Perusahaan: Reuters

  • Hamas Rilis Pernyataan Tak Lazim dalam Bahasa Ibrani: Zionis Punya 2 Opsi, 1 IDF Keturunan Palestina – Halaman all

    Hamas Rilis Pernyataan Tak Lazim dalam Bahasa Ibrani: Zionis Punya 2 Opsi, 1 IDF Keturunan Palestina – Halaman all

    Hamas Rilis Pernyataan Tak Biasa dalam Bahasa Ibrani: Zionis Israel Punya Dua Pilihan, 1 IDF Keturunan Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas, Sabtu (22/2/2025) dilaporkan menerbitkan pernyataan yang tidak biasa di situs web resminya dan melalui saluran Telegramnya.

    Laporan RNTV menyatakan pernyataan Hamas ini tidak biasa karena dilansir dalam bahasa Ibrani yang kerap digunakan pasukan Israel (IDF) dalam pernyataan resmi di berbagai platform.

    “Perlawanan Palestina di Gaza sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap perjanjian tersebut dengan memfasilitasi pertukaran enam tahanan pendudukan hari ini, sementara pendudukan Israel terus menunda pelaksanaan kewajibannya [terhadap gencatan senjata],” kata pernyataan itu, dikutip dari RNTV, Sabtu.

    “Zionis (Israel) kini dihadapkan pada dua pilihan,” Hamas menambahkan.

    “Entah mereka menerima tawanannya dalam peti mati, seperti yang disaksikan Kamis lalu akibat arogansi penjahat Netanyahu.”

    “Atau mereka menerimanya hidup-hidup dengan mematuhi persyaratan perlawanan.”

    Hamas juga memperingatkan Israel tentang segala upaya untuk menghindari ketentuan perjanjian dan mengatakan satu-satunya cara bagi para tawanan untuk kembali ke keluarga mereka adalah melalui “negosiasi dan komitmen tulus terhadap ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

    “Upaya putus asa Netanyahu untuk lolos dari kekalahan tentaranya di Gaza dengan melakukan pembantaian di Tepi Barat tidak akan mematahkan tekad rakyat kami atau perlawanan mereka.”

    “Perlakuan kami terhadap tahanan didasarkan pada ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sementara tahanan kami di penjara pendudukan mengalami penyiksaan dan penindasan,” simpul pernyataan itu.

    CIUM KENING – Omer Shem Tov, salah satu dari tiga sandera Israel yang dibebaskan mencium dahi seorang pejuang Hamas di panggung di Nuseirat, Gaza Tengah, Sabtu (22/2/2025). Pada putaran ketujuh pertukaran sandera-tahanan, Hamas membebaskan 6 sandera Israel yang akan ditukar dengan pembebasan 602 tahanan Palestina dari penjara Israel. (Foto: Tangkapan layar)

    Pembebasan Satu Sandera Israel Tanpa Seremoni

    Seperti diberitakan, Hamas kembali melanjutkan kesepakatan pembebasan sandera dengan menyerahkan enam tawanan Israel hari ini, Sabtu (22/2/2025).

    Nama-nama tawanan Israel yang dibebaskan adalah sebagai berikut:

    Eliya Cohen

    Omer Shem Tov

    Omer Wenkert

    Tal Shoham

    Avera Mengistu

    Hisham Al-Sayed

    Tal Shoham dan Avera Mengistu dibebaskan lebih dulu dalam prosesi yang dilakukan di Rafah, Gaza Selatan.

    Sementara Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkert dibebaskan di lokasi lain di Nuseirat, Gaza Tengah.

    Pun, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah memutuskan untuk membebaskan tawanan Israel Hisham al-Sayed di Gaza tanpa upacara resmi, menurut sumber yang dikutip oleh Al Jazeera.

    KETURUNAN PALESTINA – Hisham al-Sayed, warga Israel keturunan Palestina yang ditawan Hamas selama 10 tahun di Gaza. Hisham al-Sayed dilaporkan pernah masuk menjadi personel militer Israel (IDF).

    Alasan di Balik Keputusan

    Sumber-sumber di dalam Brigade Qassam mengungkapkan bahwa keputusan itu dibuat karena rasa hormat terhadap warga Palestina di Pendudukan Israel.

    Rupanya, Hisham al-Sayed merupakan keturunan Palestina yang menjadi warga Israel dan sempat masuk menjadi personel militer Israel (IDF).

    Hamas menekankan kalau perekrutan warga Palestina dari dalam Pendudukan Israel ke dalam jajaran militer Israel secara luas ditolak oleh semua warga Palestina.

    Brigade tersebut menambahkan bahwa Israel meninggalkan al-Sayed selama 10 tahun karena asal-usul Palestinanya, meskipun pernah bertugas di ketentaraan Israel.

