Xcloud.id

Perusahaan: PT Kereta Api Indonesia

  • PT KAI siapkan 1,5 juta tiket untuk libur natal dan tahun baru

    PT KAI siapkan 1,5 juta tiket untuk libur natal dan tahun baru

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh di masa libur natal 2025 dan tahun baru 2026. Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin, Selasa (25/11) menyebutkan kapasitas angkut penumpang pada musim libur Natal tahun ini meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Azhfar Muhammad Robbani/Agha Yuninda Maulana/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut KAI: 49,6 juta tempat duduk disiapkan sukseskan Natal-Tahun Baru

    Dirut KAI: 49,6 juta tempat duduk disiapkan sukseskan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan KAI Group menyiapkan 49.635.448 tempat duduk untuk menyukseskan angkutan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Tahun ini, KAI Group menyediakan kapasitas angkut sebesar 49.635.448 tempat duduk, meningkat 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya, serta total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” kata Bobby dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan untuk mengantisipasi tingginya permintaan, KAI menambah 54 perjalanan KA antarkota per hari sebagai opsi tambahan bagi pelanggan.

    KAI menetapkan kesiapan penuh menghadapi masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    Bobby menegaskan seluruh unsur KAI Group telah menyiapkan layanan secara menyeluruh untuk mendukung mobilitas masyarakat pada puncak perjalanan akhir tahun.

    Ia menyampaikan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga, meningkatkan aktivitas usaha, dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Menurutnya, keandalan transportasi publik menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat dari berbagai daerah.

    Ia menegaskan keselamatan sebagai tujuan utama, menjaga performansi perjalanan, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan pada seluruh tahapan perjalanan mulai dari sebelum keberangkatan hingga setelah tiba di stasiun akhir.

    “Kami memastikan layanan KAI siap mendukung masyarakat menikmati perjalanan akhir tahun dengan aman dan lancar. Bila pelanggan membutuhkan bantuan, petugas kami siap dihubungi di seluruh titik layanan,” tegas Bobby.

    Dukungan terhadap program pemerintah juga menjadi bagian dari kesiapan KAI.

    Bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, KAI kembali menyelenggarakan angkutan motor gratis (motis) dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang.

    Program itu berjalan pada 23-30 Desember 2025 dan 2-5 Januari 2026, dengan pendaftaran dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan.

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin berbicara dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30 persen untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    KAI menyiapkan rangkaian penguatan teknis dan operasional secara komprehensif.

    Ramp check bersama DJKA dilakukan di seluruh wilayah operasi, termasuk pemeriksaan standar pelayanan minimum pada sarana dan stasiun.

    Pemeriksaan jalur melalui kereta inspeksi dilakukan pada 2-4 Desember 2025 untuk memastikan kesiapan rel dan seluruh komponen prasarana sebelum masa puncak perjalanan.

    Posko Terpadu Natal dan tahun baru juga kembali diaktifkan untuk memantau kondisi operasional secara real time.

    KAI juga menempatkan 19 lokomotif, 17 kereta pembangkit, dan 3 crane di lokasi strategis sebagai langkah antisipasi gangguan.

    Untuk mendukung kelancaran operasional, KAI mengerahkan 2.483 petugas tambahan yang mencakup pemeriksa jalur, penjaga perlintasan, petugas keamanan, layanan pelanggan, dan kebersihan.

    Penguatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan 84.525 meter rel baru yang turut meningkatkan kualitas dan kestabilan perjalanan.

    Pada sisi pelayanan pelanggan, KAI menambah 170 Customer Service Mobile (CSM) serta lebih dari 400 petugas kebersihan di stasiun maupun kereta.

    Selama periode akhir tahun, KAI juga menghadirkan program tematik seperti Merchandise for Kids, Fun Activity for Kids, dan dekorasi stasiun serta kereta dengan nuansa akhir tahun.

    Minat masyarakat terhadap perjalanan kereta api tercatat terus meningkat.

