Perusahaan: PT Waskita Karya

  • Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenangan dan pemeliharaan proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Medan pada Senin (1/12/2025).
    Mereka adalah Muhlis Hanggani Capah, selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian
    Medan
    tahun 2021-Mei 2024, dan Eddy Kurniawan Winarto, selaku wiraswasta.
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti,
    KPK
    menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka EKW (Eddy Kurniawan Winarto) selaku wiraswasta dan MHC (Muhlis Hanggani Capah) selaku ASN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Asep mengatakan, kasus bermula saat Muhlis bersama stafnya melakukan pengkondisian paket pekerjaan Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB) dengan modus “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum maupun pada saat proses lelang.
    Kemudian, Muhlis selaku PPK dan perpanjangan tangan dari tersangka sekaligus Direktur Prasarana Harno Trimadi memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/plotting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang sebagai atensi.
    Lalu, sebelum pelaksanaan lelang JLKAMB, KPK menemukan kegiatan dengan modus “asistensi” yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket pekerjaan.
    “Termasuk dari pihak Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa,” ujarnya.
    Asep mengatakan, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto memerintahkan stafnya, yaitu Wisnu Argo Megantoro alias Wisnu, untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara satuan kerja pelaksana BTP Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bandung.
    “Pertemuan tersebut membahas tentang dokumen kualifikasi perusahaan yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran. Wisnu dan tim mengingat posisi perusahaan adalah member dalam KSO yang bertugas untuk menyusun metode pekerjaan,” ungkap Asep.
    Asep mengatakan, dalam proses penyusunan metode pekerjaan, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi dengan perwakilan yang sudah ditunjuk, yakni Afong.
    Berdasarkan rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato Sugiarto untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK, terdapat pengeluaran untuk Muhlis sebesar Rp 1,1 miliar yang diberikan pada 2022 dan 2023.
    “Kemudian, untuk kepentingan Eddy sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening yang telah ditentukan Eddy,” ujarnya.
    Selanjutnya, Dion Renato Sugiarto dan rekanan lainnya memberikan fee kepada Muhlis, karena khawatir tidak akan menang lelang paket proyek pekerjaan tersebut.
    “Sementara alasan DRS (Dion Renato) maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW (Eddy) karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kemenhub,” ucap dia.
    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 1-20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    Akibat perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 16 tersangka pada 13 April 2023.
    Mereka yang menerima suap di antaranya, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
    Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah, lalu, Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pengadaan, Hardho selaku Sekretaris Pokja Pengadaan, Edi Purnomo selaku anggota Pokja Pengadaan, dan Risna Sutriyanto selaku Ketua Pokja proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.
    Mereka pemberi suap di antaranya, Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd Februari 2023, Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
    Kemudian, Asta Danika selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, dan Zulfikar Fahmi selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
    KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.
    KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
    “Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun Nasional 29 November 2025

    Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), resmi menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada proyek PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).
    Total nilai transaksi aksi
    korporasi
    tersebut mencapai Rp 3,28 triliun. Salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.
    Direktur Utama
    Waskita Karya
    Muhammad Hanugroho mengatakan, pihaknya bersyukur karena rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT, berjalan lancar dan telah rampung.
    “Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober 2024,” ujar pria yang akrab disapa Oho itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    Oho menjelaskan, divestasi
    jalan tol
    menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya.
    Aksi korporasi itu juga akan mendukung upaya penyehatan
    keuangan
    sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.
    “Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan
    core business
    sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” tutur Oho.
    Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman selama 65 tahun, Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.
    Ia menegaskan, perseroan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah.
    Lebih lanjut, Oho mengatakan, dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan.
    Dengan begitu, Waskita dapat menata kembali portofolio sehingga nilai aset lebih terjaga.
    Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut sebanyak 55 persen dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), 10 persen oleh PT Bakrie Toll Indonesia, dan 35 persen oleh WTR-anak usaha Waskita Karya.
    “Ke depan, perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI,” kata Oho.
    Dalam 10 tahun terakhir, perseroan melalui grup usaha WTR sudah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019.
    Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer dari 3.000 kilometer jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
    Ia menjelaskan, proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memberikan
    multiplier effect
    yang luas.
    “Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tetapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Oho.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waskita Karya Rampungkan Divestasi Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp3,28 Triliun

    Waskita Karya Rampungkan Divestasi Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp3,28 Triliun

    JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) resmi menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).

