Terbengkalai sejak 2007, Kenapa Menara Saidah Tak Dirobohkan?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hampir dua dekade telah berlalu sejak aktivitas terakhir di Menara Saidah berhenti pada 2007.
Bangunan setinggi 28 lantai yang berdiri di tepi Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, itu hingga kini tetap tegak, namun kosong, terkurung pagar seng, dan dijauhkan dari denyut kehidupan kota yang terus bergerak di sekitarnya.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan properti di Jakarta, publik pun kerap mempertanyakan hal yang sederhana namun penting: Mengapa
Menara Saidah
tidak juga dirobohkan?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa hingga kini tidak ada dasar hukum maupun teknis untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut.
Ketua Subkelompok Penggunaan Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Kartika Andam Dewi, mengatakan bahwa Menara Saidah pernah melalui kajian teknis dan tidak dinyatakan membahayakan.
Ia menjelaskan, dalam tata kelola bangunan gedung, pembongkaran tidak bisa dilakukan serta-merta hanya karena bangunan terbengkalai atau tidak difungsikan.
“Pun apabila suatu bangunan dinyatakan membahayakan, lalu ada penetapan pembongkaran oleh pemerintah daerah, yang melakukan pembongkaran tetap pemilik bangunan,” kata Andam.
Menara Saidah sendiri merupakan aset milik swasta, bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, kewenangan pemerintah daerah terbatas pada pengawasan dan penilaian teknis, bukan eksekusi langsung.
Ketika ditanya apakah kajian teknis tersebut dilakukan oleh Dinas Citata atau pihak lain, Andam menegaskan bahwa pengkajian tidak dilakukan langsung oleh pemerintah.
“Yang melakukan pengkajian dari penyedia jasa pengkajian teknis bersertifikat yang di-
hire
oleh pemilik bangunan,” ujarnya.
Dengan kata lain, selama tidak ada laporan resmi, aduan masyarakat, atau hasil penilaian teknis terbaru yang menyatakan bangunan itu berbahaya, pemerintah daerah tidak memiliki dasar untuk memerintahkan pembongkaran.
Selain itu, Andam juga tidak bisa memberikan informasi terkait alasan detail
kenapa Menara Saidah tidak dirobohkan
, karena bangunan milik perorangan, dan hanya pemilik yang mengetahui alasannya.
Dari sudut pandang tata kota, keberadaan Menara Saidah yang terbengkalai di lokasi strategis menjadi anomali sekaligus ironi.
Pengamat perkotaan Universitas Indonesia (UI), Muh Aziz Muslim, menyebutkan, Menara Saidah dulunya adalah salah satu bangunan paling ikonik di wilayah Pancoran dan Cawang.
“Menara Saidah ini kan pernah menjadi salah satu bangunan yang paling ikonik di Jakarta, terutama di kawasan Pancoran. Dibandingkan dengan gedung-gedung di sekitarnya, dia relatif menjulang tinggi,” kata Aziz saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).
Namun, justru karena posisinya yang strategis itulah, ketidakjelasan nasib gedung ini kerap memicu spekulasi publik.
“Kalau pertanyaannya kenapa belum dibongkar, itu yang justru jadi misteri. Karena dari aspek kepemilikan, gedung ini dimiliki oleh perorangan, keluarga Saidah. Maka pertanyaan utama sebenarnya harus diajukan kepada pemiliknya,” ujar Aziz.
“Gedung ini memberi pelajaran bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan estetika dan kemegahan. Yang lebih penting adalah aspek struktur dan keamanan,” kata dia.
Ia mengingatkan, pengosongan Menara Saidah pada 2007 terjadi bersamaan dengan munculnya isu perubahan struktur bangunan, termasuk dugaan kemiringan gedung.
“Dulu informasinya diduga karena dibangun di kawasan rawa. Ini tentu perlu dikonfirmasi ulang, tapi yang jelas saat itu aspek keamanan gedung mulai diragukan,” ucap Aziz.
Dalam konteks Jakarta hari ini, Aziz menilai Menara Saidah gagal beradaptasi dengan perubahan standar keselamatan dan pergeseran pusat bisnis.
“Sekarang sentra bisnis bergerak ke Kuningan, Sudirman, Simatupang. Jadi, selain faktor struktur, ada juga faktor perubahan lokasi strategis,” tutur dia.