    Hingga 25 November 2025 pukul 08.00 WIB, tiket kereta jarak jauh yang terjual 595.798 tiket atau 20,06 persen dari total 2.969.540 tempat duduk yang disediakan.

    Bobby mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal serta mengajak pelanggan melakukan pemesanan sejak awal agar mendapatkan jadwal sesuai kebutuhan.

    “Ketersediaan tiket dapat dipantau melalui aplikasi Access by KAI yang menyajikan informasi secara real time,” kata Bobby.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut KAI: Penguatan keselamatan prioritas angkutan Natal-Tahun Baru

    Dirut KAI: Penguatan keselamatan prioritas angkutan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan keselamatan perjalanan menjadi prioritas utama selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Bobby mengatakan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan ramp check menyeluruh terhadap sarana, stasiun, pelayanan minimum, dan infrastruktur rel untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar keselamatan tertinggi.

    “Kita meningkatkan keandalan sarana dan prasarana, rel baru untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Kita sudah pasang rel 84.500 meter yang membuat perjalanan akan semakin aman, nyaman,” kata Bobby dalam jumpa pers persiapan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan pada 2-4 Desember 2025, KAI dan Ditjen Perkeretaapian bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan inspeksi bersama menggunakan kereta khusus guna mengevaluasi keandalan jalur di seluruh lintas Pulau Jawa.

    KAI juga menyiapkan posko terpadu, penambahan 54 perjalanan antarkota per hari, serta penempatan sarana cadangan berupa lokomotif, kereta pembangkit, dan crane di titik strategis mengantisipasi potensi gangguan.

    Sebanyak 2.483 petugas tambahan juga dikerahkan terdiri dari 334 petugas pemeriksa jalur, 659 petugas jaga litasan, 196 petugas penjaga dapsus dan 660 petugas pelayanan untuk memperkuat kesiagaan lapangan.

    Penguatan infrastruktur dilakukan dengan pemasangan rel baru sepanjang 84.500 meter guna meningkatkan stabilitas lajur dan kenyamanan perjalanan di seluruh lintasan prioritas.

    KAI juga menambah balas atau batu split untuk menstabilkan rel serta mengganti 12.000 bantalan kayu menjadi bantalan sintetik pada jembatan baja demi memperkokoh struktur jalur.

    Seluruh langkah ini menunjukkan keseriusan KAI menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan handal selama periode puncak libur akhir tahun bagi seluruh pelanggan kereta api.

    KAI menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 selama 18 hari mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop 8 Surabaya beri diskon hingga 30% saat libur akhir tahun

    KAI Daop 8 Surabaya beri diskon hingga 30% saat libur akhir tahun

    ANTARA – PT Kereta Api indonesia Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya  memberikan potongan harga hingga tiga puluh persen untuk kereta ekonomi komersial jarak jauh. Program diskon transportasi tersebut berlaku untuk keberangkatan dari Stasiun Malang mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
    (Achmad Saif Hajarani/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Semarang: 175 lokomotif dan gerbong siap layani libur akhir tahun

    KAI Semarang: 175 lokomotif dan gerbong siap layani libur akhir tahun

    Semarang (ANTARA) – PT KAI Daop 4 Semarang memastikan kondisi 175 lokomotif dan gerbong KA penumpang siap digunakan untuk melayani masa libur akhir tahun.

    “Terdapat 17 lokomotif dan 158 KA penumpang dalam kondisi terbaik untuk melayani penumpang saat masa libur Hari Natal dan Tahun Baru,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo di Semarang, Senin.

    Menurut dia, seluruh sarana tersebut telah menjalani pemeriksaan, perawatan, dan peningkatan kualitas untuk mendukung operasional angkutan.

    Ia menuturkan salah satu kegiatan utama dalam memastikan kesiapan sarana perkeretaapian yakni pemeriksaan kelaikan operasi.

    Ia menjelaskan pengecekan meliputi pemeriksaan komponen kritis seperti sistem rem, bogie, roda, suspensi, sistem kelistrikan, serta peralatan keselamatan yang terdapat di setiap rangkaian.

