Xcloud.id

Perusahaan: Microsoft

  • Mimpi Bill Gates Tambah Miskin Makin Dekat dengan Kenyataan

    Mimpi Bill Gates Tambah Miskin Makin Dekat dengan Kenyataan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Bill Gates keluar dari jajaran 10 besar orang terkaya dunia untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade terakhir. Langkah filantropis yang agresif disebut menjadi penyebab utama merosotnya kekayaan sang pendiri Microsoft tersebut.

    Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Gates turun 30% atau sekitar US$51-52 miliar (Rp850 triliun), membuatnya turun ke posisi ke-12 orang terkaya dunia. Posisi Gates kini digantikan oleh Steve Ballmer, mantan asistennya yang juga mantan CEO Microsoft.

    “Orang-orang akan mengatakan banyak hal tentang saya ketika saya meninggal, tetapi saya bertekad bahwa ‘dia meninggal kaya raya’ tidak akan menjadi salah satunya,” ujar Gates.

    “Terlalu banyak masalah mendesak yang harus diselesaikan untuk menyimpan kekayaan sebesar itu yang seharusnya digunakan untuk membantu orang lain,” imbuhnya.

    Pada awal Juli, kekayaan Gates sempat tercatat mencapai US$175 miliar. Meski kini hanya memiliki sekitar 1% saham Microsoft, Gates telah menerima hampir US$60 miliar dari saham dan dividen perusahaan tersebut.

    Gates sebelumnya menegaskan bahwa hampir seluruh kekayaannya akan didonasikan ke Bill & Melinda Gates Foundation, yayasan yang ia dirikan bersama Melinda French Gates. Yayasan itu direncanakan akan ditutup pada tahun 2045.

    Dalam laman blog personalnya, Gates mengatakan akan menyumbangkan 99% harta kekayaannya lebih cepat dari rencana awal. Selain itu, ia juga akan menutup yayasan filantropi The Gates Foundation setelah 25 tahun.

    Gates mematok tanggal 31 Desember 2045 untuk menutup yayasan tersebut. Dalam kurun waktu 20 tahun dari sekarang, ia juga akan menghabiskan 99% harta kekayaannya untuk kepentingan sosial.

    “Saya memutuskan memberikan uang saya kembali ke masyarakat lebih cepat dari rencana awal. Saya akan menyumbangkan hampir semua kekayaan saya melalui The Gates Foundation selama 20 tahun ke depan untuk tujuan menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan di seluruh dunia,” tulis Gates dalam blognya, dikutip Jumat (24/7/2025).

    Rencana tersebut berbeda dari rencana awal ketika Gates memulai yayasan tersebut dengan sang mantan istri, Melinda, pada 2000 silam. Gates bercerita, kala itu ia berencana yayasannya tutup beberapa dekade setelah dirinya meninggal.

    “Beberapa tahun yang lalu, saya mulai memikirkan kembali pendekatan itu. Baru-baru ini, dengan masukan dari dewan kami, saya sekarang yakin kami dapat mencapai tujuan yayasan dalam jangka waktu yang lebih pendek, terutama jika kami menggandakan investasi utama dan memberikan lebih banyak kepastian kepada mitra kami,” Gates menjelaskan.

    Selama 25 tahun berdiri, Gates mengatakan yayasannya telah menyumbangkan lebih dari US$100 miliar. Ia turut menekankan peran besar Warren Buffet dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

    Dalam dua dekade ke depan, Gates berencana akan melipatgandakan angka sumbangan tersebut. Jumlah pastinya akan tergantung pada pasar dan inflasi, tetapi Gates berencana menyumbang lebih dari US$200 miliar antara sekarang hingga 2045 mendatang.

    “Angka ini mencakup saldo dana abadi dan kontribusi saya di masa mendatang,” ujar Bill Gates.

    Keputusan ini, menurut Gates, datang dari refleksinya setelah The Gates Foundation mencapai usia ke-25 tahun. Bill Gates mengatakan pencapaian tersebut juga mengingatkannya kepada sang ayah yang berusia 100 tahun dan membantunya mendirikan yayasan tersebut.

    “Microsoft akan berusia 50 tahun dan saya akan berusia 70 tahun pada Oktober mendatang,” kata Bill Gates.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dianggap sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi. Namun demikian, keberadaan klausul tentang transfer data pribadi ke AS telah memicu kritik dari banyak pihak. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, misalnya mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Tanggapan DPR 

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti soal transfer data pribadi yang jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat. 

