Xcloud.id

Perusahaan: Maybank

  • Dukung Pengembangan UMKM, LPPOM DKI Jakarta Gelar Bimtek Sertifikasi Halal – Halaman all

    Dukung Pengembangan UMKM, LPPOM DKI Jakarta Gelar Bimtek Sertifikasi Halal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukung sertifikasi halal UMKM,  LPH Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) DKI Jakarta bersama Maybank Indonesia mengadakanbimtek batch 3 di Ruang Teater, Gedung Sosial Budaya, Jakarta Islamic Centre, (09/01/2025).

    Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) adalah pogram sertifikasi halal untuk UMKM di DKI Jakarta khususnya binaan LPH LPPPOM DKI Jakarta dan LP UMKM Muhammadiyah DKI Jakarta  dengan fokus utama Sosialisasi Undang Undang 33 Tahun 2014 yang mengamanatkan setiap produk beredar harus bersertfikat halal. 

    Direktur LPH LPPOM DKI, drg Deden Edi Sutrisna mengatakan kehadiran UMKM di DKI Jakarta adalah untuk mendukung pengembangan usaha UMKM.

    “Kegiatan bimtek dan pemberian sertifikat halal pada hari ini merupakan dukungan Maybank mendukung kegiatan sertifikasi halal. Tentu LPPOM berkhidmat di MUI dengan memberikan pelayanan, menyambut dengan senang hati sampai sampai usaha bapak dan ibu mendapatkan sertifikat halal, karena bisnis itu tidak bisa sendirian, bisnis harus ditopang ada regulasi,” pungkasnya.

    Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan mengurus 4 hal yaitu, ijin usaha, izin edar, dalam bentuk PT dari dinas atau BPOM, mengurus Haqi Hak Intelektual dan yang ke empat sesuai amanah undang undang 33 tahun 2014 dimana seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, tegasnya.

    drg. Deden berharap bimtekmemberikan pemahaman alur sertifikasi halal serta memotivasi agar usaha dapat tumbuh dan berkembang. 

    “Doakan kami konsisten dan membangun’ ekosistem halal,” pintanya.

    Kegiatan dikuti 178 peserta yang merupakan warga Jakarta yang terdaftar melalui G form yang sebelumnya sudah disosialisaikan oleh pemerintah daerah setempat.

    Sementara itu, Shariah Branch Sales dan Office Channeling Maybank, Barkah Santosa menyampaikan, Maybank akan terus berperan aktif serta membina UMKM dengan cara bekerjasama dengan LPPOM untuk pembinaan sertifikat halal 

    “Motivasi kami mensupport kegiatan ini adalah berperan aktif membina UMKM karena kami sadar bahwa bank sendiri itu sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Bahwa bank mencari nasabah bukan hanya sisi korporasi saja. Tapi dari sisi pelaku usaha UMKM,” ucapnya.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya mendapat amanah untuk menyalurkan bantuan, titipan dari nasabah berupa sedekah dan zakat. 

    “Oleh Karena itu implementasi yang kami lakukan dengan kegiatan memfasilitasi sertifikasi halal ini kepada UMKM, jadi dua hal tersebut yang mendorong kami melakukan kegiatan ini,” tambahnya.

    Hingga saat ini kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Maybank sudah tersebar di 3 kota besar.  
    Program Bimtek Sosialisi halal dengan LPPOM DKI Jakarta, bekerjasama dengan  UMKM muhammadiyah di Jogja dan kerjasama LP UMKM yang ada di Surabaya, terangnya.

    Kegiatan dihadiri Pimpinan Maybank Syariah, Barkah Santosa, Bendahara Umum MUI DKI Jakarta Abi Ichwanudin, Arya Jaya dan Soleha perwakilan LK UMKM Pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta direktur LPPOM DKI Jakarta Drg. Deden Edi Sutrisna.

  • Beli Tiket Kapal Ferry dapat Cashback 50 Persen Kalau Pakai Ini  – Halaman all

    Beli Tiket Kapal Ferry dapat Cashback 50 Persen Kalau Pakai Ini  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendukung mobilitas masyarakat berlibur di momen akhir 2024 dan awal tahun 2025, PT ASDP Indonesia Ferry berkolaborasi dengan Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Sukha.