    Total nilai transaksi tersebut mencapai Rp3,28 triliun, salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.

    “Kami bersyukur rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT berjalan lancar dan sudah selesai. Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober 2024,” ucap Direktur Utama WSKT Muhammad Hanugroho saat menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham (SPA) didampingi Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Waskita Karya Rudi Purnomo di Jakarta, Jumat, 28 November.

    Pria yang akrap disapa Oho itu menjelaskan, divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis perseroan. 

    Aksi korporasi itu juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.

    “Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan bisnis inti sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan dan jembatan,” katanya.

    Oho menambahkan, dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan. 

    Dengan demikian, WSKT dapat menata kembali portofolio, sehingga nilai aset lebih terjaga.

    Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis–Cibitung tersebut sebanyak 55 persen dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kemudian, 10 persen PT Bakrie Toll Indonesia dan 35 persen anak usaha Waskita Karya yakni WTR.

    “Ke depannya, perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI,” terang dia.

    Dalam 10 tahun terakhir, perseroan melalui grup usaha WTR sudah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera. 

    Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019. 

    Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer (km) dari 3.000 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

    “Proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memiliki multiplier effect luas. Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) meraih nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp5,6 triliun hingga Oktober 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital WSKT Rudi Purnomo dalam Public Expose 2025, Selasa, 4 November.

    “Sampai dengan Oktober 2025 ini, kami sudah bisa mencapai target nilai kontrak baru sebesar Rp5,6 triliun. Kalau kami lihat memang (proyek) major ada di infrastruktur air, dilanjutkan gedung dan konektivitas,” ujar Rudi. 

    Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan, ada lima besar raihan kontrak baru. Antara lain, proyek Karian Dam–Serpong Conveyance System (KSCS) Paket 1 senilai Rp484,3 miliar. 

    Lalu, pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN sebesar Rp387,3 miliar dan pembangunan Jaringan Irigasi Rawa pada KSPP Kabupaten Merauke senilai Rp238,4 miliar.

    Kemudian, ada proyek peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B–1C IKN senilai Rp232,2 miliar dan konstruksi bangunan Gedung DPRD DIY senilai Rp185,3 miliar.

    “Jadi, dari total Rp5,6 triliun ini memang hampir 60 persen itu didominasi oleh proyek-proyek pemerintah yang notabenenya secara kontraktual itu cukup mendukung concern Waskita, karena kontrak-kontrak ini dikerjakan dengan cara monthly certificate. Yang lainnya memang proyek-proyek dari BUMD,” katanya.

  • Waskita Garap Proyek Sekolah Rakyat di 5 Kota Sulawesi Selatan, Segini Nilainya

    Waskita Garap Proyek Sekolah Rakyat di 5 Kota Sulawesi Selatan, Segini Nilainya

    Liputan6.com, Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk dipercaya mengerjakan proyek Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp 1,23 triliun yang masuk ke dalam paket pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. 

    Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko mengatakan, proyek tersebut akan dibangun di lima kabupaten di Sulsel, mencakup Wajo, Sidrap, Tana Toraja, Soppeng, dan Barru. Ditargetkan, seluruh bangunan sekolah dapat rampung pada pertengahan 2026.

    “Waskita Karya sebagai BUMN Konstruksi berkomitmen menyelesaikan proyek sekolah rakyat ini dengan sebaik-baik serta tepat waktu. Kami meyakini, semakin cepat penyelesaian bangunan dilakukan, semakin cepat pula dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Ari, Selasa (18/11/2025).

    Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, juga sebagai upaya dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan dukungan komprehensif bagi siswa dan keluarganya, termasuk bantuan kesehatan, sosial, maupun pemberdayaan ekonomi.

