Xcloud.id

Perusahaan: PT Kereta Api Indonesia

  • Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.

    “Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.

    Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.

    “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

    “Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.

    Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.

    “Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah penumpang kereta api menolak usulan anggota DPR terkait penyediaan gerbong khusus merokok.
    Gale (32), salah satu penumpang kereta, menilai keberadaan gerbong khusus seharusnya diprioritaskan untuk kelompok yang membutuhkan ruang aman.
    “Kalau ada gerbong tambahan, mending khusus ibu menyusui atau anak-anak. Itu lebih bermanfaat karena sering kali ada penumpang yang enggak mau mengalah, padahal ada ibu hamil atau menyusui,” ujar Gale saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    “Jadi kalau ada gerbong khusus buat mereka, kenapa enggak,” lanjutnya.
    Menurut Gale, argumen sebagian anggota DPR yang menyebut penumpang bisa bosan dalam perjalanan panjang lalu butuh merokok tidak masuk akal.
    “Ya kalau bosan di kereta 5–6 jam kan bisa diisi dengan hal lain. Lagipula buat apa juga merokok di kereta, kenapa enggak bisa tahan sampai tujuan,” ujarnya.
    Ia pun berharap PT KAI tidak mengikuti usulan tersebut. Menurut dia, peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada penumpang justru lebih mendesak ketimbang memikirkan gerbong merokok.
    Sementara itu, Wiwien (40), seorang pekerja swasta, juga menyayangkan usulan wakil rakyat yang menormalisasi kebiasaan merokok di transportasi umum.
    Ia menilai hal tersebut memberi contoh yang keliru bagi masyarakat.
    “Itu sangat disayangkan ya, rokok itu kan jelas bisa menyebabkan penyakit. Kalau bosan di kereta, ya diisi dengan membaca berita atau melakukan hal lain yang bermanfaat, bukan dengan merokok. Usulan seperti itu malah menjerumuskan rakyat,” kata Wiwien.
    Meski menolak gerbong merokok, Wiwien mendukung jika ada inovasi berupa gerbong ramah anak atau ruang khusus ibu menyusui.
    Ia mencontohkan pengalaman di Jepang yang memiliki gerbong bertema ramah keluarga.
    “Kalau ada gerbong khusus ibu menyusui atau anak-anak, saya senang sekali. Apalagi anak-anak biasanya cepat bosan, jadi kalau ada ruang yang dibuat lebih menarik itu sangat membantu orangtua,” tambahnya.
    Menurut Wiwien, PT KAI sejauh ini sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan meski ia berharap ada program tambahan berupa promo tiket untuk keluarga agar perjalanan semakin terjangkau.
    Adapun wacana gerbong merokok sebelumnya dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, dalam rapat bersama jajaran Direksi KAI di Senayan, Rabu (20/8/2025).
    “Karena perjalanan bisa sampai 8 jam, masa kereta tidak ada ruang untuk
    smoking

    area
    . Saya yakin satu gerbong bisa. Ini aspirasi masyarakat,” kata Nasim.
    Sebelumnya, Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba menegaskan bahwa hingga kini seluruh rangkaian kereta api adalah kawasan bebas asap rokok.
    “KAI menerima masukan, kritik, dan
    feedback
    , tapi sampai saat ini kereta api bebas asap rokok,” kata Anne kepada Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Anne menambahkan, keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama KAI dalam penyelenggaraan layanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Danantara Buka Suara soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Bos Danantara Buka Suara soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI diminta untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian utang yang dialami PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Danantara juga disebut telah memiliki solusi permasalahan KCIC dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

    Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria membenarkan hal tersebut. Ia menyebut, pihaknya sedang melakukan penjajakan untuk membereskan persoalan utang KCIC yang menjadi beban keuangan bagi KAI.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kita bereskan proses itu, sebagaimana tadi, kemarin kan juga dirut KAI sudah menyampaikan di DPR ya. Akan kita selesaikan segera, dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini, ya,” ungkap Dony kepada wartawan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dony juga mengaku telah bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) KAI, Bobby Rasyidin. Namun begitu, ia tak menyebut sejauh mana proses penyelesaian telah dilakukan.