    Livin’ Sukha merupakan promo cashback hingga 50 persen untuk pembelian tiket kapal ferry online yang berlangsung selama periode 31 Desember 2204 hingga 31 Januari 2025.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, mengatakan Livin’ Sukha berperan sebagai sales channel, dimana pembelian dan pembayaran dapat dilakukan dalam satu aplikasi. 

    “Kini membeli dan membayar tiket kapal ferizy dapat dilakukan dalam 1 platform. Livin’ by Mandiri juga merupakan mobile banking pertama yg bekerja sama dengan ASDP secara sales channel. Hal ini tentu semakin mempermudah pengguna jasa dan dapat memberikan experience yang lebih positif,” tutur Shelvy dalam rilis tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Selama satu bulan ke depan, pengguna jasa bisa mendapatkan cashback sampai dengan 50 persen maksimal Rp 50.000 selama kuota masih tersedia.

    Cashback diberikan kepada nasabah setiap 1 kali transaksi per-minggu dengan minimal transaksi Rp 100.000. Pembayaran dapat langsung dilakukan melalui sumber dana tabungan. Adapun Livin mengenakan biaya sebesar Rp 5.000 per-transaksi kepada pengguna jasa.

    “Saat ini, pembelian tiket ferry online di platform Livin’ by Mandiri masih terbatas di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Untuk lintas penyeberangan lainnya masih dilakukan analisis dan persiapan lebih lanjut,” jelas Shelvy.

    Berikut tata cara melakukan pembelian tiket ferry online di Livin’ Sukha.

    1. Log in pada aplikasi Livin’ by Mandiri
    2. Pilih Menu Sukha
    3. Pilih Menu Travel
    4. Pilih Menu Ferry
    5. Masukkan rute yang diinginkan dan isi data penumpang atau kendaraan secara lengkap dan benar.
    6. Lakukan Pembayaran

    Sebelumnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran melalui mekanisme transfer ataupun virtual account lewat Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, Permata Bank, Maybank, BSI, Danamon, CIMB Niaga, BTPN, Bank Maspion, BTN dan Pospay. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-wallet linkAja, shopee pay, blu BCA digital, OVO dan Dana. 

    Kedepannya ASDP akan terus memperluas sales channel guna memberikan pelayanan terbaik melalui kerja sama dengan e-commerce dan mobile banking lainya.

  • Perbankan Syariah RI Kalah dari Malaysia, Padahal Penduduk Muslim Lebih Banyak

    Perbankan Syariah RI Kalah dari Malaysia, Padahal Penduduk Muslim Lebih Banyak

    Jakarta –

    Kondisi ekonomi syariah Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, Malaysia. Padahal menurut Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, Indonesia punya keunggulan dari segi jumlah populasi muslimnya.

    Populasi Malaysia sebanyak 34 juta jiwa sedangkan Indonesia di angka 281 juta jiwa atau sembilan kali lebih besar. Hakam membandingkan kinerja perbankan syariah kedua negara yang cukup jomplang.

    Dalam catatan detikcom, jumlah penduduk muslim Indonesia pada 2024 mencapai 242 juta jiwa, sedangkan penduduk muslim Malaysia 22 juta Jiwa.

    “Coba bayangin, penduduk Indonesia itu kan di 2024 281 juta, Malaysia 34 juta. Sepersembilannya penduduknya. Ini perbandingan perbankan syariah di Indonesia. Yang terbesar (Malaysia) Maybank Islamic, itu asetnya Rp 1.000 triliun. Lebih besar dari seluruh aset perbankan syariah di Indonesia,” kata Hakam dalam diskusi Indef secara virtual, Jumat (27/12/2024).

    Lalu aset CIMB Islamic Rp 605,27 triliun, jauh lebih besar dari aset Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 370,72 triliun. Apalagi jika dibandingkan secara total, aset perbankan Syariah Malaysia unggul jauh atas Indonesia.