    Dia menyebut jangan sampai tim negosiator Indonesia menyetujui skema transfer data lintas batas itu tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.

    “Terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” katanya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Jumat (25/7/2025).

    Menurut Sukamta, tim negosiator Indonesia harus paham bahwa transfer data pribadi itu bukan sekadar isu perdagangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga keadilan ekonomi.

    Dia meneruskan, mekanisme transfer data harus tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang Indonesia miliki. Merujuk Pasal 56 UU PDP, menurut Sukamta ada syarat yang perlu dipenuhi dalam transfer data ke AS.

    “Yaitu perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pengelola Data Pribadi harus memeroleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT,” jelasnya.

    Dengan demikian, legislator PKS ini berharap tim negosiator Indonesia dapat menegaskan kedaulatan data (data sovereignty) dalam perjanjian, guna memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional walaupun diproses di luar negeri.

    “Dan ini juga sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera menyelesaikan penyusunan aturan-aturan turunan dari UU PDP seperti Peraturan Pemerintah (PP) PDP dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Lembaga OPDP. Karena waktu pembentukan lembaga sudah terlambat 9 bulan dari seharusnya maksimal Oktober 2024 lalu,” tegasnya.

    Pembelaan Pemerintah 

    Adapun pemerintah menyatakan bahwa transfer data pribadi jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat akan ditopang oleh protokol keamanan yang berlandaskan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah memfinalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data.

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).

    Dia mengakui bahwa isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Airlangga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS hanya mengikuti protokol yang sudah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak pernah menyerahkan data pribadi warganya ke perusahaan. Pengguna jasa layanan digital, sambungnya, sudah memberi persetujuan ke perusahaan untuk mengelola data pribadinya.

    “Jadi sebetulnya data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program, tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh consent [izin] dari masing-masing pribadi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa setidaknya 12 perusahaan teknologi asal A telah menanamkan investasi pusat data di Indonesia, mulai dari Amazon Web Service, Microsoft, Google Cloud, Equinix, Cloudflare, hingga Oracle.

    “Jadi, artinya mereka juga sudah comply [mematuhi] dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia,” ungkapnya.

    Airlangga juga menekankan bahwa sistem pertukaran data yang kuat sangat penting di tengah meningkatnya penggunaan cloud computing dan akal imitasi (artificial intelligence/AI), yang bergantung pada aktivitas data mining terhadap jejak digital pengguna.

    Dalam konteks regional, Asean turut mendorong interoperabilitas sistem lintas negara melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang juga mencakup penguatan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Menurut Airlangga, sistem tersebut memerlukan pertukaran data lintas negara yang aman untuk mencegah penipuan (fraud), khususnya di sektor UMKM.

    “[Transfer data] cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol salah satunya seperti di Kawasan Digital Nongsa,” jelasnya.

  • Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    BALI – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa transfer data pribadi lintas negara, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum. Bamsoet menekankan hal itu hanya dibenarkan jika sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel.

    “UU PDP menjadi pijakan hukum dalam lalu lintas data antarnegara. Ekonomi digital, layanan cloud, kecerdasan buatan, hingga transaksi keuangan internasional, semuanya bergantung pada kelancaran dan keamanan transfer data pribadi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima VOI, 27 Juli. 

    Menurut ketua MPR RI ke-15 ini, pasal 56 UU PDP secara tegas membolehkan pemindahan data pribadi ke luar negeri, dengan tiga syarat utama. Pertama, negara tujuan memiliki perlindungan data setara atau lebih baik dari Indonesia. Kedua, adanya perjanjian internasional antara negara atau antar pengendali data. Ketiga, pemilik data memberi persetujuan setelah mengetahui risiko secara transparan.

    “Tanpa dasar hukum yang sah, seperti persetujuan subjek data, kewajiban hukum, kepentingan publik, atau kontrak resmi, maka transfer itu tidak sah secara hukum,” tegasnya.

    Lebih lanjut Bamsoet juga menyoroti Amerika Serikat yang selama ini dinilai belum seketat Uni Eropa dalam hal proteksi data. Namun, sejak diberlakukannya Data Privacy Framework (DPF) antara AS dan Uni Eropa, pada Juli 2023, Amerika resmi diakui memiliki standar yang memadai.