    “Seluruh pemeriksaan dilakukan dengan memenuhi standar keselamatan perkeretaapian,” katanya.

    Ia menambahkan kenyamanan penumpang juga diwujudkan dengan pengoperasian empat rangkaian KA yang menggunakan rangkaian generasi terbaru berbahan stainless steel.

    Keempat rangkaian KA dengan keberangkatan awal dari wilayah Daop Semarang tersebut masing-masing KA Argo Muria, Argo Sindoro, KA Kamandaka, dan KA Banyubiru.

    “PT KAI memastikan seluruh sarana yang akan digunakan untuk melayani perjalanan saat libur akhir tahun selalu berada dalam kondisi terbaik,” katanya.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Libur Nataru, Ini Prediksi Tanggal Terjadinya Lonjakan Pembelian Tiket Kereta Api

    Libur Nataru, Ini Prediksi Tanggal Terjadinya Lonjakan Pembelian Tiket Kereta Api

    Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 240.156 tiket kereta api telah disiapkan dan dijual selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mendatang. Lonjakan pembelian tiket kereta api pun telah diperkirakan bakal terjadi pada 3-4 Desember 2025.

    Humas PT KAI wilayah Daop 2, Kusdarwojo mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sebanyak 13.342 tempat duduk untuk penumpang selama 18 hari periode Nataru. Total kapasitas 230.076 tempat duduk, mencakup 25 perjalanan yang berangkat dari Daop 2 Bandung terdiri dari komersial dan PSO (subsidi) dengan berbagai kelas mulai dari eksekutif, ekonomi hingga luxury.

    “Sampai dengan pagi ini tadi tercatat lebih dari 39.000 atau mendekati angka 40.000 tiket yang sudah terjual. Jadi tentunya kalau kita lihat secara keseluruhan okupansi, memang jumlah keterisian masih di kisaran 23 sampai 24 persen,” kata Kuswardojo di Stasiun Bandung, Senin (24/11/2025).

    Dia mengatakan, kereta api yang berangkat dari wilayah Daop 2 Bandung antara lain Turangga, Malabar, Lodaya, Mutiara Selatan, Harina, Pangandaran, Papandayan, Argo Wilis, Kahuripan, Kutojaya Selatan, Pasundan, dan Siliwangi.

    Sementara tiket yang telah habis dijual, yaitu untuk perjalanan kereta api Kahuripan dengan keberangkatan dari Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung.

    “Jadi okupansi untuk kereta api Kahuripan sendiri sampai saat ini sudah di atas 100 persen, lebih kurang 112 persen dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Itu dari Kiaracondong sampai dengan Blitar. Iya, kalau untuk tujuan yang Jawa Tengah dan Jawa Timur memang masih cukup banyak kesediaan,” jelas dia.

    Sementara itu, lanjut Kuswardojo, Daop 2 memperkirakan puncak keberangkatan libur Nataru 2025/2026 terjadi pada tanggal 27 dan 28 Desember. Oleh karenanya, pihaknya telah mengantisipasi penambahan penjualan tiket dan penambahan kereta api.

    “Prediksi kami tahun ini kami memang sudah menyiapkan perjalanan ekstra beberapa kereta tambahan. Kami perkirakan nanti, kami akan meluncurkan kereta tambahan pada awal-awal Desember 2025. Jadi kami perkirakan nanti akan ada terjadi lonjakan di kisaran tanggal 3 dan tanggal 4 Desember 2025,” ucap dia.

    Dia mengatakan, KAI Daop 2 memastikan seluruh layanan perjalanan kereta api berjalan dengan mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pelanggan. Pemeriksaan sarana, prasarana, serta kesiapan petugas di stasiun dan lintas jalur terus dilakukan secara berkala.

    “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan selama libur Natal dan Tahun Baru. KAI juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal agar perjalanan dapat diatur dengan baik,” pungkas Kuswardojo.