    Pembebasan ini terjadi di tengah perjanjian pertukaran tahanan yang sedang berlangsung antara Hamas dan Pendudukan Israel, yang telah menyaksikan pembebasan tahanan di kedua belah pihak.

    Pertukaran ini digelar setelah sempat ada masalah seputar pengembalian jenazah yang salah diidentifikasi pekan ini dari Hamas ke Israel.

    Buntut masalah ini, agenda pertukaran sandera sempat terancam gagal, mengancam gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

    Namun, setelah kesalahpahaman tersebut rampung, Israel dan Hamas sepakat melanjutkan pertukaran sandera  di Gaza hari ini.

    Enam sandera yang akan dibebaskan di antaranya ada Eliya Cohen (27 tahun), Tal Shoham, (40 tahun), Omer Shem Tov (22 tahun), dan Omer Wenkert, (23 tahun). Mereka ditangkap Hamas selama serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Sementara dua lainnya, Hisham Al-Sayed (36 tahun) dan Avera Mengistu (39 tahun) ditahan Hamas sejak mereka memasuki Gaza secara terpisah dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan sekitar satu dekade lalu.

    Adapun keenam sandera Israel yang dibebaskan Hamas merupakan kelompok terakhir yang masih hidup dari 33 orang yang disepakati akan dibebaskan di gencatan senjata tahap pertama.

    Mengutip BBC International, para sandera diperkirakan akan diserahkan sekitar pukul 08.30 pagi (06.30 GMT).

    Hingga kini Hamas belum menjelaskan secara detail di mana pertukaran sandera akan digelar.

    Meski begitu kemungkinan serah terima akan dilakukan di Khan Younis, Gaza selatan.

    Israel Bebaskan 602 Tahanan Palestina

    Sebagai imbalannya, Israel mengumumkan bahwa pihaknya akan membebaskan 602 tahanan Palestina dalam tahap terakhir pertukaran yang telah berlangsung sejak 19 Januari.

    Di antara mereka yang dibebaskan, 445 adalah warga Palestina dari Gaza yang diculik militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Sebanyak 60 orang lainnya tengah menjalani masa hukuman penjara yang panjang, 50 napi menjalani hukuman penjara seumur hidup, dan 47 orang yang ditangkap kembali setelah pertukaran tahanan tahun 2011.

    Hal itu diungkap langsung oleh juru bicara kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, Amani Sarahneh sebagaimana dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025).

    Namun sebagai catatan, dalam pembebasan kali ini nantinya 108 tahanan yang akan dideportasi ke luar Israel dan wilayah Palestina.

    Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata Dimulai

    Kendati kesepakatan gencatan senjata tahap pertama belum rampung digelar, namun Israel kabarnya telah memulai negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina Hamas mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza pekan ini.

    “Itu akan terjadi minggu ini,” kata Gideon Sa’ar Menteri Luar Negeri Israel, Rabu (19/2/2025).

    Perundingan untuk tahap kedua kesepakatan itu seharusnya dimulai pada 2 Februari.

    Namun, Qatar yang bersama Mesir dan Amerika Serikat menjadi penengah antara kedua pihak, mengatakan perundingan tersebut belum dilakukan secara resmi.

    Pada negosiasi tahap dua akan dibahas pengembalian sisa sandera berjumlah 64.

    Dalam perundingan kali ini, Israel dan Hamas kabarnya bakal membahas beberapa isu-isu seperti pemerintahan di Gaza pasca perang.

    Hal tersebut, turut dikonfirmasi seorang pejabat Israel yang mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunjuk orang kepercayaannya untuk memimpin negosiasi tahap kedua gencatan senjata dengan Hamas.

    Orang kepercayaan Benjamin Netanyahu itu merupakan Ron Dermer yang lahir di Amerika Serikat (AS).

    Namun, kantor berita Reuters memprediksi bahwa negosiasi tahap kedua akan berlangsung alot.

    Sebab, masalah siapa yang memerintah di Gaza pasca-perang bakal ditentukan dalam perundingan kali ini.

     

    (oln/rntv/*)

  • Satu Negara Bisa Lumpuh Total, Ancaman Trump Makin Ganas

    Satu Negara Bisa Lumpuh Total, Ancaman Trump Makin Ganas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para negosiator Amerika Serikat (AS) terus mendesak Kyiv memberikan akses mineral penting Ukraina ke negeri Paman Sam. Terbaru, AS mengancam ada kemungkinan untuk memutus akses Ukraina ke sistem internet satelit Starlink milik Elon Musk yang vital. Hal itu diungkapkan tiga sumber kepada Reuters.

    Sumber tersebut mengatakan, akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina, setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Adapun Starlink menyediakan konektivitas internet penting bagi Ukraina dan militernya, yang dilanda perang.

