Perusahaan: PT Kereta Cepat Indonesia China

1 Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO Nasional

Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memberikan sinyal bahwa pemerintah akan membiayai utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelibatan pemerintah melalui skema Public Service Obligation (
PSO
) itu masih dimatangkan.
“Untuk ke depannya mengenai Whoosh ini, nanti memang ada porsi yang memang Public Service Obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Rosan mengungkapkan, selain pemerintah, konsorsium pengelola Whoosh, Kereta Cepat Indonesia China, akan turut dilibatkan dalam menanggung biaya operasional.
Ia pun tidak berbicara lebih banyak mengenai keterlibatan
Danantara
. Intinya, kata Rosan, utang tersebut akan ditanggung bersama-sama.
“Ada juga yang sarananya nanti akan ditanggung oleh bersama-sama, lah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain,” bebernya.
Rosan menegaskan, pemerintah pasti hadir dalam penanganan polemik ini.
Terlebih, Whoosh adalah sarana transportasi publik yang merupakan bagian tanggung jawab pemerintah.
“Ini sedang kita matangkan, tapi tadi kita sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada Undang-Undangnya juga memang untuk prasarana. Dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tandas Rosan.
Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
Di tengah masalah yang mencekik, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab dan meminta masyarakat tidak perlu ribut-ribut perihal Whoosh.
Ia menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” kata usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada.
Dia menjelaskan, uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar
utang Whoosh
.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2025 21:52
Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

GELORA.CO -Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tidak ada masalah dinilai terlalu berisiko untuk stabilitas pemerintahan lantaran tidak diimbangi transparansi ke publik.

Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.

“Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu.

Ia sendiri mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN atas konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sampai-sampai presiden menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan mengambil alih persoalan yang tengah hangat itu.

“Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

Selain itu, Didu memerhatikan data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berkemungkinan akan berhenti akibat pernyataan Presiden Prabowo.

“Tidak terbuka mengenai siapa, kenapa anggaran segitu dibandingkan dengan anggaran lain jauh lebih mahal, kenapa terjadi kenaikan harga, dan tidak pernah tahu siapa penanggung jawabnya,” sambung dia.

Oleh karena itu, Didu menganggap Presiden Prabowo terlalu mengambil resiko menyatakan kasus Whoosh tidak ada masalah, sementara ada potensi rakyat menurunkan kepercayaan pada pemerintah terkait visi pemberantasan korupsi.

“Karena rakyat bisa menganggap bahwa Pak Prabowo pasang badan. Kalau Pak Prabowo sudah dianggap oleh rakyat memasang badan untuk Jokowi, maka itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang karena rakyat ingin sekali negara ini bersih dari korupsi,” bebernya.

“Kalau Presiden sudah memasang badan, bahwa menjadikan badannya menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korupsi, saya pikir itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang berat sekali,” pungkas Said Didu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

“Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.

05/11/2025 18:43
Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.

“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar utang Whoosh.

Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.

Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.

Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang

“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.

Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.

Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

“Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.

“Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.

Utang Whoosh

Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

04/11/2025 20:59
2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Hal itu disampaikan
Prabowo
saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek
Whoosh
tersebut.
Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar
utang Whoosh
.
Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.
Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.
Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
“Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.
“Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.
Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2025 20:33
Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

“Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

“Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

Berikut persoalan yang akan dibahas DPR melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

8. Pengaturan konten online pada platform digital;

9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

04/11/2025 14:50
AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah.

Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya.

“Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. “Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing,” terang AHY.

04/11/2025 13:27
Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah.

Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat.

“Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said ketika diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, posisi badan usaha milik negara (BUMN) saat ini sudah tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.

“Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.

“Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.

Meski demikian, Said menyebut keputusan akhir terkait apakah utang KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak, bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.

Menanggapi pertanyaan terkait kemampuan fiskal Indonesia jika harus menanggung utang tambahan, Said menyatakan bahwa kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.

Namun ia menekankan, penggunaan cadangan anggaran negara harus tetap diarahkan untuk memperkuat sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.