    “Kalau Uni Eropa yang paling ketat sudah mengakui AS, Indonesia tak boleh ketinggalan. Kita harus realistis. Yang penting, perlindungan subjek data terjamin dan dasar hukumnya kuat,” jelasnya.

    Di era cloud global seperti Google Cloud, AWS, atau Microsoft Azure, perpindahan data terjadi nyaris setiap detik. Tantangannya, bukan menghentikan arus data, tapi memastikan keamanan, verifikasi, dan perlindungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Transfer data pribadi bukan masalah, selama sesuai UU PDP, akuntabel, ada dasar hukum dan perlindungan memadai. Pemerintah dan pelaku usaha tinggal konsisten menaatinya,” tutup Bamsoet.

  • APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut Amerika Serikat lebih baik dalam hal pelindungan data pribadi pengguna Internet dibandingkan dengan Indonesia.

    Langkah pemerintah menyerahkan data warga RI ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang untuk menurunkan beban tarif merupakan hal yang benar. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan pada hakekatnya dari waktu ke waktu data masyarakat Indonesia sudah berada di AS sejak lama. Data personal, kebiasaan, agenda meeting dan lain-lain sudah ditempatkan di AS seiring dengan tingginya penggunaan aplikasi-aplikasi asal AS oleh warga Indonesia. 

    Adapun mengenai perlindungan data dengan maraknya data Indonesia di sana, menurutnya, AS sejauh ini lebih baik dari Indonesia. 

    “Menempatkan data di AS jauh lebih baik dari sisi perlindungan. Namun perlindungan yang ada menganut hukum-hukum di AS bukan hukum Indonesia,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025). 

    Zulfadly mengatakan saat ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keamanan siber masih rendah. Istilah ‘data adalah sumber minyak baru’ hanyalah jargon yang kerap disemburkan pemerintah.

    Faktanya kesadaran terhadap menjaga data dari serangan siber masih lemah. Sedangkan AS jauh lebih sadar terhadap urgensi menguasai dan menjaga data. 

    Sementara itu data di Indonesia sudah bocor. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data signifikan di dark web, dengan jutaan catatan pribadi terekspos.

    Data Global Surfshark 2004−2024 menyebut kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, lebih besar jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asean. 

    “Itulah mengapa kami sebut data di AS lebih “terlihat” secure. Walaupun data-data tersebut tetapi diolah untuk kepentingan mereka,” kata Zulfadly. 

    Zulfadly juga menyampaikan bahwa AS bukan tidak memiliki regulasi Pelindungan Data Pribadi, tetapi mereka memiliki aturan berdasarkan negara bagian bukan secara nasional. Berbeda dengan Europe yang memiliki General Data Protection Regulation (GDPR)

    “Tapi so far mereka concern bagaimana melindungi dengan cybersecurity protection yang baik,” kata Zulfadly. 

    Berbeda, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyebut AS bukan negara yang aman bagi data-data di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan di AS tidak kebal atas serangan siber dengan marakya pemberitaan kebocoran data di Negeri Paman Sam. 

    Pada Juli 2024, sebanyak 1,4 GB data vital Badan Keamanan Nasional (NSA) AS dikabarkan bocor. Data tersebut mencakup data pribadi karyawan dan proyek-proyek besar. 

    Kemudian, 3 hari lalu data peretas memanfaatkan celah di server perangkat lunak Microsoft yang menyebabkan data 400 perusahaan berhasil dicuri.

    “Tiap hari ada data bocor di AS,” kata Ardi. 

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Kedua, menghapus tarif HTS (harmonized tariff schedule) atas produk tidak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor terkait.

  • Wall Street Pekan Depan Hadapi Risiko Guncangan Efek Tarif Trump

    Wall Street Pekan Depan Hadapi Risiko Guncangan Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Tenggat waktu kebijakan tarif global baru Amerika Serikat menjadi salah satu dari sejumlah agenda penting yang berpotensi mengguncang pasar saham AS pekan depan.

    Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang tenggat hingga 1 Agustus 2025 bagi pemberlakuan tarif impor yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang, kecuali tercapai kesepakatan. Hal tersebut dapat memicu peningkatan volatilitas pasar menjelang akhir pekan depan.