    Kata salah satu sumber, yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tersebut, isu tersebut diangkat lagi pada hari Kamis (19/2) waktu setempat selama pertemuan antara Keith Kellogg, utusan khusus AS untuk Ukraina, dan Zelenskiy.

    Selama pertemuan tersebut, Ukraina diberitahu bahwa layanan Starlink akan segera ditutup jika tidak mencapai kesepakatan terkait mineral penting. Hal itu diungkapkan oleh sumber tersebut, yang meminta anonimitas untuk membahas negosiasi tertutup.

    “Ukraina berjalan dengan Starlink. Mereka menganggapnya sebagai Bintang Utara mereka,” kata sumber tersebut, dikutip dari CNBC International, Sabtu (22/2/2025).

    “Kehilangan Starlink … akan menjadi pukulan telak.”

    Zelenskiy telah menolak tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar US$500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan masa perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada hari Jumat, presiden Ukraina mengatakan tim AS dan Ukraina sedang mengerjakan sebuah kesepakatan dan Trump mengatakan ia berharap kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan oleh Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. Dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, Musk kemudian membatasi akses setidaknya sekali sebelumnya pada musim gugur 2022 karena ia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

    Anggota parlemen AS terbagi atas upaya Trump untuk segera mengakhiri perang Ukraina dan beberapa telah mengajukan pertanyaan tentang upaya cepat Musk untuk memangkas ribuan pekerja federal dan menutup lembaga Federal.

    Melinda Haring, seorang peneliti senior di Atlantic Council, mengatakan Starlink sangat penting bagi pengoperasian pesawat nirawak Ukraina, pilar utama strategi militernya.

    “Kehilangan Starlink akan mengubah permainan,” kata Haring, seraya mencatat bahwa Ukraina kini memiliki paritas 1:1 dengan Rusia dalam hal penggunaan pesawat nirawak dan peluru artileri.

    Ukraina memiliki berbagai macam kemampuan pesawat nirawak, mulai dari pesawat nirawak laut dan pesawat nirawak pengintai hingga kendaraan udara tak berawak jarak jauh.

    Kedutaan Besar Ukraina di Washington, Gedung Putih, dan Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    SpaceX, yang mengoperasikan Starlink, juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Musim gugur lalu, Ukraina melontarkan gagasan untuk membuka mineral pentingnya bagi investasi oleh sekutu. Ini adalah bagian dari “rencana kemenangan” yang berupaya menempatkannya pada posisi terkuat untuk perundingan dan memaksa Moskow untuk berunding.

    Trump telah menerima gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia ingin Ukraina memasok tanah jarang dan mineral lain kepada AS sebagai imbalan atas dukungan finansialnya terhadap upaya perang.

    Zelenskiy menolak proposal terperinci AS minggu lalu yang akan membuat Washington dan perusahaan-perusahaan AS menerima 50% dari mineral penting Ukraina, yang meliputi grafit, uranium, titanium, dan litium, komponen utama dalam baterai mobil listrik.

    Sejak saat itu, keretakan muncul di antara para pemimpin, dengan Trump mengecam Zelenskiy sebagai “seorang diktator tanpa pemilihan” pada hari Rabu setelah Zelenskiy mengatakan Trump terjebak dalam gelembung disinformasi Rusia, sebuah tanggapan terhadap presiden AS yang menyatakan Ukraina memulai perang.

    (fab/fab)

  • Hamas Serahkan 5 Sandera, Israel Bebaskan Ratusan Tahanan Palestina

    Hamas Serahkan 5 Sandera, Israel Bebaskan Ratusan Tahanan Palestina

    Jakarta

    Kelompok Hamas membebaskan lima sandera Israel dan bersiap membebaskan satu sandera lagi dari Gaza pada hari Sabtu (22/2), dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina.

    Eliya Cohen (27), Omer Shem Tov (22) dan Omer Wenkert (23), semuanya diculik dari lokasi festival musik Nova dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, diserahkan ke Palang Merah pada Sabtu (22/2) untuk diangkut ke pihak pasukan Israel.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025), puluhan militan bertopeng berjaga di tengah kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Sementara pasukan Hamas yang bersenjatakan senapan otomatis, berdiri di kedua sisi ketiga sandera, saat mereka dipaksa melambaikan tangan dari panggung.

    Adapun dua sandera Israel lainnya, Tal Shoham (40) dan Avera Mengistu (39) dibebaskan di Rafah, Gaza selatan sebelumnya.

    Sandera keenam, Hisham Al-Sayed, 36 tahun, diperkirakan akan dibebaskan di Kota Gaza.

    Al-Sayed dan Mengistu telah ditahan oleh Hamas sejak mereka memasuki Gaza atas kemauan mereka sendiri sekitar satu dekade lalu. Shoham diculik dari Kibbutz Be’eri bersama istri dan dua anaknya, yang dibebaskan dalam gencatan senjata singkat pada November 2023.

