Xcloud.id

Perusahaan: PT Freeport Indonesia

  • Kementerian ESDM Masih Selidiki Longsor Tambang Bawah Tanah Freeport

    Kementerian ESDM Masih Selidiki Longsor Tambang Bawah Tanah Freeport

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan penyelidikan perihal adanya kejadian longsor di dalam tambang bawah tanah area Grasberg Block Cave Underground Tembagapura, Mimika, pada September 2025. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan penyelidikan ini melibatkan tim Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.

    “Jadi itu lagi dikonsolidasikan oleh Dirjen Minerba sama Dirjen Gakkum,” ungkap Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025). 

    Ia menambahkan, tujuan adanya penyelidikan lanjutan untuk mengetahui penyebab terjadinya longsor. Utamanya, untuk memastikan tidak adanya faktor kelalaian atau aspek yang berkaitan dengan pelanggaran aturan. 

    “Apakah itu ada permasalahan hukum juga di situ, apakah itu ada kelalaian, ini lagi dilakukan evaluasi oleh Dirjen Gakkum,” pungkasnya. 

    Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di dalam tambang bawah tanah dalam area Grasberg Block Cave Underground Tembagapura, Mimika, pada Senin (8/9/2025) malam.

    Manajemen Freeport Indonesia menjelaskan, telah terjadi aliran material basah dalam jumlah besar di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Insiden ini menutup akses ke area tertentu di tambang dan membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja. 

    Lalu, pada 5 Oktober 2025, PT Freeport Indonesia memastikan sebanyak seluruh pekerjanya yang terdampak insiden luncuran material basah di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave, telah berhasil ditemukan. 

    Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas mengungkapkan, penemuan lima pekerja ini setelah tim penyelamat gabungan Freeport Indonesia (PTFI) bersama Kementerian ESDM, Polres Mimika, Basarnas, dan BPBD bekerja tanpa henti selama 27 hari penuh. Tony mengungkapkan, kelima rekan kerja tersebut ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. 

    Tak hanya menimbulkan korban, longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave juga turut berdampak pada kegiatan operasional PTFI.

  • Freeport Setop Produksi, Ekonomi Papua Tengah Minus!

    Freeport Setop Produksi, Ekonomi Papua Tengah Minus!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Provinsi Papua dan kawasan sekitarnya kembali dihantam badai ekonomi yang disebabkan PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas perusahaan tambang besar ini begitu dominan di Papua, begitu produksi mengalami gangguan maka berdampak besar terhadap perekonomian daerah.

    “Freeport kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud Rabu (5/11/2025).

    Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Maluku dan Papua yang sebelumnya sempat tumbuh tinggi kini melambat tajam. Pertumbuhan industri pertambangan mengalami koreksi 1,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, sektor pertambangan mencatat distribusi 8,51% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, di Papua Tengah-wilayah utama operasi Freeport-perekonomian bahkan minus 4,74 persen (yoy) pada kuartal III-2025. Penyebab utamanya berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi tulang punggung ekonomi Papua.

    “Papua Tengah negatif cukup besar karena kondisi kahar di Freeport sana yang disebabkan adanya luncuran material basah sehingga produksi bijih logam turun,” kata Edy.

    Produksi dan penjualan tembaga serta emas Freeport juga mengalami penurunan signifikan. Gangguan tersebut tidak lepas dari insiden longsor di kawasan Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah, yang menyebabkan kapasitas produksi Freeport menurun sekitar 70 persen. Peristiwa ini membuat aktivitas tambang praktis melambat dan berdampak langsung terhadap output perekonomian daerah.

