Perusahaan: PT Freeport Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengebut kembali negosiasi penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah jalan di tempat selama 2 tahun terakhir.

Dalam perkembangan terbaru, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengupayakan agar pemerintah melalui holding BUMN tambang MIND ID dapat menambah kepemilikan sebesar 12% di PTFI. Target baru ini lebih besar dari rencana semula yang hanya sebesar 10%.

CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa rencana akuisisi saham tersebut masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saya target malah 12% [penambahan saham di PTFI]. Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” kata Rosan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Selasa (16/9/2025).

Saat ini, 51,23% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID dan sisanya 48,77% digenggam oleh Freeport-McMoRan Inc (FCX). Akuisisi tambahan saham 12% akan mempertebal kepemilikan saham Indonesia di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia menjadi 63,23%.

Menurut Rosan, pembahasan teknis akuisisi tambahan saham tersebut kini sudah memasuki tahap akhir. Dia pun memastikan bahwa upaya penambahan saham ini tidak akan membebani keuangan negara.

“Free of charge [gratis], mantap kan,” ujarnya sambil tersenyum.

Adapun, divestasi tambahan saham Freeport ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, seiring mulai adanya kepastian negosiasi penambahan saham, pihaknya juga akan memproses perpanjangan IUPK Freeport.

“Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” kata Bahlil usai menghadiri rapat terbatas terkait Stimulus Ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

Tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan baru yang mengakomodasi percepatan pengajuan perpanjangan IUPK Freeport.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis (31/5/2024).

Lewat PP tersebut, Jokowi memastikan PTFI bisa mendapatkan perpanjangan kontrak tambang setelah memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri dan telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

Sebelumnya, Freeport-McMoRan menyatakan bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUPK akan dilakukan pada 2025.

Selain itu, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Kathleen Quirk juga mengungkapkan bahwa penawaran saham tambahan PTFI untuk Indonesia akan berasal dari kepemilikan saham Freeport-McMoran dan pengalihan saham baru akan dilakukan pada 2041. Adapun, penawaran harga divestasi akan mengacu nilai buku pada akhir 2041.

“Dan harga yang dibayarkan pada saat itu akan menjadi penggantian modal yang telah dikeluarkan antara sekarang dan 2041,” kata Quirk pertengahan tahun lalu.

“Pada dasarnya, ini hanyalah penggantian nilai buku dari apa yang ada untuk mendapatkan manfaat dari periode setelah 2041. Jadi pada dasarnya, lihatlah pada nilai buku di akhir tahun 2041 dan persentase pro rata, 10% saham kami akan dialihkan dan itu akan menjadi harga pembelian yang akan menjadi penggantian modal,” jelasnya.

Keuntungan dan Risiko Penambahan Saham Freeport

Sementara itu, pengamat menilai penambahan saham di PTFI dapat memperkuat posisi pemerintah dalam menerima manfaat ekonomi dan finansial dari perusahaan tambang tersebut.

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai apabila Indonesia berhasil meningkatkan share di PTFI, tentu akan bagus dilihat dari sisi manfaat ekonomi dan finansial ke depan.

“Potensi dividen bisa lebih besar, demikian pula cash flow akan makin bisa dikontrol oleh owner mayoritas yaitu MIND ID. Sebagai pemilik mayoritas, tentu bargaining position ke Freeport juga bisa lebih kuat,” jelas Toto kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan kesiapan dana untuk menambah saham di PTFI tersebut. Pun, Toto mengingatkan jangan sampai pemerintah mengambil utang baru demi membiayai akuisisi yang dilakukan MIND ID. Oleh karena itu, kesiapan pendanaan perlu dihitung secara cermat oleh pemerintah.

“Aspek pendanaan jangan fokus di utang saja, bisa juga misal dengan asset backed securitization sehingga mengurangi tekanan utang,” imbuh Toto.

Lebih lanjut, Toto menuturkan bahwa dengan menjadi mayoritas pemegang saham, maka posisi vital makin kuat di pihak Indonesia. Sementara itu, tambang PTFI saat ini di Grasberg, Papua Tengah perlu penguasaan teknologi tinggi. 

Oleh karena itu, MIND ID harus mempersiapkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan itu.

“Jadi perlu langkah persiapan lebih kuat dan strategis supaya saat transaksi berhasil maka pihak Indonesia juga sudah ready untuk mempertahankan kinerja operasional yang sudah dicapai saat ini,” kata Toto.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, penambahan saham di PTFI harus menjawab dua pertanyaan besar. 

Pertama, apakah pemerintah dengan akuisisi saham lebih besar bersedia menyelesaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan PTFI?

“Kalau saham makin besar tapi eksternalitas negatif PTFI ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah bukan malah untung,” kata Bhima. 

Kedua, apakah dengan saham lebih besar pemerintah bisa memastikan nilai tambah produk tembaga dan emas PTFI dirasakan lebih banyak oleh masyarakat? 

Menurut Bhima, kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, penambahan saham di PTFI menjadi percuma. Dia menambahkan bahwa, penambahan saham itu semangatnya tidak bisa sekadar nasionalisme sempit, tetapi perlu pertimbangan ruang fiskal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan uji kelayakan secara transparan.

“Uji kelayakan yang transparan dan pelibatan masyarakat terdampak baik di Papua lokasi tambang dan di Gresik,” kata Bhima.