    Keenam orang tersebut adalah sandera terakhir yang masih hidup dari kelompok yang terdiri dari 33 orang yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari lalu. Sekitar 60 tawanan lainnya, kurang dari setengahnya diyakini masih hidup, saat ini masih berada di Gaza.

    Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera, Israel diharapkan membebaskan 602 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjaranya, dalam tahap terbaru dari kesepakatan gencatan senjata, yang sebagian besar telah disetujui.

    Mereka akan mencakup 445 warga Gaza yang ditangkap oleh pasukan Israel selama perang, serta puluhan narapidana yang menjalani hukuman panjang atau seumur hidup, menurut Hamas.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang hakim di pengadilan Jerman dipecat setelah mengawasi perselisihan hukum antara X milik Elon Musk dengan dua kelompok aktivis terkait pembagian data pemilu.

    Dokumen pengadilan yang dilihat Reuters pada Jumat (21/2) waktu setempat menunjukkan mosi pengadilan Jerman untuk pemecatan hakim tersebut.

    Sebelumnya, pada awal bulan ini, pengadilan regional di Berlin mengabulkan mosi kelompok aktivis sipil untuk memaksa X membagikan akses real-time ke data pemilu Jerman, pada periode 23 Februari hingga dua hari setelah pemungutan suara.

    Kedua kelompok tersebut mengatakan mereka membutuhkan data dari X agar dapat melacak misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu.

    X kemudian mengajukan banding dan juga mosi untuk memecat seorang hakim dalam kasus ini. X menilai hakim tersebut telah terlibat secara positif dengan konten media sosial dari penggugat, yakni Democracy Reporting International dan Society for Civil Rights.

    Pengadilan dan kedua kelompok penggungat mengonfirmasi keputusan pengabulan mosi tersebut ketika dihubungi oleh Reuters. Mosi terhadap dua hakim lainnya ditolak. Firma hukum AS White & Case, yang mewakili X, menolak berkomentar.

    Pertarungan hukum ini terjadi di tengah perselisihan antara tokoh politik Jerman dan Musk. Musk mengecam Kanselir Olaf Scholz sebagai orang yang “bodoh” dan mendukung kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

    Sementara itu, kedua kelompok aktivis menilai X memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan akses yang mudah diteliti dan dikumpulkan terhadap informasi seperti reach, share, dan like.

    Secara terpisah, X mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan menuntut pemerintah Jerman di pengadilan negara bagian dan federal sesaat sebelum pemilu, dengan mengatakan Jerman adalah negara di Uni Eropa yang paling sering meminta informasi tentang data pengguna.

    “X percaya bahwa tuntutan hukum atas data pengguna ini melanggar hukum dan telah membawa kasus-kasus di pengadilan federal dan negara bagian Jerman yang menantang keabsahan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam privasi dan kebebasan berekspresi pengguna kami,” kata divisi urusan pemerintahan global X.

    Kementerian Urusan Digital Jerman mengatakan pihaknya mengetahui pengumuman publik X, namun hingga saat ini belum ada tuntutan hukum yang diajukan.

    Sidang mengenai perintah pendahuluan akan berlangsung pada 27 Februari mendatang. Setelah satu hakim dipecat, ada dua hakim yang tersisa dalam penanganan kasus ini.

    Keputusan diharapkan akan diambil pada hari itu juga, menurut dokumen pengadilan lain yang dilihat oleh Reuters.

    Tanggal sidang pada 27 Februari berarti para aktivis peneliti tidak akan mendapatkan akses real-time terhadap data dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Namun keputusan yang diambil dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan.

    (fab/fab)

  • Kesepakatan Baru Digelar Hari Ini, Enam Tawanan Israel Ditukar 602 Tahanan Palestina – Halaman all

    Kesepakatan Baru Digelar Hari Ini, Enam Tawanan Israel Ditukar 602 Tahanan Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pertukaran sandera yang melibatkan kelompok pejuang Palestina Hamas dan pemerintah Israel kembali dilanjutkan pada Sabtu, 22 Februari 2025.

    Dalam proses ini, enam tawanan Israel akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar untuk memulangkan tahanan Palestina.

    Mengapa Pertukaran Sandera Ini Penting?

    Kesepakatan ini terjadi setelah sempat terjadinya masalah mengenai pengembalian jenazah yang salah diidentifikasi sebelumnya.

    Peristiwa tersebut menimbulkan ancaman bagi gencatan senjata yang rapuh antara kedua belah pihak.

    Namun, setelah kesalahpahaman itu diselesaikan, Israel dan Hamas sepakat untuk melanjutkan proses pertukaran sandera yang direncanakan di Gaza.