  • Pakar Hukum Untag: Konflik Tanah Eigendom Verponding Surabaya Tak Bisa Dilihat Parsial

    Pakar Hukum Untag: Konflik Tanah Eigendom Verponding Surabaya Tak Bisa Dilihat Parsial

    Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Hukum Untag dan Pakar Hukum Pertanahan, Dr. Sri Setyadji, menegaskan konflik tanah antara masyarakat Surabaya dan Pertamina terkait Eigendom Verponding (EV) 1278 tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, persoalan yang kini menyeret ribuan rumah warga itu berakar pada sejarah panjang hukum agraria Indonesia, sehingga penyelesaiannya harus menggabungkan aspek hukum dan politik secara bersamaan.

    “Hampir 2 bulan hiruk pikuk masyarakat Surabaya yang hak atas tanahnya diblokir oleh Pertamina menjadikan bertambahnya konflik pertanahan antara BUMN dengan masyarakat. Mengapa demikian? Karena ada beberapa BUMN (PTPN, Perhutani dan mungkin juga PT KAI) masih menyisakan berlarutnya konflik yang belum terselesaikan secara tuntas,” ujar Sri Setyadji, Senin (24/11/2025).

    Ia menilai bahwa banyak opini publik terbentuk tanpa memahami dasar hukum aset nasionalisasi peninggalan kolonial. Menurutnya, hal ini menyebabkan munculnya justifikasi sepihak seolah hanya satu lembaga yang harus bertanggung jawab.

    “Mencermati problematik tersebut menimbulkan berbagai opini publik dengan sudut pandang yang beragam, sehingga terjadi justifikasi seakan BPN yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.

    Sri menjelaskan akar konflik tanah kolonial merujuk pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi, yang menjadi politik hukum agraria untuk mengambil alih perusahaan milik Belanda sebagai upaya memperkuat perekonomian nasional.

    “Jika mengurai secara historis, kesemuanya meletakkan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi,” jelasnya.

    Ia melanjutkan bahwa setelah UUPA 1960 berlaku, tanah milik subjek hukum Eropa diberikan batas waktu 20 tahun untuk dikonversi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang hingga kini masih dijadikan pedoman.

    “Dalam konteks empirisnya batasan waktu konversi dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979,” ujarnya.

    Sri menekankan pentingnya memastikan apakah ketentuan konversi tersebut masih menjadi rujukan penyelesaian dalam konflik Surabaya saat ini. Menurut dia, sejarah agraria tidak bisa diabaikan karena menjadi dasar penegakan hukum dalam persoalan-persoalan serupa.

    “Peristiwa dan atau terjadinya konflik pertanahan sebagaimana yang terjadi di Kota Surabaya, apakah ketentuan dan tatanan yuridis dimaksud masih dipakai sebagai pedoman penyelesaian,” paparnya.

    Dalam perspektif hukum, Sri menjelaskan bahwa BPN Surabaya telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan. Hak perlindungan hukum menurutnya tetap berlaku baik bagi pemegang sertifikat maupun masyarakat pengguna tanah yang telah memenuhi kewajiban administratif.

    “Bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Surabaya, berdasarkan tatanan peraturan perundangan telah melaksanakan atribusinya sesuai dengan kompetensinya,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa Pertamina memiliki hak mengajukan upaya hukum atas klaim tanah, namun tetap harus mengikuti batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jika proses berjalan terus, tahapan berikutnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

    “Dalam upaya melakukan klaim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, batasan klaim terhadap hak atas tanah jika dianggap ada sengketa sesuai Pasal 88 huruf b diberikan jangka waktu 30 hari kalender,” lanjutnya.

    Sri menyebut bahwa BPN menilai kasus ini sebagai persoalan serius sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertingkat—dari Kantor Pertanahan (Kantah), Kanwil, hingga Kementerian ATR/BPN—sesuai mekanisme Peraturan Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017.

    “Bagi Kantah Pertanahan Surabaya beranggapan bahwa problematik yang sedang terjadi merupakan peristiwa yang sangat serius, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 13 Tahun 2017 melakukan upaya penyelesaian,” sambungnya.

