Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur PT
MNC Land
,
Hary Tanoesoedibjo
, membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Lido menyebabkan pendangkalan
Danau Lido
.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap luas Danau Lido sebelum dan sesudah MNC Land mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut.
Dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada 2013, saat MNC Land baru mengambil alih dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.
Namun, setelah proyek pembangunan berjalan, luas danau justru bertambah menjadi 13,6 hektar.
“Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini, saya cari tahu. Saya kumpulkan semua data, saya tanya masalahnya apa. Yang pertama disebutkan adalah pendangkalan Danau Lido yang diduga disebabkan oleh proyek-proyek MNC Lido. Tetapi setelah dicek, sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hari saat rapat bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (18/2/2025).
Hari juga mengungkapkan bahwa selama periode 2016–2017 terjadi pembangunan ruas pertama Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke kawasan Lido.
“Di periode tahun 2016-2017 itu ada pembangunan
tol Bocimi
. Memang waktu itu kan ada tiga ruas. Setelah kami cek dengan Google Earth, memang ada aliran limbah, kelihatan. Karena kawasan
KEK Lido
itu di sebelahnya danau, jadi lewat tempat kita otomatis,” ungkap Hary.
“Karena tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan tol tersebut,” tegasnya.
Mengetahui hal itu, Hary mengeklaim bahwa perusahaan justru berupaya menangani dengan melakukan pembersihan dan pengerukan.
Hal ini dilakukan demi mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.
“Mereka melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya 8 miliar lebih,” kata Hary.
Dalam rapat tersebut, Hary juga menanggapi isu penimbunan lahan di sekitar danau.
Sebab, area yang disebut sebagai lahan timbunan sebenarnya sudah berupa daratan sejak 2013.
“Ada yang menyebutkan kami melakukan penimbunan di dekat danau. Setelah dicek menggunakan teknologi saat ini dan mengambil data dari 2013, ternyata area itu memang sudah berupa daratan. Itu digarap oleh penggarap liar sebelum kami masuk, jadi tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh tim kami,” tegasnya.
Hary menambahkan bahwa pihaknya justru melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap untuk mencari tempat lain.
Setelah itu, lanjut Hary, kawasan tersebut dibersihkan dan dipercantik, termasuk dengan penanaman pohon.
“Karena kalau ada limbah yang rugi bukan hanya masyarakat, tetapi kami juga. Pemandangan jadi jelek. Maka, kawasan tersebut diperbaiki, dibersihkan, dan dipercantik. Bahkan Kementerian ATR/BPN menyumbang pohon jambu untuk ditanam di sana supaya lebih hijau,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel gedung hotel milik PT MNC Land saat melakukan sidak di
kawasan ekonomi khusus
(KEK) Lido, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).
Bambang yang memimpin sidak itu mengungkapkan ada sejumlah pelanggaran dari proyek besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo tersebut.
Salah satunya adalah pendangkalan pada Danau Lido.
“Jelas lagi bahwa gedung ini, selain juga danau, sudah disegel karena mereka melakukan pendangkalan,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Senin.
Bambang berujar, pihaknya menemukan indikasi pembiaran dan bahkan belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dari pembangunan proyek tersebut.
“Ternyata juga ini gedungnya juga sama, tadi penjelasan dari Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan juga pengakuan dari MNC bahwa mereka memang mengakui gedung ini belum memiliki Amdal. Ada Amdal, tapi punya perusahaan lain,” ucap Bambang.
Politikus Partai Gerindra ini menekankan, sebagai Panitia Kerja (Panja) Komisi XII, lingkungan hidup akan mengawasi kinerja pemerintah, khususnya soal proyek KEK Lido.
Bambang mengaku telah memerintahkan Dirjen Gakum KLH untuk melakukan penindakan dan meminta PT MNC Land menghentikan sementara pembangunan karena dikategorikan ilegal.
“Setelah minggu ini segera, karena mereka ada pengakuan-pengakuan yang perlu kita dalami. Kan, di satu sisi kita mendengar dari sisi KLHK ke Kementerian Lingkungan Hidup mereka menyampaikan bahwa dokumennya tidak sesuai semua, makanya untuk didalami,” kata dia.
