Xcloud.id

Perusahaan: Jasa Raharja

  • Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dokumen Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB/BBNKB dan SWDKLLJ yang biasanya melekat bareng Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan berubah tampilan di tahun depan karena penambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berdasarkan penjelasan di Modul PDRD Opsen Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, terdapat penambahan dua kolom pajak di tabel jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

    Jadi tabel pajak harus dibayar di SKKP yang ada di belakang STNK itu bakal berubah menjadi sebagai berikut:

    BBNKBOpsen BBNKBPKBOpsen PKBSWDKLLJJBiaya Administrasi STNKBiaya Administrasi TNKB

    Secara total ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar. Penambahan ini juga menandai beban baru bagi para pemilik kendaraan baru.

    Dalam modul juga merinci mekanisme penyeyoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Tertulis bahwa kedua tambahan pajak itu dibayar bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

    Kemudian pada saat pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah.

    Misalnya, penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi; Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

    Perubahan STNK karena Opsen Kendaraan. (tangkapan layar Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah)

    Kemudian penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja; penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tampilan STNK ini akan berubah per 5 Januari 2025, seiring pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Penerapan Opsen dilandasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cuaca Ekstrem Ancam Penyeberangan di Merak

    Cuaca Ekstrem Ancam Penyeberangan di Merak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama sejumlah pihak melakukan langkah untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang mengancam jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, salah satu lintasan transportasi laut terpadat di Indonesia.

    BMKG menggandeng sejumlah stakeholder terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, KSOP, ASDP, TNI AL, Polres, Polda, Polairud, Basarnas, dan Jasa Raharja.

    “Cuaca ekstrem adalah ancaman nyata, terutama di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni yang menjadi penghubung vital bagi mobilitas masyarakat,” ujar Dwikorita dalam sebuah keterangan, Senin (9/12).

    “Dengan sinergi yang solid dan penerapan SOP kontingensi, kita dapat memitigasi risiko dan memastikan keselamatan operasional,” imbuhnya.

    Langkah antisipasi tersebut salah satunya BMKG bersama KSOP Banten memeriksa kesiapan sistem pengawasan dan pengendalian operasional kapal. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan informasi cuaca yang akurat ke dalam pengambilan keputusan operasional, sehingga arus penyeberangan tetap lancar meski menghadapi kondisi cuaca yang dinamis.

    Kemudian, Dwikorita juga meninjau sistem monitoring, analisis, dan diseminasi informasi cuaca maritim di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak.

    Sistem tersebut dirancang untuk memberikan informasi real-time terkait cuaca, gelombang, dan arus laut kepada pihak-pihak terkait, termasuk operator kapal.

    “Sistem yang andal memungkinkan kita memberikan peringatan dini, sehingga semua pihak dapat mempersiapkan langkah mitigasi secara tepat waktu,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (4/12), Dwikorita menyebut periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan berbarengan dengan puncak musim hujan.

    Selain itu, sejumlah fenomena yang berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem juga diperkirakan akan terjadi pada periode tersebut.

    “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan, dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah tersebut mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” ujarnya.

    “Artinya selama mudik Nataru ini kebetulan berada atau menuju puncak musim hujan,” imbuhnya.

    Tak hanya puncak musim hujan, wilayah barat Indonesia juga akan semakin basah oleh adanya fenomena La Nina lemah. Menurut Dwikorita, dua fenomena itu, puncak musim hujan dan La Nina, bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan ekstrem hingga banjir bandang.

    Kondisi ini juga diperparah oleh pergerakan seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia.

    Dwikorita menjelaskan seruak dingin menyebabkan terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, dan peningkatan curah hujan. Kecepatan angin dan peningkatan gelombang tinggi ini akan terjadi terutama di Laut Natuna.

    Pada kasus paling ringan, seruak dingin tersebut adalah terganggunya aktivitas pelayaran. Dwikorita mencontohkan bagaimana seruak dingin pada 2022 mengganggu aktivitas penyeberangan di pelabuhan.

    Sementara itu, skenario terburuknya adalah potensi banjir parah, mengulang bencana banjir Jakarta yang terjadi pada Januari 2020.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Jakarta –

    Per 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor. Langsung ada dua tambahan pajak baru yang berlaku untuk kendaraan bermotor.

    Dua pajak tambahan itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal itu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Dikutip dari Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

    “Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ) yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen pajaknya,” tulis Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah.

