Xcloud.id

Perusahaan: PT Waskita Karya

  • Daftar BUMN Karya Paling Sering Digugat PKPU 2023-2024

    Daftar BUMN Karya Paling Sering Digugat PKPU 2023-2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN Karya menjadi sasaran objek gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menjadi BUMN karya yang paling banyak digugat sepanjang 2023-2024.

    Berdasarkan informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, perusahaan pelat merah di sektor konstruksi itu tercatat menerima 19 gugatan selama periode tersebut.

    Dari 19 gugatan itu, sebanyak tiga permohonan terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilayangkan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK).

    Dalam putusannya, mayoritas 14 perkara sudah dicabut, empat perkara ditolak dan satu perkara lainnya masih disidangkan.

    Kemudian, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menyandang BUMN karya yang mengantongi gugatan paling banyak kedua setelah Waskita.

    Perusahaan jasa konstruksi ini menerima 12 gugatan PKPU selama periode 2023-2024. Komposisi putusannya, lima ditolak, lima dicabut, satu gugur dan satu lagi tengah berproses di pengadilan.

    Adapun, gugatan terhadap Wika banyak dilayangkan kepada anak usahanya, seperti Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (Wikaikon). Total anak usaha Wika itu mendapatkan lima gugatan PKPU.

    Berikut data BUMN karya dengan gugatan terbanyak sepanjang 2023-2024 :

    PT Waskita Karya (WSKT) : 19 Gugatan 

    PT Wijaya Karya (WIKA) : 12 Gugatan

    PT Hutama Karya : 5 Gugatan 

    PT PP (PTPP) : 2 Gugatan

    PT Adhi Karya (ADHI) : 1 Gugata

  • Waskita Karya Garap Proyek Bendungan Senilai Rp 1,7 T di Aceh, Bisa untuk PLTA hingga Cegah Banjir – Halaman all

    Waskita Karya Garap Proyek Bendungan Senilai Rp 1,7 T di Aceh, Bisa untuk PLTA hingga Cegah Banjir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan resmikan enam bendungan pada awal tahun 2025 ini, salah satunya Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh. Bendungan senilai Rp 1,7 triliun dengan kapasitas tampung 128 juta meter kubik (m3).

    Proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut nantinya akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar (ha) dengan pola tanam padi padi-palawija dan intensitas tanam 300 persen.

    Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan, infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan, sehingga pembangunannya terus dilanjutkan.

    “Kita bisa melihat misalkan dari bendungan, bendung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder, dan tersier, hingga langsung ke sawah sawah,” ujarnya, Jumat(10/1/2025).

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menambahkan, pembangunan Bendungan Rukoh merupakan wujud dukungan terhadap ketahanan air dan kedaulatan pangan di Aceh.

    Ia menjelaskan, aliran air dari Bendungan Rukoh ke lahan irigasi akan meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.

    “Bendungan Rukoh diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat. Tidak hanya untuk irigasi, tapi juga bisa mengurangi potensi banjir hingga 89,62 persen,” kata Ermy.

    Proyek ini, lanjutnya, berpotensi pula menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 140 MegaWatt (MW). Lalu, mampu menyediakan air baku sebesar 0,90 m3 per detik.

    “Bendungan Rukoh pun sudah proses pengisian air waduk atau impounding pada akhir Desember lalu. Diharapkan, manfaat bendungan bisa segera dirasakan oleh masyarakat Aceh, khusus di sekitar Kabupaten Pidie,” jelas dia.

    Perlu diketahui, Waskita Karya mengerjakan Bendungan Rukoh Paket II melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Adhi-Andesmont. Total nilai kontraknya sebesar Rp 1,24 triliun.

    Sebelumnya sepanjang 2024, ada empat bendungan garapan perseroan yang telah diresmikan.

    Bendungan itu mencakup Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober.

  • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome ke Manggarai, per akhir Desember 2024 telah mencapai 42,3 persen.