    (fys/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan

    Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan

    Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025) sore.
    Usai pertemuan, Jonan mengaku membahas seputar diplomasi luar negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga program-program kerakyatan bersama Prabowo.
    “Sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya,” ujar Jonan usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11/2025).
    Wartawan kemudian bertanya kepada Jonan soal apakah ada tawaran masuk Kabinet Merah Putih dari Prabowo kepadanya.
    Lantas, Jonan mengaku bahwa pertemuannya dengan Prabowo hanya sekedar diskusi, bukan membahas soal tawaran masuk kabinet.
    “Oh nggak, nggak ada (tawaran). Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong,” ujar Jonan.
    Kendati demikian, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) itu mengaku siap jika diberi amanah oleh Prabowo dalam mengemban posisi di pemerintahan.
    Dirinya siap menerima tawaran apapun selama tugas tersebut bisa diembannya. Namun sebaliknya, Jonan juga bisa saja menolak jika tidak menyanggupi.
    “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih, ya (siap). Itu aja sih. Ya tergantung yang ngasih tugas,” kata Jonan.
    Ignasius Jonan diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2009-2014.
    Waktu itu, Jonan ditunjuk oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil untuk mereformasi pelayanan transportasi kereta api di Indonesia.
    Kebijakannya yang terkenal adalah penghapusan KRL kelas ekonomi tanpa pendingin ruangan (AC), dan penerapan sistem tapping ticket di stasiun.
    Tak hanya kebijakan tentang sistem transportasi, Jonan pernah mencoba untuk bersikap adil dengan pegawai KAI dengan memberikan gaji yang sesuai antara pekerjaan satu dengan yang lainnya.
    Setelah menjadi Direktur KAI, Jonan kemudian mengemban tugas sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada 2016 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah itu Jonan dicopot dari posisi Menhub dan diberi tanggung jawab untuk mengisi posisi Menteri ESDM.
    Ketika menjadi Menteri ESDM, Jonan mempunyai beberapa program unggulan seperti program BBM satu harga, kebijakan B20, dan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport.
    Atas pencapaiannya, ia mendapatkan penghargaan berupa Lencana Bintang Jasa Chevalier de la Legion d’Honneur” dari Presiden Perancis, dilansir dari Kompas.com (24/11/2021).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR

    Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR

    Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    MALAPETAKA
    di akhir Agustus 2025, meninggalkan duka dan luka, terutama kepada keluarga Affan Kurniawan serta sembilan keluarga lainnya di sejumlah kota. Sepuluh orang itu pergi untuk selamanya.
    Apakah peristiwa kelam itu mampu memberi pelajaran kepada bangsa Indonesia, khususnya elite politik di DPR, pemerintah serta petinggi partai politik?
    Publik mempertanyakan hal ini manakala dalam dua bulan terakhir, tidak mendapat kepastian tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut malapetaka di akhir Agustus itu.
    DPR juga kembali ke “stelan pabrik”–terutama dalam memutuskan pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR.
    Sebelumnya terungkap kenaikan dana reses dari Rp 400 juta (2019-2024) menjadi Rp 702 juta (2024-2029). Naik hampir dua kali lipat.
    Belakangan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kenaikan dana reses itu mulai bulan Mei 2025, karena indeksnya naik dan jumlah titik yang dikunjungi anggota DPR bertambah (
    Hukumonline
    , 11 Oktober 2025).
    Dana reses tidak diberikan setiap bulan. Dalam setahun, anggota DPR dijadwalkan melakukan empat hingga lima kali reses untuk menyerap aspirasi rakyat.
    Pokok kata menjadi wakil rakyat itu nikmat karena dimanjakan dengan aneka fasilitas—bahkan negara harus merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai agenda “menyerap aspirasi” rakyat di daerah pemilihan 580 anggota DPR.
    Saban kali reses, idealnya 580 anggota DPR itu turun ke 84 daerah pemilihan (dapil). Urusan menyerap aspirasi–sesuatu yang inheren menjadi tugas wakil rakyat–tak cukup dibiayai dengan gaji dan sekian tunjangan yang melekat pada anggota DPR, tapi dibiayai dengan mata anggaran bernama dana reses.
    Jika peristiwa di akhir Agustus 2025 jadi pelajaran, mestinya DPR tidak
    ngeyel
    dengan dana reses sebesar Rp 702 juta itu. Besaran dana reses sebaiknya kembali ke skema DPR periode 2019-2024.
    Mari tengok jumlah dapil dan jumlah anggota DPR dalam tiga pemilihan umum terakhir. Pada 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 77 daerah pemilihan (distrik) untuk memilih 560 anggota DPR.
    Lima tahun berselang, Pemilu 2019, jumlah dapil bertambah menjadi 80 untuk memilih 575 anggota DPR. Dengan pemekaran provinsi di Papua, jumlah dapil di Pemilu 2024 meningkat menjadi 84. Kali ini untuk memilih 580 anggota DPR.
    Data ini menjelaskan jumlah dapil DPR periode 2024-2029 cuma bertambah empat. Anggota DPR pun bertambah lima orang, dari 575 menjadi 580.
    Penambahan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta per anggota layak ditanyakan. Apakah anggota DPR dari dapil Papua X contohnya juga turun ke dapil Papua Y saat reses? Kalau iya, apa relevansinya?
    Pemimpin DPR dan sekretariat jenderal DPR perlu menjelaskan berapa titik atau lokasi di dapil tertentu yang dikunjungi anggota DPR? Dan berapa biaya untuk berkunjung ke titik atau lokasi reses?
    Hal lain menyangkut pertanggungjawaban dana reses itu. Kenaikan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta itu sangat besar. Rakyat perlu bertanya karena dana itu berasal dari uang pajak yang ditarik dari rakyat pula.
    Pada kasus Rahayu Saraswati, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.
    “Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra” begitu antara lain penjelasan MKD.
    Aspek internal Gerindra, yakni Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, yang diacu MKD DPR condong formalistik dan administratif. Salah satunya karena tidak menerima pengajuan pengunduran diri secara tertulis dari Rahayu Saraswati.
    Mahkamah juga menilai tuduhan yang menyebut Rahayu Saraswati merendahkan kelompok tertentu tidak terbukti (
    Kompas.com
    , 30/10/2025).
    Keputusan ini menyimpan teka-teki. Pertama, Rahayu menunjukkan keteladanan yang baik sebagai wakil rakyat. Ia merasa perkataan atau kalimatnya telah melukai perasaan rakyat.
    Karena itu, ia memilih mengundurkan di momen ketika amarah rakyat masih tinggi selepas kejadian akhir Agustus, tepatnya pada 10 September 2025.
    Entahlah, apakah keputusan itu terjadi lantaran tekanan publik atau inisiatif moral dan etis yang peka terhadap perasaan rakyat.