    “Sudah, sudah (ketemu),” tutupnya.

    Diketahui sebelumnya, Bobby diminta untuk segera berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian KCIC. Hal tersebut terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025)

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    Danantara Disebut Punya Solusi Persoalan KCIC

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Diketahui, KAI sendiri masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

    Adapun KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun di semester I 2025. Adapun total penyerapan kerugian KAI di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1,424 triliun. Sementara di semester I tahun 2024, kerugian 2,377 triliun.

    Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Tonton juga video “Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Kembali Normal Usai Gempa Bekasi” di sini:

    (kil/kil)

  • Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk Megapolitan 22 Agustus 2025

    Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk Megapolitan 22 Agustus 2025

    Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wacana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai gerbong khusus untuk orang merokok di kereta api jarak jauh menuai protes dari sejumlah penumpang.
    Mereka menilai ide tersebut tidak mencerminkan fungsi wakil rakyat yang seharusnya mengusulkan kebijakan bermanfaat bagi masyarakat luas.
    Wiwien (40), pekerja swasta, menyebut usulan itu sangat disayangkan karena justru seolah memberi ruang bagi perilaku yang terbukti merusak kesehatan.
    “Sebagai wakil rakyat kok bisa punya opini seperti itu. Kita semua kan sama-sama tahu kalau rokok itu bisa menyebabkan penyakit, kanker, dan lain-lain,” kata Wiwien saat ditemui di Stasiun Gambir, Jumat (22/8/2025).
    Menurut Wiwien, waktu perjalanan panjang di kereta seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat.
    “Kalau bosan di kereta 5–6 jam, bisa diisi dengan hal lain yang lebih bermanfaat, bukan dengan merokok,” lanjutnya.
    Ia menilai, keberadaan gerbong khusus merokok justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat.
    “Seolah-olah diberi insentif, padahal itu merusak tubuh sendiri. Jadi sangat tidak setuju,” ujarnya.
    Wiwien menambahkan, akan lebih baik bila DPR mendorong fasilitas yang benar-benar mendukung kenyamanan penumpang.
    “Saya akan senang sekali kalau ada gerbong ibu menyusui atau anak-anak. Di Jepang misalnya, ada gerbong bertema Hello Kitty, lebih ramah untuk anak. Itu jelas lebih bermanfaat,” kata dia.
    Pendapat senada juga disampaikan Gale (32), penumpang lainnya. Ia menilai usulan gerbong merokok tidak sejalan dengan kebutuhan utama pengguna kereta.
    “Kalau dipikir, ada baiknya dipisahkan, tapi di sisi lain itu buang-buang anggaran. Lagi pula buat apa juga merokok di kereta, kalau ada gerbong tambahan, ya mending untuk ibu menyusui atau anak-anak,” ucap Gale.
    Sementara itu, Ratih (42), pekerja swasta, menilai wacana tersebut masih bisa dipertimbangkan dengan syarat ada aturan yang jelas agar tidak mengganggu penumpang lain.
    “Enggak masalah sih kalau ada gerbong merokok, karena saya juga sering pulang-pergi Jakarta–Bandung sama suami yang perokok,” ujar Ratih.
    “Kadang kasihan juga kalau dia kepingin merokok di perjalanan. Tapi tentu harus ada aturan khusus biar enggak ganggu penumpang lain,” lanjutnya.
    Meski berbeda pandangan, para penumpang sepakat bahwa PT KAI sebaiknya fokus meningkatkan pelayanan.
    Jika ada tambahan fasilitas, mereka berharap hal itu diarahkan untuk mendukung kenyamanan bersama, bukan sekadar memenuhi kebiasaan merokok.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskon Tiket KA 20 Persen Diperpanjang hingga 31 Agustus 2025 – Page 3

    Diskon Tiket KA 20 Persen Diperpanjang hingga 31 Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperpanjang masa berlaku harga tiket kereta api diskon 20 persen. Diskon tiket KA masih bisa diakses hingga 31 Agustus 2025.