    “Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meski menghadapi berbagai tantangan di area pembangunan seperti kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas,” kata Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Ramdani Akbar di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan progres pekerjaan yang sudah dicapai sekarang, masih sesuai dengan jadwal
    yang telah disepakati dengan penanggung jawab proyek yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), bersama kerja sama operasi (KSO) oleh PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya dan PT Len Railway System/WNL).

    “Kami berupaya terus melakukan akselerasi pekerjaan dan juga keselamatan bekerja, namun tetap menjaga kualitas agar proyek ini selesai tepat waktu pada Agustus 2026,” katanya.

    Ia menambahkan adapun progres pembangunan sedang berlangsung adalah Stasiun Rawamangun yang telah masuk pada tahap penyelesaian arsitektural lantai, dinding dan fasad.

    Kemudian pekerjaan sistem instalasi yang terdiri dari mekanikal, listrik, dan pemipaan di dalam bangunan (Mechanical, Electrical and Plumbing/MEP) yakni toilet dan pemasangan eskalator serta pembangunan jembatan penghubung pada
    sisi timur stasiun.

    Sedangkan pada Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka dan Stasiun Matraman saat ini sudah mencapai tahap penyelesaian pondasi, untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap tiang penyangga jembatan.

    Pada area Jalan Tambak sudah terpasang sebanyak 10 span balok jembatan (P147B-P157B) dan sedang dilakukan juga pengecoran “slabdeck” (bagian struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai lantai kerja untuk pekerjaan plat lantai dan parapet/dinding pembatas atau penghalang yang dipasang di tepi bangunan).

    Ia mengatakan pada proses pekerjaan konstruksi di Jalan Pemuda, Rawamangun sisi utara dan selatan
    juga sedang berlangsung pemasangan balok girder yang akan melewati Tol Wiyoto Wiyono (erection stell box girder/SBG).

    “Adapun SBG P34B-P35B sedang melakukan proses pemasangan pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 di pada pukul 22.00 – 04.00 WIB (window time),” kata dia.

    Menurut dia, pekerjaan ini membutuhkan penutupan sebagian jalur di Jalan Pemuda Rawamangun sisi utara dan selatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan selama aktivitas berlangsung.

    Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan transportasi publik yang handal, nyaman dan aman juga berfokus pada integrasi antarmoda, seperti pada setiap stasiun nantinya akan terintegrasi BRT Transjakarta.

    Ia mengatakan pada Stasiun Manggarai juga akan terkoneksi dengan Stasiun Sentral KRL Manggarai sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mobilitas ke daerah tujuan dan juga tentunya pembangunan ini sebagai salah satu langkah untuk DKI Jakarta menuju kota global.

    “Dalam penyelesaian proyek LRT Jakarta Fase 1B, Jakpro bersama dengan pihak terkait terus melakukan koordinasi, guna meminimalisir dampak lalu lintas terhadap mobilitas warga serta keamanan dan keselamatan selama proses pembangunan,” kata dia.

    Proyek itu didanai sepenuhnya oleh APBD DKI Jakarta senilai Rp5,5 triliun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • BUMN Karya Butuh Merger, KAI Wajib Satu Atap dengan INKA – Page 3

    BUMN Karya Butuh Merger, KAI Wajib Satu Atap dengan INKA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai langkah merger di perusahaan pelat merah harus dilakukan. Misalnya pada BUMN Karya dan BUMN sektor perkeretaapian.

    Diketahui, langkah awal konsolidasi BUMN Karya ditarget selesai Kuartal I-2025 ini. Toto bilang, BUMN konstruksi ini memang perlu digabung.

    “BUMN Karya memerlukan merger ini dengan berbagai alasan,” kata Toto kepada Liputan6.com, Selasa (7/1/2025).