    Yang pasti: Rahayu mengumumkan pengunduran dirinya ke publik. Rasanya ini lebih dari cukup–bahkan tanpa berkirim surat kepada DPP Partai Gerindra.
    Kedua, soal konten yang diduga menyebabkan terlukanya perasaan rakyat itu asli atau hasil editan, tidak sepatutnya diputuskan secara sepihak oleh Partai Gerindra.
    Sudahkah diverifikasi kepada pakar yang kompeten? Jangan sampai kasus Rahayu ini justru menyudutkan publik karena dinilai telah mengedit atau memodifikasi konten-konten berbeda waktu dan konteks milik Rahayu. Bagaimana jika faktanya bukan hasil editan atau modifikasi?
    Ketiga, inisiatif mengundurkan diri datang dari Rahayu. Seyogyanya yang bersangkutan ditanya apakah bersedia dan ingin aktif kembali menjadi anggota DPR.
    Lebih elok jika Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dan MKD DPR membiarkan Rahayu untuk memilih keputusan secara otonom.
    Ini ujian karena ada lima anggota DPR lain dari tiga partai politik yang akan menghadapi sidang etik MKD DPR. Publik mencerna partai politik defensif dalam kasus Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir.
    Alih-alih menempuh mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW, Partai Nasdem, PAN dan Golkar cuma menon-aktifkan mereka dari DPR. Pernyataan dan tindakan lima anggota DPR ini dituding telah menyulut demonstrasi besar, akhir Agustus 2025.
    Sidang etik terhadap lima anggota DPR ini adalah pertaruhan besar bagi MKD. Sedangkan keputusan MKD terhadap Rahayu cuma “awalan” dari hal yang lebih besar itu.
    Musababnya, sidang etik terhadap Ahmad Sahroni dkk itu akan digelar ketika dinamika politik sudah berubah. Pengawasan publik telah menyusut drastis. Beda halnya jika sidang etik di depan MKD itu dilaksanakan pada bulan September lalu.
    Di sini pertaruhannya. Mungkinkah objektivitas mendapat ruang yang lebar dalam persidangan MKD? Adakah keadilan mampu ditegakkan tanpa pandang bulu–adil buat anggota DPR yang bakal “diadili”, juga adil bagi publik luas yang merasa terluka akibat perkataan dan tindakan lima orang wakil rakyat itu.
    Marwah MKD pernah mencapai pucuknya pada Desember 2015 silam, ketika memutus kasus “Papa minta saham” yang dituduhkan kepada Ketua DPR 2014-2019, Setya Novanto.
    Dalam sidang MKD saat itu, sembilan anggota menyatakan Setnov telah melanggar etik kategori sedang. Adapun enam anggota MKD menganggap politikus Golkar itu telah melakukan pelanggaran berat (
    BBCIndonesia.com
    , 16 Desember 2015).
    Akibat sidang etik oleh MKD itu, Setnov mengundurkan diri dari kursi ketua DPR dan MKD menyetujui surat pengunduran tersebut.
    Dulu, Setnov dilaporkan ke MKD oleh menteri ESDM saat itu, yakni Sudirman Said yang memperhatikan pengelolaan PT Freeport Indonesia.
    Sebuah kekayaan sumber daya mineral di pojok Papua yang terus memercik kontroversi lantaran penguasaan saham oleh pihak asing.
    Saat ini, siapa gerangan “Sudirman Said” dalam perkara etik yang dituduhkan kepada Ahmad Sahroni dkk? Akankah MKD bisa diharapkan mengembalikan martabatnya serta memulihkan citra institusi DPR yang berada di titik nadir akibat kejadian di akhir Agustus 2025 itu?
    Saya kira, bakal sangat ditentukan dua faktor. Pertama, Presiden Prabowo. Isyarat dan
    political will
    dari Prabowo akan menentukan nasib lima anggota DPR itu.
    Kedua, para pemimpin DPR yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Puan Maharani sedang mengawal perubahan di DPR. Setidaknya begitu dia berjanji.
    “Dengan penuh kerendahan hati, atas nama anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” kata Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks DPR-MPR Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2025.
    Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat perlu kepekaan terhadap nasib dan penderitaan rakyat. Jangan sampai ucapan, tindakan dan keputusan politik DPR dan pemerintah justru menjauhkan mereka dari amanat rakyat.
    Dari malapetaka di akhir Agustus 2025, bangsa kita mendapat pelajaran teramat penting: Dengar dan camkan suara rakyat. Merekalah pemilik kedaulatan yang sah.
    Eksekutif, legislatif, dan yudikatif cuma meminjam kekuasaan rakyat. Tidak kurang, tidak lebih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi Rampung, Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Mulai Diperbaiki Bulan Depan