    “Jadi total aset perbankan syariah di Malaysia, itu Rp 4.226 triliun. Berapa total aset di Indonesia termasuk BPRS? Saya hitung Rp 918 triliun,” sebutnya.

    Lalu, dari segi pembiayaan bank syariah ke UMKM, kedua negara punya rentan angka yang berdekatan. Malaysia angkanya 15% sementara Indonesia lebih tinggi di kisaran 17,7%.

    Kemudian, pangsa pasar bank syariah Malaysia mencapai 37% sementara Indonesia di level 7,44%. “Pangsa pasar Bank Syariah 2024 ini 37%, Indonesia 7,44%,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Center for Sharia Economic Development Indef, Nur Hidayah menyoroti kurang optimalnya potensi industri syariah dalam negeri. Sejauh ini Indonesia menjadi negara pengimpor terbesar ke-4 di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memenuhi industri halalnya.

    Padahal berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) report 2023/2024, Indonesia menempati posisi ke-2 pada sektor makanan halal, posisi ke-3 fesyen muslim, ke-5 farmasi dan kosmetik halal, dan ke-6 pada sektor media dan rekreasi halal.

    “Namun Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut dan masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan industri halalnya. Indonesia menjadi pengimpor terbesar dari seluruh negara OKI. Ini ironis seharusnya kita memimpin pasar dunia sebagai pengekspor terbesar dunia tapi kita juga pengimpor terbesar ke-4 dunia,” tutup Nur.

    (ily/ara)

  • Perbankan Syariah RI Jauh Tertinggal dengan Malaysia

    Perbankan Syariah RI Jauh Tertinggal dengan Malaysia

    Jakarta, FORTUNE – Kinerja industri Perbankan Syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Kondisi itu tercermin dari total aset, pangsa pasar hingga penyaluran kredit.

    Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menyayangkan kondisi tersebut. Padahal, jumlah masyarakat Indonesia jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim.

    “Penduduk Indonesia pada 2024 itu sebesar 281 juta. Sedangkan penduduk Malaysia hanya 34 juta, itu sepersembilannya penduduk dari Indonesia. Penduduk kita 9 kali lipat penduduk Malaysia,” kata Hakam Naja selaku Peneliti CSED INDEF saat diskusi media di Jakarta, Jumat (27/12).

    Aset perbankan syariah di Malaysia sentuh Rp4.226 triliun, Indonesia hanya Rp918,9 triliun

    Ilustrasi Layanan Maybank Grup/Dok Maybank Grup

    Bila dilihat dari data total aset perbankan syariah di Malaysia mencapai Rp4.266 triliun di September 2024. Hakam mengungkapkan, terdapat dua bank syariah raksasa di Negeri Jiran tersebut, yakni Maybank Islamic dan CIMB Islamic. Bahkan, aset dari Maybank Islamic lebih besar dari seluruh aset perbankan syariah di Indonesia.

    “Gambaran perbandingan perbankan syariah di Malaysia yang terbesar itu contohnya Maybank Islamic asetnya Rp1.069 triliun lebih besar dari seluruh aset perbankan syariah indonesia,” kata Hakam.

    Untuk total aset dari perbankan syariah Indonesia hanya mencapai Rp918,9 triliun di September 2024 atau masih jauh dari jumlah aset perbankan syariah di Malaysia. Tiga bank syariah terbesar di Indonesia antara lain seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencapai Rp370 triliun, Unit Usaha Syariah CIMB Niaga yang mencapai Rp65,99 triliun dan Bank Muamalat yang asetnya mencapai Rp59,87 triliun.

    Pangsa pasar bank syariah di Malaysia capai 37%

    Ilustrasi pegawai Bank Mega Syariah tengah melayani nasabah/Dok. BMS

    Sementara itu, untuk pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia juga cukup tinggi di 37 persen secara nasional. Sedangkan untuk perbankan syariah di Indonesia hanya 7,44 persen secara nasional.

    Di sisi lain, untuk penyaluran kredit atau pembiayaan dari bank syariah di Indonesia telah mencapai Rp628,46 triliun. Sedangkan, untuk pembiayaan dari bank syariah capai Rp3.290 triliun.

