Xcloud.id

Perusahaan: PT Kereta Api Indonesia

  • 11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    Jakarta –

    Belasan rangkaian kereta baru telah dioperasikan PT KAI Commuter pada layanan KRL Jabodetabek. Totalnya ada 11 rangkaian dengan total 132 unit kereta yang beroperasi melayani masyarakat sejak pertengahan tahun ini.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menyampaikan bahwa pengadaan sarana KRL baru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik perkotaan di wilayah Jabodetabek.

    “Rangkaian KRL terbaru ini merupakan modernisasi sarana perkeretaapian yang memiliki teknologi terbaru dengan sebutan CLI-125 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengguna yang semakin meningkat,” kata Asdo dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

    Asdo menerangkan pengoperasian sarana KRL baru ini digunakan untuk layanan Commuter Line Bogor sebanyak 4 rangkaian dan Commuter Line Cikarang sebanyak 7 rangkaian.

    Pada awal pengoperasian sarana KRL baru ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian yang masing-masing terdiri dari 12 kereta (SF12) pada tanggal 1 Juni 2025 di lintas Bogor dan 1 rangkaian di lintas Cikarang.

    Selanjutnya secara bertahap KAI Commuter masing-masing mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian pada 11 Juni 2025, 25 Juli 2025, 22 Agustus 2025, dan 26 September 2025. Seluruhnya beroperasi setelah lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

    “Seluruh pengoperasian sarana KRL baru ini merupakan penggantian atas pengoperasian sarana KRL lama yang telah masuk masa pensiun atau telah habis masa pakainya,” kata Asdo.

    Pada kesempatan berbeda, Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan pengoperasian sarana KRL baru ini untuk melayani pengguna Commuter Line Jabodetabek yang rata-rata mencapai 1,1 juta pengguna tiap harinya.

    “Rangkaian KRL baru ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur modern seperti sistem pendingin udara (AC) yang lebih kuat, ruang interior yang lebih luas dan ergonomis, serta teknologi keselamatan mutakhir,” kata Leza.

    Selain itu, desain kabin dan tempat duduk dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

    Sebagai informasi, hingga September 2025 ini total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 255.520.494 orang. Total pengguna Commuter Line pada lintas Bogor telah menembus 113.841.530 orang, dan pada lintas Cikarang sebanyak 62.672.487 orang.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Menkeu Purbaya Ogah Pakai APBN Buat Bayar Utang Whoosh, Bos Danantara: Kita Masih Evaluasi – Page 3

    Menkeu Purbaya Ogah Pakai APBN Buat Bayar Utang Whoosh, Bos Danantara: Kita Masih Evaluasi – Page 3

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

    “Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30.000 orang per hari. Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

    “Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

  • DPRD Madiun Dukung Pembangunan Rest Area Saradan, Ubah Citra Negatif Jadi Kawasan Ekonomi Baru

    DPRD Madiun Dukung Pembangunan Rest Area Saradan, Ubah Citra Negatif Jadi Kawasan Ekonomi Baru

    Madiun (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun membangun rest area di kawasan Saradan, tepatnya di sekitar ring road Pajajaran, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Madiun. Proyek yang digagas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini dinilai strategis karena tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga menghapus citra negatif yang selama ini melekat di wilayah tersebut.

    Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, menyambut baik rencana tersebut karena membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

    “Kami mendukung penuh. Kawasan itu dulu dikenal kurang baik, jadi kalau diubah jadi rest area, tentu lebih bermanfaat dan bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar,” ujar Rudi saat ditemui, Senin (13/10/2025).

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pembangunan rest area dapat menjadi etalase baru Kabupaten Madiun. Selain memperindah kawasan pintu masuk dari arah Nganjuk, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

    “Kalau pembangunan ini butuh biaya besar tidak masalah, yang penting ada dampak nyata bagi warga. Lebih baik pemerintah memutar ekonomi daripada hanya menyalurkan bantuan,” tambahnya.

    Rudi menegaskan, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan agar proyek tersebut berjalan sesuai rencana.

    “Saat ini masih tahap kajian antara Pemkab dan KAI. Kalau sudah final dan jelas perencanaannya, baru kami bahas lebih detail,” jelasnya.

    Ia juga berharap rest area tersebut nantinya menjadi ruang publik yang representatif sekaligus memperbaiki wajah Kabupaten Madiun.