    Artinya, lembaran SKKP yang biasanya terdapat di balik surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan ketambahan dua kolom baru untuk memuat besaran opsen PKB dan opsen BBNKB. Jadi, selain kolom BBN KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm. STNK, dan Biaya Adm, TNKB, ada dua kolom tambahan yaitu Opsen BBN KB dan Opsen PKB. Tampilannya bakal seperti di gambar di bawah ini:

    Kolom Tambahan Opsen Pajak di STNK Foto: Dok. Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah

    Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Nantinya, ketika pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah dengan rincian:

    Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Misalnya, sebuah kendaraan bermotor dikenakan PKB (pajak tahunan) sebesar Rp 1 juta, maka akan ada tambahan opsen sebesar Rp 660.000 (66 persen dari PKB Rp 1 juta). Jadi nantinya, pengeluaran untuk pajak kendaraan tersebut termasuk opsen menjadi Rp 1,6 juta.

    Namun, untuk mengakomodir tarif Opsen, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan terlebih dahulu. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif PKB ditetapkan maksimal 1,2 persen untuk kepemilikan pertama. Untuk kendaraan kedua dan seterusnya (pajak progresif) ditetapkan paling tinggi 6 persen. Sedangkan tarif BBNKB maksimal ditetapkan sebesar 12 persen.

    [Lanjut halaman berikut: Opsen Tak Berlaku di Jakarta]

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

  • Dishub-BNN Gelar Ramp Check Jelang Nataru, 20 Pengemudi di Sumut Positif Narkoba

    Dishub-BNN Gelar Ramp Check Jelang Nataru, 20 Pengemudi di Sumut Positif Narkoba

    ERA.id – Dinas Perhubungan(Dishub) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi setempat dan pihak terkait lainnya menemukan 20 pengemudi dinyatakan positif narkoba saat melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) dalam menyambut perjalanan mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di wilayah ini.

    Kepala Dishub Provinsi Sumatera Utara, Agustinus mengatakan puluhan supir yang terjaring dalam inspeksi keselamatan ditemukan di sejumlah terminal dalam inspeksi keselamatan yang dilakukan sejak 3-9 Desember 2024.

    “Tes urine dilakukan terhadap 792 awak kendaraan, dan hasilnya menunjukkan 772 orang negatif narkoba. Namun, 20 sopir dinyatakan positif,” ujar Agustinus, di Medan, Selasa (10/12/2024).

    Agustinus menyebut kesehatan pengemudi yang akan mengangkut para pemudik merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kegiatan ramp check tersebut.

    Nantinya, kata dia, para pengemudi yang dinyatakan positif narkoba itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna melihat tingkat ketergantungan yang bersangkutan terhadap narkotika.

    “Kami ingin memastikan kendaraan laik jalan dan pengemudi dalam kondisi prima dan bebas narkoba agar perjalanan pemudik aman dan lancar,” kata dia.

    Dia mengatakan kegiatan yang melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Jasa Raharja, Dinas Kesehatan, UPTD Dishub Sumut, KSOP, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menindak tegas kepada operator angkutan yang tidak memperhatikan kesehatan para pengemudi-nya dalam menyambut arus mudik perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Agustinus mengatakan bahawa operator yang tidak memperhatikan kesehatan para pengemudi-nya akan diberi teguran dan sanksi yang berlaku.

    “Kalau dari sisi Pemerintah Provinsi Sumut, kita menyatakan khusus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) akan diberikan teguran kepada operator untuk tidak mempekerjakan pengemudi atau awak yang bersangkutan, sampai dia dinyatakan sembuh oleh BNN yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Operator wajib menyediakan sopir atau awak pengganti untuk melanjutkan perjalanan,” sebut dia.

    Dia mengatakan kegiatan inspeksi keselamatan itu dilakukan secara serentak dimulai sejak 3 – 9 Desember 2024 di sejumlah Terminal Tipe A dan Tipe B se-Sumut.

    “Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi, fisik kendaraan, serta kompetensi dan kesehatan awak angkutan,” ujarnya.