    Dari sisi politik, Sri menilai respons Senayan melalui RDP dan forum dengar pendapat menunjukkan bahwa perhatian negara terhadap kasus ini sangat tinggi. Namun ia menegaskan bahwa kesimpulan rapat saja tidak cukup tanpa adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat.

    “Bahwa munculnya problematik tersebut secara reflektif dan responsif mendapatkan atensi dari berbagai kalangan termasuk kelembagaan Senayan,” ungkapnya.

    Sri menegaskan bahwa finalitas keputusan pusat sangat dibutuhkan agar masyarakat dan Pertamina memperoleh kepastian hukum. Tanpa keputusan tegas, konflik berpotensi berulang dan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

    “Bahwa dengan kesimpulan tersebut diharapkan segera mendapatkan keputusan, sebab kesimpulan agar dapat berlaku diperlukan adanya keputusan,” tutupnya. [asg/beq]

  • GENTA Indonesia Peringatkan Risiko Korupsi dari Rekomendasi Pelepasan Aset EV Pertamina di Surabaya

    GENTA Indonesia Peringatkan Risiko Korupsi dari Rekomendasi Pelepasan Aset EV Pertamina di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Aktivis ’98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Penyelamat Aset dan Anti-korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) meluncurkan seruan aksi dan kajian strategis terkait penyelesaian sengketa lahan Eigendom Verponding (EV) Pertamina di Surabaya.

    Mereka menilai rekomendasi pelepasan aset negara menjadi hak milik (SHM) membawa risiko politik, hukum, dan korupsi yang sangat besar.

    Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung, menegaskan bahwa status lahan EV 1305 dan EV 1278 telah berubah menjadi aset negara sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.

    Menurutnya, sekalipun Pertamina lalai mengubah status lahan sesuai ketentuan modern pasca UUPA 1960, tanah tersebut tetap menjadi aset negara yang tidak otomatis dapat dimiliki warga.

    “Tanah tersebut tidak otomatis menjadi milik warga yang menduduki, melainkan harus menunggu keputusan negara untuk redistribusi,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).

    Peringatan kepada Presiden Prabowo: Jangan Buka “Kotak Pandora”

    GENTA Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak tergesa-gesa menanggapi desakan politik jangka pendek terkait penyelesaian sengketa EV.

    Trio Marpaung menyampaikan bahwa pemberian SHM kepada warga di atas aset Pertamina berpotensi membuka efek domino secara nasional.

    “Kami sangat menghargai niat baik Presiden untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Namun jika dilakukan secara gegabah, misalnya melalui skema hibah atau pemberian SHM gratis, akan memicu risiko hukum dan politik besar yang bisa menjatuhkan marwah Presiden,” ujar Trio.

    Ia menambahkan bahwa keputusan melepas aset Pertamina bisa menjadi preseden bagi jutaan hektare tanah milik PT KAI, PTPN, Pelindo, hingga TNI yang saat ini ditempati masyarakat.

    “Jika tanah Pertamina dilepas, seluruh pendudukan di tanah aset negara akan menuntut hal serupa. Presiden akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang meruntuhkan aset strategis negara. Tapi kami percaya Presiden tidak akan terjebak dalam hal ini,” lanjutnya.

    Risiko Kerugian Negara hingga Rp 267 Triliun

    Dalam kajian GENTA Indonesia, total luas lahan sengketa mencapai 534 hektare. Dengan asumsi nilai tanah Rp 50 juta per meter persegi, negara berpotensi mengalami kerugian fantastis mencapai Rp 267 triliun. Bahkan pada asumsi paling rendah, Rp 10 juta/m², potensi kerugian tetap berada di angka Rp 53,4 triliun.

    Trio Marpaung juga mengungkap adanya indikasi keterlibatan pengembang dan spekulan yang diduga ingin mengambil keuntungan besar melalui skema legalisasi massal SHM.