    Sejumlah agenda penting lainnya juga masuk dalam radar investor, mulai dari pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve, laporan ketenagakerjaan bulanan AS, hingga laporan keuangan dari raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Amazon.

    Matthew Miskin, Co-Chief Investment Strategist di Manulife John Hancock Investments menuturkan, akan ada banyak hal yang harus dicerna pasar pekan depan.
     
    “Ekspektasi pasar meningkat dibandingkan beberapa bulan lalu, jadi ini akan menjadi minggu besar lainnya untuk membuktikan apakah ekspektasi tinggi itu bisa dipenuhi,” jelasnya dikutip dari Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    Indeks acuan S&P 500 terus mencetak rekor penutupan baru sepanjang pekan ini. Saham-saham AS telah pulih dari koreksi tajam yang terjadi setelah pengumuman tarif “Hari Pembebasan” Trump pada 2 April lalu memicu kekhawatiran resesi, yang sejak itu mulai mereda.

    S&P 500 telah melonjak 28% sejak posisi terendah tahun ini pada awal April, sementara indeks teknologi Nasdaq Composite telah melesat 38% dalam periode yang sama.

    “Kita baru saja mengalami imbal hasil setara tiga tahun dalam waktu tiga setengah bulan. Pasar saham perlu mengonsolidasikan kenaikan ini,” kata Chris Galipeau, Senior Market Strategist di Franklin Templeton Institute.

    Indikator volatilitas pasar juga menunjukkan penurunan signifikan. Cboe Volatility Index (VIX) yang sempat melonjak ke level 60 pada April, kini berada di bawah median jangka panjangnya di 17,6 sepanjang Juli, dan pada Rabu lalu mencatat penutupan terendah dalam lima bulan.

    Meski begitu, gejolak pasar masih muncul di beberapa sektor. Lonjakan tajam pada saham-saham dengan posisi short tinggi seperti Kohl’s dan Opendoor Technologies menandakan potensi kembalinya fenomena “meme stock”, yang bisa mengindikasikan ekses antusiasme investor ritel terhadap risiko.

    Sementara itu, reli pasar yang mencetak rekor turut mengerek valuasi saham ke level yang secara historis tergolong mahal. 

    Menurut LSEG Datastream, rasio harga terhadap laba (P/E) S&P 500 saat ini berada di 22,6 kali, jauh di atas rata-rata jangka panjang sebesar 15,8. Hal ini membuat pasar rentan terhadap potensi kekecewaan minggu depan.

    Tarif yang lebih tinggi terhadap Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya akan mulai berlaku 1 Agustus, setelah sebelumnya Trump menangguhkan beberapa tarif timbal balik terberatnya pasca gejolak pasar pada April lalu.

    “Ada keyakinan pasar bahwa pemerintah tidak akan seagresif ancaman mereka, karena efek yang terlihat pada April lalu,” ujar Kevin Gordon, Senior Investment Strategist di Charles Schwab. “Ujian berikutnya adalah melihat seberapa jauh ancaman itu benar-benar diwujudkan.”

  • Berapa Ukuran KTP dalam cm dan Bagaimana Mengaturnya di Word?

    Berapa Ukuran KTP dalam cm dan Bagaimana Mengaturnya di Word?

    Jakarta –

    Berapa ukuran KTP dalam satuan sentimeter (cm) dan bagaimana mengaturnya di Microsoft Word? Pertanyaan ini cukup sering dicari berkaitan dengan kebutuhan pembuatan dokumen digital, pengisian formulir online, hingga pencetakan identitas untuk keperluan administrasi.

    Agar ukuran KTP tidak salah saat digunakan dalam dokumen digital, mari simak berapa ukuran pastinya dan bagaimana cara mengaturnya dengan benar di Word.

    Ukuran KTP dalam cm

    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Bentuk dan Spesifikasi KTP berbasis NIK secara nasional, ukuran fisik KTP mengacu pada standar internasional ISO/IEC 7810. Berikut rinciannya:

    Ukuran dalam sentimeter (cm): 8,56 cm x 5,398 cmUkuran dalam milimeter (mm): 85,6 mm x 53,98 mmUkuran dalam inci (inch): 3,37 inch x 2,12 inchUkuran dalam piksel (pixel) (resolusi 96 dpi): ± 323,52 x 204,01 pixel

    Ukuran ini berlaku untuk KTP elektronik (e-KTP) yang digunakan di Indonesia sejak program nasional e-KTP diberlakukan. Ukuran ini juga sama dengan standar kartu identitas lainnya seperti kartu ATM atau SIM.

