Xcloud.id

Perusahaan: PT Hutama Karya

  • Kasus Lahan Tol Trans Sumatra, KPK Telisik Korespondesi Direksi-Komisaris Hutama Karya

    Kasus Lahan Tol Trans Sumatra, KPK Telisik Korespondesi Direksi-Komisaris Hutama Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik interaksi dan korespondensi, atau surat menyurat, antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) terkait dengan pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. 

    Untuk diketahui, pengadaan lahan tersebut kini tengah diusut KPK di mana salah satu dari tiga orang telah ditetapkan tersangka, yakni mantan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo. 

    Penyidik mendalami soal interaksi maupun korespondensi antara Direksi dan Komisaris Hutama Karya melalui saksi Luthflil Chakim, selaku Sekretaris Dewan Komisaris Hutama Karya 2018-2019. 

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan komunikasi-komunikasi atau korespondensi yang terjalin antara Direktur dengan Dewan Komisaris terkait dengan RKAP HK serta terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6/2025). 

    Untuk diketahui, lahan yang diperkarakan KPK itu berada di daerah Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Lahan itu diduga dijual ke Hutama Karya, yang mendapatkan penugasan oleh Presiden untuk mengerjakan proyek Tol Trans Sumatera. 

    Adapun, pihak yang menjual lahan tersebut ke Hutama Karya adalah PT Sanitarindo Tangsel Jaya (PT STJ). Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi sebelumnya, lahan itu awalnya dijual oleh petani ke PT STJ, sebelum dijual lagi ke BUMN karya itu. 

    Lembaga antirasuah pun menetapkan PT STJ sebagai tersangka korporasi. Penyidik menduga ada ketidakwajaran dalam prosedur pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatera itu.

    Sementara itu, KPK sudah lebih dulu menetapkan tiga tersangka perseorangan yaitu mantan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi Hutama Karya M. Rizal Sutjipto serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen. 

  • BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 43,43 triliun pada semester II 2024. Itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024.

    “Penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 43,43 triliun,” seperti dikutip dari IHPS II BPK -2024, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Angka tersebut diperoleh dari pengungkapan potensi kerugian pada PT Timah Tbk dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID sebesar Rp 36,14 triliun dan penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/PSO/Kompensasi tahun 2023 sebesar Rp 1,09 triliun.

    Dari permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas negara/daerah/perusahaan/badan lainnya pada saat pemeriksaan sebesar Rp 1 triliun. Diantaranya, MIND ID sebesar Rp507,64 miliar, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp201,67 miliar.

    Lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp4,32 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4,37 miliar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp8,38 miliar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,23 miliar.

    “Pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 3,55 triliun, terjadi di antaranya pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,92 triliun,” seperti dikutip.

     

  • Besok, Tol Padang – Sicincin beroperasi tanpa tarif

    Besok, Tol Padang – Sicincin beroperasi tanpa tarif

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Besok, Tol Padang – Sicincin beroperasi tanpa tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com –  PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyampaikan bahwa Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Padang – Sicincin sepanjang 36 km akan mulai dioperasikan tanpa tarif pada Rabu, 28 Mei 2025 pukul 07.00 WIB. Pengoperasian tanpa tarif ini resmi dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 519/KPTS/M/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang menetapkan bahwa tol tersebut dapat dioperasikan secara penuh. 
     
    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa sebelum dioperasikan, ruas tol ini telah melewati Uji Laik Fungsi (ULF) pada 22–24 Januari 2025 dan selanjutnya memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Operasi (SLFO) pada 30 April 2025 dari Kementerian PU. 
     
    “Dengan lolosnya ULF dan terbitnya SLFO maupun Kepmen, Jalan Tol Padang – Sicincin telah resmi dinyatakan aman dan layak digunakan oleh masyarakat umum,” ujar Adjib seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (27/5). 
     
    Lebih lanjut, Adjib menambahkan bahwa sebagai jalan tol pertama di Provinsi Sumatra Barat, pengoperasian ruas ini menjadi sejarah baru dalam konektivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Adjib menambahkan bahwa selama masa pengoperasian ini pengguna jalan bisa mulai membiasakan diri dengan ketentuan yang berlaku di jalan tol, khususnya dalam penggunaan kartu uang elektronik (UE) di gerbang tol. 
     