    Ia berharap ke depannya perbankan syariah nasional mampu menyaingi pangsa pasar di Malaysia. Hal itu didukung oleh berbagai kebijakan seperti spin-off pada 2026 sesuai dengan POJK No 12 tahun 2023.

  • Sritex Resmi Pailit Usai Kasasi Ditolak, Berutang Rp26 T

    Sritex Resmi Pailit Usai Kasasi Ditolak, Berutang Rp26 T

    Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Berkaitan dengan keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang atas permohonan dari PT Indo Bharat Rayon.

    Keputusan mengenai kasasi Sritex diumumkan pada hari Rabu (18/12) dengan Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1 adalah 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    Menurut informasi dari situs resmi Mahkamah Agung (MA), keputusan kasasi Sritex dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Hamdi. Saat ini, status pailit Sritex telah menjadi inkrah.

    Lebih lanjut, MA menyatakan bahwa perkara tersebut telah diputus dan saat ini sedang dalam tahap minutasi oleh majelis.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan MA, dikutip Jumat (20/12).

    Secara umum, sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht (inkrah) tidak dapat dibatalkan dan harus dianggap sebagai kebenaran yang telah terbukti.

    Upaya penyelamatan Sritex

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri. Termasuk upaya menjaga agar PT Sri Rejeki Isman Tbk dapat terus beroperasi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung keberlangsungan industri tekstil nasional di tengah tantangan yang dihadapi.

    “Presiden ingin mendapat pembaruan mengenai kondisi terkini industri tekstil, khususnya terkait Sritex. Beliau mengarahkan agar perusahaan tetap beroperasi, dan langkah teknis akan segera dicari,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (29/10).

    Mengenai status pailit Sritex, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kurator yang terdiri dari empat orang independen. Kemudian, terkait kemungkinan pemberian dana talangan untuk Sritex, Airlangga belum memberikan jawaban pasti.

    Berapa utang Sritex?

    Laporan keuangan perusahaan Sritex menunjukkan bahwa perusahaan memiliki liabilitas sebesar 1,59 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar 1,46 miliar dolar AS dan utang jangka pendek sebesar 131,41 juta dolar AS.

    Di antara utang-utang tersebut, Sritex memiliki utang kepada beberapa bank, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Utang jangka pendek Sritex kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai 11,36 juta dolar AS. Sementara utang jangka panjangnya juga ke BCA mencapai 71,31 juta dolar AS.

    Berikut rincian utang Sritex kepada perbankan dengan total 828,08 juta dolar AS:

    Utang Jangka Pendek Sritex

    PT Bank Central Asia Tbk: 11,37 juta dolar AS

    Utang Jangka Panjang Sritex

    PT Bank Central Asia Tbk: 71,31 juta dolar AS State Bank of India, Singapore Branch: 43,89 juta dolar AS PT Bank QNB Indonesia Tbk: 36,94 juta dolar AS Citibank N.A., Indonesia: 35,83 juta dolar AS PT Bank Mizuho Indonesia: 33,71 juta dolar AS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: 33,27 juta dolar AS PT Bank Muamalat Indonesia: 25,45 juta dolar AS PT Bank CIMB Niaga Tbk: 25,34 juta dolar AS PT Bank Maybank Indonesia Tbk: 25,16 juta dolar AS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah: 24,20 juta dolar AS PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: 23,81 juta dolar AS Bank of China (Hong Kong) Limited: 21,78 juta dolar AS PT Bank KEB Hana Indonesia: 21,53 juta dolar AS Woori Bank Singapore Branch: 19,87 juta dolar AS Standard Chartered Bank: 19,57 juta dolar AS PT Bank DBS Indonesia: 18,24 juta dolar AS PT Bank Permata Tbk: 16,71 juta dolar AS PT Bank China Construction Indonesia Tbk: 14,91 juta dolar AS PT Bank DKI: 9,13 juta dolar AS Bank Emirates NBD: 9,01 juta dolar AS ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: 6,97 juta dolar AS PT Bank CTBC Indonesia: 6,95 juta dolar AS Deutsche Bank AG: 6,82 juta dolar AS PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: 4,97 juta dolar AS PT Bank Danamon Indonesia Tbk: 4,52 juta dolar AS PT Bank SBI Indonesia: 4,38 juta dolar AS MUFG Bank, Ltd.: 23,78 juta dolar AS

