Xcloud.id

Perusahaan: PT Waskita Karya

  • KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

    “Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

    Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

    “Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

    Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

    CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

    “Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita,” kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

    Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional. 

    PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

    Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

    Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

  • Tekan Komposisi Utang, Setoran WSKT ke Negara Naik 116 Persen – Halaman all

    Tekan Komposisi Utang, Setoran WSKT ke Negara Naik 116 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emiten BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatatkan total penurunan utang 17,5 persen pada 2024 menjadi Rp69,3 triliun. 

    Sebelumnya pada 2022 dan 2023 utang perseroan Rp84 triliun.

    Corporate Secretary PT Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan, penurunan tersebut berkat efek dekonsolidasi utang sekitar Rp5 triliun atas divestasi PT Trans Jabar Tol (TJT). 

    Kemudian didorong pula oleh adanya pembayaran pinjaman bank dan efek restrukturisasi utang pinjaman.

    “Kinerja positif ini tidak lepas dari keberhasilan restrukturisasi yang sudah efektif per September 2024. Ke depannya, Perseroan akan terus menekan komposisi utang,” ujar Ermy dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Penurunan total utang itu, lanjut dia, sejalan dengan turunnya past due atau yang sudah jatuh tempo pada tahun 2022 utang vendor hingga 82 persen dari total utang vendor Rp2,1 triliun, per desember 24 utang yang jatuh tempo pada 2022 tersebut tersisa Rp383 miliar. 

    Ermy menuturkan, efektifnya restrukturisasi turut berdampak pada pengelolaan kas yang lebih fleksibel.

    Sepanjang tahun lalu, sambungnya, Waskita pun berhasil merealisasikan pembayaran pajak sebesar Rp2,9 triliun. 

    Dengan begitu, kontribusi Perseroan terhadap negara menembus 116,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,4 triliun.

    Kinerja keuangan Waskita mulai membaik bahkan EBITDA Perseroan tumbuh positif dengan kenaikan menembus 243,5 persen menjadi Rp0,9 triliun pada tahun lalu.

    “Peningkatan EBITDA terjadi dikarenakan adanya peningkatan kinerja operasional. Kemudian dilakukan efisiensi atas beban usaha, dan kontribusi pendapatan lain-lain atas divestasi sebagian kepemilikan saham di PT TJT,” jelas Ermy.

    Ia menambahkan, beban keuangan Waskita juga turun 1,8 persen dari Rp4,4 triliun pada 2023 menjadi Rp4,3 triliun sepanjang tahun lalu. 

    Dijelaskan, penurunan itu disebabkan turunnya suka bunga pinjaman berkat efektifnya restrukturisasi.

    Meningkatnya EBITDA ditambah menurunnya beban keuangan, kata Ermy, membuat rugi bersih Perseroan ikut turun sebesar 2,7 persen. 

    Nilainya menjadi Rp3,9 triliun dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp4 triliun.

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • Jalan Tol Palembang-Betung Dioperasikan Gratis Selama Arus Mudik dan Balik, Catat Waktunya – Halaman all

    Jalan Tol Palembang-Betung Dioperasikan Gratis Selama Arus Mudik dan Balik, Catat Waktunya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jalan Tol Palembang-Betung Seksi II Rengas-Pangkalan Balai, yang menghubungkan wilayah Sumatera Selatan, mulai beroperasi fungsional selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

    Ruas tol sepanjang 33 kilometer yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini memberikan alternatif perjalanan yang lebih cepat, memangkas waktu tempuh dari Musi Landas ke Betung hingga satu jam lebih.

    “Demi mendukung arus mudik dan balik lebaran, para pemudik bisa melewati jalan tol ini secara gratis. Hanya saja karena proyek belum selesai seluruhnya, maka diberlakukan pembatasan waktu operasional,” ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan, Minggu (1/4/2025). 

    Untuk mendukung kelancaran arus mudik, jalan tol ini dibuka secara gratis bagi pemudik, meskipun proyeknya belum selesai sepenuhnya. 

    Namun, ada pembatasan operasional hanya selama 10 jam per hari, yakni dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. 

    Pada arus mudik, jalur yang beroperasi adalah dari Musi Landas menuju Pangkalan Balai, sementara pada arus balik, jalur yang dibuka adalah dari Pangkalan Balai menuju Musi Landas.

    Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin dan mempercepat perjalanan bagi warga yang hendak mudik maupun kembali ke kota. 

    Diharapkan, dengan akses yang lebih cepat, perjalanan antarkabupaten akan lebih lancar, mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi pada masa-masa puncak arus mudik dan balik.

    Proyek Jalan Tol Palembang-Betung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya untuk pemudik, tetapi juga bagi distribusi barang dan komoditas unggulan dari Sumatera Selatan. 