    “Meskipun belum dikenakan tarif, pengguna tetap diwajibkan melakukan tapping kartu Uang Elektronik (UE) saat masuk dan keluar dari jalan tol. Pastikan kartu dalam kondisi aktif dan memiliki saldo yang cukup,” tegas Adjib. 
     
    Dari sisi manfaat, tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh dari Kota Padang menuju Sicincin. Jika sebelumnya perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam melalui jalan nasional, kini cukup 30 menit saja dengan menggunakan tol. Sebagai informasi, pada masa uji coba fungsional saat libur Natal dan Tahun Baru (Desember 2024 – Januari 2025) dan Mudik Lebaran 2025 (23 Maret – 10 April 2025), ruas ini dilintasi oleh ribuan kendaraan dengan catatan Zero Fatality.  
     
    “Pengoperasian tol ini adalah bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Barat. Kami mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mematuhi tata tertib di jalan tol dengan selalu SETUJU untuk mengutamakan keselamatan di jalan tol dengan memastikan kendaraan dan fisik dalam kondisi prima sebelum berkendara, menjaga jarak aman dan berkendara dengan kecepatan maksimum 80 km/jam,” tutup Adjib Al Hakim. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) mengenai kepatuhan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya periode 2019–2024.

    Lembaga auditor negara itu memberikan catatan khususnya kepada BUMN PT Timah Tbk. (TINS), MIND ID serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/2024, pemeriksaan DTT itu dilakukan terhadap 35 objek BUMN/anak usaha/badan lainnya. BPK lalu menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya dan investasi sebanyak 30 objek pemeriksaan sudah sesuai kriteria. 

    Namun, terdapat 5 objek pemeriksaan pada BUMN/anak usaha/badan lainnya tidak sesuai dengan kriteria. Selama proses pemeriksaan, 2 BUMN telah melakukan perbaikan dengan menyetor ke negara Rp765,09 miliar dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) serta PT Hutama Karya (Persero). 

    BPK pun menyampaikan catatan kepada 4 objek pemeriksaan BUMN/anak usaha/badan lainnya. Pertama, terkait dengan ketidakmampuan PT Timah Tbk. melakukan pengamanan sehingga berdampak pada dugaan penambangan ilegal pada wilayah izin usaha penambangan (WIUP) perseroan. 

    “Akibatnya terjadi potensi kehilangan sumber daya timah yang berisiko merugikan perusahaan sebesar Rp34,49 triliun dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari PT Timah Tbk.,” dikutip dari ringkasan eksekutif IHPS II/2024 BPK, Selasa (27/5/2025). 

    Atas catatan itu, BPK merekomendasikan dua usulan ke Menteri BUMN antara lain, agar pemerintah mengambil alih pengamanan WIUP PT Timah, serta berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Menteri Perdagangan dan aparat penegak hukum untuk menata ulang bisnis timah di Bangka Belitung. 

    Hal itu termasuk penertiban keberadaan perusahaan swasta dan smelter yang diduga menerima, mengolah dan mengekspor hasil penambangan ilegal di WIUP PT Timah. 

    Kedua, perencanaan penambangan mitra usaha PT Timah tidak disertai target produksi dalam perikatan penambangan dan biaya kerja sama sewa smelter melebihi harga pokok produksi (HPP) smelter perseroan. 

    Temuan BPK itu disebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp1,65 triliun atas HPP mitra sewa smelter PT Timah Tbk. yang lebih tinggi untuk periode 2019–2020. 

    BPK lalu menerbitkan dua rekomendasi. Salah satunya yakni untuk meminta pertanggungjawaban direksi PT Timah. 

    “BPK merekomendasikan agar Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban dan mereviu kinerja Direksi PT Timah Tbk. 2019–2023 atas ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tata yang kelola sehat terkait mekanisme dan kontrak dengan mitra,” bunyi IHPS BPK. 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Timah juga diminta untuk menyusun sistem pemantauan yang akurat atas sumber daya dan cadangan yang berada di WIUP Timah. 