  • Modalku Raih Investasi Rp398 Miliar dari Raksasa Finansial Jepang CJF

    Modalku Raih Investasi Rp398 Miliar dari Raksasa Finansial Jepang CJF

    Bisnis.com, JAKARTA – Grup Modalku, platform pendanaan digital untuk UKM, mengamankan investasi ekuitas senilai Rp398 miliar (kurs: Rp15.959) dari Cool Japan Fund (CJF), pengelola dana kekayaan negara Jepang. Menandai investasi pertama CJF pada perusahaan fintech di Asia Tenggara.

    Grup Modalku akan memanfaatkan investasi ini untuk memperkuat bisnis utama pembiayaan UKM di lima pasar operasinya (Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam). Setelah satu dekade melayani UKM dalam mengoptimalkan potensi bisnis mereka, perusahaan akan fokus membantu bisnis mendapatkan pembayaran lebih cepat melalui solusi pendanaan yang inovatif. 

    Grup Modalku juga akan memanfaatkan teknologi dan AI untuk mendigitalisasi serta mengotomatisasi proses awal pemberian pendanaan. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk meraih pertumbuhan dan profitabilitas. 

    Co-founder and Group CEO of Funding Societies Modalku Kelvin Teo mengatakan kepercayaan yang diberikan CJF akan membantu perusahaan memperkuat bisnis internasional dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Banyak bisnis yang kami layani di Asia Tenggara merupakan perusahaan Jepang, pemasok, dan/atau pelanggan mereka. Bersama CJF, kami berencana untuk memperkuat hubungan ini lebih lanjut,” kata Kelvin dikutip Jumat (21/12/2024). 

    Kelvin mengatakan pendapatan layanan keuangan digital di Asia Tenggara diproyeksikan terus meningkat, dengan pendanaan digital sebagai pendorong utama – berkontribusi sekitar 65% dari total pendapatan. 

    Total pendanaan tumbuh lebih dari 20% secara tahunan menjadi sekitar Rp1.126 triliun dari 2023 hingga 2024, dan diperkirakan terus meningkat sekitar Rp3.200-4.800 triliun pada 2030. 

    Investasi ini mengikuti pencapaian penting Grup Modalku pada 2024, meliputi investasi ekuitas strategis dari Maybank dan fasilitas kredit tahunan ketiga dari Asean Growth Fund milik HSBC yang merupakan bagian dari komitmen kumulatif sebesar lebih dari Rp1.592 triliun fasilitas kredit. 

    Ilustrasi ModalkuPerbesar

    Hingga saat ini, Grup Modalku telah mencapai lebih dari Rp63 triliun pembiayaan bisnis, melayani sekitar 100.000 UKM, dan memproses nilai transaksi bruto pembayaran (GTV) tahunan lebih dari Rp22 triliun – sejak memperluas bisnis pembayaran pada 2022. 

    Sementara itu,  President and CEO of Cool Japan Fund Kenichi Kawasaki, mengatakan rekam jejak positif Modalku menjadi salah satu pertimbangan CJF dalam menggelontorkan investasi untuk mendukung UKM di Asia Tenggara. 

    Dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang yang mengarah ke Asia Tenggara, CJF percaya bahwa kemitraan dengan Grup Modalku melalui investasi ini akan mendorong permintaan produk dan layanan Jepang di luar negeri.

    “Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian Jepang serta UKM lokal yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang,” kata Kenichi. 

    Diketahui, secara tahunan, investasi langsung yang dilakukan oleh Jepang di kawasan Asean rata-rata mencapai sekitar Rp296 triliun. Selain itu, terdapat sekitar 15.000 bisnis yang didirikan oleh perusahaan Jepang di wilayah Asean. 