Kemudian, Bambang juga mengultimatum PT MNC Land agar tidak menyentuh proyek tersebut sampai ada kejelasan Amdal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Perusahaan: MNC
-
/data/photo/2025/02/11/67aad0e246578.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi")
Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi
-
KLH Tegaskan Pencemaran Danau Lido Akibat Proyek KEK Milik Hary Tanoe
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan pencemaran di Danau Lido terjadi akibat pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Lido yang digarap oleh PT MNC Land Tbk. (KPIG) milik Hary Tanoesoedibjo.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Gakkum BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII RI bersama yang membahas pencemaran dan pengendalian Lingkungan.
Padahal, Rizal menyatakan bahwa Danau Lido yang tercemar itu tidak termasuk dalam KEK Lido yang dikembangkan oleh MNC Land.
“Danau Lido yang secara administratif terletak di Desa Wates, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor tak termasuk dalam KEK Lido yang dikembangkan oleh MNC Land. Itu jadi perlu bapak pimpinan dan anggota DPR ketahui bahwa area danau itu tak termasuk dalam KEK,” kata Rizal Selasa (18/2/2025).
Rizal menyebut, temuan mengenai pencemaran Danau Lido itu mulai terendus oleh KLH pada 24 November 2024 usai adanya laporan dari Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong.
Usai adanya adua itu, KLH terus melakukan penyelidikan dan melakukan pengawasan insidental terhadap PT MNC Land Tbk. (KPIG) selaku pengembang KEK Lido tersebut.
Setelah dilakukan verifikasi hingga pengecekan kualitas air, Danau Lido diduga tercemar akibat adanya pengembangan KEK Lido yang digarap oleh PT MNC Land Tbk.
“Dari hasil verifikasi lapangan diperoleh informasi pada area sekeliling Danau Lido [yang tercemar] terdapat KEK yang dikembangkan MNC Land Lido,” tegas Gakkum.
Atas dasar hal itulah pihaknya kemudian melakukan penyegelan KEK Lido milik Hary Tanoe pada 6 Februari 2025.
Sebelumnya, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro menyatakan bahwa luas badan air danau Lido semulanya adalah 24,78 hektare. Luas ini juga ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SK PUPR) No.3047/KPTS/M/2024.
“Luasnya ada 24,78 hektare dan ternyata kami melihat ada perubahan,” kata Sigit dalam konferensi pers Tindak Lanjut Penghentian Kegiatan Pembangunan di Kawasan Danau Lido, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Sigit mengatakan bahwa pembangunan KEK Lido membuat luas bahan air danau Lido menjadi berkurang 12,88 hektare dari semula 24,78 hektare menjadi 11,9 hektare pada 2024.
Perubahan luas badan air di danau Lido itu terungkap dari evaluasi satelit yang dilakukan KLH. Di mana, peta pada 2015 menunjukkan masih terlihat adanya danau di lokasi, namun beberapa tahun kemudian sudah mulai terbentuk adanya endapan dan seperti membentuk daratan.
-
Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tak hanya berdampak terhadap kegiatan operasional Kementerian/Lembaga, melainkan juga ke sektor lain. Salah satunya terhadap kinerja saham sejumlah emiten.
Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengungkapkan emiten yang terkena imbasnya adalah yang bergerak di sektor konstruksi.
Herditya mengungkapkan, hal ini terjadi lantaran kegiatan usaha atau proyek yang digarap perusahaan konstruksi disebut akan berkurang. Diketahui, salah satu pos yang paling terdampak dari adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah adalah sektor infrastruktur.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran atau pengetatan ini, akan mempengaruhi emiten-emiten yang berada di sektor-sektor tertentu,” ungkap Herditya dalam program Investor Market Closing, Senin (10/2/2025).
“Dengan demikian, secara sektor pergerakannya akan masih cenderung tertekan ke depannya, terutama juga dari sisi infrastruktur,” sambungnya.
Herditya melanjutkan, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto perihal pembangunan infrastruktur di Tanah Air cenderung berbalik jika dibandingkan dengan kepemimpinan Joko Widodo. Di mana, pada 10 tahun ke belakang, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo lebih fokus terhadap program yang sifatnya populis atau sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Herditya pun memprediksi, kinerja saham konstruksi akan sulit rebound apabila isu pemangkasan anggaran, terutama infrastruktur, terus menguat dan bergulir.