    Jalan tol ini juga diharapkan bisa mendorong pemerataan ekonomi di daerah dengan membuka peluang usaha baru di sekitar jalur tol.

    Pembangunan proyek yang menelan biaya sekitar Rp2,4 triliun ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 dan diproyeksikan akan menjadi bagian penting dalam mendukung infrastruktur transportasi di Sumatera.

  • Waskita (WSKT) Targetkan Tol Probolinggo-Banyuwangi Rampung 2025

    Waskita (WSKT) Targetkan Tol Probolinggo-Banyuwangi Rampung 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menargetkan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) selesai pada 2025. 

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, saat ini progres pembangunan Jalan Tol Probowangi Paket 3 telah mencapai 67%. Dalam paket tersebut, KSO PP-Waskita-WIKA menggarap ruas Paiton-Besuki. 

    Menurutnya, jalan tol sepanjang 5,8 kilometer ini merupakan proyek multifungsi yang tidak hanya memudahkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung perekonomian negara. peningkatan lapangan pekerjaan, dan pemerataan ekonomi.

    “Jalan Tol Probowangi, khususnya Paket 3, akan memperlancar arus barang dan manusia antara Banyuwangi dan Exit Tol Besuki Situbondo,” ujar Ermy dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (2/4/2025). 

    Dia menambahkan bahwa jalan tol yang terletak di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo ini akan meningkatkan konektivitas antara Banyuwangi dengan kota-kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Malang. 

    Dengan konektivitas tersebut, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi diperkirakan mampu meningkatkan sektor pariwisata di timur Pulau Jawa. 

    “Jalan tol ini akan mempermudah akses wisatawan yang ingin mengunjungi daerah-daerah di Jawa Timur, seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Taman Nasional Alas Purwo, dan berbagai destinasi lainnya,” pungkasnya. 

    Melalui Jalan Tol Probowangi, Ermy mengatakan, pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong karena mempermudah aksesibilitas lokal. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi dan mengembangkan bisnis di daerah tersebut.

    Waskita berkomitmen menyelesaikan proyek senilai Rp996,82 miliar ini tepat waktu dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Ermy menegaskan bahwa kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama bagi perseroan.

    Dalam 10 tahun terakhir, Waskita telah menyelesaikan lebih dari 20 ruas jalan tol, termasuk Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra. Secara keseluruhan, kontribusi perseroan mencapai lebih dari 1.000 km dari total 2.000 km jalan tol di Indonesia.

  • Waskita (WSKT) Gratiskan Tarif Jalan Tol Palembang-Betung Selama Libur Lebaran 2025

    Waskita (WSKT) Gratiskan Tarif Jalan Tol Palembang-Betung Selama Libur Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Palembang-Betung Seksi II Rengas-Pangkalan Balai yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk sepanjang 33 Kilometer (Km) telah beroperasi secara fungsional selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Banyak pemudik di wilayah Sumatra Selatan memilih jalur tersebut, karena dapat memangkas perjalanan dari Musi Landas ke Betung hingga satu jam lebih.

    Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk Ermy Puspa Yunita mengatakan demi mendukung arus mudik dan balik lebaran, para pemudik bisa melewati jalan tol ini secara gratis.

    “Hanya saja karena proyek belum selesai seluruhnya, maka diberlakukan pembatasan waktu operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/4/2025).

    Pembatasan tersebut diberlakukan hanya 10 jam per hari, yakni dari pukul 07.00 WIB sampai 16.00 WIB. Kemudian jalur yang dioperasikan secara fungsional yaitu, arus mudik dari arah Musi Landas menuju Pangkalan Balai.

    Lalu pada arus balik akan dioperasikan dari Pangkalan Balai menuju Musi Landas. Menurutnya, jalur tersebut menjadi alternatif, karena memperlancar arus lalu lintas mobil di Kabupaten Banyuasin. 

    “Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun membangun jalan tol, kami memastikan ke depannya proyek ini akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya memudahkan distribusi barang dan jasa, seperti hasil pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan komoditas unggulan sumatra lainnya,” katanya. 

    Dia mendorong pemerataan ekonomi di daerah, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Keberadaan jalan tol senilai Rp2,4 triliun ini juga membuka peluang bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membuka usaha di sekitar sana.

    Kini progres Jalan Tol Palembang-Betung garapan Waskita seksi I Palembang-Rengas sepanjang 21,5 Km, seksi II Rengas-Pangkalan Balai, dan Jembatan Musi secara Gabungan mencapai 13,20%. Pembangunan proyek yang merupakan bagian dari ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini ditargetkan selesai pada 2026.