    Siapa Saja Tawanan yang Diberikan Kebebasan?

    Enam tawanan Israel yang akan dibebaskan terdiri dari:

    Mereka ditangkap oleh Hamas dalam serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, sedangkan Hisham dan Avera telah ditahan sejak mereka memasuki Gaza secara terpisah sekitar satu dekade lalu.

    Mengutip BBC International, proses serah terima diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 08:30 pagi waktu setempat.

    Meskipun hingga kini Hamas belum memberikan rincian tempat pertukaran, kemungkinan besar acara tersebut akan dilaksanakan di Khan Younis, Gaza selatan.

    Apa yang Diperoleh Israel dalam Pertukaran Ini?

    Sebagai imbalan atas pembebasan keenam sandera tersebut, Israel mengumumkan bahwa mereka akan melepaskan 602 tahanan Palestina.

    Jumlah ini merupakan bagian dari tahap akhir dari pertukaran yang dimulai sejak 19 Januari lalu.

    Dari 602 tahanan yang dibebaskan, 445 di antaranya adalah warga Palestina yang ditangkap oleh militer Israel setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Juru bicara Klub Tahanan Palestina, Amani Sarahneh, menyatakan bahwa sekitar 60 orang dari mereka sedang menjalani hukuman penjara yang panjang, termasuk 50 napi yang sedang menjalani hukuman seumur hidup.

    Sebanyak 108 tahanan juga akan dideportasi ke luar Israel dan wilayah Palestina.

    Bagaimana Proses Negosiasi Tahap Kedua Berjalan?

    Meskipun kesepakatan gencatan senjata tahap pertama belum sepenuhnya terlaksana, Israel dilaporkan telah memulai negosiasi tidak langsung dengan Hamas untuk fase kedua dari perjanjian gencatan senjata.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa negosiasi tersebut diharapkan dapat dimulai pada 2 Februari mendatang.

    Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat, berperan sebagai penengah dalam negosiasi ini.

    Pada tahap kedua, akan dibahas mengenai pengembalian sisa sandera yang masih tersisa, yang berjumlah 64 orang.

    Selain itu, isu-isu tentang pemerintahan di Gaza pasca-perang juga akan menjadi agenda dalam perundingan tersebut.

    Pejabat Israel menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menunjuk Ron Dermer sebagai orang kepercayaannya untuk memimpin negosiasi ini.

    Meski demikian, kantor berita Reuters memprediksi bahwa negosiasi tersebut akan menghadapi banyak tantangan, terutama terkait siapa yang akan memerintah di Gaza setelah konflik berakhir.

    Dengan semua informasi ini, proses pertukaran sandera ini tidak hanya penting untuk kedua belah pihak, tetapi juga bisa menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen di wilayah yang telah lama dilanda konflik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina memberikan akses sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang dianggap harta karun yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ). Akses sumber daya alam ini diajukan sebagai imbalan bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Namun begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum menyetujui permintaan tersebut karena dianggap membebani negaranya. Ukraina sendiri tercatat memiliki cadangan mineral penting sangat besar, yang dipakai untuk industri dirgantara, pertahanan dan nuklir.

    Presiden AS Donald Trump, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mengakses sumber daya mineral Ukraina sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China. Namun begitu, Zelensky secara tegas mengatakan, segala bentuk eksploitasi harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina menekan agresi Rusia.

    “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes, dikutip dari detikInet, Jumat (21/2/2025).

    Melalui proposal itu, AS kemungkinan memiliki sumber daya alam senilai US$ 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Sementara laporan Reuters mengatakan, AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Logam Tanah Jarang di Indonesia

    Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki LTJ. Indonesia tercatat memiliki harta karun yang sama dibidik AS. Dalam catatan detikcom, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menerbitkan data Booklet ESDM yang mengolah data Badan Geologi 2020. Potensi LTJ di antaranya tersimpan dalam produk samping timah berupa monasit.

    Dalam booklet tersebut, Indonesia tercatat memiliki sumber daya monasit sebanyak 185.179 ton logam yang tersebar di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan.

    Selain itu, LTJ juga terdapat pada produk samping zircon, red mud bauksit, produk samping nikel laterit, dan produk samping batu bara. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, booklet itu juga menyebut baru 9 lokasi yang telah dieksplorasi awal.

    Sementara sekitar 19 lokasi belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Target akselerasi LTJ sendiri terbagi dalam beberapa klaster yakni klaster I dan II Sumatera, klaster III Kalimantan, dan klaster IV Sulawesi.

    Badan Geologi juga sempat melakukan eksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, Parmonangan, dan Sumatera Utara pada 2022. Kegiatan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni eksplorasi awal, meliputi pemetaan, georadar dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran.

    Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Berdasarkan eksplorasi tersebut, tercatat kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Parmonangan sebesar 1.549 ppm.