    “Kami mencermati bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan warga miskin, tetapi juga pengembang yang mencoba menguasai tanah negara dengan harga murah. Kami mendesak aparat untuk menginvestigasi dugaan pejabat yang paling getol mendorong pelepasan SHM, namun justru memiliki properti di lokasi sengketa,” tegas Trio.

    Kritik untuk Wali Kota Surabaya

    GENTA Indonesia turut menyoroti peran aktif Wali Kota Surabaya dalam mendampingi warga. Mereka menilai sikap tersebut kontradiktif karena Pemerintah Kota Surabaya selama bertahun-tahun justru menghambat ribuan warga dalam menaikkan status Surat Ijo menjadi SHM.

    “Yang dilakukan Wali Kota Surabaya itu sungguh ironi. Surabaya satu-satunya daerah yang masih ngotot mempertahankan Surat Ijo. Jelas sekali ini tidak fair,” ujar Indra Agus, Sekjen Forum Aktivis ’98 Jatim.

    Keputusan RDP Dianggap Berbahaya

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi II DPR RI, Pemkot Surabaya, FATWA, BPN, dan Pertamina telah menghasilkan rekomendasi pelepasan hak, pembukaan blokir aset, dan delisting. Namun GENTA Indonesia menilai implementasi rekomendasi tersebut rawan menjadi ladang korupsi.

    “Jika aset negara dilepas tanpa filter ketat, ini bukan lagi soal risiko, tapi desain korupsi yang sempurna,” jelas Trio.

    GENTA Indonesia menguraikan tiga fase rawan korupsi: pra-pelepasan, proses pelepasan, dan pasca-pelepasan, yang disebut dapat dimanfaatkan spekulan dan oknum pejabat.

    Dasar Hukum yang Menguatkan Status Aset Negara

    GENTA Indonesia menegaskan bahwa lahan EV Pertamina merupakan aset negara berdasarkan tiga undang-undang:

    UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
    UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
    UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Dengan demikian, pelepasan aset negara tanpa prosedur hukum yang benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

    Empat Seruan GENTA Indonesia kepada Pemerintah

    Dalam pernyataannya, GENTA Indonesia menyampaikan empat tuntutan resmi:

    Presiden RI diminta menolak skema pelepasan SHM atas aset pertamina EV di Surabaya.
    KPK dan Kejaksaan Agung diminta melakukan investigasi mendalam terkait data warga penghuni lahan.
    Menolak praktik “serakahnomics” yang memanfaatkan warga untuk kepentingan pihak tertentu.
    Mendesak Presiden untuk menerbitkan Keppres skema HGB di atas HPL sebagai solusi legal tanpa mengorbankan aset negara.

    Trio menegaskan bahwa Presiden hanya perlu menjamin legalitas hunian, bukan memberikan hak kepemilikan atas aset negara.

    “Pemberian HGB atau Hak Pakai adalah solusi fundamental yang akan menyelamatkan martabat Presiden dari jerat hukum dan melindungi aset vital BUMN dari efek domino kerugian,” pungkasnya. (ted)

     

  • FHCI Connect Expert Series 5 dorong penguatan keterlibatan pegawai

    FHCI Connect Expert Series 5 dorong penguatan keterlibatan pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mendorong penguatan keterlibatan pegawai dalam FHCI Connect Expert Series 5 bertema “From Engagement to Impact: Building Stronger Organizations through People Power” di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    “Employer branding itu terlihat di permukaan, tapi fondasinya ada pada employee value proposition, budaya kerja, dan pengalaman pegawai. Kalau bagian bawahnya tidak kuat, citra yang muncul juga rapuh,” kata Direktur Human Capital & Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ahmad Solichin Lutfiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menegaskan citra perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi bertumpu pada pengelolaan internal yang konsisten.

    Ahmad juga menjelaskan sekitar 70-80 persen dari lebih 120 ribu pekerja BRI berasal dari generasi milenial dan Z.

    Kondisi ini menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia.

    “Kita tidak bisa mengharapkan pola pikir mereka sama seperti generasi sebelumnya. Mereka melihat purpose perusahaan, budaya kerja, dan kualitas pengalaman. Gaji penting, tapi bukan satu-satunya faktor,” ujarnya.