Soal pembongkaran, Aziz menilai keputusan itu tidak bisa dilihat secara sederhana.
“Merobohkan gedung setinggi Menara Saidah itu bukan perkara mudah. Ada banyak kebutuhan teknis, pertimbangan dampak lingkungan, dan dampak sosial bagi kawasan sekitarnya. Semua itu tentu menjadi pertimbangan pemilik gedung,” kata Aziz.
Dari perspektif lingkungan, pembongkaran bangunan sebesar Menara Saidah di kawasan padat lalu lintas dan penduduk bukan tanpa risiko.
Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menegaskan bahwa pembongkaran bangunan besar di wilayah perkotaan memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan.
“Yang pertama tentu dampak kualitas udara, terutama debu halus atau PM 2,5 dan PM 10,” ujar Mahawan saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).
Debu halus hasil pembongkaran, kata Mahawan, berbahaya bagi kesehatan karena dapat masuk ke sistem pernapasan, bahkan aliran darah.
“Tanpa pengendalian basah seperti
water spraying
, PM 2,5 bisa meningkat dua sampai lima kali lipat di sekitar lokasi pembongkaran,” kata dia.
Selain polusi udara, kebisingan juga menjadi persoalan serius.
“Pembongkaran bisa menghasilkan kebisingan 70 sampai 90 desibel, sementara standar WHO maksimal 55 desibel,” ujar Mahawan.
Ia menambahkan, getaran akibat pembongkaran juga berisiko merusak bangunan di sekitarnya, terutama bangunan lama dan infrastruktur seperti pipa air atau gas.
“Belum lagi dampak sosial. Aktivitas ekonomi warga terganggu, kenyamanan hidup menurun, dan bisa memicu konflik jika tidak ada komunikasi yang baik,” tutur dia.
Karena itu, Mahawan menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya ada atau tidaknya kajian, tetapi implementasi dan pengawasan di lapangan.
“Sering kali administrasinya lengkap, tapi pengawasannya lemah. Komunikasi publik juga sering tertinggal,” kata Mahawan.
Sebelumnya,
Kompas.com
telah melakukan penelusuran ke Menara Saidah pada Jumat (7/11/2025). Bangunan tersebut kini lebih menyerupai artefak kota yang terlupakan.
Di depan gedung, pagar seng abu-abu kusam setinggi dua meter membentang dengan tulisan merah mencolok DILARANG MASUK.
Di atasnya, lintasan LRT menjulang, sementara halte TransJakarta Cawang di bawahnya dipadati penumpang setiap hari. Ribuan orang berlalu-lalang, hanya beberapa meter dari bangunan kosong itu.
Begitu pagar dibuka oleh petugas keamanan, suasana berubah drastis. Sunyi. Hanya dengung kendaraan dari kejauhan dan lolongan anjing penjaga yang terdengar.
Kompas.com
mendapat kesempatan untuk memasuki gedung yang justru tidak satu orang pun yang diperbolehkan memasuki gedung ini kecuali penjaga dan pemilik.
Melangkah masuk di halaman depan, marmer lobi tertutup debu dan dedaunan. Rumput liar tumbuh di sela ubin. Pilar-pilar besar bergaya Romawi memudar warnanya, sementara beberapa kaca jendela pecah.
Di dalam, saat menjelajahi lantai satu hingga sembilan, terlihat lift menyisakan poros besi. Kabel-kabel menjuntai berkarat. Tangga darurat gelap, lembap, dan berbau besi tua.
Di lantai atas, jendela pecah memperlihatkan kontras mencolok Jakarta yang terus bergerak di luar, sementara Menara Saidah membeku dalam waktu.
Menara Saidah dibangun pada 1998 oleh PT Hutama Karya atas pesanan Mooryati Soedibyo dengan nama Menara Gracindo.
Gedung itu kemudian berpindah tangan ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim dan direnovasi menjadi 28 lantai.
Namun, bangunan yang digunakan untuk perkantoran itu ditinggalkan penyewa sejak 2007. Pengelola saat itu membantah isu kemiringan, menyebut pengosongan hanya karena masa sewa habis.