    Perlu diketahui, jumlah BUMN Karya akan dipangkas dari 7 menjadi tersisa 3 BUMN dengan keahlian masing-masing. Diantaranya, jalan tol, konstruksi gedung, hingga engineering, procurement, construction (EPC).

    Toto menerangkan, penggabungan itu bisa mengurangi persaingan. Artinya, kategorisasi bisnis tadi akan memperkuat keahliannya masing-masing.

    “Paling utama adalah strategi konsolidasi aset dan kemudian mengurangi persaingan tidak sehat akibat duplikasi bisnis,” tegasnya.

    Informasi, ada tiga jenis penggabungan BUMN Karya. Pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan masuk ke PT Hutama Karya (Persero). Kedua, menggabungkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Brantas Abhipraya dan Nindya Karya.

    Ketiga, menggabungkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

    Holding KAI-INKA

    Toto turut merespons rencana penggabungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Menurutnya, keduanya perlu digabung untuk meningkatkan kinerjanya.

    “Terkait merger KAI dan INKA , menurut saya keputusan restrukturisasi model holding-sub holding mungkin bisa memberikan efek value creation yang lebih cepat. Misal KAI menjadi holding dan INKA sebagai sub holding,” ucapnya.

    Hal tersebut sejalan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin mendapuk KAI jadi holding perusahaan pelat merah sektor perkeretaapian. Rencana ini sebetulnya sempat mencuat beberapa waktu lalu.

    Toto memandang, efisiensi bisnis KAI-INKA bisa semakin baik dan produktivitas juga meningkat. Perlu dicatat, KAI merupakan operator angkutan kereta api di Indonesia dan INKA merupakan produsen kereta api lokal.

    “KAI memberikan arahan strategis yang akan dicapai dalam jangka panjang dan strategi INKA menyesuaikan dengan masterplan holding yang telah ditetapkan. Ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” pungkasnya.

  • Topang Swasembada Pangan di Jawa Tengah, Bendungan Jlantah Siap Diresmikan Awal 2025

    Topang Swasembada Pangan di Jawa Tengah, Bendungan Jlantah Siap Diresmikan Awal 2025

    JAKARTA – Sebagai salah satu infrastruktur pendukung program swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah, progres pembangunan fisik Bendungan Jlantah telah mencapai 99 persen. Diketahui, bendungan ini memiliki potensi suplai air irigasi untuk Kabupaten Karanganyar seluas 1.494 hektare.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, pada saat Bendungan Jlantah difungsionalkan sudah dapat tersambung dengan daerah irigasi di sekitarnya.

    “Salah satu fokus kami adalah untuk memastikan bahwa bendungan yang dibangun ini dapat dioptimalkan untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Sehingga, indeks penanaman bisa meningkatkan karena target kami memang tiga kali lipat tanam,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 3 Januari.

    Bendungan ini didesain dengan tinggi 70 meter, panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter dan elevasi puncak 690 meter.

    Dengan luas genangan 50,45 hektare, bendungan ini dapat menampung air hingga 10,97 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan sebagai suplai air irigasi untuk Kabupaten Karanganyar seluas 1.494 hektare. Terdiri dari 806 hektare daerah irigasi yang sudah ada (peningkatan IP 172 persen menjadi 272 persen) dan 688 hektare irigasi baru (IP 272 persen).

    Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan, Kementerian PU melalui BBWS Bengawan Solo sudah melakukan impounding Bendungan Jlantah pada 20 Desember 2024. Diharapkan, pada 28 Februari 2025 air bendungan sudah mencapai elevasi 685 meter.

    “Ketika air di genangan sudah masuk ke intake (elevasi 662), air yang keluar dari outlet sudah langsung bisa didistribusikan ke jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman melalui bendung yang sudah ada di hilir bendungan,” ucapnya.

    Selain untuk mendukung program swasembada pangan melalui suplesi air irigasi, Bendungan Jlantah juga berfungsi untuk menyediakan air baku sebesar 150 liter per detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar.