    Ahmad menambahkan citra perusahaan tetap krusial meski pasar tenaga kerja berada dalam kondisi kelebihan pasokan tenaga kerja.

    “Kalau perusahaan ingin menarik top talent, reputasi sebagai tempat kerja yang kredibel tetap harus dibangun. Ini soal daya saing jangka panjang,” katanya.

    Sementara itu, Chief People Officer PT Global Tiket Network (Tiket.com) Dudi Arisandi menekankan pentingnya tindak lanjut hasil survei keterlibatan pegawai agar berdampak nyata.

    “Survei hanyalah alat. Yang membedakan organisasi hebat dan biasa adalah action. Masukan pegawai harus direspons cepat dan diterjemahkan menjadi perbaikan yang konkrit,” kata Dudi.

    Ia menyebut masih banyak pegawai yang ragu hasil survei benar-benar ditindaklanjuti oleh perusahaan.

    “Kalau tidak ada follow up, survei hanya jadi formalitas dan bisa merusak kepercayaan,” ujarnya.

    Diskusi dipandu Direktur SDM dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atih Nurhayati dan diikuti jajaran direksi serta manajer human capital BUMN secara luring dan daring.

    FHCI berharap forum ini memperkuat kolaborasi lintas BUMN dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada pengembangan manusia.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fenomena Penumpang Menginap di Stasiun, Perlukah KRL Operasi 24 Jam?

    Fenomena Penumpang Menginap di Stasiun, Perlukah KRL Operasi 24 Jam?

    Jakarta –

    Fenomena penumpang menginap di stasiun karena tertinggal perjalanan terakhir KRL belakangan ini banyak terjadi. Contohnya terjadi di Stasiun Cikarang.

    Wacana layanan kereta rel listrik (KRL) perkotaan beroperasi 24 jam pun muncul di tengah fenomena banyaknya penumpang yang menginap di stasiun. Ide tersebut pertama kali muncul dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

    Dia menyatakan pihaknya membuka opsi agar operasional KRL bisa dilakukan selama 24 jam. Hal ini mulai dikoordinasikan Dudy ke PT KAI, namun belum ada keputusan yang pasti.

    “Nanti saya coba koordinasi dengan Kereta Api ya. Ya, karena kan apakah perlu, tadi seperti yang disampaikan, layanan 24 jam. Mereka perlu pengkajian dan semacamnya harus dilihat juga,” ungkap Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025) yang lalu.

    Pihaknya tak bisa memutuskan sendiri KRL bisa operasi 24 jam penuh. Sebab, KAI perlu mempertimbangkan biaya operasional perusahaan seandainya layanan stasiun berlaku 24 jam.

    Di sisi lain, Dudy juga membuka ruang apabila KAI memiliki opsi atau rencana lain untuk mengatasi fenomena banyaknya orang menginap di stasiun.

    “Saya mesti tanya sama KAI, cost-nya kan mereka harus hitung juga. Apakah dengan mengaktifkan kereta 24 jam cost-nya seperti apa atau ada solusi lain,” sebut Dudy.

    PT KAI pun menampung usulan tersebut untuk dikaji terlebih dahulu. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan pihaknya akan mengedepankan pertimbangan keselamatan dan keamanan penumpang untuk pengoperasian kereta api, termasuk KRL Commuter Line yang dikelola anak usahanya PT KAI Commuter (KCI).

    “Setiap masukan ini pasti terus dikaji untuk menjawab kebutuhan termasuk melihat potensi pengembangan dalam maintenance ini. Dalam pengoperasian kereta kita juga pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan terutama keselamatan dan keamanan penumpang,” papar Anne kepada detikcom, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya selama ini KRL masih butuh waktu perawatan prasarana alias kereta, maka dari itu KRL Commuter Line belum bisa beroperasi selama 24 jam penuh.