    VP Public Relation KAI, Anne Purba menjelaskan Promo Merdeka ini diperpanjang melihat antusiasme masyarakat. Adapun mulanya, promo ini hanya berlaku sampai 20 Agustus 2025.

    “Kami senang Promo Merdeka mendapat sambutan luar biasa. Dengan diperpanjangnya program ini, pelanggan memiliki kesempatan lebih lama untuk menikmati perjalanan kereta api dengan harga terjangkau, sekaligus merayakan semangat kemerdekaan bersama keluarga dan orang terdekat,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/8/2025).

    Promo ini berlaku untuk seluruh perjalanan kereta api komersial di Jawa dan Sumatera. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI maupun website resmi booking.kai.id.

    Anne mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Sejumlah rute favorit juga mendapat diskon tiket 20 persen.

    “Segera pesan tiket Promo Merdeka dan nikmati perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan lebih hemat. Informasi lengkap dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI atau website resmi KAI,” kata Anne.

     

  • Antara Hak dan Kenyamanan: Polemik Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    Antara Hak dan Kenyamanan: Polemik Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI selau operator menegaskan, seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok. Sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Langkah ini merupakan komitmen KAI dalam menciptakan lingkungan transportasi yang sehat dan nyaman bagi siapapun, termasuk perokok pasif.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan, KAI terus berpegang pada kebijakan bebas asap rokok yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2014.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” kata Anne.

    Kebijakan bebas asap rokok ini merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang mengatur larangan merokok di dalam sarana angkutan umum, termasuk kereta api.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok,” jelas Anne.

    Sebagai bagian dari kebijakan ini, KAI telah memasang stiker Dilarang Merokok di setiap sarana angkutan penumpang yang dioperasikan, serta tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Selain itu, awak kereta juga dilarang merokok selama bertugas dan diawasi secara ketat untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan tegas. Area merokok hanya disediakan di stasiun-stasiun yang telah ditentukan, memastikan bahwa pelanggan yang merokok dapat melakukannya di tempat yang telah disediakan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik. KAI menghargai berbagai masukan dan feedback, namun tetap mengacu pada regulasi dan kebutuhan menyeluruh untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi semua pelanggan,” tutur Anne.

     

     

  • Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menanggung beban utang jumbo.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin yang baru saja menjabat per 12 Agustus 2025 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebutnya sebagai ‘bom waktu’.

    “Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

    Namun sayangnya, ucapan Bobby langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

    “Sebentar Pak Bobby, kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja, nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director,” ujar Andre Rosiade.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan agar restrukturisasi utang segera dipercepat, sebab menurutnya beban keuangan Proyek Whoosh dapat menggerus keuangan KAI jika tak segera dicarikan skema penyelesaian.

    “Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset [Whoosh] ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya tidak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” ujar Adisatrya.

    Beban Proyek KCIC

    Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia berencana menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

    Beban proyek Kereta Cepat Whoosh juga tecermin dari laporan keuangan PT KAI, selaku pemegang 58,53% saham konsorsium PSBI hingga akhir 2024. 

    Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, PT KAI mencatat beban keuangan Rp2,56 triliun atau meningkat 70,30% year-on-year (YoY) dari posisi Rp1,5 triliun. 

    Mayoritas beban keuangan berasal dari kredit investasi senilai Rp1,53 triliun pada 2024 atau meningkat dari posisi Rp755,16 miliar tahun sebelumnya. 

  • Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.

    “Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.

    Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.

    Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.

    “Itu realistis nggak? Ya kan, banyak orang bilang nggak. Karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.

    Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.

    “Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.

    “Kenapa Manggarai? ya parkir nggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.

    Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.

    “Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.

    Andre juga meminta jajaran PT KAI untuk berani bersuara dan mengevaluasi kembali rencana kebijakan tersebut.

    “Ini harus disuarakan, baik di Komisi VI maupun Komisi V. Supaya Dirjen Kereta Api dengar. Kita bicara pelayanan publik, bukan proyek,” tutupnya.