    “Saya pribadi senang kalau kawasan itu berubah jadi lebih baik. Dulu banyak aktivitas yang tidak produktif di sana. Sekarang saatnya diubah jadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Rencana pembangunan rest area Saradan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Madiun untuk mengembangkan kawasan perbatasan serta memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal. [rbr/beq]

  • Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

    “Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30 ribu orang per hari.

    Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

    “Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

     

  • Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk penanganan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangannya ialah agar utang tersebut tidak diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

    Selain itu, kini peran pengelolaan BUMN juga telah berada di bawah Danantara. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    “Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

    Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

    “Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ,” ujar dia.

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (shc/kil)

  • Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak bayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ramai-ramai soal ini, muncul video Raffi Ahmad dan artis lain beserta beberapa pejabat negara yang naik Woosh termasuk Joko Widodo.

    Raffi tampak kegirangan naik Woosh karena bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung.

    “Jakarta-Bandung setengah jam,” kata Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Netizen nyinyir dan meminta agar para artis itu saja yang membayar utang Woosh tak perlu dibebankan kepada rakyat.

    “Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???,” tulis akun Threads.

    “Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin,” kata akun lainnya.

    “Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian,” kata lainnya lagi.

    Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Fakta ini membuat Purbaya menyoroti soal dividen yang dikelola Danantara bukan lagi oleh Kemenkeu saat ini.

    Menurut Purbaya KCIC ini sudah memiliki manajemen sendiri yang memiliki keuntungan puluhan triliun.

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah mencari cara untuk membenahi utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Namun, nampaknya utang pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu tidak akan menggunakan APBN.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan dirinya ogah menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat. Istana buka suara soal hal ini.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua pihak untuk mencari skema jalan keluar agar beban keuangan kereta cepat bisa diselesaikan.

    “Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Dalam rapat yang dilaksanakan di Kertanegara, Prasetyo sendiri mengatakan utang kereta cepat tidak dibahas dalam forum tersebut. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” lanjutnya.

    Purbaya menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya.

    Sebab, struktur BUMN kini berada di bawah Danantara langsung. Tidak seperti dulu, struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ujar Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) yang lalu.

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Danantara sendiri sudah menyatakan dua opsi untuk menyelesaikan utang Whoosh. Pertama, menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang kedua adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dari Danantara, APBN tidak akan ikut terbebani. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    Kembali ke Prasetyo, pemerintah sendiri menyadari Whoosh saat ini menjadi transportasi yang cukup jadi andalan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah akan mencari cara agar Whoosh tetap bisa berjalan dan beban utangnya bisa tertangani dengan baik.

    “Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

    Malah pemerintah punya pemikiran akan memperluas jaringan kereta cepat. Yang saat ini sudah sampai Bandung akan diperluas ke Surabaya.

    “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” pungkas Prasetyo.

    Lihat juga Video Oikos Nomos: Whoosh Punya Utang Jumbo!

    (kil/kil)

  • Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.

    Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.

    “Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” kata Suminto.

    Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.

     

  • Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Top 3: Menhub dan Dedi Mulyadi Sepakat Reaktivasi Jalur Kereta di Jawa Barat – Page 3

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi prioritas, reaktivasi beberapa jalur kereta di wilayah Jawa Barat.

    Menhub Dudy mengatakan, kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT KAI (Persero).

    “Kita ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Beberapa jalur kereta yang akan direaktivasi yakni jalur Padalarang-Cicalengka. Tak hanya direaktivasi, jalur ini juga akan dielektrifikasi sehingga pengoperasiannya lebih ramah lingkungan. Jalur lain yang juga akan direaktivasi adalah Cianjur-Sukabumi-Bogor.

    Menhub berharap proyek reaktivasi jalur kereta ini dapat rampung paling lambat awal 2027.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • PNBP Nasibmu Kini: Diterpa Gejolak Harga Komoditas, Ditinggal Dividen BUMN

    PNBP Nasibmu Kini: Diterpa Gejolak Harga Komoditas, Ditinggal Dividen BUMN

    Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah mengakui terdapat berbagai tantangan untuk menarik penerimaan negara pada 2026, tidak terkecuali untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Selain volatilitas harga komoditas, otoritas fiskal tahun depan untuk pertama kali tidak akan sama sekali menerima pemasukan PNBP dari dividen BUMN. 