    Setiap hari, Anne menjelaskan jadwal terakhir KRL sekitar pukul 23.30 WIB setiap malam, sementara itu pukul 04.00 WIB sudah harus beroperasi kembali. Bila diperhitungkan, cuma sekitar 2 jam saja waktu efektif untuk melakukan perawatan puluhan kereta api setiap hari.

    “Sampai saat ini KRL belum 24 jam karena kami membutuhkan waktu perawatan prasarananya. Melihat dari kereta terakhir KRL sesuai jadwal sampai pukul 23.38 WIB dan beroperasi kembali pukul 04.00 WIB jadi kalau dihitung sampe semua berhenti kami memaksimalkan waktu 2 jam untuk perawatan,” ungkap Anne.

    Di sisi lain, VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda mengungkapkan pihaknya sudah memaksimalkan operasional armada yang dimiliki untuk mengangkut lebih banyak penumpang tanpa operasional 24 jam. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pengoperasian kereta 12 rangkaian dan mengurangi kereta 8 rangkaian.

    “Saat ini KAI Commuter sudah memaksimalkan operasional seluruh armada yang dimiliki, termasuk menjalankan 11 trainset CLI-125 baru dengan Stamformasi (SF) 12, mengurangi SF 8, dan menjaga headway perjalanan di semua lintas,” sebut Karina dalam keterangannya kepada detikcom.

    Pihaknya memahami bahwa moda transportasi Commuter Line saat ini sudah menjadi kebutuhan mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. Namun dalam operasional dan layanan Commuter Line, pengelola juga terus berupaya agar layanan perlu terus ditingkatkan.

    Apalagi, perjalanan Commuter Line setiap tahun juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pengguna di angka 1 juta per hari. Hal ini juga harus diiringi dengan perawatan baik di sarana atau fasilitas di stasiun.

    Bisakah KRL Operasi 24 Jam? Langsung klik ke halaman berikutnya

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai secara teknis sebetulnya dimungkinkan KRL bisa beroperasi 24 jam. Namun tentu harus ada yang disesuaikan, semisal peningkatan biaya operasional hingga penyesuaian jadwal.

    “Secara teknis operasional memungkinkan saja KRL beroperasi 24 jam seperti BRT Transjakarta di koridor utama, hanya tentu ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti kebutuhan dan volume penumpang, peningkatan biaya operasional, penyesuaian jadwal perjalanan KA di lintas tersebut, dan perawatan sarana,” kata Adit kepada detikcom.

    “Sebaiknya perlu melakukan analisis kebutuhan pengguna secara cermat,” lanjutnya.

    Dia menyarankan operator KRL bisa saja memperpanjang waktu operasional paling malam dan mengoperasikan KRL lebih dini hari terutama di Stasiun Cikarang, sambil secara bertahap mengkaji kebutuhan mobilitas penumpang di malam dan dini hari.

    Bila memang kebutuhan pengguna tinggi, dapat mengadopsi skema operasional 24 jam dengan hanya mengoperasikan sedikit rangkaian KRL di jam malam-dini hari dengan jeda antar perjalanan yang cukup renggang, namun tetap melayani tanpa henti.

    Sementara itu, pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian Joni Martinus menekankan cukup sulit membuat operasi KRL jadi 24 jam penuh. Sebab waktu perawatan di malam hari menjadi hal yang wajib untuk dilakukan.

    Dalam operasional perkeretaapian, Joni menegaskan periode tengah malam hingga dini hari adalah fase krusial untuk pemeliharaan prasarana dan sarana. Pada jam-jam itu petugas melakukan pemeriksaan serta perawatan rel, persinyalan, listrik aliran atas, hingga rangkaian KRL

    “Ini mutlak diperlukan, karena tanpa jeda perawatan, maka keselamatan dan keandalan perjalanan KRL keesokan hari bisa terganggu,” tegas Joni.

    Kemudian, meski ada permintaan layanan kereta selama 24 jam, penggunaan KRL setelah lewat pukul 00.00 WIB cenderung rendah. Secara finansial dan operasional sarana maupun sumber daya manusia, dia menilai hal ini kurang efisien.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)