    Ukuran KTP di Word

    Jika ingin menyisipkan gambar KTP ke dalam dokumen Microsoft Word, pastikan ukurannya sesuai agar proporsinya tidak berubah. Ukuran ideal gambar KTP di Word adalah:

    Lebar (Width): 8,56 cmTinggi (Height): 5,4 cm (pembulatan dari 5,398 cm)

    Ukuran ini bisa disesuaikan secara manual pada Microsoft Word agar menyerupai ukuran fisik aslinya.

    Cara Mengaturnya di WordMasukkan gambar KTP ke dokumen Word.Klik gambar, lalu buka tab “Format” atau “Picture Format”.Pada bagian Size, ubah:
    – Width menjadi 8,56 cm
    – Height menjadi 5,4 cmPastikan opsi “Lock aspect ratio” dimatikan jika ingin menyesuaikan ukuran secara manual.

    Dengan cara ini, ukuran gambar KTP akan tampil proporsional dan sesuai standar resmi, memudahkan dalam mencetak atau menyisipkannya dalam dokumen digital. Semoga bermanfaat!

    (wia/imk)

  • Motorola Edge 60 Pro Sudah Bisa Dibeli, Harganya Segini

    Motorola Edge 60 Pro Sudah Bisa Dibeli, Harganya Segini

    Jakarta –

    Motorola mulai memasarkan Edge 60 Pro di Indonesia mulai 24 Juli 2025. Dia menawarkan sejumlah keunggulan dengan harga yang menarik.

    Ponsel ini hadir dengan kamera 3X 50MP Advanced AI Main, Ultrawide & Selfie dengan 50X AI Super Zoom, layar Quad Curved 1,5K True Color, serta dijanjikan punya pengalaman on device AI paling personal dan kontekstual dengan tombol AI khusus.

    Selain itu Motorola Edge 60 Pro juga hadir dengan baterai bersertifikasi Gold Label dari Dxomark — diklaim sebagai baterai peringkat tertinggi di dunia– yang kapasitasnya 6.000 mAh dan pengisi daya TurboPower 90W dan pengisi daya nirkabel 15W.

    “Kami sangat gembira dapat menghadirkan Motorola Edge 60 Pro kepada pelanggan kami hari ini. Smartphone ini merepresentasikan puncak inovasi kami, yang memadukan hardware mumpuni dengan kekuatan Moto AI untuk menghadirkan pengalaman yang bukan saja intuitif, namun juga personal,” kata Bagus Prasetyo, Country Head Motorola Indonesia, dalam keterangan yang diterima detikINET, Jumat (25/7/2025).

    “Mulai dari kamera kelas profesional hingga layar kekinian dan dirancang dengan durabilitas yang luar biasa untuk mendukung tantangan pekerjaan sehari-hari, Motorola Edge 60 Pro dirancang untuk memampukan penggunanya menjalani setiap aspek kehidupan mereka, dalam kondisi apapun,” tambahnya.

    Moto AI yang ada di Edge 60 Pro ini bekerja secara ajaib di balik layar untuk menghadirkan cara yang lebih intuitif dalam berinteraksi dan berpartisipasi bagi para penggunanya, dengan fitur Next Move, Image Studio, Smart Connect dan banyak lagi.

    Selain Moto AI bawaannya, Motorola telah bekerja sama dengan Perplexity, Microsoft, dan Google untuk menghadirkan pengalaman AI yang benar-benar komprehensif pada Edge 60 Pro.

    Edge 60 Pro didukung dengan kamera utama 50MP dengan sensor Sony Lytia 700C dan stabilisasi gambar optik. Kamera ultra lebar 50MP menawarkan bidang pandang 120 derajat dan Macro Vision, untuk close-up ekstrem, Macro Vision menghadirkan mendekatkan hingga 3,5 cm dari subjek foto.

    Selain itu, kamera khusus telefoto 3x mampu menangkap subjek yang jauh dengan presisi, menawarkan zoom optik atau hingga 50x dengan AI Super Zoom. Pada bagian depan, kamera selfie Hi-Res 50MP memungkinkan pengguna menikmati sensitivitas cahaya rendah 4x lebih baik dengan teknologi Quad Pixel.