Menurut Andam, bangunan yang tidak difungsikan otomatis kehilangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Pengawasan kami bergilir. Menara Saidah belum masuk jadwal pengawasan 2025,” kata Andam.
Karena tidak ada laporan atau aktivitas, pengawasan lanjutan belum dilakukan.
Bagi warga sekitar, Menara Saidah kini lebih dari sekadar gedung kosong.
“Kalau malam sepi banget. Padahal di seberang sudah banyak gedung baru,” kata Puji (29), pengemudi ojek
online
.
Warga lain, Wati (50), menyebut Menara Saidah seperti simbol kota yang dibiarkan tanpa arah.
“Kalau enggak bisa dipakai lagi, ya paling tidak dirapikan. Jangan dibiarkan kumuh,” ujar dia.
Menara Saidah berdiri di tengah megaproyek Jakarta, namun tak ikut bergerak.
Ia menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tanpa kepastian hukum, tata kelola, dan keberanian mengambil keputusan, hanya akan melahirkan monumen kebisuan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Perusahaan: PT Hutama Karya
-

Kasus DJKA Medan, KPK Periksa Project Manajer Hutama Karya dan Direktur Antaraksa
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Medan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya adalah Project Manager PT Hutama Karya Paket JLKAMB-2, Mikael Turnip dan Direktur PT Antaraksa David Oloan Sitanggang.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (2/12/2025).
Budi belum bisa menyampaikan materi pemeriksaan dari kedua saksi tersebut. Namun, dalam perkara ini telah menetapkan dua tersangka pada Senin (1/12/2025).
Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).
Mereka diduga melakukan pengkondisian proyek. Muhlis mendapatkan Rp1,1 miliar yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai. Sedangkan, Eddy mendapatkan fee sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September- Oktober 2022.
KPK menduga ada keterlibatan top manajer di Kementerian Perhubungan sehingga membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk adanya perbedaan pembagian fee antara Muhlis dengan Eddy.
Terlebih Eddy memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian Perhubungan. Selain itu, lembaga antirasuah turut mendalami aliran uang.
“Ini ya kedekatannya kepada siapa, kemudian juga apakah ada aliran dana, kenapa besar banget gitu, untuk seorang swasta. Karena seperti itu mendapatkan bagian dari proyek pemeliharaan dan pembangunan di jalur kereta api wilayah Medan,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.
-

Hutama Karya Fokus Bangun Tol Trans Sumatra Tahap II
Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap pihaknya tengah berkomitmen merampungkan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahap 2. Di mana, tahap pembangunan ini akan menghubungkan jalan tol dari Palembang hingga Jambi.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa konstruksi JTTS Tahap 2 akan dikebut pembangunannya sepanjang tahun depan.
“Terkait dengan forecasting infrastruktur tahun 2026 seperti yang kami sampaikan tadi bahwa saat ini masih ada ruas JTTS Tahap 2 yang masih proses pembangunan, kami berusaha untuk merampungkan Palembang nyambung sampai Jambi,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Selain itu, Mardiansyah juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah ruas utama Tol Trans Sumatra yang belum rampung pembangunannya. Serta, tengah menggarap sebagian ruas feeder JTTS.
Dalam proyeksinya, konstruksi jalan tol yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat rampung pada 2027. Sayangnya dia tidak memerinci ruas mana saja yang akan selesai dalam waktu dekat.
“Untuk yang dalam tahap pembangunan, fokus kami tentu penyelesaian pada 2026 atau di 2027. Sedangkan, untuk ruas-ruas yang belum terbangun mungkin diupayakan perencanaannya itu bisa selesai pada 2026,” tambahnya.
Saat dimintai konfirmasi mengenai dampak penghentian injeksi modal negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap proyek JTTS Tahap 2, Mardiansyah juga mengaku belum dapat memberi perincian. Hanya saja, dia memastikan bahwa pihaknya berkomitmen merampungkan proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
“Tetapi kalau secara umum pandangan ya tentu secara logikanya diberi PMN dengan tidak diberi PMN tentu pengaruhnya ada,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, HK memang tengah mengebut konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra tahap 2 yang bakal menghubungkan seluruh ruas backbone di Tol Sumatra.