    Kemudian, untuk mereduksi banjir sebesar 70,33 meter kubik per detik atau 51,26 persen dari debit banjir periode ulang 50 tahun dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 MW dan potensi pariwisata.

    Adapun bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp1,02 triliun. Bendungan ini ditargetkan dapat diresmikan pada awal bulan 2025.

  • Merias wajah Jakarta sebagai kota global melalui pembangunan LRT

    Merias wajah Jakarta sebagai kota global melalui pembangunan LRT

    Jakarta (ANTARA) – Padatnya jumlah penduduk DKI Jakarta serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menyisakan persoalan besar yakni kemacetan yang tak kunjung terselesaikan.

    Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk tercatat 10,56 juta jiwa sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Daerah Khusus Jakarta ini pada tahun 2023 21,8 juta

    Jumlah kendaraan tersebut setiap harinya memenuhi ruang-ruang jalan yang ada di DKI Jakarta. Meski ada kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan roda empat atau lebih melalui kebijakan Ganjil Genap dirasa masih belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemacetan.

    Kemacetan terus terjadi dan menjadi bagian cerita kerasnya hidup di DKI Jakarta terutama di jam-jam padat seperti waktu pagi hari atau sewaktu pulang kerja di sore hari.

    Pemprov DKI Jakarta bersama pihak penyedia angkutan terus memutar otak agar arus lalu lintas tetap lancar dengan mengoptimalkan keberadaan angkutan massal mulai dari mikro trans, TransJakarta, kereta listril (KRL) , MRT hingga yang terbaru LRT Jakarta Fase 1 B.

    Saat ini proses pembangunan LRT Jakarta Fase 1 B yang menghubungkan Rawamangun dengan kawasan Manggarai masih terus berjalan. Proyek LRT Jakarta Fase 1B, dengan panjang lintasan 6,4-kilometer yang mencakup 5 stasiun yakni Stasiun Velodrome Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

    Pekerjaan yang dimulai dengan peletakan batu pertama atau ground breaking pada 30 Oktober 2024 ditarget rampung pada 2026.

    Sejumlah penumpang bersiap memasuki gerbong kereta moda raya terpadu (MRT) melintas di Stasiun Blok M, Jakarta, Jumat (27/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/rwa.

    LRT Jakarta Fase 1 B ini dibuat untuk menghubungkan jalur LRT Fase 1 A yang telah eksis melayani penumpang dari dari Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome. Jalur LRT Fase 1 A ini nantinya akan terhubung menuju Stasiun Manggarai nantinya pada tahun 2026.

    Warga Jakarta akan dapat berpindah dari Stasiun LRT Kelapa Gading menuju Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan waktu tempuh 26 menit . Warga Jakarta Utara akan terhubung dengan Stasiun Manggarai dan menyambungkan mereka dengan kereta listrik (KRL) ke seluruh stasiun yang ada di Jakarta.

    Pembangunan ini bertujuan untuk memperpanjang dan meningkatkan jalur layanan LRT Jakarta, mendukung integrasi antar Moda di kawasan Manggarai sebagai stasiun sentral.

    Hal ini juga menjadi satu solusi kemacetan dan polusi yang ada di Jakarta serta menciptakan budaya warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum aman nyaman, tertib, lancar serta harga terjangkau.

    Pembangunan LRT Jakarta 1B ini juga memiliki sejumlah tantangan berat mulai dari dibangun di atas kawasan yang padat kendaraan membuat persoalan baru yakni kemacetan karena ruas jalan yang menyempit akibat proyek ini.

    Selain itu proses pembangunan yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Perseroda yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya, dan PT Len Railway System dilakukan di atas jalan tol Wiyoto Wiyono sehingga harus memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas aktif.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapan Jembatan Dirgahayu Tol IKN Bisa Dipakai? – Page 3

    Kapan Jembatan Dirgahayu Tol IKN Bisa Dipakai? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan Jembatan Dirgahayu yang berada di Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang selesai dibangun pada akhir 2024. Namun, hingga saat ini Jembatan Dirgahayu Tol IKN belum rampung dibangun.

