Perusahaan: Microsoft

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

“Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

“Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]