Xcloud.id

Perusahaan: PT Freeport Indonesia

  • Kurang Pasokan, Antam Harap DMO Emas Perkuat Ketersediaan Domestik – Page 3

    Kurang Pasokan, Antam Harap DMO Emas Perkuat Ketersediaan Domestik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka opsi untuk menerapkan kebijakan domestik market obligation (DMO), atau kewajiban pasok dalam negeri untuk komoditas emas.

    Lantaran, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kerap melakukan impor emas demi menutupi kebutuhan dalam negeri yang terus membesar. Di sisi lain, banyak perusahaan tambang lebih memiliki ekspor ketimbang menyetor emas kepada Antam.

    “Jadi gini, menyangkut dengan B2B Antam, itu silakan dibicarakan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Bahlil melanjutkan, Antam sebenarnya sudah menjalin kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 30 ton, yang berasal dari Tambang Grasberg, Papua.

    “Kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smelter, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” bebernya.

     

  • ANTAM harap DMO emas beri kepastian usaha bagi penambang dan pengolah

    ANTAM harap DMO emas beri kepastian usaha bagi penambang dan pengolah

    ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri.

    Lubuklinggau, Sumatera Selatan (ANTARA) – PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) berharap kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk komoditas emas diatur secara adil, agar penambang maupun pengolah dapat memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” ujar Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto dalam keterangannya yang diterima di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan terkait DMO emas. Rencana pengembangan regulasi tersebut juga telah mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan ANTAM pada akhir September lalu.

    ANTAM, yang merupakan anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, mengalami kekurangan pasokan emas karena meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan akibat longsornya tambang emas PT Freeport, yang menjadi salah satu pemasok emas dalam negeri.

    Agar implementasi aturan DMO tersebut berjalan efektif, Wisnu pun menyampaikan bahwa pihaknya memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

    Ia menyatakan penting untuk mengharmonisasikan aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya agar dapat menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “ANTAM percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” katanya.

    Wisnu mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Ia menyatakan kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    Dia pun menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” ujar Wisnu Danandi Haryanto.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Pemerintah Kaji Penerapan DMO Emas, Antam Minta Kebijakan Adil

    Jakarta –

    Pemerintah membuka peluang menerapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.

    Menanggapi hal tersebut, PT Aneka Tambang Tbk menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, mengatakan pihaknya berharap dalam implementasi DMO perlu penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Meski begitu, Antam memandang kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana Pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu.

    Lebih lanjut Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” tambahnya.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, rencana penerapan DMO diungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penerapan skema tersebut bertujuan untuk mengurangi tingginya impor emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam sebanyak 30 ton per tahunnya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kemungkinan penerapan skema DMO adanya berbagai pertimbangan. Misalnya memungkinkan adanya penumpukan stok emas.

    “Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

    Pasalnya Antam dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memiliki perjanjian kerja sama jual beli emas sebanyak 30 ton per tahun. Tetapi, Tri mengatakan saat ini fasilitas smelter Freeport mengalami kendala operasional.

    (ada/ara)

  • Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Hal ini merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang mengkaji untuk menerapkan skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) emas

    Adapun wacana Kementerian ESDM itu tak lepas dari Antam yang diketahui masih mengimpor emas sebagai bahan baku logam mulia seberat 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan, kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu melalui keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

    Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban DMO sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” katanya.

    Dalam implementasinya, Antam menilai pentingnya penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan skema DMO perlu dikaji secara mendalam mengenai efeknya secara jangka panjang. Terlebih, Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun.

    Memang saat ini pasokan emas dari Freeport belum optimal lantaran adanya beberapa permasalahan yang dialami smelter Freeport. Belum lagi, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Freeport pada awal September 2025 lalu membuat operasional smelter terhenti sementara. 

    “Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujar Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri juga akan meninjau dari sisi perpajakan ekspor-impor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan. 

    “Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” katanya. 

  • Indonesia Mau Tambah 12% Saham Freeport, Tengok Untungnya – Page 3

    Indonesia Mau Tambah 12% Saham Freeport, Tengok Untungnya – Page 3

    Dari perspektif tata kelola, Pakar Administrasi Publik Andhyka Muttaqin menilai kebijakan Menteri Bahlil dalam memperkuat kepemilikan nasional di sektor pertambangan sudah sangat baik dan sejalan dengan Asta Cita yang digagas pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, kebijakan tersebut juga perlu diimbangi dengan pembaruan kontrak dan perjanjian kerja sama agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional.