    Evaluasi Rampung, Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Mulai Diperbaiki Bulan Depan

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait evaluasi area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia.

    Dikatakan Bahlil, saat ini Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM tengah melakukan pengecekan terkait penyebab longsoran lumpur bijih atau wet muck.

    “Sekarang lagi dicek oleh inspektur tambang untuk mengecek apa penyebabnya,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu, 25 Oktober.

    Ia menambahkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Presiden Diretur PT Feeport Indonesia, Tony Wenas terkait waktu yang tepat untuk kembali melakukan kegiatan produksi tambang.

    Bahlil menyebut, proses perbaikan tambang bawah tanah akan dimulai pada bulan depan. Namun akan diawali dengan audit total agar kejadian serup tidak terulang di kemudian hari.

    “Sudah bisa kita memulai produksinya, tapi saya katakan kita audit total dulu. Insyaallah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc (FCX) mengungkapkan operasional tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) baru akan kembali normal pada tahun 2027. Hal ini merupakan imbas atas insiden longsor yang terjadi sejak 8 September 2025 yang lalu.

    “Target kembali ke tingkat produksi sebelum insiden pada tahun 2027,” tulis Manajemen McMoRan dikutip Kamis, 25 September.

    Manajemen menyebut, insiden terjadi di blok produksi PB1C namun merusak merusak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung area produksi lain.

    “PTFI sedang mengevaluasi dampak insiden terhadap rencana produksi. Proyeksi produksi akan disesuaikan dengan jadwal perbaikan yang diperlukan serta tahapan restart dan peningkatan produksi,” lanjut manajemen.

    Berdasarkan laporan manajemen, badan bijih GBC mewakili 50 persen dari cadangan terbukti dan terduga PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70 persen dari proyeksi produksi tembaga dan emas hingga 2029.

    Sementara itu PTFI memperkirakan tambang Big Gossan dan Deep MLZ yang tidak terdampak dapat memulai kembali operasi pada pertengahan kuartal IV 2025. sementara pengembalian operasi bertahap tambang GBC dijadwalkan pada paruh pertama 2026.

    Dengan demikian, penjualan tembaga dan emas PTFI bakal terbatas pada kuartal IV-2025, jauh di bawah estimasi sebelumnya yaitu 445 juta pon tembaga dan 345.000 ounces emas.

  • Keadaan Kahar, Bahlil Beri Izin Amman Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Keadaan Kahar, Bahlil Beri Izin Amman Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah memberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Adapun izin diberikan selama 6 bulan sejak izin diberikan.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai, ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 24 Oktober.

    Bahlil menjelaskan, pemberian izin ini diberikan atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2024 yang diundangkan pada 30 Mei 2024 terkait tambahan waktu ekspor konsentrat dan lumpur anoda kepada badan usaha yang telah memasuki tahap commissioning dalam pembangunan fasilitas pemurnian.

    “Permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar, maka diberikan opsi untuk membuka ekspor,” sambung Bahlil.

    Kendati membuka keran ekspor, Bahlil memastikan tetap menjatuhkan sanksi berupa pajak yang tinggi kepada AMMN. Bukan tanpa sebab, menurutnya hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempercepat perbaikan smelter sehingga hilirisasi dapat berjalan.

    Bahlil juga menyebut pihaknya memberikan rekomendasi dikarenakan terdapat force majeur atau keadaan kahar. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Markas Besar (Mabes) Polri dan pengajuanklaim asuransi atas kejadian kebakaran. Adapun laporan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian ESDM.

    “Sama lah dengan Freeport kemarin. Kita juga kasih perpanjangan waktu dengan batas waktu tertentu,” tandas Bahlil.

  • Produksi Tembaga Freeport Anjlok 29% Imbas Insiden Longsor Grasberg

    Produksi Tembaga Freeport Anjlok 29% Imbas Insiden Longsor Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi tembaga dan emas PT Freeport Indonesia (PTFI) anjlok pada kuartal III/2025. Hal ini sejalan dengan penghentian produksi dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah. 

    “Penghentian sementara operasi sejak insiden luncuran lumpur September 2025 telah mengurangi produksi sekitar 90 juta pound tembaga dan 80.000 ounce emas pada kuartal ketiga 2025,” tulis Freeport-McMoran Inc. (FCX) dalam laporannya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Bila diperinci, produksi tembaga PTFI mencapai 311 juta pound atau menurun 29,16% (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 439 juta pound. 

    Jika dilihat secara kumulatif untuk periode 9 bulan pertama tahun 2025, produksi tembaga mencapai 966 juta pound, turun 29% yoy dari 1,37 miliar pound pada 2024. 

    Tak hanya produksi, penjualan tembaga pada kuartal III/2025 juga turun 15,49% yoy atau sebanyak 360 juta pound dari tahun sebelumnya 426 juta pound. Meski volume menurun, harga jual rata-rata tembaga mengalami kenaikan menjadi US$4,52 per pound, dibandingkan US$4,29 per pound pada tahun lalu.

    Secara kumulatif, penjualan tembaga Januari-September 2025 tercatat 1,093 miliar pound, turun dibanding 1,256 miliar pound pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan harga jual rata-rata US$4,42 per pound, naik dari US$4,24 per pound.