    Ketiga, soal kebijakan pengambilalihan saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) oleh Holding BUMN pertambangan, MIND ID tidak sesuai dengan ketentuan pertambangan mineral dan batu bara. 

    “Tidak berpihak kepada pemerintah dan lebih menguntungkan pihak partner,” terang BPK. 

    Oleh sebab itu, terdapat rekomendasi terhadap Direksi MIND ID agar melakukan kajian atas kepemilikan saham Vale pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing beserta konsekuensinya. 

    Kemudian, BPK juga merekomendasikan agar Direksi MIND ID mengkaji mitigasi risiko terintegrasi beserta kemungkinan penambahan kepemilikan saham MIND ID untuk menjadi pengendali utama Vale. Selanjutanya berdasarkan hasil kajian tersebut melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. 

    Keempat, pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI kepada tiga debitur: PT DBM, PT IGP dan PT CORII tidak sesuai ketentuan. BPK menyebut analisis pemberian kredit belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan perluasan usaha tidak sesuai perjanjian kredit. 

    “BPK merekomendasikan agar Direktur Eksekutif LPEI melakukan upaya optimalisasi recovery potensi kerugian atas pemberian fasilitas kredit minimal senilai outstanding yaitu total sebesar Rp1,13 triliun,” terang BPK. 

  • Tol Padang-Sicincin Bisa Dilintasi Gratis Mulai 28 Mei

    Tol Padang-Sicincin Bisa Dilintasi Gratis Mulai 28 Mei

    Jakarta –

    PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan bahwa Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer (km) akan dioperasikan mulai besok Rabu (28/5) pukul 07.00 WIB. Tol ini akan dibuka secara fungsional alias tanpa tarif.

    Pengoperasian tanpa tarif ini resmi dilakukan menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 519/KPTS/M/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang menetapkan bahwa tol tersebut dapat dioperasikan secara penuh.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan, sebelum dioperasikan, ruas tol ini telah melewati Uji Laik Fungsi (ULF) pada 22-24 Januari 2025. Kemudian ruas tol ini memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Operasi (SLFO) pada 30 April 2025 dari Kementerian PU.

    “Dengan lolosnya ULF dan terbitnya SLFO maupun Kepmen, Jalan Tol Padang-Sicincin telah resmi dinyatakan aman dan layak digunakan oleh masyarakat umum,” ujar Adjib dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Selama masa pengoperasian ini, pengguna jalan bisa mulai membiasakan diri dengan ketentuan yang berlaku di tol, khususnya dalam penggunaan kartu uang elektronik (UE) di gerbang tol.

    “Meskipun belum dikenakan tarif, pengguna tetap diwajibkan melakukan tapping kartu Uang Elektronik (UE) saat masuk dan keluar dari jalan tol. Pastikan kartu dalam kondisi aktif dan memiliki saldo yang cukup,” kata Adjib.

    Sebagai jalan tol pertama di Provinsi Sumatra Barat, Ajib mengatakan, pengoperasian ruas Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin ini menjadi sejarah baru dalam konektivitas dan mobilitas masyarakat setempat.

    Dari sisi manfaat, tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh dari Kota Padang menuju Sicincin. Jika sebelumnya perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam melalui jalan nasional, kini cukup 30 menit saja dengan menggunakan tol.

    Tol ini juga sebelumnya telah melalui masa uji coba fungsional saat libur Natal dan Tahun Baru (Desember 2024-Januari 2025) dan Mudik Lebaran 2025 (23 Maret-10 April 2025). Ruas ini dilintasi oleh ribuan kendaraan dengan catatan Zero Fatality.

    “Pengoperasian tol ini adalah bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Barat,” ujar dia.

    Hutama Karya mengimbau kepada pengguna tol untuk mematuhi tata tertib dengan selalu mengutamakan keselamatan di jalan tol dengan memastikan kendaraan dan fisik dalam kondisi prima sebelum berkendara, menjaga jarak aman dan berkendara dengan kecepatan maksimum 80 km/jam,” tutup Adjib.

    (shc/ara)

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap progres konstruksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek di Gorontalo mencapai 65%.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp1,4 triliun. Di mana, Pelabuhan Anggrek itu merupakan pelabuhan transhipment pertama di Indonesia Timur yang digarap dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta. 