    Adapun dalam 10 tahun terakhir, Waskita telah menyelesaikan pembangunan lebih dari 20 ruas jalan tol mencakup Jalan Tol Trans-Jawa serta Trans-Sumatra. Secara keseluruhan, kontribusi perseroan mencapai 1.000 Km lebih dari 2.000 Km jalan tol di Tanah Air.

  • Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Dikebut Rampung Tahun Ini

    Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Dikebut Rampung Tahun Ini

    Jakarta –

    Realisasi pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 telah mencapai 67%. PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan proyek tol sepanjang 5,8 Kilometer (Km) rampung tahun ini.

    Sebagai informasi, proyek tol di Jawa Timur ini merupakan bagian dari pembangunan Probowangi tahap 1 ,yang merupakan lanjutan dari Tol Trans Jawa yang sudah sampai di Probolinggo Timur dan Gending, Kabupaten Probolinggo pada 2023 lalu.

    Pada paket 3, Kerja Sama Operasi (KSO) antara PP-Waskita-WIKA mengerjakan ruas Paiton-Besuki.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan Tol Probowangi merupakan proyek multifungsi, karena tidak hanya memudahkan konektivitas masyarakat antarwilayah, tapi juga mendukung perekonomian negara.

    “Jalan Tol Probowangi khususnya Paket 3 bisa mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi sampai exit Tol Besuki Situbondo. Kawasan tersebut menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas pemerintah pada era Presiden Joko Widodo,” ujar Ermy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Tol yang terletak di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo itu juga meningkatkan konektivitas antara Banyuwangi dengan beberapa kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Malang. Bahkan, Tol Probowangi juga menghubungkan seluruh Pulau Jawa, mulai dari Merak hingga Banyuwangi.

    “Jalan tol ini akan mendorong peningkatan pariwisata di Indonesia, karena mempermudah akses wisatawan dari luar kota untuk berwisata di daerah Jawa Timur bagian timur. Dari mulai ke Probolinggo sampai ke Banyuwangi seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Taman Nasional Alas Purwo, dan masih banyak lagi,” terang Ermy.

    Melalui Tol Probowangi pertumbuhan ekonomi ikut terdorong karena memudahkan aksesibilitas lokal. Dengan begitu dapat menarik investasi dan mengembangkan bisnis di daerah.

    Ermy menambahkan Waskita berkomitmen mengerjakan proyek senilai Rp 996,82 miliar itu tepat waktu dan mutu sesuai standar berlaku.

    Sebagai informasi, dalam 10 tahun terakhir, Waskita telah menyelesaikan pembangunan lebih dari 20 ruas jalan tol, mencakup Jalan Tol Trans-Jawa serta Trans-Sumatra. Secara keseluruhan, kontribusi Perseroan mencapai 1.000 Km lebih dari 2.000 Km jalan tol di Tanah Air.

    (hns/hns)

  • Danantara Tunjuk PT BKI jadi Holding Operasional

    Danantara Tunjuk PT BKI jadi Holding Operasional

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI untuk menjadi holding operasional.

    Saat ini, BKI merupakan Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey. Holding tersebut hasil penggabungan dari BKI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia.

    Terkait penunjukan tersebut, Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan BKI dipilih menjadi holding operasional di bawah Danantara karena perusahaan tersebut memiliki kondisi finansial yang sehat.

    “Parameter yang kita pilih adalah perusahaan-perusahaan yang paling sehat secara finansial. Paling sehat itu artinya tidak punya problem-problem finansial yang besar. Kita sudah memutuskan memilih BKI,” kata Dony di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 24 Maret.

    Nantinya, sambung Dony, akan dilakukan aksi korporasi dan konsolidasi untuk menjadikan BKI sebagai holding operasional Danantara. Dony bilang BKI juga akan berganti nama.

    “Nanti BKI-nya akan menjadi perusahaan baru di bawahnya, sehingga dengan demikian nanti yang akan dipakai adalah BKI sebagai holding yang akan diganti nama tentunya menjadi holding daripada Danantara untuk operasional,” ucap Dony.

    Setelah inbreng saham seluruh BUMN dilakukan ke BKI yang menjadi holding operasional, sambung Dony, maka Danantara akan kembali memetakan BUMN. Baik dari sisi konsolidasi bisnis, maupun kondisi holding-holding BUMN eksisting atau yang sebelumnya sudah terbentuk.

    “Jadi setelah ini (Danantara) di-launching, kemudian BUMN-BUMN yang sudah di inbrengkan ke dalam Holding Operasional, kita akan me-maping ulang seluruh BUMN kita. Akan terjadi nanti bisnis konsolidasi, termasuk me-review daripada existing holding yang sudah ada,” jelas Dony.