    Sepanjang 2022, Badan Geologi juga telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dengan temuan potensi Lithium sebesar 86-92 ppm, potensi Stronsium sebesar 394-451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm.

    (hns/hns)

  • Sinkhole Raksasa Telan Rumah Warga, 1.200 Orang Terancam Gelandangan

    Sinkhole Raksasa Telan Rumah Warga, 1.200 Orang Terancam Gelandangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemunculan sinkhole makin sering terdengar di berbagai belahan dunia. Terbaru, sinkhole muncul dan ukurannya kian melebar di Kota Buriticupu, ujung timur laut Amazon Brasil.

    Pelan-pelan, kota tersebut dikatakan akan ditelan Bumi. Dalam beberapa minggu terakhir, lubang runtuhan besar dengan kedalaman beberapa meter telah menyebabkan pemerintah kota mengumumkan keadaan darurat.

    Sekitar 1.200 orang dari total 55.000 penduduk kota terancam kehilangan rumah. Pasalnya, sinkhole yang terus menganga menciptakan jurang yang bisa membuat rumah warga terperosok ke dalam lubang.

    “Dalam beberapa bulan terakhir, dimensinya telah meluas secara eksponensial, mendekati lokasi pemukiman,” tertera dalam pernyataan keputusan darurat yang dikeluarkan pemerintah kota awal bulan ini, dikutip dari Reuters, Sabtu (22/2/2025).

    Pernyataan tersebut juga mengatakan beberapa bangunan telah hancur akibat sinkhole. Lubang runtuhan yang terjadi baru-baru ini merupakan peningkatan dari masalah yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir.

    Warga Buriticupu di negara bagian Maranhao, sudah sering melihat sinkhole muncul ketika hujan mengikis tanah yang rentan karena sifatnya berpasir. Hal ini diperparah dengan konstruksi bangunan yang tidak direncanakan dengan baik dan penggundulan hutan.

    Erosi tanah yang besar dikenal di Brasil sebagai “voçoroca”, sebuah kata asli yang berarti “merobek Bumi” dan setara dengan sinkhole.

    Masalahnya menjadi lebih buruk saat hujan deras seperti saat ini, kata Marcelino Farias, ahli geografi dan profesor di Universitas Federal Maranhao.

    Antonia dos Anjos, yang telah tinggal di Buriticupu selama 22 tahun, khawatir akan terjadi lebih banyak lubang runtuhan dalam waktu dekat.

    “Ada bahaya di depan kita, dan tidak ada yang tahu di mana lubang di bawahnya terbuka,” kata pria berusia 65 tahun itu.

    Sekretaris Pekerjaan Umum Buriticupu dan seorang insinyur, Lucas Conceicao, mengatakan pemerintah kota jelas tidak memiliki kapasitas untuk menemukan solusi bagi situasi sinkhole yang kompleks.

    “Masalah-masalah ini mulai dari proses erosi hingga pemindahan orang-orang yang berada di wilayah berisiko,” katanya.

    (fab/fab)

  • Pertukaran Sandera Berlanjut Hari Ini, Enam Tawanan Israel Ditukar 602 Tahanan Palestina – Halaman all

    Pertukaran Sandera Berlanjut Hari Ini, Enam Tawanan Israel Ditukar 602 Tahanan Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok pejuang Palestina Hamas kembali melanjutkan kesepakatan pembebasan sandera dengan menyerahkan enam tawanan Israel hari ini, Sabtu (22/2/2025).

    Pertukaran ini digelar setelah sempat ada masalah seputar pengembalian jenazah yang salah diidentifikasi pekan ini dari Hamas ke Israel.

    Buntut masalah ini, agenda pertukaran sandera sempat terancam gagal, mengancam gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

    Namun, setelah kesalahpahaman tersebut rampung, Israel dan Hamas sepakat melanjutkan pertukaran sandera  di Gaza hari ini.

    Enam sandera yang akan dibebaskan di antaranya ada Eliya Cohen (27 tahun), Tal Shoham, (40 tahun), Omer Shem Tov (22 tahun), dan Omer Wenkert, (23 tahun). Mereka ditangkap Hamas selama serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Sementara dua lainnya, Hisham Al-Sayed (36 tahun) dan Avera Mengistu (39 tahun) ditahan Hamas sejak mereka memasuki Gaza secara terpisah dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan sekitar satu dekade lalu.

    Adapun keenam sandera Israel yang dibebaskan Hamas merupakan kelompok terakhir yang masih hidup dari 33 orang yang disepakati akan dibebaskan di gencatan senjata tahap pertama.

    Mengutip BBC International, para sandera diperkirakan akan diserahkan sekitar pukul 08.30 pagi (06.30 GMT).

    Hingga kini Hamas belum menjelaskan secara detail di mana pertukaran sandera akan digelar.