04/11/2025 12:38
8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ignasius Jonan, sosok yang lekat dengan transformasi Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak muncul di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
Ia muncul di tengah polemik utang
Kereta Cepat
Jakarta Bandung (KCJB) alias
Whoosh
yang menjadi perbincangan hangat.
Meski tidak mengetahui maksud kedatangannya, Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia hanya memenuhi undangan itu, sehingga perlu hadir ke Istana.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Jonan bahkan tidak ingin menjawab gamblang apakah pemanggilannya terkait polemik kereta cepat. Ia mengaku, tidak menyiapkan dokumen apapun soal itu.
“Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi enggak ngikutin. Saya enggak tahu,” kata Jonan, sembari berlalu masuk ke lingkungan Istana Negara, Senin.
Selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY yang hadir lebih dulu menyampaikan, kedatangannya akan membahas sejumlah isu.
Salah satu yang dibahas adalah polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang. Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.
“Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat,” kata AHY, di Istana, di tempat yang sama.
Pertemuan antara Jonan dan Prabowo terjadi sekitar 2 jam lamanya. Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
Usai bertemu dua jam, ia bersikukuh menyatakan, pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas KCJB.
Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014 ini cenderung tutup mulut saat ditanya polemik tersebut, dengan alasan sudah pensiun.
“Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih 2 jam. Lama sekali ya?” beber Jonan.
“Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
Jonan menyampaikan, kedatangannya ke Istana hanya untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
“Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” beber Jonan.
Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai
Menteri Perhubungan
(Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
“Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapat lah. Enggak, enggak ada. Enggak, ya diskusi saja kok. Diskusi saja,” beber Jonan.
Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
“Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya sudah pensiun, enggak punya kewenangan kok. Enggak, jangan. Enggak boleh,” ujar dia.
Sementara AHY yang keluar lebih dulu menyebut, pertemuan antara dirinya dengan Jonan menjadi forum yang berbeda.
Saat melaporkan berbagai program pemerintah, AHY ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
AHY mengatakan, pembahasannya juga sejalan dengan rapat koordinasi yang sebelumnya terjadi di kantornya bersama CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
“Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kemenko Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tentu nanti pada saatnya akan lebih dijelaskan,” ujar AHY.
Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
Jonan, menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
Menurut dia, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
“Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan, saat itu.
“Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambah dia.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.
Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.
Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya.
Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.
Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.
Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.
“Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa,” kata Jonan.
Jonan bahkan memilih tidak hadir ketika atasannya, Jokowi, meletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan KCJB pada 21 Januari 2016.
Padahal, sebagai Menteri Perhubungan kala itu, ia seharusnya merupakan penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia.
Acara itu hanya dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerja sama dengan China itu.
Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik Tanah Air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi.
Jonan tak bisa hadir dalam peletakan batu pertama
Kereta Cepat Jakarta Bandung
karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut.
“Menhub tidak hadir pada
groundbreaking
karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya
groundbreaking
saja,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Hadi M Djuraid kala itu, 21 Januari 2016.
Menurut dia, PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah mengantongi izin trase dari Menhub sehingga bisa melaksanakan peletakan batu pertama.
Namun, lanjut dia, untuk pembangunannya harus memperoleh izin pembangunan.
“Izin pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api,” tutur dia.
Jonan kemudian tak lagi menjabat Menhub mulai Juli 2016 karena terkena
reshuffle
kabinet. Ia kemudian menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 20 Oktober 2019.
Kini, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2025 07:55
Ancang-ancang KPK Panggil Pihak-pihak Terkait Kereta Cepat Whoosh

Ancang-ancang KPK Panggil Pihak-pihak Terkait Kereta Cepat Whoosh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
Meski begitu, KPK tak bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
“Tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Budi mengatakan, setiap informasi yang disampaikan pihak-pihak ke KPK akan membantu mengungkap dugaan korupsi kereta cepat.
“Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan,” ujar dia.
Selain itu, Budi meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
“Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
Budi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan.
Tim penyelidik, kata dia, terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan.
“Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujar dia.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mewanti-wanti KPK tidak pandang bulu dalam menindak pelaku dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh.
Dia mengatakan, siapa pun yang terlibat dalam praktik dugaan korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses sesuai aturan hukum.
“KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” kata Abdullah, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).
Menurut Politikus PKB ini, KPK tak perlu ragu menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran dalam proyek strategis nasional tersebut.
Sebab, keberadaan kereta cepat Whoosh saat ini tengah menjadi sorotan karena utang besar akibat pembangunannya hingga isu dugaan penggelembungan anggaran.
Oleh karena itu, kata dia, keseriusan dan keberanian KPK dalam menangani perkara ini penting dilakukan untuk menjawab keresahan publik.
“KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan
mark up
anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” kata Abdullah.
“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2025 06:12
Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

GELORA.CO – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menengarai Presiden Prabowo Subianto hendak mereposisi jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini disinyalir menjadi alasan Prabowo memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara.

“Sangat mungkin Jonan diproyeksi menggantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara. Jonan diminta menyelesaikan utang Whoosh oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, tetapi melalui skema business-to-business seperti disampaikan Menkeu,” kata Iskandar

Iskandar menyinggung pemanggilan Jonan dengan serangan psikologis yang dilakukan mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena menolak membayar utang Whoosh dengan APBN.

Selain itu, Luhut juga menyerang Purbaya usai mengkritik keputusan Pandu yang malah menggunakan dana milik Danantara untuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, Pandu merupakan keponakan Luhut.

“Setiap pernyataan dan langkah Purbaya sudah pasti adalah sikap dan langkah Presiden. Sementara LBP (Luhut Binsar Panjaitan) seperti menjadi orang yang paling berkepentingan setelah masalah Whoosh dibuka Purbaya. Jadi untuk menetralisir agar utang Whoosh tidak dibayar menggunakan APBN, ada kebutuhan mengganti Pandu,” tutur Iskandar.

Di sisi lain, sebut Iskandar, Jonan tahu banyak soal proyek Whoosh bahkan sejak masih dalam tahap perencanan. Malah saat itu Jonan dipecat sebagai Menteri Perhubungan oleh Joko Widodo karena menolak pengerjaan proyek Whoosh yang kini berbuah utang sekitar Rp116-119 triliun.

“Jonan memang bisa dianggap sosok yang pas menyelesaikan masalah Whoosh. Selain juga pengalamannya yang berhasil mengurus perkeretaapian kita. Dan saat ini KAI (PT Kereta Api Indonesia) berada di bawah pengelolaan Danantara,” tukas Iskandar.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2025. Jonan dipanggil bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

AHY mengungkap dipanggil untuk diminta menjelaskan persoalan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal Whoosh. Tak dipungkiri, belakangan proyek pembangunan Whoosh tengah menyita perhatian, salah satunya terkait beban utang tinggi yang harus dibayar tiap tahun kepada China.

“Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” kata AHY usai pertemuan.

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Bobby Rasyidin mengamini Prabowo turut menyinggung soal Whoosh dalam pertemuan.

“Beliau sedikit menyinggung bahwa ini segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara dalam menyelesaikan persoalan Whoosh.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI, lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah,” pungkasnya.

04/11/2025 00:28