    Dalam survei 2024 oleh Japan Bank for International Cooperation2, yang melibatkan 500 perusahaan Jepang, Asean masuk dalam daftar sepuluh negara teratas yang dianggap menjanjikan untuk pengembangan bisnis internasional, dengan negara-negara Asean mendominasi setengah dari daftar tersebut.

    Melalui investasi ini, Grup Modalku juga akan memulai kemitraan dengan CJF, memanfaatkan rekam jejak kekuatan Grup Modalku dalam melayani UKM di Asia Tenggara untuk menyediakan layanan keuangan yang mendukung perusahaan Jepang. 

    Kemitraan ini akan memperkuat hubungan komersial antara perusahaan Jepang dan UKM lokal di kawasan Asean, serta membantu meningkatkan permintaan global untuk produk dan layanan yang unik bagi gaya hidup serta budaya Jepang dengan mendukung ekspansi bisnis internasional perusahaan Jepang yang terlibat dalam penyediaannya. 

  • Raih Rp 407,9 Miliar, Modalku Dukung Bisnis Jepang Ekspansi ke Asean

    Raih Rp 407,9 Miliar, Modalku Dukung Bisnis Jepang Ekspansi ke Asean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Grup Modalku meraih pendanaan US$ 25 juta (Rp 407,9 miliar) dari dana investasi swasta-pemerintah Jepang, Cool Japan Fund (CJF). Pendanaan ke Grup Modalku (Funding Societies) adalah investasi pertama CJF di perusahaan fintech yang berbasis di Asia Tenggara.

    Modal segar dari CJ, antara lain, akan digunakan untuk menambah kemampuan perusahaan dalam menyediakan pembiayaan untuk UKM di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Perusahaan juga berencana menggunakan AI untuk otomatisasi proses aplikasi dan menumbuhkan bisnis pembayaraan.

    Selain itu, Grup Modalku menjalin kerja sama dengan CJF dalam menyediakan layanan finansial untuk perusahaan Jepang yang sudah atau akan mengembangkan bisnis mereka ke Asia Tenggara.

    Co-founder dan CEO Funding Socities Kelvin Teo menyatakan bahwa perusahaannya siap untuk berkolaborasi dan mendukung perusahaan Jepang dalam ekspansi internasional.

    “Banyak bisnis yang kami layani di Asia Tenggara merupakan perusahaan Jepang, pemasok, dan/atau pelanggan mereka. Bersama CJF, kami berencana untuk memperkuat hubungan ini lebih lanjut,” katanya.

    Presiden dan CEO Cool Japan Fund Kenichi Kawasaki mengatakan bahwa kemitraan dengan Grup Modalku akan mendorong permintaan atas produk dan layanan Jepang di luar negeri.

    “Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian Jepang serta UKM lokal yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang,” kata Kawasaki.

    Total pendanaan yang telah digalang Modalku sejak berdiri pada 2015 melampaui US$ 250 juta (sekitar Rp 4 triliun). Investor pemilik saham Grup Modalku, antara lain, adalah Khazanah Nasional Berhard, Maybank, SoftBank Vision Fund 2, dan Alpha JWC Ventures.

    Grup Modalku mengklaim telah menyalurkan pembiayaan bernilai lebih dari US$ 4 miliar (Rp 65,28 triliun) ke sekitar 100.000 UKM di lima negara di Asia Tenggara.

    (dem/dem)

  • Bunga Acuan BI Diramal Turun akhir Tahun 2024, Ini Indikator

    Bunga Acuan BI Diramal Turun akhir Tahun 2024, Ini Indikator

    Jakarta, FORTUNE – Arah kebijakan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI) diperkirakan bakal turun 25 basis poin (bps) di penghujung tahun 2024. Kondisi ini menyikapi nilai tukar rupiah yang masih cukup stabil di Rp16.000 di akhir tahun. Tercatat, pada perdagangan sore ini (16/12) nilai tukar mata uang rupiah ditutup menguat 7 poin di level Rp.16.001.

    Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menyebut bahwa kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih akan terpaut dengan kebijakan dalam negeri.