  • Stasiun Gambir Jadi Diganti Manggarai Layani Kereta Jarak Jauh? Ini Jawabannya

    Stasiun Gambir Jadi Diganti Manggarai Layani Kereta Jarak Jauh? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    Rencana Stasiun Gambir pensiun melayani kereta jarak jauh, dan perannya digantikan oleh Stasiun Manggarai kembali mencuat. Rencana tersebut sempat dibahas Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI (Persero), Rabu (20/8) kemarin.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubugan Allan Tandiono menyambut baik setiap usulan yang disampaikan terkait rencana pemindahan lokasi stasiun kereta jarak jauh dari Gambir ke Manggarai, yang salah satunya disampaikan dalam RDP bersama Komisi VI DPR kemarin.

    “Menyinggung terkait Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Gambir. Terkait ini tentunya kami menyambut baik setiap masukkan yang ada dan kami akan mengecek lagi studi kelayakan dari Stasiun Manggarai ini,” kata Allan dalam press briefing Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

    Allan mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hingga PT KAI (Persero) terkait rencana pemindahan stasiun kereja jarak jauh dari Gambir ke Manggarai.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan para operator di sini tentunya ada KAI dan juga KCI, karena fokus kami yang juga selalu diingatkan oleh Menteri Perhubungan bahwa kita fokus kepada pelayanan masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, menyoroti rencana Kementerian Perhubugan untuk memindahkan lokasi stasiun kereja jarak jauh antar provinsi dari Gambir ke Manggarai. Dalam kesempatan itu ia mempertanyakan mengapa semua layanan kereta harus terpusat di Stasiun Manggarai.

    “Ini kan, mohon maaf ya, ada pemaksaan dari Dirjen kereta api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai, saya melihat ini. Katanya bahkan penumpang antar provinsi pun misalnya kereta api akan dipindahkan dari Gambir ke Manggarai, itu realistis nggak?,” katanya dalam RDP Komisi VI bersama PT KAI, Rabu (20/8) kemarin.

    “Karena aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada, bapak (Dirut KAI) bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirjen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai. Ini kerja proyek atau kejar pelayanan,” sambungnya.

    Meski begitu, rencana Stasiun Gambir untuk pensiun melayani kereta jarak jauh bukan hal yang baru. Sebab rencana ini sudah muncul sejak 2022 lalu. Dalam hal ini rencana proses pemindahan lokasi stasiun kereta jarak jauh ini ditargetkan rampung pada 2025 ini.

    Dalam catatan detikcom, rencana Stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta jarak jauh dan diprioritaskan untuk melayani KRL. Kala itu peran Stasiun Gambir juga sudah diusulkan untuk diambilalih Stasiun Manggarai.

    “Sesuai dengan rencana proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, Stasiun Manggarai saat ini dikembangkan menjadi stasiun sentral yang akan melayani kereta jarak jauh, KRL, dan KA Bandara,” jelasJuru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada detikcom seperti ditulis Selasa (7/6/2022).

    Sebab menurutnya tengah berlangsung switch over di Stasiun Manggarai. Switch over merupakan pergantian atau peralihan sistem persinyalan, operasional, atau pelayanan untuk meningkatkan penggunaan kereta api.

    “Saat ini masih dalam proses khususnya dengan melakukan switch over. Tentu soal infrastruktur penunjang juga akan disiapkan seperti akses dan parkir,” katanya.

    Tonton juga video “Viral Pencurian Motor di Stasiun Gambir, KAI Minta Maaf” di sini:

    (hns/hns)

  • Kemenhub Dukung Keputusan KAI Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Kemenhub Dukung Keputusan KAI Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal usulan DPR RI yang meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono pun membeberkan sejumlah dasar hukum terkait larangan merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Berdasarkan tahun UU No 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

    “Harus diperhatikan juga bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta,” ujar Allan di kantor Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan itu selaras dengan regulasi yang berlaku, serta fokus Kemenhub pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

    Senada, PT KAI merespons tegas terkait usulan DPR RI yang meminta perseroan untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, saat ini perseroan menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api yang dioperasikan guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pelanggan, termasuk melindungi perokok pasif selama perjalanan.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (21/8).

    DPR Usul Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).