    Motorola Edge 60 Pro mengusung layar pOLED quad-curved 6,7 inch beresolusi 1.5K (1220×2712 piksel) dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini mendukung HDR10+, kecerahan puncak 1400 nits, dan telah tervalidasi Pantone untuk warna akurat.

    Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme dengan fabrikasi 4 nm, dipadukan dengan RAM 12 GB LPDDR5X dan penyimpanan 512 GB UFS 4.0. Sistem operasi Android 15 dengan antarmuka Hello UI menawarkan pengalaman mulus, dengan janji tiga pembaruan OS dan dukungan keamanan hingga 2029.

    Harga dan Ketersediaan Motorola Edge 60 Pro

    Motorola Edge 60 Pro tersedia dalam konfigirasi RAM 12GB dan 256GB Storage, dan hadir dalam tiga pilihan warna Pantone Curated yang menakjubkan: Pantone Shadow, Dazzling Blue, dan Sparkling Grape, dan dijual dengan harga Rp 7.399.000.

    Smartphone ini dapat dibeli mulai 24 Juli 2025 melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Akulaku dan toko retail terkemuka di Indonesia seperti Digi+ dan Sentra Ponsel.

    (asj/fay)

  • WhatsApp Berubah Total, Diam-diam Ganti Aplikasi di Windows

    WhatsApp Berubah Total, Diam-diam Ganti Aplikasi di Windows

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta dilaporkan tengah merencanakan perubahan besar untuk aplikasi WhatsApp di Windows dengan mengganti aplikasi native-nya. Aplikasi web versi baru ini dibangun menggunakan web wrapper.

    Dilaporkan The Verge, perubahan ini terungkap dalam versi beta terbaru dan menandai langkah WhatsApp untuk meninggalkan aplikasi native di Windows menuju pengalaman berbasis web yang ditenagai oleh teknologi Edge WebView2 milik Microsoft.

    Dalam laporan tersebut, Meta disebut memanfaatkan teknologi Microsoft Edge WebView2 dalam versi beta terbaru WhatsApp untuk Windows. Versi baru ini membungkus WhatsApp Web ke dalam antarmuka yang menyerupai aplikasi desktop.

    Perubahan ini berpotensi memudahkan proses pengembangan bagi Meta karena memungkinkan penggunaan satu basis kode lintas platform, sehingga tidak perlu lagi mendukung aplikasi native Windows secara terpisah.

    Antarmuka baru ini tampak seperti versi yang lebih sederhana dari aplikasi saat ini. Dalam versi ini, sistem notifikasi bekerja secara berbeda dan menu pengaturan terlihat lebih minimalis dibanding versi sebelumnya.

    Meski demikian, versi berbasis web ini tetap mendukung fitur WhatsApp Channels serta peningkatan pada fitur Status dan Komunitas. Namun, versi ini dilaporkan menggunakan lebih banyak RAM dan tidak lagi terasa menyatu dengan lingkungan sistem operasi Windows.

    WhatsApp sendiri mengakui di situs resminya bahwa aplikasi native menawarkan “kinerja dan keandalan yang lebih baik, lebih banyak cara untuk berkolaborasi, dan fitur yang meningkatkan produktivitas.”

    Aplikasi WhatsApp versi native untuk Windows sebenarnya baru diluncurkan beberapa tahun lalu dan sempat mendapat pujian karena memungkinkan penggunaan secara mandiri tanpa perlu koneksi ke HP.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dulu Raja HP, Ini Sinyal Nokia Akhirnya Bangkit dari Kubur

    Dulu Raja HP, Ini Sinyal Nokia Akhirnya Bangkit dari Kubur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sinyal kebangkitan Nokia di dunia ponsel mulai muncul. Perusahaan asal Finlandia itu dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk kembali ke pasar smartphone.

    Isu ini mencuat setelah manajer komunitas Nokia membuat unggahan terbuka di forum Reddit, tepatnya di subreddit r/Nokia. Dalam unggahan tersebut, Nokia mengundang “produsen ponsel berskala besar” untuk menjajaki peluang kemitraan bisnis melalui situs resmi nokia.com/partners.