    “Meskipun ada pengaruh dari kebijakan The Fed, masih ada ruang BI untuk penurunan suku bunga di akhir tahun. Jika melihat inflasi yang diproyeksikan tetap terjaga sekitar 2,54 persen, ini sesuai dengan target BI. Selain itu, faktor pendorong inflasi pun relatif minim,” kata Myrdal beberapa waktu lalu.

    Bunga The Fed diyakini masih turun 50 bps di 2025

    The Federal Reserve ( FED ) to control interest rates. (Shutterstock/Pla2na)

    Di sisi lain, terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan bakal mengulang kembali perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kondisi ini akan berdampak kepada harga minyak hingga bahan bakar di Indonesia.

    “Sebagai contoh, jika proteksionisme Donald Trump memukul ekonomi Tiongkok, konsumsi minyak dari Tiongkok pun akan stagnan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih akan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, kami harapkan subsidi BBM tidak membengkak,” katanya.

    Ia menambahkan, bilamana kebijakan Trump tidak terlalu berdampak signifikan pada perekonomian Amerika Serikat, maka ruang penurunan suku bunga The Fed bisa mencapai 50 basis poin di sepanjang tahun 2025. “Begitu juga dari sisi BI, kami memperkirakan ruang penurunan suku bunga sekitar 50 basis poin di tahun depan,” katanya.

    Seperti diketahui sebelumnya, The Fed kembali memangkas Suku Bunga Acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50 persen – 4,75 persen pada rapat terakhir di November 2024.

  • Kabar Buruk Buat Para Ahli Hisap, Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

    Kabar Buruk Buat Para Ahli Hisap, Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga rokok akan semakin mahal tahun depan baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. 

    Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga jual eceran (HJE) pada 2025 untuk rokok konvensional dan rokok elektrik melalui dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yakni PMK 96/2024 dan PMK 97/2024.

    Tujuan penerbitan PMK ini untuk mendukung pengendalian konsumsi tembakau, melindungi industri tembakau padat karya, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

    Dalam kedua beleid tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Kendati begitu, pemerintah menaikkan harga jual eceran (HJE) hampir seluruh produk tembakau yang mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Dalam PMK 97/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok pada 2025 yang bervariasi, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,53 persen.

    Sementara dalam PMK 96/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya pada 2025 yang bervariasi, dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,34 dan 6,19 persen. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan seiring dengan terbitnya dua PMK tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti dan mengamankan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas Bea Cukai.

    “Tugas Bea Cukai selanjutnya adalah menindaklanjuti dan mengamankan kebijakan tersebut,” ujar Nirwala kepada Kontan.co.id, Jumat (13/12/2024).

    Tindak lanjut yang dimaksud antaranya penetapan HJE per merk rokok, berdasarkan usulan produsen rokok yang mengacu pada PMK baru tersebut.

    “Berdasarkan penetapan tersebut, produsen akan mengajukan P3C untuk memesan pita cukai,” katanya.

    Berdasarkan P3C tersebut, Bea Cukai akan memesan pencetakan pita cukai kepada Konsorsium Peruri. 

    Ia menegaskan, layanan tersebut dilakukan Bea Cukai secara elektronik, sehingga ditargetkan pita cukai akan dapat didistribusikan pada Januari 2025 sesuai pemberlakuan kedua beleid baru tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kebijakan tersebut dapat mengendalikan konsumsi masyarakat dari barang-barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.

    “Tentu kan kita hanya berharap barang-barang yang untuk kesehatan itu supaya dikurangin. Prinsipnya itu saja,” kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana mengatakan kebijakan tersebut akan menambah tekanan daya beli masyarakat, mengingat akan berlaku bersamaan dengan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di 2025.

    “Karena pada saat yang sama kan ada kenaikan PPN, ditambah juga dengan kenaikan HJE rokok. Jadi mungkin ada tekanan si,” ujar Fikri dikutip, Jumat (13/12/2024).

    Hanya saja, Fikri mengakui bahwa kenaikan HJE akan membantu dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dalam mengendalikan konsumsi rokok.

    “Karena beberapa survei terakhir kan mengatakan kalau rokok mungkin sumber pengeluaran terbesar ketiga ya untuk masyarakat kelas bawah khususnya,” katanya.