    Meski begitu kemungkinan serah terima akan dilakukan di Khan Younis, Gaza selatan.

    Israel Bebaskan 602 Tahanan Palestina

    Sebagai imbalannya, Israel mengumumkan bahwa pihaknya akan membebaskan 602 tahanan Palestina dalam tahap terakhir pertukaran yang telah berlangsung sejak 19 Januari.

    Di antara mereka yang dibebaskan, 445 adalah warga Palestina dari Gaza yang diculik militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Sebanyak 60 orang lainnya tengah menjalani masa hukuman penjara yang panjang, 50 napi menjalani hukuman penjara seumur hidup, dan 47 orang yang ditangkap kembali setelah pertukaran tahanan tahun 2011.

    Hal itu diungkap langsung oleh juru bicara kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, Amani Sarahneh sebagaimana dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025).

    Namun sebagai catatan, dalam pembebasan kali ini nantinya 108 tahanan yang akan dideportasi ke luar Israel dan wilayah Palestina.

    Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata Dimulai

    Kendati kesepakatan gencatan senjata tahap pertama belum rampung digelar, namun Israel kabarnya telah memulai negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina Hamas mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza pekan ini.

    “Itu akan terjadi minggu ini,” kata Gideon Sa’ar Menteri Luar Negeri Israel, Rabu (19/2/2025).

    Perundingan untuk tahap kedua kesepakatan itu seharusnya dimulai pada 2 Februari.

    Namun, Qatar yang bersama Mesir dan Amerika Serikat menjadi penengah antara kedua pihak, mengatakan perundingan tersebut belum dilakukan secara resmi.

    Pada negosiasi tahap dua akan dibahas pengembalian sisa sandera berjumlah 64.

    Dalam perundingan kali ini, Israel dan Hamas kabarnya bakal membahas beberapa isu-isu seperti pemerintahan di Gaza pasca perang.

    Hal tersebut, turut dikonfirmasi seorang pejabat Israel yang mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunjuk orang kepercayaannya untuk memimpin negosiasi tahap kedua gencatan senjata dengan Hamas.

    Orang kepercayaan Benjamin Netanyahu itu merupakan Ron Dermer yang lahir di Amerika Serikat (AS).

    Namun, kantor berita Reuters memprediksi bahwa negosiasi tahap kedua akan berlangsung alot.

    Sebab, masalah siapa yang memerintah di Gaza pasca-perang bakal ditentukan dalam perundingan kali ini.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Efisiensi Anggaran, Trump Pecat 5400 Karyawan Pentagon dan Pindahkan 1500 Staf FBI dari Washington – Halaman all

    Efisiensi Anggaran, Trump Pecat 5400 Karyawan Pentagon dan Pindahkan 1500 Staf FBI dari Washington – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemangkasan anggaran secara besar-besaran terus dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Elon Musk selaku pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Departemen Pertahanan AS yang akrab dinamai Pentagon pun tak luput dari sasaran efisiensi pemerintahan Trump.

    Hal ini terjadi setelah pada Jumat waktu setempat (21/2/2025) di mana Pentagon mengumumkan pemberhentian 5400 karyawan mereka sebagai bagian dari efisiensi anggaran tersebut.

    Pemutusan hubungan kerja yang dijadwalkan berlangsung minggu depan tersebut merupakan bagian dari rencana pemangkasan jumlah pekerja federal di Kementerian Pertahanan yang diprediksi akan terus dilakukan hingga mencapai angka 50.000 orang. 

    Dikutip dari Reuters, hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pejabat tinggi Pentagon, Darin Selnick.

    Selnick bahkan menyatakan bahwa Pentagon akan memberlakukan moratorium perekrutan dan bisa mengurangi tenaga kerja sipilnya sebesar 5 persen hingga 8 persen, atau sekitar 950.000 orang.

    Perombakan besar-besaran tak hanya terjadi Pentagon, Biro Investigasi Federal (FBI) juga mengalami dampak efisiensi biaya di pemerintahan Trump.

    Hal ini terjadi karena pada saat yang hampir bersamaan pada Jumat, FBI memerintahkan 1.500 staf untuk dipindahkan dari markas besarnya di Washington ke kantor-kantor mereka di penjuru daerah AS.

    Adapun para pegawai FBI tersebut akan ditempatkan di seluruh penjuru AS, menurut dua sumber dari Reuters.

    Kebijakan ini menuai sorotan mengingat angka tersebut setara dengan satu dari empat pegawai FBI yang saat ini bekerja di Washington, menurut data pemerintah.

    Perombakan ini adalah bagian terbaru dari strategi efisiensi besar-besaran yang dipimpin oleh Trump dan Elon Musk.