    Adapun Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sudah beroperasi secara fungsional pada 17 Agustus 2024, demi mendukung perhelatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) perdana di IKN. Hanya saja usai upacara, jalan tersebut kembali ditutup dan dilanjutkan pembangunannya.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pengerjaan Jembatan Dirgahayu sepanjang 340 meter kini dalam proses pemasangan pelengkung dan bracing.

    “Untuk pengerjaan box baja pelengkungnya sudah selesai. Maka tinggal penyelesaian pemasangan hanger (kabel penggantung),” ujar Ermy, Selasa (31/12/2024).

    Pengerjaan proyek ini dikerjakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) antara Waskita-Nidya-Modern, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 2,42 triliun.

    Dalam pembangunan jembatan ini, lanjut Ermy, perseroan mengutamakan kekuatan sekaligus keamanannya. Maka jembatan bertipe pelengkung tersebut memiliki struktur pondasi dalam atau bore pile. Lalu pelengkung bawahnya menggunakan beton bertulang.

    Seperti namanya, Jembatan Dirgahayu didesain sesuai Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia. Di antaranya dilengkapi dengan 17 lampu pada median jembatannya.

    “Jumlah itu disamakan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Lalu brancing pelengkung atas berjumlah delapan disesuaikan dengan Agustus yang merupakan bulan kedelapan. Kemudian jumlah hanger yang terpasang di sisi jembatan berjumlah 45, sesuai tahun kemerdekaan,” terang Ermy.

     

  • Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian keuangan yang diakibatkan oleh praktik korupsi dalam proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 18,4 miliar.
    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yang memiliki peran penting, yaitu
    Aprialely Nirmala
    (AN) dan
    Agus Herijanto
    (AH).
    Aprialely Nirmala menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, NTB, yang dilaksanakan pada tahun 2014.
    Sementara itu, Agus Herijanto merupakan Kepala Proyek dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kasus korupsi ini bermula pada tahun 2012, ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun rencana induk (master plan) untuk pengurangan risiko bencana tsunami.
    Dalam rencana tersebut, salah satu fokus utama adalah pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter, yang harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter.
    Pada tanggal 21 April 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan surat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Ika Sri Rezeki, untuk melaksanakan pengadaan
    proyek shelter tsunami
    dengan pagu anggaran sebesar Rp 23,2 miliar.
    KPK mengatakan, Aprialely Nirmala melakukan sejumlah tindakan yang merugikan proyek, termasuk mengubah Design Engineering Detail (DED) untuk shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa adanya kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
    Hal ini menyebabkan kondisi ramp atau jalur evakuasi yang menghubungkan antarlantai shelter menjadi terlalu kecil, bahkan ramp tersebut hancur saat terjadi gempa.
    Walaupun terdapat perubahan desain yang signifikan, proyek tersebut tetap lanjut ke tahap lelang pada 2014, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terpilih sebagai pemenang untuk pembangunan shelter tsunami.
    Setelah Agus Herijanto diangkat sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami, KPK menduga bahwa ia bersama Aprialely Nirmala sadar akan banyaknya kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun tetap tidak melakukan perbaikan.
    “Sebenarnya mereka sudah mengetahui banyak kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November 2014 tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Asep.
    Lebih lanjut, KPK menduga Agus Herijanto juga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.
    Pasca dua kali gempa pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, yaitu berkekuatan 6,4 dan 7,0 SR, kondisi shelter dinyatakan rusak berat dan tidak dapat digunakan sebagai tempat perlindungan, padahal standar shelter seharusnya mampu bertahan hingga 9 SR.
    Akibat dari perbuatan mereka, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) kini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Korupsi yang terjadi dalam proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh infrastruktur yang dibangun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Shelter Tsunami di NTB Dikorupsi, KPK Tahan Eks Pejabat Waskita Karya (WSKT)

    Shelter Tsunami di NTB Dikorupsi, KPK Tahan Eks Pejabat Waskita Karya (WSKT)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/12/2024).