    Sementara itu, produksi emas selama kuartal III/2025 mencapai 281.000 ounce, anjlok 37,69% yoy dari 451.000 ounce pada 2024. Penjualan emas juga menurun dari 554.000 ounce menjadi 332.000 ounce. 

    Namun, harga jual rata-rata emas melonjak signifikan menjadi US$3.535 per ounce, dibanding US$2.569 per ounce tahun lalu.

    Secara kumulatif selama 9 bulan pertama 2025, produksi emas mencapai 876.000 ounce, turun 38% yoy dari tahun sebelumnya sebanyak 1,43 juta ounce. 

    Penjualan emas kumulatif Januari-September 2025 mencapai 975.000 ounce, lebih rendah dari 1,47 juta ounce pada tahun sebelumnya. Meski demikian, harga jual rata-rata naik tajam menjadi US$3.357 per ounce, dari US$2.362 per ounce pada 2024.

  • Update Menteri Bahlil Soal Penguasaan Freeport oleh Indonesia, Bicara 12% Saham

    Update Menteri Bahlil Soal Penguasaan Freeport oleh Indonesia, Bicara 12% Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia berada dalam sikap memperkuat posisi pemilikan pada tambang emas raksasa yang dikendalikan PT Freeport Indonesia. Indonesia meminta tambahan kepemilikan sebesar 12% saham.  

    Rencana penambahan saham ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut, setelah penambahan maka pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Tanah Air tersebut.

    “Saham kita sekarang kan 51%, tetapi dalam Pemerintahan sebelumnya pun, saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12% dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah, tapi [transaksi] ini terjadi setelah 2041,” ujar Bahlil, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, pemerintah menargetkan pembahasan finalisasi dengan pihak Freeport akan dimulai pada awal November 2025. Target ini adalah waktu perkiraan insiden longsor di tambang bawah tanah (underground) yang menelan 7 korban jiwa sepenuhnya ditangani.

    “Semua jenazah sudah ditemukan dan evakuasi selesai. Saat ini inspektur tambang sedang memeriksa penyebab kejadian. Insyaallah bulan depan [November] sudah ada tanda-tanda perbaikan, dan kita mulai pembicaraan untuk finalisasi penambahan saham,” kata Bahlil.

    Freeport Tetap Bayar Pajak 25%

    Dalam skema baru ini, Bahlil memastikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Freeport akan tetap sebesar 25%, meski tarif umum PPh badan nasional kini berada di bawah 22%.

    “Kami ingin memastikan negara mendapat manfaat optimal. Selain itu, Freeport juga akan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua, serta memprioritaskan pengusaha lokal Papua untuk terlibat dalam proyek-proyek mereka,” tegasnya.

    Bahlil menambahkan, walau nilai akuisisi belum bisa diungkapkan, arah kebijakan pemerintah sudah solid. Produksi Freeport saat ini merupakan hasil eksplorasi sejak 2003–2004, dengan puncak produksi diperkirakan terjadi pada tahun 2035 sebelum mengalami penurunan.

    “Oleh karena itu, pembicaraan perpanjangan dan eksplorasi baru harus segera dilakukan agar kita tidak kehilangan waktu,” tandas Bahlil.

  • Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengonfirmasi akan melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak Indonesia. Aksi korporasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. 

    Induk PTFI dari Amerika Serikat (AS) itu menyebut bahwa kepemilikan perusahaan di PTFI akan berkurang menjadi 37% setelah 2041. 

    “FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041,” ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui pernyataan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    FCX menekankan bahwa perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku sepanjang masa operasi tambang.

    Seiring dengan hal ini, FCX menyebut bahwa PTFI tengah mempersiapkan permohonan resmi untuk perpanjangan izin jangka panjang yang mencakup masa manfaat sumber daya tambang Grasberg. Pengajuan tersebut direncanakan dilakukan pada kuartal IV/2025.

    “Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi untuk pengembangan tambahan di masa mendatang, dan memperluas program sosialnya,” kata Quirk.

    Rencana perpanjangan tersebut dilakukan seiring dengan penyelesaian fasilitas pemrosesan hilir (smelter) PTFI yang ditargetkan rampung pada 2025. 

    Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan operasi tambang berskala besar dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kelangsungan operasi berskala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dan memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik,” lanjutnya.

    Diberitakan sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan penambahan saham atau divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 12% kepada pemerintah segera ditandatangani.  

    Rosan menyebut, proses persiapan untuk penandatanganan divestasi itu masih bergulir. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah mengamankan kesepakatan dengan Freeport.  

    “Yang kita negosiasikan boleh dibilang sudah semuanya selesai ya. Dan sekarang tinggal melihat draf dari detailnya saja. Tetapi kesepakatan prinsipnya itu sudah tercapai,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela acara Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025).  

    Untuk diketahui, divestasi 12% saham Freeport Indonesia itu menjadi salah satu syarat bagi perusahaan milik Indonesia dan Freeport Mc-Moran, Inc. tersebut mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus alias IUPK selepas 2041.

    Rosan memastikan kesepakatan divestasi saham secara gratis atau free of charge itu adalah hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah dan pihak Freeport Mc-Moran. Dia menyebut negosiasi telah berjalan sekitar 6 bulan dan kini sudah difinalisasi.  

    Tambahan saham tersebut akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, lewat divestasi pada 2018, Indonesia telah menguasai 51,2% saham perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu melalui Inalum (MIND ID).

    Dengan divestasi tambahan 10%, kepemilikan saham MIND ID di PTFI akan bertambah menjadi sekitar 63,2%.

  • Dua Smelter Freeport Krisis Pasokan Konsentrat Tembaga

    Dua Smelter Freeport Krisis Pasokan Konsentrat Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Opersional kedua smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dalam status stand-by atau siaga imbas gangguan produksi di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), di Papua Tengah.

    Freeport-McMoRan Inc (FCX), induk PT Freeport Indonesia (PTFI), melaporkan bahwa insiden luncuran material basah dari bekas tambang terbuka Grasberg ke GBC pada 8 September 2025 membuat operasi penambangan dihentikan sementara. Penghentian ini untuk memprioritaskan proses evakuasi tujuh anggota tim yang menjadi korban serta penyelidikan penyebab utama insiden.

    Freeport menyatakan bahwa proses evakuasi korban telah selesai pada 5 Oktober 2025 dan proses investigasi hampir rampung. Kajian terkait dampak kerusakan yang dilakukan pararel dengan kegiatan pembersihan lumpur diperkirakan akan selesai pada akhir 2025.

    Imbas dari kondisi tersebut, operasi peleburan PTFI berjalan dengan kapasitas terbatas karena kurangnya pasokan konsentrat tembaga.

    “Kedua smelter di Indonesia saat ini berada dalam status siaga sambil menunggu ketersediaan konsentrat tembaga,” ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/10/2025).

    FCX dan PTFI, bersama para ahli eksternal, sedang menyelesaikan penyelidikan terhadap penyebab utama insiden luncuran lumpur di GBC serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara paralel, bekerja sama dengan otoritas pemerintah Indonesia, rencana produksi ke depan sedang dievaluasi dan penilaian kerusakan sedang diselesaikan. Setelah penilaian kerusakan rampung, PTFI akan melakukan evaluasi terhadap nilai buku sejumlah aset yang terdampak untuk menentukan kemungkinan penghapusan nilainya (write-off).

    Adapun, cebakan bijih GBC mewakili 50% dari estimasi cadangan terbukti dan terkira PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70% dari proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga 2029.

    Freeport memperkirakan bahwa tambang Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang tidak terdampak dapat memulai kembali operasinya pada kuartal IV/2025.

    Diikuti oleh pemulihan dan peningkatan produksi bertahap tambang bawah tanah GBC sepanjang 2026.

    Berdasarkan skenario pemulihan bertahap ini, yang masih bergantung pada banyak faktor dan dapat berubah, produksi PTFI pada 2026 diproyeksikan sekitar 35% lebih rendah dibandingkan estimasi sebelum insiden. Adapun, estimasi sebelumnya sekitar adalah 1,7 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.