Beberapa ruas yang tengah dibangun yakni Jalan Tol Palembang-Betung (Paltung) Seksi I Palembang Rengas (21,5 km), Seksi II Rengas Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi III Pangkalan Balai Betung (14,69 km) yang diteken kontraknya pada 30 September 2024.
Selain itu, Hutama Karya juga telah memulai konstruksi Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi (Betejam) Seksi IB Babat Supat Tungkal Jaya (31,6 km), dan Seksi II Interchange Tungkal Jaya-Interchange Bayung Lencir (54,32 km) yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan PPJT pada 3 Juni 2024 .
-

Tol Trans Sumatera Sempat Terdampak Banjir, Ini Lokasinya
Jakarta –
PT Hutama Karya (Persero) buka suara soal kondisi cuaca ekstrem dan banjir yang tengah melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatra. Bencana tersebut diketahui turut berdampak pada beberapa ruas tol yang dioperasikan perusahaan.
“Beberapa ruas tol yang beroperasi itu juga berdampak akibat banjir yang menggenangi di beberapa ruas jalan tol,” sebut Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah dalam temu media di Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).
Dalam keterangan perusahaan, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya gerusan tanah di sejumlah titik yang kemudian menyebabkan banjir pada beberapa lokasi di Jalan Tol Binjai-Langsa, khususnya Seksi Binjai-Pangkalan Brandan, pada Rabu (26/11) hingga Kamis (27/11).
Gangguan tersebut terpantau di antaranya pada KM 73+200 hingga KM 73+000 Jalur B (dari arah Pangkalan Brandan menuju Binjai), KM 02+900 Jalur Exit Pangkalan Brandan, KM 42+000 Jalur B, KM 33+400 Jalur A (dari arah Binjai ke Pangkalan Brandan).
Lalu, KM 36+400 Jalur B, KM 34 Jalur A, KM 40+800 Jalur B, KM 38+200 Jalur B, Akses Masuk Kuala Bingai, Off-ramp IC Stabat Jalur B, Akses Tanjung Pura, Ujung Akses Pangkalan Brandan (Intersection) serta KM 53+000 Jalur A & B.
Mardiansyah mengatakan, Hutama Karya turut mendukung upaya penanganan dan tanggap darurat bencana bersama pihak berwenang untuk menjaga keselamatan warga sekitar dan memastikan kelancaran layanan jalan tol.
“Cuaca ekstrem ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan di beberapa titik, namun seluruh tim kami bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan keamanan jalur tol,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hutama Karya juga berkoordinasi erat dengan BPBD serta menyiapkan dukungan bagi warga sekitar yang terdampak. Setelah kejadian teridentifikasi, petugas segera melakukan pengamanan di sekitar lokasi dengan pemasangan rambu peringatan serta pemberlakuan penyempitan jalur pada beberapa titik, termasuk di KM 74 Jalur A, KM 34 Jalur A, KM 69+800 Jalur B, dan Akses Masuk Kuala Bingai.
Selain memastikan keamanan operasional tol, Hutama Karya juga berkoordinasi dengan BPBD untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir di Desa Harapan Makmur, Dusun Sei Pakis.
Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, air mulai memasuki permukiman warga sekitar pukul 05.10 WIB. Evakuasi kemudian dilakukan oleh BPBD dan Marinir Tangkala Lagan mulai pukul 11.15 WIB menuju Gerbang Tol Pangkalan Brandan sebelum dipindahkan ke Posko BPBD Kecamatan Pangkalan Brandan Barat.
Hutama Karya juga menyediakan tempat pengungsian sementara di Kantor Gerbang Tol Pangkalan Brandan, serta menyediakan transportasi operasional untuk membantu proses evakuasi warga dari titik banjir menuju lokasi aman dan posko BPBD.
Lalu Lintas Tetap Lancar dan Kondisi Jalur Telah Normal
Hutama Karya memastikan bahwa gangguan alam ini tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jalan Tol Binjai-Langsa. Seluruh titik terdampak telah ditangani oleh petugas, aman dilalui dan kondisi jalur telah normal kembali.
“Seluruh titik terdampak sudah kami tangani dan saat ini tol dapat dilintasi dengan aman. Kami terus memantau kondisi cuaca dan jalur secara real-time untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jalan tetap optimal. Pemasangan rambu dan penempatan personel di titik-titik gangguan juga telah kami optimalkan,” tambah Mardiansyah.