    Namun unggahan yang kini telah dihapus itu justru menimbulkan lebih banyak spekulasi. Netizen mempertanyakan apakah ini sinyal bahwa Nokia akan kembali memproduksi smartphone secara mandiri, setelah sekian lama nama mereka hanya melekat pada ponsel besutan HMD Global.

    Sebagai informasi, kemitraan antara Nokia dan HMD Global, perusahaan yang selama ini merilis ponsel berlogo Nokia, disebut-sebut mulai merenggang. HMD bahkan mulai fokus memproduksi perangkat dengan merek mereka sendiri.

    Di sisi lain, Nokia hingga kini tetap aktif di segmen feature phone atau ponsel klasik. Beberapa model ikonik seperti Nokia 3310 telah dihidupkan kembali dalam versi modern, meski tidak mendulang kesuksesan besar di era smartphone.

    Hingga kini, pihak Nokia belum memberikan keterangan resmi terkait unggahan tersebut dan rencana masa depan mereka di pasar ponsel.

    Seperti diketahui, generasi milenial sempat merasakan masa kejayaan Nokia di pasar HP. Di era 90-an hingga 2.000-an awal, produk-produk Nokia dijuluki ‘HP sejuta umat’.

    Pada puncaknya, raksasa Finlandia tersebut menguasai pangsa pasar ponsel global lebih dari 40 persen. Namun, kesohorannya tak bertahan lama. Penurunan bisnis Nokia dimulai dengan penjualan bisnis telepon selulernya ke Microsoft pada tahun 2013.

    Kehadiran pesaing seperti Apple, Samsung dan produsen lainnya bisa saja disalahkan atas kematian Nokia. Kendati demikian, keruntuhan Nokia sudah terjadi di internal, sebelum perusahaan-perusahaan lain memasuki pasar ponsel.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada Microsoft-Amazon, 5 Perusahaan AS Ini Siap Investasi di Indonesia

    Ada Microsoft-Amazon, 5 Perusahaan AS Ini Siap Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) siap melakukan investasi di Indonesia dengan total nilai mencapai Rp 370,19 triliun. 

    Investasi ini mencakup sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan, yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor 11,22 persen, sekaligus termasuk dalam lima negara dengan penanaman modal terbesar di Tanah Air.

    Pada 2024, nilai investasi AS mencapai US$ 3,7 miliar atau sekitar Rp 60,31 triliun, dan kini ada komitmen baru yang jauh lebih besar.

    “Komitmen ini mencerminkan kepercayaan perusahaan-perusahaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya memberikan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung,” ujar Airlangga, dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa lima perusahaan asal AS telah menyatakan minat serius untuk menanamkan modal di Indonesia. Di antaranya ada perusahaan raksasa energi dan teknologi global yang siap mendorong pembangunan infrastruktur strategis.

    Perusahaan AS yang Berinvestasi di Indonesia

    1. Exxon Mobil

    Perusahaan energi ini berencana membangun fasilitas carbon capture and storage (CCS) dengan nilai investasi mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 163 triliun.

    2. Oracle

    Raksasa teknologi ini tengah menjajaki pembangunan pusat data di Batam dengan nilai investasi sekitar US$ 6 miliar atau Rp 97,8 triliun.

    3. Microsoft

    Perusahaan teknologi ini siap menggelontorkan investasi sebesar US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,7 triliun untuk pengembangan infrastruktur cloud dan artificial intelligence (AI).

    4. Amazon Web Service (AWS)

    Amazon juga akan memperkuat layanan cloud dan AI dengan investasi mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,5 triliun.

    5. General Electric Healthcare

    Perusahaan ini akan membangun pabrik produksi CT Scan pertama di Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp 178 miliar, bekerja sama dengan Kalbe Farma.

    Kesepakatan Dagang yang Menguntungkan

    Investasi besar ini tak lepas dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS. Kedua negara sepakat menghapus 99% hambatan tarif untuk produk industri dan pertanian asal AS.

    Sebagai imbalannya, tarif produk Indonesia di AS diturunkan dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi strategis di masa depan.

    “Kesepakatan ini akan membuka lebih banyak peluang bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” kata Airlangga menambahkan.

    Airlangga optimistis masuknya investasi dari lima perusahaan besar AS ini akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, meningkatkan transfer teknologi, dan menciptakan banyak lapangan kerja.

    Peningkatan infrastruktur digital, khususnya di bidang cloud dan AI, juga diharapkan mendorong ekonomi digital nasional.