“Adanya kebijakan (pemangkasan anggaran) seperti ini yang cenderung sosial populis, maka sektor infrastruktur di medium 2025 akan relatif cukup tertekan,” pungkasnya.
-
Daftar Spektrum Frekuensi yang Dilelang Komdigi Demi Internet 100 Mbps
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan ada tiga band frekuensi yang akan dilelang pemerintah di 2025. Spektrum tersebut diharapkan akan mewujudkan cita-cita kecepatan internet Indonesia yang melesat lebih dari 100 Mbps.
Di kuartal pertama, Komdigi akan melelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz yang dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau atau layanan internet cepat tetap nirkabel.
Komdigi telah melakukan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025. Masukkan dari tahapan akan jadi bahan pertimbangan sebelum digelar proses lelang pada kuartal pertama 2025.
“Kalau target awal ini sekarang masuk ke konsultasi, ini banyak (masukan) dan itu kita butuh olah dan butuh naikin lagi ke pimpinan untuk didiskusikan. Tadinya target awal kami itu antara Maret atau April. Itu target awal,” ujar Plt Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Adis Alifiawan di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Lelang frekuensi 1,4 GHz diutamakan Komdigi untuk meningkatkan kecepatan internet fixed broadband lebih dari 100 Mbps. Meski terbilang ekosistem di spektrum tersebut masih rendah, Komdigi menyakini ini langkah awal untuk menciptakan internet cepat sekaligus murah.
Adis mengatakan selain lelang frekuensi 1,4 GHz, Komdigi juga menargetkan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang sempat tertunda. Sebagai informasi, frekuensi 700 MHz yang sebelumnya dipakai untuk penyiaran analog, kini menghasilkan digital dividen 112 MHz setelah diterapkannya penghentian siaran TV analog dan dialihkan TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO).
Dari 112 MHz itu, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi. Kemudian, frekuensi 26 GHz pada rengan 24,25 – 25,85 GHz nanti ditujukan untuk keperluan penyelenggara jaringan bergerak seluler.
Selain itu, Komdigi ingin lelang frekuensi 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz di tahun ini. Adis menyebutkan sekarang lebar pita yang sudah kosong penghuninya itu 40 MHz.
“Kemarin dari AOL itu sudah kosong, terakhir itu dari MNC dengan Indovision 150 MHz, jadi total 190 MHz,” pungkasnya.
(agt/fay)
-
Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Angkat Bicara
loading…
Kementerian ESDM angkat bicara dan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung di Kantor Ditjen Migas pada Senin (10/2/2025). Foto/Riana Rizkia
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara dan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas).
“Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Andity kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
“Menyusul adanya kunjungan Kejagung ke Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan,” sambungnya.
Chrisnawan Andity mengatakan, pihaknya menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum, dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sebagai informasi, penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM masih berlangsung sejak 12.00 WIB hingga 17.45 WIB.
Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, penggeledahan berlangsung di empat lantai Gedung Ditjen Migas, yakni lantai 8, 12, 15 dan 16.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konferensi pers dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub holding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga 2023.
-
Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki PT MNC Land pada Senin (10/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land. Salah satunya adalah pendangkalan Danau Lido.
“Jelas danau ini telah mengalami pendangkalan akibat proyek yang dilakukan. Bahkan, danau ini sudah disegel,” ujar Bambang di Bogor.
Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan hotel dan gedung yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).
“Dari penjelasan dirjen Gakum KLH dan pengakuan PT MNC Land, proyek ini belum memiliki Amdal yang sesuai. Amdal yang ada justru milik perusahaan lain,” tambahnya.
Bambang menegaskan Komisi XII DPR akan mengawasi proyek KEK Lido terkait dugaan pelanggaran MNC Land secara ketat. Ia bahkan telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan.
“Kami akan mendalami lebih lanjut karena dokumen yang ada tidak sesuai. Sampai ada kejelasan terkait Amdal, proyek ini sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.