    “Kalau kita ingin saham nasional meningkat, ya isi MOU-nya harus dikaji ulang dengan klasifikasi yang lebih menguntungkan Indonesia, bukan asing. Pernyataan Pak Bahlil itu sebenarnya bagus, tapi sering dipelintir. Beliau ini kan progresif, hanya saja narasinya perlu disampaikan dengan gaya komunikasi pejabat publik,” kata Andhyka.

    Ia menambahkan, langkah pemerintah yang menata ulang izin tambang, membekukan izin yang tidak memenuhi syarat administratif, lalu membuka kembali setelah perbaikan dilakukan, menunjukkan arah tata kelola yang semakin baik dan akuntabel.

    Menurutnya, keberanian pemerintah dalam memperbaiki sistem tambang dan memperbesar saham negara menunjukkan bahwa era “keruk sumber daya tanpa arah” mulai berakhir.

    “Sekarang sudah mulai tertata, dan itu langkah yang positif. Pemerintah menunjukkan bahwa eksploitasi harus diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dengan berbagai langkah tersebut, para akademisi menilai bahwa strategi Presiden Prabowo dengan motor penggerak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam memperkuat kemandirian energi dan sumber daya alam nasional sudah berada di jalur yang tepat. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi implementasi kebijakan, serta memastikan agar manfaat ekonomi benar-benar mengalir ke masyarakat.

  • Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi emas nasional saat ini sebagian besar masih bergantung pada dua perusahaan, diantaranya yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, dua perusahaan tersebut mampu menghasilkan total sekitar 80 ton emas per tahun yang berasal dari pengolahan konsentrat tembaga di fasilitas pemurnian (smelter) mereka. Di mana smelter PTFI mampu menghasilkan sekitar 60 ton emas, sedangkan smelter milik AMNT sekitar 20 ton emas.

    “Memang sekarang ini adalah refinery emas kita itu kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smester, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun mendorong PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melakukan proses Business-to-business (B2B) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Meski demikian, Bahlil mengakui produksi emas dan tembaga PTFI untuk saat ini belum berjalan maksimal.

    Ditambah lagi terdapat gangguan pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    “Tapi kan kita tahu bahwa sekarang di Freeport itu kemarin ada terjadi musibah di underground dan kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 7 karyawan. Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan,” katanya.

    RI Pemilik Cadangan Emas Terbesar ke-4 di Dunia

    Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (USGS) yang dirilis Januari 2025, Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 cadangan emas dunia. Total cadangan emas yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar di dunia menurut data USGS ini adalah negara Australia dan Rusia dengan cadangan mencapai 12.000 metrik ton. Diikuti oleh Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Indonesia sebesar 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar ke lima di dunia diduduki oleh Kanada dengan total cadangan emas mencapai 3.200 metrik ton. Adapun, total cadangan emas dunia mencapai 6.400 metrik ton.

    Selain cadangan Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-10 produksi emas di Dunia. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 100 ton per tahun.

    Sementara ini, posisi pertama diduduki oleh China dengan produksi pada tahun 2023 mencapai 375 metrik ton per tahun. Diikuti oleh negara Rusia dengan produksi mencapai 313 metrik ton per tahun.

    Sedangkan, negara ketiga dengan produksi emas terbesar adalah Australia sebesar 296 metrik ton per tahun.

    Adapun, produksi emas dunia pada tahun 2023 mencapai 3.250 metrik ton per tahun.

    Negara dengan cadangan emas terbesar di Dunia

    Australia: 12.000 metrik ton
    Rusia: 12.000 metrik ton
    Afrika Selatan: 5.000 metrik ton
    Indonesia: 3.600 metrik ton
    Kanada: 3.200 metrik ton
    China: 3.100 metrik ton
    Amerika Serikat: 3.000 metrik ton
    Peru: 2.500 metrik ton
    Brazil: 2.400 metrik ton
    Kazakhstan: 2.300 metrik ton
    Uzbekistan: 1.800 metrik ton
    Meksiko: 1.400 metrik ton
    Ghana: 1.000 metrik ton
    Mali: 800 metrik ton
    Kolombia: 700 metrik ton
    Tanzania: 400 metrik ton
    Burkina Faso: –
    Negara lainnya: 9.200 metrik ton

    Total: 64.000 metrik ton.

