa teknologi baterai dan lithium.

    Salah satu eksekutif di perusahaan teknologi ekstraksi lithium lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan Jiangsu dan Sunresin New Materials yang sama-sama merupakan produsen sorbent besar, saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah terkait proposal tersebut.

    Jiangsu dan Sunresin tidak merespons pertanyaan yang diajukan Reuters.

    (fab/fab)

  • Google Bayar Denda Rp5,56 Triliun Atas Pelanggaran Pajak di Italia

    Google Bayar Denda Rp5,56 Triliun Atas Pelanggaran Pajak di Italia

    Bisnis.com, JAKARTA — Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, setuju untuk membayar denda sebesar US$340 juta atau Rp5,56 triliun (kurs: Rp16.378) kepada Italia atas dugaan pajak yang tidak dibayarkan. 

    Dalam sebuah laporan investigasi, Google disebut tidak membayar pajak dari penghasilan yang mereka bukukan di Italia antara periode 2015 dan 2019.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (19/2/2025),  Jaksa Milan menuduh Google tidak mengajukan dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di Italia, berdasarkan klaimnya pada infrastruktur digital yang dimiliki Google di negara tersebut.

    Pada tahun 2017, Google membayar 306 juta euro untuk menyelesaikan kasus sebelumnya yang menyatakan bahwa Google memiliki kantor perwakilan permanen di Italia.

    Dalam perkembangannya, Google kemudian sepakat untuk membayar denda US$340 juta menurut pernyataan resmi Pengadilan Italia.

    Adapun Google terus diterpa permasalahan hukum. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatukan denda senilai Rp202,5 miliar kepada Google.

    KPPU mengeklaim nilai tersebut sebagai denda terbesar sepanjang sejarah di KPPU. Namun, jika dibandingkan dengan denda yang dibayarkan Google ke pengadilan Italia, nilai masih relatif kecil.

    “Besaran denda sebesar Rp 202,5 miliar telah dijatuhkan KPPU kepada Google LLC dalam Perkara Nomor 03/KPPU- I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System,” tulis keterangan resmi itu.

    Dilanjutkannya, dalam putusan pada 21 Januari 2025 kemarin, pengenaan besaran denda mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

    “Majelis Komisi menentukan perhitungan besaran denda berdasarkan total penjualan yaitu paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan dan kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang,” sebutnya.

    Adapun, Majelis Komisi menetapkan periode waktu dalam perkara ini dimulai sejak Google LLC mewajibkan para pengembang aplikasi untuk menggunakan Google Play Billing System pada aplikasi yang memiliki transaksi pembelian di dalamnya, yakni 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2024.