    Nantinya, Waskita Karya akan mengerjakan bangunan sekolah dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian asrama siswa, asrama guru, kantin, sarana olahraga, sarana ibadah, dan gedung serbaguna.

    “Kami berharap seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Mereka merupakan generasi penerus yang menjadi tonggak dan harapan bangsa,” jelas dia.

    Swasta Belum Bisa Ikutan

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat, yang belum membuka ruang bagi pihak swasta untuk ikut terlibat. 

    Carmelita mencontohkan, keterlibatan badan usaha dalam pembangunan Sekolah Rakyat, yang tidak melalui jalur tender atau lelang, melainkan penunjukan langsung kepada perusahaan BUMN. 

    “Ada program-program dari pemerintah yang membangun sekolah rakyat di 100 titik yang dipaketkan, tapi ini yang bermain bukan kami. Kami dari swasta-swasta belum diikutkan. Jadi semuanya dilakukan oleh BUMN,” ujarnya belum lama ini. 

     

     

  • Katanya Jakarta-Bandung Lewat Tol Japeksel Cuma 45 Menit, Ternyata…

    Katanya Jakarta-Bandung Lewat Tol Japeksel Cuma 45 Menit, Ternyata…

    Jakarta

    Klaim fantastis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menyebut perjalanan dari Jakarta ke Bandung via Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japeksel) hanya butuh waktu 45 menit langsung ditanggapi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Dody mengakui bahwa hadirnya tol Japeksel yang progresnya sudah mencapai 92,23% per November 2025 ini memang akan memangkas waktu tempuh. Namun, ia menampik klaim durasi 45 menit untuk rute full Jakarta-Bandung.

    Menurut perhitungan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, waktu tempuh 45 menit itu hanya berlaku dari Gerbang Tol (GT) Jatiasih sampai GT Sadang.

    “Itu lagi kita dalami sama-sama Waskita, kayaknya mestinya memangkas itu harusnya sih. Kayanya bukan (45 menit Jakarta-Bandung),” tegas Dody saat ditemui di Kantor Lemhanas Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Tol Japeksel sepanjang 31,25 kilometer (km) ruas Bojongmangu-Sadang sendiri ditargetkan Waskita rampung pada pertengahan 2026. Proyek ini diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Jakarta-Cikampek eksisting dan menjadi jalur alternatif menuju Jawa Barat bagian selatan, termasuk destinasi di Bandung dan sekitarnya.

    Ia mengatakan saat ini BPJT dan Waskita sedang melakukan pembahasan terkait dengan kepastian waktu tempuh dengan adanya tol tersebut. Adapun menurut perhitungan BPJT Kementerian PU, waktu tempuh 45 menit tersebut hanya dari Gerbang Tol (GT) Jatiasih sampai GT Sadang.

    Sebagai informasi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japeksel) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Realisasi proyek sepanjang 31,25 kilometer (km) tersebut kini telah mencapai 92,23% per November 2025.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menyatakan, Perseroan tengah mengerjakan tol Japeksel ruas Bojongmangu-Sadang. Ditargetkan, jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Jawa Barat bagian selatan ini selesai pada pertengahan 2026.

    “Waskita Karya berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut secara tepat waktu dan sesuai standar mutu. Perseroan pun menerapkan inovasi Building Information Modeling (BIM), guna membantu proses desain serta identifikasi masalah atau clash analysis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/11/2025).

    Tol Japeksel, sambung dia, sangat dinantikan masyarakat karena memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Jakarta-Cikampek, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan efisien.

    “Tol tersebut menjadi jalan alternatif bagi pengendara, sekaligus memudahkan akses ke berbagai wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Maka, dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah yang semakin berkembang di area Jakarta serta Jawa Barat,” tutur Ermy.

    “Keberadaan Tol Japeksel turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada bidang pariwisata. Melalui jalan ini, wisatawan akan semakin mudah merasakan destinasi kuliner dan budaya di Bandung, wisata alam di Lembang maupun di Ciwidey,” jelas dia.