    Secara lebih terperinci, Adjib menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Anggrek yang digarap Hutama Karya terbagi menjadi dua area utama, dengan progres pekerjaan sisi laut telah mencapai 85% sementara sisi darat masih sekitar 30%.

    “Untuk sisi laut, pekerjaan utama yang telah diselesaikan mencakup pembangunan struktur dermaga, trestle (jalan akses), serta pekerjaan pemancangan dan proteksi pantai,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Dengan capaian tersebut, Adjib mengaku optimistis dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sisi laut pada akhir bulan Agustus 2025.

    Meski berkomitmen merampungkan proyek sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, Adjib menyebut pengerjaan sisi darat proyek memang disebut masih menghadapi sejumlah tantangan pembebasan lahan.

    Sebagai informasi, Pelabuhan Anggrek didesain untuk dapat menampung hingga tiga kapal besar secara bersamaan, area penampungan kontainer seluas 19.000 meter persegi, depo empty seluas 9.700 meter persegi, area pergudangan, perkantoran, dan area pengelolaan limbah. 

    Secara keseluruhan, Pelabuhan Anggrek dirancang dalam area pengembangan seluas 4,8 hektar dari total luas 9,3 hektare sesuai Rencana Induk Pelabuhan.

    Nantinya, Pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai pelabuhan transhipment atau pelabuhan alih muat yang berperan dalam memfasilitasi perpindahan barang, khususnya peti kemas, dari kapal besar ke kapal-kapal feeder untuk didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul lainnya di Kawasan Timur Indonesia. 

    Pelabuhan ini akan terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Makassar, Bitung, Ternate, Sorong, serta pelabuhan besar di Indonesia bagian barat.

    “Pengembangan Pelabuhan Anggrek akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Dengan kapasitas sekitar 30.000 sd 35.000 TEUs per tahun, biaya logistik diperkirakan dapat turun hingga 15-25% dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.

    Selain itu, pengembangan Pelabuhan Anggrek juga diyakini bakal meningkatkan daya saing  komoditas lokal seperti jagung, ikan, dan hasil perkebunan serta menciptakan sekitar 500 hingga 700 lapangan kerja baru.

  • JICA Cairkan Pinjaman untuk Proyek Konservasi Pantai Candidasa Bali Rp785 Miliar – Halaman all

    JICA Cairkan Pinjaman untuk Proyek Konservasi Pantai Candidasa Bali Rp785 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan pinjaman dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk Proyek Konservasi Pantai di Bali atau Bali Beach Conservation Project Phase II (BBCP 2).

    Proyek konservasi ini terdiri dari dua paket utama, yakni konservasi Pantai Candidasa untuk Paket 1 dan kawasan Kuta–Legian–Seminyak untuk Paket 2.

    Pinjaman ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan JICA melalui skema pinjaman luar negeri.

    Ketika meninjau progres konstruksi BBCP 2 pada Jumat (2/5/2025), Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menekankan pentingnya pelestarian kawasan pantai ini.

    Menurut dia, pelestarian kawasan pantai penting untuk perlindungan terhadap warisan alam dan pariwisata Bali yang menjadi ikon nasional.

    “Konservasi pantai ini sangat penting sebagai langkah persiapan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menjaga daya saing kawasan wisata unggulan nasional,” kata Diana dikutip dari siaran pers pada Senin (5/5/2025).

    Pengerjaan Paket 1 BBCP 2 menangani Pengamanan dan Konservasi Pantai Candidasa sepanjang 5,5 km.

    Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan struktur revetment, sand nourishment, permanent stockpile, gravel nourishment, jembatan, walkway, pemeliharaan groin dan seawall eksisting, penataan landscape, hingga penanaman terumbu karang.

    Selama masa konstruksi dan pasca-konstruksi, dibangun temporary stockpile seluas 4,8 hektare untuk pengelolaan pasir.

    Diana mengatakan, setelah konstruksi selesai, garis pantai yang sebelumnya menyusut akibat abrasi akan mengalami pemulihan di beberapa titik.

    “Sehingga, menunjukkan hasil dari penanganan pengaman pantai,” ujarnya.