    Sejatinya, penerimaan dari PNBP tidak sebesar dari porsi penerimaan perpajakan yang meliputi pajak serta bea cukai. Dari total target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun atau lebih dari lima kalinya PNBP yang ditargetkan Rp459,2 triliun. 

    Staf Ahli Bidang PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mochamad Agus Rofiudin memaparkan bahwa seperti halnya pajak dan bea cukai, PNBP turut dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas. Misalnya, terkait dengan perkembangan harga minyak mentah Indoensia (ICP) atau harga batu bara acuan (HBA). 

    Berdasarkan data Kemenkeu, hal itu bisa terlihat dari perbandingan penerimaan PNBP dengan fluktuasi harga komoditas setidaknya pada 10 tahun belakangan. Saat terjadi commodity boom 2018-2019 maupun 2022-2023, penerimaan PNBP pun ikut naik. Sempat terjadi penurunan pada 2020-2021 akibat pandemi Covid-19. 

    Saat ini, ketika terjadi penurunan produksi dan harga migas maupun minerba, PNBP pun ikut melemah. Pada saat terjadi commodity boom terakhir 2023, total realisasi PNBP mencapai Rp612,5 triliun dengan kontribusi utama dari PNBP SDA migas sekitar Rp116 triliun dan SDA nonmigas Rp135 triliun. 

    Pencapaiannya mulai turun pada 2024. Secara outlook tahun ini, realisasi PNBP 2025 sebesar Rp477,2 triliun. Kontribusi dari PNBP SDA migas dan nonmigas masing-masing sebesar Rp114,6 triliun dan Rp115,5 triliun. 

    Agus lalu menjelaskan bahwa saat ini terjadi penurunan produksi batu bara karena permintaan global menurun. China, pasar terbesar untuk komoditas RI itu, kini tengah beralih ke energi hijau. Mereka juga disebut membutuhkan batu bara dengan kualitas tinggi, sedangkan kualitas di Indonesia rata-rata rendah.

    Sementara itu, ICP juga turun dari 2024 sebesar US$83 per barel menjadi US$70 per barel pada tahun ini. “Tentunya itu pengaruhnya besar. Satu dolar ICP itu pengaruhnya ke penerimaan kita Rp1,6 triliun,” ungkapnya kepada wartawan pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Ditinggal Dividen BUMN

    Selain harga komoditas, PNBP semakin terdampak dengan pengalihan dividen BUMN ke Danantara sesuai dengan amanat revisi Undang-undang (UU) No.1/2025 tentang BUMN. 

    Sebelumnya, dividen BUMN masuk ke pos kekayaan negara yang dipisahkan (KND) pada PNBP. Terakhir di 2024, realisasinya Rp86,4 triliun. Sebenarnya, perubahan itu sudah terlihat pada APBN 2025 di mana awalnya ditetapkan PNBP KND sebesar Rp90 triliun, kini realisasinya secara outlook hanya Rp11,8 triliun. 

    Menurut Agus, hal itu yang menyebabkan realisasi PNBP baru terealisasi Rp306 triliun per Agustus atau terkontraksi 20% (yoy) dari realisasi Agustus 2025 yakni Rp384,1 triliun. Meski demikian, kendati sudah mulai absennya dividen BUMN pada APBN, Agus masih optimistis outlook PNBP Rp477,2 triliun tahun ini masih bisa tercapai. 

    Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah otomatis menurunkan target PNBP keseluruhan menjadi Rp459,2 triliun dari outlook 2025 Rp477,2 triliun. Itu sejalan dengan tidak masuknya lagi dividen ke APBN. 

    “Karena KND-nya sudah enggak masuk lagi sama sekali. Kalau tahun ini kita masih dapet Rp11,8 triliun dividennya, tahun depan sudah enggak dapat. Atau kalau toh ada, saham pemerintah yang 1% merah putih itu kecil sekali hampir dimasukkan di target Rp1,8 triliun [tahun depan],” jelasnya. 

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyinggung soal dividen BUMN yang kini sudah tak lagi masuk ke kas negara. Hal itu disampaikan Purbaya ketika merespons usulan Danantara agar APBN ikut menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dibawahi BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    Purbaya menilai harusnya Danantara yang saat ini sudah mengelola dividen BUMN memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan. “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).