    (riar/rgr)

  • Satu demi Satu Deretan Jalan Tol Ini Bakal Dijual

    Satu demi Satu Deretan Jalan Tol Ini Bakal Dijual

    Jakarta

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan rencana melepas kepemilikan saham di sejumlah ruas jalan tol hingga dua tahun ke depan. Tahun ini, Waskita akan melepas dua ruas tol, yakni Tol Cimanggis-Cibitung (CCT) serta Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat lewat PT Hutama Marga Waskita (HMW).

    Direktur Bisnis Strategi Portofolio dan Human Capital Waskita Karya Rudi Purnomo menyampaikan Waskita juga akan menjual Tol Pemalang-Batang, tapi struktur utangnya sedang disusun ulang (repackage) agar menarik bagi investor.

    “Divestasi tahun ini ada dua CCT sama HMW. Terus tahun depan kita rencanakan yang (tol) Pemalang-Batang. Ini sedang kita repackage untuk debt-nya. Diharapkan bisa recover IRR,” ujarnya saat public expose secara daring, Selasa (4/11/2025).

    Selain tol Pemalang-Batang, tahun depan pihaknya juga akan melepas kepemilikan jalan tol Depok-Antasari. Rudi menerangkan hal ini sudah melalui pembahasan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) serta PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) selaku pemegang saham PT Citra Waspphutowa.

    “Ini juga sudah ada pembicaraan. Ada beberapa investor yang nanti akan masuk. Kita akan take long kita akan dua. Dua yang akan kita gabung sama PP nanti untuk lepas. Itu nilainya hampir sekitar 30% nanti berdua itu,” terangnya.

    Pada 2027, Rudi menyebut akan melepas Pasuruan-Probolinggo atau Jalan Tol Paspro. Ia mengakui dari segi traffic, ruas jalan tol tersebut cukup bagus.

    Namun, pihaknya menunggu makin tinggi nilainya setelah tersambung ke ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Gending-Besuki yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Rudi menyebut pun sudah Jasa Marga tertarik untuk membeli kepemilikan di ruas tol Paspro.

    “Kemarin Jasa Marga juga sudah tertarik karena Probolinggo Timur sama Besuki itu punya Jasa Marga. Kita punya yang Pasuruan Probolinggo. Cukup bagus. Sudah banyak sekali yang mau. Cuma kita tahan sampai 2027,” terangnya.

    “Selanjutnya nanti akan ada ruas yang di Bocimi. Kan kita saat ini 55% SMI Pak. Nanti untuk akan ada rate issue untuk bisa diambil untuk porsi kita yang ada di Bogor, Jawa, Sukabumi,” jelas Rudi.

    Sebelumnya, Waskita Karya akan mendivestasikan seluruh aset tol yang saat ini tersisa 9. Ke depan pihaknya tidak masuk ke bisnis tol sesuai bisnis inti, kecuali ada penugasan.

    “Upaya dan fokus kita ke depan stabilitas keuangan itu menjadi faktor penting, back to core akan kita lakukan, jasa konstruksi kita akan lakukan. Mungkin ke depannya setelah kita divestasi seluruh jalan tol, kita tidak akan masuk ke jalan tol kecuali ada penugasan, itu akan berbeda,” kata Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (5/3/2025).

    (rea/fdl)

  • Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Jakarta

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan kabar terbaru terkait rencana penggabungan BUMN Karya. Kabar beredar menyebutkan Waskita Karya akan bergabung dengan PT Hutama Karya (Persero).

    Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan rencana tersebut paling lambat akan terealisasi paling lambat pada 2026. Saat ini, prosesnya sedang dalam kajian bersama Danantara Aset Manajemen.

    “Tentunya berita mengenai Waskita akan proses integrasi ini beberapa tahun yang lalu kan pernah muncul gitu ya, perlu saya sampaikan pada waktu itu adalah integrasi Waskita kepada HK. Tetapi kami melakukan konsolidasi bersama dengan Danantara Aset Manajemen dan kita akan melakukan kajian kembali terkait dengan proses integrasi ini sehingga ini sifatnya belum final bentuknya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Oho dalam public expose secara daring, Selasa (4/11/2025).