Bambang juga memperingatkan agar PT MNC Land tidak berlindung di balik status KEK untuk menghindari aturan lingkungan. “Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan status KEK untuk menghindari regulasi lingkungan, terutama soal Amdal. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM milik orang lain,” sindirnya.
Sidak ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari warga sekitar, yang mengeluhkan dampak negatif dari proyek KEK Lido. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong sebelumnya melaporkan proyek ini menyebabkan sedimentasi dan pencemaran di Danau Lido.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rizal Irawan mengonfirmasi masyarakat dari tiga desa, yaitu Wates Jaya, Srogol, dan Pasir Jaya, telah tiga kali melakukan demonstrasi terkait proyek ini.
“Masyarakat menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido karena terjadi pendangkalan akibat proyek ini,” ungkap Rizal dalam konferensi pers.
Dengan temuan ini, Komisi XII DPR berjanji akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran di KEK Lido MNC Land dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.
-
Iris Wullur Beberkan Ciri-ciri Selingkuhan Suami, Adik Ipar Hary Tanoesoedibjo Ikut Terseret
GELORA.CO – Masih awal tahun, media sosial sudah dihebohkan dengan kabar perselingkuhan suami seleb TikTok. Mulanya dari Agnez Jennifer yang blak-blakan menyebut nama hingga membongkar sosok wanita simpanan suaminya, kini giliran Iris Wullur yang angkat bicara.
Iris Wullur mengungkapkan bahwa sang suami, Andreas Wullur, sudah terlibat hubungan gelap dengan seorang wanita yang punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Mulanya, Iris Wullur hanya memberikan kode soal rumah tangganya yang tengah bermasalah, tetapi ia semakin berani mengungkapkannya karena dapat banyak dukungan dari netizen. Scroll untuk tahu cerita lengkapnya, yuk!
“Pelakor jaman sekarang. Pdahal jabatannya tinggi banget loh. Tapi, ampun masih bisa ngrebut suami orang. Siapa kah dia?” Ucap Iris Wullur, mengutip video TikToknya, Jumat 7 Februari 2025.
Iris Wullur tidak langsung menceritakan bagaimana kronologi dugaan perselingkuhan suaminya bisa terbongkar. Tetapi, ia mengungkapkannya secara bertahap sehingga banyak orang yang semakin dibuat penasaran.
Dalam unggahan yang lain, Iris Wullur mengungkapkan bahwa ia sudah tahu suaminya dan wanita simpanan itu sering pergi makan siang dan makan malam bersama. Bahkan, sang suami pernah mengantarkan wanita itu berobat ke dokter mata.
Mengetahui interaksi keduanya yang sangat akrab, Iris Wullur tidak percaya bahwa mereka berdua hanya berhubungan sebatas teman.
“Jadi, kata karyawannya itu mereka cuma partner aja. Tapi suka lunch banget, sering banget lunch bareng, dinner. Terus sampai ke dokter mata aja katanya ditemanin bu sampai mesra kayak gitu. Apakah itu partner kerja?” terangnya.
Karena Iris Wullur belum membeberkan secara gamblang siapa sosok wanita yang dimaksud, netizen mulai menerka-nerka. Sejauh ini, nama Lina Priscilla ikut terseret sebagai wanita yang diduga telah berselingkuh dengan suami Iris Wullur. Lina Priscilla menjabat sebagai eksekutif senior di MNC Group yang menjabat sebagai CEO PT Star Media Nusantara dan beberapa perusahaan lainnya di bawah naungan MNC.
Di kolom komentar, banyak netizen yang menyinggung adik ipar Harry Tanoesoedibjo tersebut hingga namanya menjadi trending topik.
“Pencarianku kok Lina Priscilla?” komentar netizen.
“Cluenya: Jabatan tinggi, teman kerja, Hongkong, L,” kata yang lain.
“Kemarin cluenya jabatan tinggi. Nah si Lina ini bosnya Star Media Nusantara. Jangan-jangan emang benar yang ini,” timpal lainnya.
“IGnya udah dibatasi komentarnya, kayaknya benar deh,” kata netizen.
-
Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 06 Februari 2025 – 14:02 WIBElshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, setelah menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dokumen lingkungan.
“PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik. Akibatnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Kamis.