    Negara dengan produksi emas terbesar di Dunia

    China: 375 metrik ton
    Rusia: 313 metrik ton
    Australia: 296 metrik ton
    Kanada: 198 metrik ton
    Amerika Serikat: 170 metrik ton
    Kazakhstan: 133 metrik ton
    Meksiko: 127 metrik ton
    Uzbekistan: 120 metrik ton
    Afrika Selatan: 104 metrik ton
    Indonesia: 100 metrik ton
    Peru: 100 metrik ton
    Brazil: 71 metrik ton
    Mali: 67 metrik ton
    Kolombia: 61 metrik ton
    Burkina Faso: 57 metrik ton
    Tanzania: 55 metrik ton
    Ghana: 16 metrik ton
    Negara lainnya: 777 metrik ton

    Total: 3.250 metrik ton.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, bisa terhenti pada akhir Oktober 2025 ini.

    Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan operasional smelter PTFI di Gresik saat ini masih beroperasi. Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini.

    “Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PTFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area GBC. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

    “Dia (PTFI) sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih? Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa?,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja.

    Akibatnya operasi di Grasberg, kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

    “Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (13/10/2025).

    Bahlil menjelaskan operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung.

    “Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    GELORA.CO – – Pemerintah kembali memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia hingga habis cadangannya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen.

    Sehingga total saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 63 persen, sebelumnya sebesar 51 persen.

    Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, maka operasi Freeport di Papua kemungkinan diperpanpang hingga tahun 2061.

    Atau dengan kata lain, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengeruk kekayaan alam di Papua sampai cadangannya habis.

    Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan tambang.

    Saat ini, izin usaha pertambangan khusus bagi Freeport di tanah Papua masih sampai 2041.

    “Urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, 10 Oktober 2025.

    Sebelum Bahlil mengungkapkan rencana perpanjangan kontrak ini, Kepala Danantara Rosan P Roeslani sudah membocorkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat.

    “Boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja,” ujar Rosan saat ditemui di JICC, 8 Oktober 2025.

    Dalam negosiasi itu, pemerintah ingin penambahan saham 12 persen secara gratis, tapi tidak menyebutkan alasannya.

    Rosan hanya mengatakan proses itu merupakan bagian dari negosiasi yang ternyata sudah berlangsung lebih dari 6 bulan.

    Terlepas dari rencana dan negosiasi ini, Freeport saat ini masih berhenti beroperasi usai terjadi longsor lumpur bijih basah di kawasan Grasberg Block Cave pada 8 September 2025.

    7 orang dilaporkan terjebak di area bawah tambang dan audit masih dilakukan hingga ditemukan faktor penyebabnya.

    Para pekerja yang terjebak di area tambang sudah dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

    2 orang yang bekerja di bagian elektrik dari PT Cipta Kontrak di bawah Divisi Operation Maintenance PTFI dan 5 pekerja lainnya merupakan tim dari PT Redpath Indonesia.

    Evakuasi itu berlangsung dramatis, awalnya tim penyelamat hanya menemukan 2 pekerja dalam kondisi tak bernyawa pada haris Sabtu pagi, 20 September 2025.

    Menurut Bahlil, insiden ini membuat pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh.

    Setelah hasil audit didapat, nantinya pihak dari Freeport diminta melakukan mitigasi agar kejadian serupa tak terulang.***

  • ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    Jakarta –

    Kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) terhenti akibat longsor. Alhasil, operasional smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur terganggu.

    Diprediksi operasional Smelter tersebut hanya bisa bertahan sampai akhir Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan berhentinya operasional smelter tersebut lantaran pasokan konsentrat dari tambang bawah tanah GBC sudah terhenti imbas penutupan sementara karena longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ia mengatakan saat ini operasional smelter di Gresik masih terus berjalan.

    “Nanti bulan, ya Oktober inilah akhir Oktober mungkin. (akan berhenti?) iya sementara berhenti,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu terkait kapan tambang bawah tanah GBC Freeport akan beroperasi kembali, Tri masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Freeport.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab longsor sekaligus menentukan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ya dia evaluasi dulu, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi kira-kira. Dia sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih. Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa,” terang Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur saat ini tengah terhenti. Penghentian ini dilakukan sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

    Pasokan konsentrat juga tidak ada sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC). Smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur itu juga tidak menerima pasokan konsentrat dari tempat lain.

    “Sekarang operasionalnya bisa dikatakan berhenti karena konsentratnya nggak ada,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.