    Dua orang tersangka yang ditahan yakni pejabat dari lingkungan kementerian serta BUMN. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan TES/Shelter Tsunami di Kecamatan Pemenangan, Kabupaten Lombok Utara 2014 Aprialely Nirmala (AN), serta Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) pada proyek tersebut, Agus Herijanto (AH). 

    “Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Senin (30/12/2024). 

    Pada kasus tersebut, KPK menuturkan bahwa proyek yang diduga dikorupsi itu berawal dari penyusunan masterplan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan TES/Shelter Tsunami. Fasilitas penanggulangan bencana itu ditargetkan harus tahan terhadap gempa berkekuatan 9 skala ritcher (SR). 

    Pagu anggaran untuk pembangunan proyek tersebut dipatok sebesar Rp23,3 miliar termasuk pengawasan dan pengelolaan. 

    KPK lalu menduga tersangka AN melakukan berbagai hal seperti mengubah Design Engineering Detail (DED) TES/Shelter Tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dipertanggungjawabkan. 

    Salah satu dampaknya, kekuatan ramp atau jalur evakuasi yang menghubungkan antarlantai TES terlalu kecil dan kondisinya hancur pada saat terjadi gempa. 

    Kendati adanya kondisi tersebut, pengerjaan proyek tersebut tetap lolos ke tahap lelang pada 2014 dan Waskita Karya ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan di TES/Shelter Desa Bangsal Kabupaten Lombok Utara.

    Pada tahun yang sama, tersangka AH lalu diangkat sebagai kepala proyek tersebut.

    Lembaga antirasuah lalu menduga kedua tersangka mengetahui dengan sadar bahwa dokumen lelang pembangunan TES/Shelter Tsunami masih tidak layak dijadikan acuan kerja. Bahkan, pada saat rapat persiapan pelaksanaan pembangunan TES, tetap tidak melakukan perbaikan. 

    “Sebenarnya mereka sudah mengetahui banyak kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November 2014 tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan,” terang Asep.

    Di sisi lain, tersangka AH diduga melakukan penyimpangan keuangan sebesar Rp1,3 miliar. 

    Adapun, setelah dua kali gempa pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, masing-masing berkekuatan 6,4 dan 7,0 SR kondisi shelter rusak berat dan tidak bisa digunakan untuk berlindung. Padahal, standar shelter itu harus bisa tahan terhadap gempa hingga 9 SR. 

    Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek pembangunan TES itu pun menemukan terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18,4 miliar. 

    “Telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.486.700.654 [Rp18,4 miliar],” papar Asep. 

    Kedua tersangka lalu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Dua orang tersebut adalah Aprialely Nirmala (AN) selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014; dan Agus Herijanto (AH) selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pembangunan
    shelter tsunami di Lombok Utara
    tahun 2014.
    “Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/12/2024).
    Asep mengatakan, KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka ini selama 20 hari yaitu, mulai 30 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025.
    “Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” ujarnya.
    Ia juga mengatakan, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara akibat korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Rp 18,4 miliar.
    Akibat perbuatannya, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
    Untuk diketahui, Shelter tsunami itu merupakan tempat evakuasi sementara (TES) yang dibangun satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sejak 2023 lalu KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam proyek ini.
    Salah satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Namun, ia belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut.
    “KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).
    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, korupsi yang diduga dilakukan para tersangka adalah penggelembungan harga.
    Selain itu, KPK juga menemukan shelter yang dibangun tidak sesuai dengan standar.
    “Biasa itu terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar dan ada mark up,” kata Alex saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.