    Melalui masukan dari DOGE, Musk bahkan telah memecat lebih dari 20.000 pekerja federal di AS.

    Musk juga dan membongkar program-program di seluruh pemerintah AS, mulai dari Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) hingga sejumlah lembaga pengawasan keuangan.

    Tantangan hukum terhadap kebijakan ini masih terus mendapatkan respons yang beragam dari pihak legislatif hingga yudikatif sejauh ini.

    Sejumlah hakim federal menolak untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, namun ada pula yang memberikan lampu hijau.

    Satu respons yang menjadi sorotan adalah langkah Mahkamah Agung AS yang memblokir Trump untuk segera memecat pejabat kepala Kantor Penasihat Khusus yang merupakan sebuah lembaga pengawas independen.

    Dalam beberapa kasus, kebijakan Trump yang dinilai terburu-buru ini juga menuai sorotan karena beberapa blunder administrasi yang kemudian terjadi.

    Hal ini terlihat dalam langkah Trump yang merekrut kembali beberapa pekerja yang telah dipecat, termasuk mereka yang mengawasi keselamatan nuklir dan respons terhadap flu burung.

    Blunder tersebut begitu kentara terlihat di kebijakan Trump menyangkut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).

    Pihak CDC menyatakan bahwa mereka akan memanggil kembali pekerja yang sebelumnya dipecat, yang bertugas mengawasi rencana kesehatan bagi 137.000 orang yang jatuh sakit akibat paparan racun setelah serangan pembajakan pada 11 September 2001.

    CDC juga menyatakan akan memulihkan dua kontrak penelitian yang dibatalkan untuk menyelidiki tingkat kanker di kalangan petugas darurat, setelah mendapat kritik dari anggota Kongres baik Demokrat maupun Republik.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Petaka Trump Menggila, Pentagon PHK Besar-besaran 5.400 Orang Dipecat

    Petaka Trump Menggila, Pentagon PHK Besar-besaran 5.400 Orang Dipecat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pentagon turut menjadi korban efisiensi yang dilakukan pemerintahan Donald Trump. Pada Jumat (21/2) waktu setempat, markas besar Departemen Pertahanan AS mengumumkan pemangkasan 5.400 pekerjaan.

    Pengumuman itu dilakukan sehari setelah beberapa anggota parlemen Partai Republik dihujat para pemilih yang marah dengan upaya pemangkasan tenaga kerja federal besar-besaran oleh pemerintah.

    Pemangkasan terhadap karyawan Pentagon akan dilakukan minggu depan. Secara total, diprediksi akan ada 50.000 pekerjaan di Departemen Pertahanan AS yang diantisipasi akan dipangkas.

    Selain itu, salah satu pejabat tinggi, Darin Selnick, mengatakan Pentagon akan menerapkan pembekuan perekrutan dan pada akhirnya dapat mengurangi 5-8% dari 950.000 tenaga kerja sipil.

    Pemangkasan ini merupakan yang terbaru dalam perombakan cepat yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk. Trump secara khusus menunjuk Musk untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ditugaskan memangkas anggaran federal.

    Musk dan timnya telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan membatalkan program-program di seluruh pemerintahan AS. Di antaranya bantuan luar negeri hingga pengawasan keuangan.

    Tantangan hukum sejauh ini memberikan hasil yang beragam, karena hakim federal menolak menghentikan PHK. Seorang hakim federal pada Jumat (21/2) ini membuka jalan bagi Trump untuk merumahkan lebih dari 2.000 pekerja di Badan Pembangunan Internasional AS.

    Namun, Mahkamah Agung AS menghalangi Trump untuk segera memecat kepala Kantor Penasihat Khusus, sebuah badan pengawas independen.

    Pada pekan ini, Biro Investigasi Federal (FBI) juga memerintahkan 1.500 staf untuk dipindahkan dari kantor pusatnya di Washington ke kantor-kantor di seluruh negeri, menurut dua sumber.

    Dalam beberapa kasus, pemerintahan Trump berupaya untuk mempekerjakan kembali orang-orang yang dipecat, termasuk para pekerja yang mengawasi keselamatan nuklir dan respons terhadap flu burung.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan akan menarik kembali pekerja yang sebelumnya dipecat dan mengawasi rencana kesehatan untuk 137.000 orang yang sakit karena paparan racun setelah serangan pembajakan 11 September 2001.

    CDC juga mengatakan akan memulihkan dua kontrak penelitian yang telah dibatalkan untuk menyelidiki tingkat kanker di kalangan pekerja tanggap darurat setelah mendapat kritik dari Partai Demokrat dan Republik di Kongres.

    Menurut survei Reuters, mayoritas warga AS khawatir pemangkasan yang dilakukan Musk atas perintah Trump akan menyebabkan terganggunya layanan pemerintah untuk masyarakat.

    (fab/fab)