    “Mengenai timeline integrasi, kembali lagi, saya sampaikan selain proses saat ini sedang konsolidasi dan kajian, ini paling tidak maksimal tahun 2026 sudah tereksekusi,” imbuh Oho.

    Ia menilai konsolidasi ini dapat memperkuat peran BUMN Karya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber daya yang lebih terpusat dan efektif.

    Oho menerangkan saat ini belum menentukan aksi korporasi dari dua pelat merah itu seperti apa, apakah berupa penggabungan atau menjadi anak usaha. Namun, rencana konsolidasi manajemen juga masih menunggu instruksi dari pemegang saham

    “Kalau misalnya ada yang misalnya apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding, atau kah ini memang merger. Kalau merger kan beda nih, misalnya dari 3 perusahaan atau 4 perusahaan jadi 1. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan,” terang Oho.

    Selain itu, perubahan status perusahaan terbuka (Tbk) juga menjadi bagian dari pembahasan. “Apakah nanti dari go public menjadi go private, itu juga sangat mungkin. Tapi semua masih subject to hasil final kajian konsolidasi,” tambahnya.

    Dalam proses integrasi nanti, Oho menegaskan akan menggunakan pendekatan fair value untuk memastikan nilai aset setiap entitas mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Ia pun mengakui ada potensi penurunan nilai aset akibat konsolidasi ini.

    Pemerintah berencana melakukan merger atau penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Rencananya, akan dibentuk tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dipasangkan dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

    Kemudian, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi induk holding untuk PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan dilebur dengan PT Hutama Karya (Persero). Namun, rencana merger BUMN Karya ini hingga kini belum menemukan titik terang.

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan BUMN Karya akan difokuskan sebagai kontraktor. Sementara tenaga kerja akan berasal dari unit usaha masing-masing entitas yang merger.

    Dony menambahkan, tumpang tindih peran anak usaha menjadi salah satu masalah BUMN Karya. Karena itu, Danantara akan mengelompokkan kembali entitas anak usaha milik BUMN Karya. Ia menyebut konsolidasi ini menjadi program untuk menyehatkan kondisi BUMN Karya.

    “Ya, kita lagi menghitung kurang lebih akan jadi tiga perusahaan karya yang kuat ke depannya, dan bisnisnya fokus hanya sebagai kontraktor. Jadi anak-anak perusahaan yang bukan kontraktor akan disesuaikan,” terang Dony kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

    (rea/fdl)

  • I2RI Jadi Wadah Kolaboratif BUMN Klaster Infrastruktur Berbagi Ilmu hingga Hasil Riset – Page 3

    I2RI Jadi Wadah Kolaboratif BUMN Klaster Infrastruktur Berbagi Ilmu hingga Hasil Riset – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menawarkan sembilan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp90 triliun kepada investor. 

    Tiga proyek  di antaranya merupakan bendungan yang dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu Bendungan Way Sekampung di Lampung, Tapin di Kalimantan Selatan, dan Leuwikeris di Jawa Barat.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional mencapai Rp1.900 triliun, sementara kapasitas pemerintah hanya sekitar 60 persen. Maka proyek berskema KPBU perlu dibuka untuk investasi.

    Dalam International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 lalu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional dalam mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Mari kita bangun infrastruktur yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif bersama-sama,” ujar Dody di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Pemerintah menilai, tiga proyek bendungan yang dikerjakan Waskita tersebut layak untuk investasi karena berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hydroprower dengan kapasitas di atas 1 MegaWatt (MW).

    Misalnya, Way Sekampung yang berkapasitas sebesar 5,4 MW, lalu Leuwikeris 7,4 MW, serta Tapin 2,7 MW.

  • PT KAI raih Going Digital Awards 2025 berkat transformasi digital

    PT KAI raih Going Digital Awards 2025 berkat transformasi digital

    Amsterdam, Belanda (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) sukses meraih kemenangan dalam Going Digital Awards 2025 yang digelar oleh Bentley Systems dalam rangkaian acara tahunan Years in Infrastructure di Amsterdam, Belanda.