    Sekadar informasi, saat ini sudah ada 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka yang sahamnya resmi dialihkan ke PT KBI. Pengalihan saham dengan skema inbreng ini diumumkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini.

    BUMN tersebut di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

    Lalu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

    Kemudian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

  • Tol MBZ Dipastikan Aman Dilintasi Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 Megapolitan 21 Maret 2025

    Tol MBZ Dipastikan Aman Dilintasi Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 Megapolitan 21 Maret 2025

    Tol MBZ Dipastikan Aman Dilintasi Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dipastikan aman dilintasi saat
    mudik Lebaran 2025
    .
    “MBZ masih dipergunakan. Memang alternatif dari kilometer kecil ya, dari kilometer 10 sampai kilometer 47 kan ada dua jalur ya, dari atas dan dari bawah. Dan itu akan digunakan semuanya, terutama MBZ kan kendaraan kecil,” ujar Irjen Agus Suryonugroho saat ditemui di Menara Kompas, Jumat (21/3/2025).
    Senada, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono memastikan
    Tol MBZ
    bisa dilalui ketika mudik Lebaran 2025.
    Dia meminta masyarakat tidak khawatir ketika menggunakan jalan tol itu.
    “Mudik ini kan rata-rata menggunakan kendaraan pribadi. Jadi sangat masih memungkinkan. Jadi tidak usah khawatir karena itu tetap jadi pilihan untuk masyarakat melakukan mudik,” kata Rivan saat ditemui di Menara Kompas, Jumat (21/3/2025).
    Hanya kendaraan bersumbu tiga yang dilarang melewati jalan Tol MBZ.
    “Kan hanya sumbu tiga yang kalau tidak salah, tidak diperkenankan,” tambah dia.
    Sebelumnya, Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat disebut tidak aman dilintasi kendaraan truk muatan besar tiga gandar ke atas.
    Keterangan ini diungkapkan oleh ahli perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kristianto, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Tol MBZ.
    Kristianto dihadirkan oleh jaksa dan diminta memberikan keterangan untuk terdakwa Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto.
    Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung mengonfirmasi keterangan Kristianto dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan bahwa jalan Tol MBZ tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk dilalui kendaraan golongan III, IV, dan V.
    “Bisa saudara ahli jelaskan bagaimana saudara ahli dengan tim bisa menyimpulkan adanya temuan bahwa Jalan Layang Tol Cikampek ini tidak memenuhi syarat keamanan untuk dilalui kendaraan golongan III sampai dengan V?” tanya jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Kristianto menjelaskan, penyimpangan ini didapat pihaknya dari pendapat ahli teknis Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Sebenarnya, Jalan Layang Tol MBZ didesain untuk dilewati golongan I hingga V. Namun, hasil pengujian tim ahli UGM ternyata menunjukkan bahwa jembatan itu tidak aman dilintasi kendaraan golongan III seperti truk tronton, golongan IV seperti trailer engkel, dan golongan V seperti truk trailer engkel 8 roda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Empat BUMN Karya yang Garap Mega Proyek Jokowi Kini di Ujung Tanduk, Said Didu Bilang Ini

    Empat BUMN Karya yang Garap Mega Proyek Jokowi Kini di Ujung Tanduk, Said Didu Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Empat perusahan badan usaha milik negara terancam mengalami kebangkrutan dan saat ini mengalami kritis.

    Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu pun memberikan sindiran halus melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia menyindir terkait ancaman bangkrutnya empat perusahan BUMN itu karena hasil kerja dari Jokowi.

    Rasio utang PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk dua hingga delapan kali lipat dibanding aset mereka.

    Keempat perusahaan BUMN ini ditugaskan oleh mantan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur tanpa perhitungan matang membuat perusahaan-perusahaan pelat merah itu kini sekarat.

    Adapun untuk batas aman rasio utang terhadap aset perusahaan maksimal satu kali.

    Nama-nama BUMN karya itu berkibar sekitar lima sampai enam tahun lalu di papan proyek-proyek besar.

    Proyek pembangunan jalan tol, jalur kereta, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara.

    Kini, perusahaan-perusahaan itu tak mampu membayar kewajiban mereka kepada subkontraktor dan investor obligasi.

    Obligasi menjadi andalan BUMN karya mengumpulkan uang untuk membiayai proyek-proyek yang menjadi ambisi Jokowi.

    Utang itu kini harus dibayar karena jatuh tempo. Manajemen perusahaan negara kelimpungan menebusnya karena tak bisa lagi menciptakan utang baru akibat lembaga keuangan enggan menyalurkan kredit.

    Dan akhirnya pada Februari 2025, PT Pemeringkat Efek Indonesia menyatakan PT Wika tak akan mampu membayar obligasi karena likuiditasnya lemah.