Selain kejadian di Tol Binjai-Langsa, Hutama Karya juga melakukan pemantauan pada ruas Tol Padang-Sicincin, di mana genangan air terdeteksi mulai memasuki jalur lambat tepatnya di KM 8+800 (arah Sicincin menuju Gerbang Tol Padang).
Hutama Karya telah memasang rambu peringatan serta penempatan petugas siaga di lokasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran pengguna jalan.
Hutama Karya juga bekerja sama dengan Satgas BUMN untuk menyiapkan posko siaga di Gerbang Tol Padang sebagai titik dukungan dan koordinasi bagi masyarakat terdampak maupun pihak berwenang.
“Kami terus memantau kondisi seluruh ruas tol yang berada di koridor Sumatra, termasuk ruas di Padang dan Aceh. Untuk wilayah Aceh, situasi saat ini masih terkendali, namun tim tetap bersiaga apabila terjadi perubahan kondisi,” tutup Mardiansyah.
(hrp/hns)
-

Tarif Tol Trans Sumatera Diskon Nataru? Ini Bocorannya
Jakarta –
PT Hutama Karya (Persero) buka suara soal diskon tarif tol untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengatakan sebagai BUMN akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
“Di libur Nataru atau libur Idul Fitri, di mana tingkat mudik atau tingkat perjalanan trafik masyarakat tinggi, tentu kita menyadari di situ juga tingginya, expenses yang dilakukan oleh masyarakat. Tingginya expenses itu diharapkan mampu terimbangi dengan BUMN memberikan diskon tarif,” ujar Mardiansyah dalam temu media di Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).
Namun Mardiansyah enggan merinci berapa besaran diskon tarif yang akan diberikan ke masyarakat. Menurutnya, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Terkait dengan besarannya, tentu kami juga melakukan kajian-kajian yang sekiranya nilai diskon tarif yang akan kami usulkan dan disetujui oleh regulator adalah tidak membebani kami secara finansial pun pendapatan kami. Tapi poin pentingnya adalah kami turut ingin membantu meningkatkan expenses daripada masyarakat,” jelasnya.
Direncanakan ada 6 ruas tol yang diusulkan menerapkan diskon tarif pada periode Nataru. Namun, belum dijelaskan juga ruas tol mana saja yang dimaksud.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan ada diskon tarif tol periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Diskon yang akan diberikan berkisar di 10-20%. Airlangga mengatakan diskon tarif tol tersebut akan berlaku selama tiga hari di 26 ruas jalan tol.
“Dan dari Kementerian PU sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20 persen di 26 ruas jalan tol, 2 (ruas tol) Jabodetabek, 9 (ruas tol) Transjawa, 3 (ruas tol) Non Jawa, 12 (ruas tol) Trans Sumatera,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
(ily/hns)
-

Hutama Karya (HK) Pastikan Beri Diskon Tarif Tol Saat Nataru, Ini Bocorannya
Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memastikan bakal memberikan diskon tarif tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menyebut komitmen pemberian diskon tarif itu dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.
“Tapi poin pentingnya [dari pemberian diskon tarif] adalah kami turut ingin membantu meningkatkan expenses daripada masyarakat di high traffic season,” jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Saat dikonfirmasi mengenai berapa besaran diskon tarif yang akan diberikan, Mardiansyah belum merinci. Dia mengatakan, rumusan besaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Meski demikian, manajemen HK memberi bocoran bahwa besarannya akan meningkat 5% dibandingkan dengan periode Nataru 2024/2025.
“Persentasenya saya belum bisa jawab, saya belum punya data, ini nanti di kesempatan terpisah kami kasihkan,” imbuhnya.
Meski demikian, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap detail pemberian diskon tarif jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Airlangga menuturkan diskon tarif tol tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025. Kebijakan ini diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menopang konsumsi akhir tahun.
Dia menjelaskan diskon tarif tol akan berlaku selama 3 hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan besaran potongan 10% hingga 20% di 26 ruas jalan tol.
“Perinciannya, 2 ruas tol Jabodetabek, 9 ruas Transjawa, 3 ruas non-Jawa serta 12 ruas Trans-Sumatra,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).
/data/photo/2025/12/17/6942b7b6da5cb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