    PT KAI dinilai unggul melalui penerapan sistem AssetWise Linear Analytics (WLA) milik Bentley, yang memungkinkan perusahaan melakukan analisis kondisi lintasan secara prediktif dan berbasis data. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasi perkeretaapian.

    “Solusi ini menggunakan AI untuk predictive maintenance serta menilai tingkat kesehatan lintasan kereta,” ujar Arie Dwi Radiati, Culture Communication and Capability Lead Transformation Office PT KAI, dalam presentasinya di hadapan para juri di Okura Hotel, Amsterdam, Belanda pada Kamis (16/10).

    Melalui penerapan analitik linear aset, KAI beralih dari sistem pemeliharaan reaktif menjadi pendekatan prediktif dan preventif. “Hal ini meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan umur aset secara signifikan,” lanjut Arie.

    Implementasi sistem tersebut terbukti memberikan dampak nyata. Biaya operasional berhasil ditekan hingga 39 persen, emisi karbon berkurang 30 persen, dan insiden infrastruktur turun dari 79 kasus pada 2023 menjadi 15 kasus pada 2025.

    Arie Dwi Radiati, Culture Communication and Capability Lead Transformation Office PT KAI bersama Mohamad Arifudin, VP Infrastructure Asset PT KAI di forum tahunan Year of Infrastructure 2025 di Amsterdam, Belanda pada Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ida Nurcahyani)

    Menurut Arie, keberhasilan itu juga ditopang oleh transformasi budaya kerja di internal perusahaan. “KAI fokus pada peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan reguler agar karyawan dapat memanfaatkan teknologi baru secara optimal. Perubahan budaya kerja menjadi faktor penting dalam transformasi digital ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Mohamad Arifudin, VP Infrastructure Asset PT KAI, menjelaskan bahwa seluruh data infrastruktur kini dianalisis secara digital melalui platform WLA.

    “Kami memiliki big data geometri, real profile, hingga jaringan listrik aliran atas. Semuanya dianalisis untuk memperkirakan kebutuhan perawatan secara presisi,” katanya.

    Dari hasil implementasi selama hampir satu tahun, sistem WLA memberikan efisiensi signifikan di lapangan. “Untuk pekerjaan tamping mesin misalnya, volume pekerjaannya berkurang sekitar 30 persen,” ujar Arifudin.

    Selain efisiensi teknis, PT KAI juga memperkuat tata kelola data melalui proses data cleansing untuk memastikan seluruh pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan terintegrasi. “Dengan data yang bersih, keputusan perusahaan menjadi data-driven dan jauh lebih objektif,” tambahnya.

    Ke depan, PT KAI berencana memperluas penggunaan sensor Internet of Things (IoT) dan analitik AI untuk memperkuat sistem perawatan aset di lebih dari 7.000 kilometer jalur kereta yang dikelola. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pelayanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Sementara terkait keamanan data, Arifudin memastikan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh divisi teknologi informasi internal PT KAI. “Platform-nya dari Bentley, tapi seluruh keamanan data berada di bawah pengawasan internal KAI,” ujarnya.

    Dalam ajang Going Digital Awards 2025, KAI masuk dalam kategori Rail and Transit berkat inovasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian. Pada kategori ini, PT KAI bersaing dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai, serta Network Rail dari Inggris dengan proyek Severn Tunnel Digital Twin.

    “Padahal dulu kami berguru dan benchmarking dengan Network Rail. Sekarang malah jadi saingan di Going Digital Awards,” ujar Arie.

    Ajang tahunan ini diikuti hampir 250 nominasi dari 47 negara dalam 12 kategori berbeda yang menampilkan transformasi digital di berbagai sektor infrastruktur global.

    Keberhasilan PT KAI menegaskan komitmen perusahaan dalam menciptakan sistem transportasi modern, efisien, dan berbasis teknologi mutakhir untuk mendukung mobilitas nasional yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.