    Pengerjaan Paket 2 BBCP 2 di kawasan Kuta–Legian–Seminyak berfokus pada pemulihan garis pantai melalui metode sand nourishment sebesar 610.000 m⊃3; dan pembangunan empat breakwater baru.

    Revitalisasi stockpile di Mertasari Sanur dinilai juga menjadi bagian penting dalam paket konservasi ini.

    Pekerjaan konstruksi BBCP 2 telah dimulai sejak April 2025. Anggaran Paket 1 dialokasikan sebesar Rp 518,27 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Hutama Karya.

    Sementara itu, anggaran Paket 2 dialokasikan sebesar Rp 267,65 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Adhi – Minarta. Total, BBCP 2 menelan dana Rp 785,92 miliar.

     

     

  • Tol Palembang-Betung Seksi I Bisa Dilewati Lebaran 2026, Begini Progresnya

    Tol Palembang-Betung Seksi I Bisa Dilewati Lebaran 2026, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Tol Palembang-Betung Seksi I (Palembang-Rengas) dibuka secara fungsional pada Lebaran 2026. Saat ini, pembangunan ruas tol tersebut telah mencatatkan progres 70,69%.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ruas tersebut merupakan salah satu bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia menargetkan ruas tol ini untuk dapat fungsional pada kuartal I-2026.

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang-Betung,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Tol Palembang-Betung terdiri dari tiga seksi dengan panjang total 69,19 km. Seksi 1 Palembang-Rengas dan Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km dan saat ini progres pembangunannya telah mencapai 70,69%. Sementara Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 km saat ini progres konstruksinya mencapai 12,65%.

    Pembangunan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya.
    Pembangunan Seksi 1 dan 2 senilai Rp 2,67 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita. Sementara Seksi 3 dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur dengan nilai investasi Rp 2,1 triliun.

    “Kami akan terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” imbuh Dody.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Palembang–Betung Seksi I (Palembang–Rengas) dapat dibuka secara fungsional pada Lebaran 2026. Saat ini, pembangunan ruas tol tersebut telah mencatatkan progres 70,69%. Foto: Dok. Kementerian PU

    Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan Hardy Siahaan mengatakan, Tol Palembang-Betung sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

    “Kehadiran tol ini sangat membantu pergerakan dari Bakauheni ke Jambi bahkan sampai Aceh. Sesuai arahan Bapak Menteri kami harap tol ini dapat fungsional sebelum Lebaran 2026 karena akan sangat membantu arus mudik dan arus balik,” ucap Hardy.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh dari Palembang ke Betung secara efektif.

    “Tol ini bermanfaat memangkas waktu tempuh Palembang-Betung secara signifikan dari sekitar tiga jam menjadi satu jam, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang berdampak pada penurunan biaya transportasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan di Sumatera Selatan,” jelas Adjib.

    (shc/ara)

  • Tol Palembang-Betung Ditargetkan Beroperasi Secara Fungsional pada Awal 2026 – Halaman all

    Tol Palembang-Betung Ditargetkan Beroperasi Secara Fungsional pada Awal 2026 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Palembang–Betung Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan bisa dipakai secara fungsional pada saat Lebaran 2026.

    Dalam tinjauan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jembatan Musi V yang berada di Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1, tol ini ditargetkan dapat fungsional pada kuartal I 2026.

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang–Betung,” kata Dody dikutip dari siaran pers pada Senin (5/5/2025).

    Dody memastikan pembangunan proyek ini akan selesai tepat waktu karena besarnya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Kami akan terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.

    Jalan Tol Palembang–Betung terdiri dari tiga seksi dengan panjang total 69,19 km.

    Progres pembangunan Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km telah mencapai 70,69 persen.

    Sementara itu, pembangunan Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung sepanjang 14,69 km telah mencapai 12,65 persen.

    Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya.

    Pembangunan Seksi 1 dan 2 senilai Rp 2,67 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita. Seksi 3 dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur dengan nilai investasi Rp 2,1 triliun.

    Tol ini diklaim dapat memangkas waktu tempuh dari Palembang ke Betung dari sekitar tiga jam menjadi satu jam.