Menteri LH memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan KEK Lido pada hari ini setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran.
Deputi Gakkum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Keputusan itu juga diambil setelah Menteri LH Hanif melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido
Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido hari ini dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho dan bersama tim pengawas telah memasang segel pengawas KLH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan KLH.
Ardyanto menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.
“Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.
Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektare menjadi hanya 12 hektare, dengan kehilangan sekitar 2 hektare badan air.
Atas temuan ini, Ardyanto menjelaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi. Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang.
Sebagai bagian dari langkah pembuktian ilmiah terkait pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum lingkungan.
Sumber : Antara
-
Harga Penutupan IHSG hari ini, 05 Feb 2025
Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -47.84 poin atau -0.01 persen ke level 7025.62 pada penutupan perdagangan 05 Feb 2025. Tercatat ada 16 saham yang mengalami kenaikan dan 16 yang mengalami penurunan.
Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 05 Feb 2025
ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)
Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:
Saham TPIA – Chandra Asri Pacific Tbk. naik 3.51%Saham BRPT – Barito Pacific Tbk. naik 2.70%Saham JPFA – Japfa Comfeed Indonesia Tbk. naik 2.46%Saham BUKA – Bukalapak.com Tbk. naik 1.68%Saham PGAS – Perusahaan Gas Negara Tbk. naik 1.58%Saham BBNI – Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. turun -3.62%Saham BMRI – Bank Mandiri (Persero) Tbk. turun -3.08%Saham TOWR – Sarana Menara Nusantara Tbk. turun -2.38%Saham TBIG – Tower Bersama Infrastructure Tbk. turun -2.38%Saham MNCN – Media Nusantara Citra Tbk. turun -2.17%
Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.
-
Menyusut 24 Hektare, Menteri Lingkungan Hidup Ikut Soroti Eksploitasi Danau Lido di Cigombong Bogor
JABAR EKSPRES – Penyusutan Danau Lido di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi sorotan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq.
Hanif yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu mengaku telah mendapatkan aduan dari Forum Masyarakat Cigombong terkait penyusutan Danau Lido yang mencapai 24 hektare.
Penyusutan itu disebut-sebut terjadi akibat masifnya pembangunan infrastruktur di KEK MNC Lido City.
“Saya berterima kasih atas laporan dari masyarakat. Ini menjadi bekal kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi lebih detail terhadap fenomena pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Hanif Faisol saat ditemui Jabar Ekspres dalam sesi peninjauan ke Danau Lido pada Sabtu, 1 Februari 2025.
BACA JUGA: Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor jadi Sorotan, ini Kata Kadisdik!
Dirinya mencatat bahwa Danau Lido merupakan danau buatan peninggalan Belanda yang kini memiliki fungsi vital bagi ekosistem.
Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan fungsi danau semacam ini, terutama di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane.
“Air di Jabodetabek sudah dalam kondisi krusial akibat eksploitasi masif air tanah. Maka dari itu, menambah tandon atau reservoir menjadi keharusan,” tegas Hanif.
Dirinya juga menyayangkan atas kondisi tersebut, sebab dari hasil pendataan Kementerian PUPR, luas Danau Lido seharusnya mencapai 35 hektare.
BACA JUGA: Pendaki Asal Imapala Uhamka Ditemukan Meninggal Dunia di Gunung Joglo Bogor
Namun, akibat sedimentasi dan aktivitas pembangunan di sekitarnya, saat ini hanya tersisa sekitar 11 hektare.
“Ya jelas, ini harus dikembalikan. Badan air yang tertimbun akibat berbagai aktivitas harus direstorasi,” geramnya.
Hanif mengungkapkan, saat ini Tim Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan pengawasan mendetail terhadap kondisi danau, termasuk aktivitas di sekitar KEK serta kegiatan masyarakat.
Bahkan, pihaknya akan memandatkan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR untuk bersama-sama merestorasi Danau Lido.
BACA JUGA: Peringati 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Demo di Dekat Istana Bogor
“Danau ini penting tidak hanya bagi masyarakat Lido, tetapi juga sebagai bagian dari suplai air bagi wilayah hilir DAS Cisadane,” tutur pria yang hobi naik gunung ini.