    Fikri juga menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mengendalikan konsumsi rokok masih belum optimal karena kenaikan HJE lebih banyak mendorong peralihan konsumsi rokok.

    Dari sisi inflasi, dia memperkirakan kenaikan HJE bisa menyumbang sekitar 0,2 persen terhadap inflasi keseluruhan pada tahun depan.

    Sementara itu, Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai kenaikan HJE rokok rata-rata sebesar 9,53 persen pada tahun depan merupakan keputusan yang tepat, mengingat pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

    “Sudah tepat apalagi kan kalau kita lihat dari berbagai informasi kalau tahun ini tidak ada kenaikan cukai rokok. Jadi saya rasa tepat keputusannya,” kata Myrdal.

    Meski ada kenaikan HJE, ia melihat kontribusinya terhadap inflasi akan relati moderat, yaitu sekitar 43 bps seiring dengan penyesuaian daya beli masyarakat akibat kenaikan UMP 6,5 persen maupun kenaikan gaji guru hingga berbagai stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah.

    Laporan Reporter: Dendi Siswanto | Sumber: Kontan

  • Tantangan AYDA Jadi Sorotan, AKPI Gelar Pendidikan Lanjutan untuk Kurator

    Tantangan AYDA Jadi Sorotan, AKPI Gelar Pendidikan Lanjutan untuk Kurator

    loading…

    Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali menyelenggarakan pendidikan lanjutan di Ayana Midplaza Hotel Jakarta. Foto: Ist

    JAKARTA – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali menyelenggarakan pendidikan lanjutan di Ayana Midplaza Hotel Jakarta. Pendidikan kali ini bertema Assets to Yielded Debt Adjustment (AYDA) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit dan Kendala-kendala yang Muncul Dalam Praktik.

    Kegiatan menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, termasuk Hakim Agung, Ketua Umum AKPI, perwakilan OJK, dan perbankan.

    Narasumber yang hadir yakni Nani Indrawati, Hakim Agung MA dan Kamar Perdata; Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum AKPI Periode 2007-2010/2010-2013; Bachtiar Rivai Rozak, Analis Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK; Charles Runtu, Head Business Banking Remedial Maybank Indonesia, dan Jennifer B Tumbuan, Dewan Standar Profesi AKPI 2022-2025.

    Ketua Panitia Pendidikan Lanjutan AKPI RB Pratama Ershaputra mengatakan, tema ini diangkat karena relevansinya dengan peran kurator dalam pelaksanaan AYDA yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

    “Tema ini penting karena AYDA yang dilakukan oleh bank tetap dianggap sebagai bagian dari boedel. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi kurator dalam mengelola boedel yang berada di bawah penguasaan bank. Diskusi mendalam diperlukan untuk mengatasi kendala praktik di lapangan,” ujarnya.

    Pendidikan lanjutan AKPI menjadi forum wajib bagi kurator yang ingin memperpanjang SK mereka, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

    Menurut Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar, minat terhadap program ini sangat tinggi hingga banyak calon peserta tidak dapat ditampung.

    “Kami selalu berusaha mengangkat topik-topik hangat yang relevan dengan praktik, termasuk perbedaan antara norma dan pelaksanaannya. Topik AYDA kali ini dibahas dari berbagai perspektif seperti kurator, perbankan, regulator, dan hakim,” katanya.

    Hubungan Strategis AKPI dan Kemenkumham
    Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh Muhammad Ardiningrat Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara AKPI dan Kementerian Hukum dan HAM.

    “AKPI sebagai anggota Komite Bersama memberikan rekomendasi penting, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan. Pendidikan ini menjadi dasar bagi kurator untuk memperpanjang surat bukti pendaftaran yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.

    AKPI terus berkomitmen mendukung penguatan rezim hukum kepailitan di Indonesia melalui pendidikan berkala.

    “Ke depan, kami berencana meningkatkan frekuensi program ini dari semula sekali setahun menjadi minimal dua kali setahun atau bahkan lebih,” kata Sekjen AKPI.

    (jon)