  • Menengok Persiapan Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Libur Nataru di Jateng

    Menengok Persiapan Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Libur Nataru di Jateng

    Jakarta: Korlantas Polri bersama Jasa Raharja dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, kembali melakukan survei jalur. Hal tersebut untuk memastikan kesiapan arus lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan memperdiksi kenaikan pergerakan masyarakat 2,8 persen, yakni dari 107 juta menjadi 110 juta pergerakan. Sebagian besar pergerakan ini berada di Pulau Jawa, dengan tujuan wisata menjadi yang tertinggi sebesar 47 persen.

    “Rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way sudah kami persiapkan, terutama di jalur krusial seperti Semarang-Solo. Tahun ini, tol Jogja-Solo juga akan difungsionalkan, khususnya pada segmen Km 23-Prambanan, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan penggunaannya,” ujar Aan, melalui keterangannya, Senin, 2 Desember 2024.
     

    Aan juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun hingga awal 2025. Seluruh Polda telah menginventarisasi titik-titik rawan banjir dan mempersiapkan jalur alternatif untuk  memastikan kelancaran arus kendaraan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi dari stakeholder terkait, guna merencanakan perjalanan secara aman dan nyaman,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala BPJT Miftachul Munir, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan seluruh jalan, baik tol maupun non-tol, dalam kondisi optimal.

    “Kami memastikan jalan fungsional tidak berlubang, rambu dan marka terpasang lengkap, serta menghentikan seluruh kegiatan perbaikan jalan selambat-lambatnya pada H-10 Natal. Selain itu, tim tanggap bencana juga disiagakan untuk menghadapi situasi darurat di titik-titik rawan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, mengungkapkan berdasarkan data santunan periode 2023, kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah memiliki angka cukup tinggi, yakni sekitar 25.239 dengan profil kecelakaan terbanyak pada saat hari libur. Hal ini menjadikan antisipasi terhadap momen Nataru yang juga bertepatan dengan hari libur nasional menjadi prioritas utama.

    “Di 2022-2023, angka kecelakaan lalu lintas di libur Nataru turun 10 persen dan meninggal dunia turun 9 persen. Harapannya di tahun ini, melalui forum-forum seperti survei jalur dan Tactical Floor Game (TFG), kami memastikan strategi pengelolaan arus lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik. Saya yakin para Direktur Lalu Lintas di setiap Polda memahami langkah antisipasi yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan,” tutup Rivan.

    Jakarta: Korlantas Polri bersama Jasa Raharja dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, kembali melakukan survei jalur. Hal tersebut untuk memastikan kesiapan arus lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
     
    Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan memperdiksi kenaikan pergerakan masyarakat 2,8 persen, yakni dari 107 juta menjadi 110 juta pergerakan. Sebagian besar pergerakan ini berada di Pulau Jawa, dengan tujuan wisata menjadi yang tertinggi sebesar 47 persen.
     
    “Rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way sudah kami persiapkan, terutama di jalur krusial seperti Semarang-Solo. Tahun ini, tol Jogja-Solo juga akan difungsionalkan, khususnya pada segmen Km 23-Prambanan, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan penggunaannya,” ujar Aan, melalui keterangannya, Senin, 2 Desember 2024.
     

    Aan juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun hingga awal 2025. Seluruh Polda telah menginventarisasi titik-titik rawan banjir dan mempersiapkan jalur alternatif untuk  memastikan kelancaran arus kendaraan.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi dari stakeholder terkait, guna merencanakan perjalanan secara aman dan nyaman,” tambahnya.
     
    Sementara itu, Kepala BPJT Miftachul Munir, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan seluruh jalan, baik tol maupun non-tol, dalam kondisi optimal.
     
    “Kami memastikan jalan fungsional tidak berlubang, rambu dan marka terpasang lengkap, serta menghentikan seluruh kegiatan perbaikan jalan selambat-lambatnya pada H-10 Natal. Selain itu, tim tanggap bencana juga disiagakan untuk menghadapi situasi darurat di titik-titik rawan,” ujarnya.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, mengungkapkan berdasarkan data santunan periode 2023, kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah memiliki angka cukup tinggi, yakni sekitar 25.239 dengan profil kecelakaan terbanyak pada saat hari libur. Hal ini menjadikan antisipasi terhadap momen Nataru yang juga bertepatan dengan hari libur nasional menjadi prioritas utama.
     
    “Di 2022-2023, angka kecelakaan lalu lintas di libur Nataru turun 10 persen dan meninggal dunia turun 9 persen. Harapannya di tahun ini, melalui forum-forum seperti survei jalur dan Tactical Floor Game (TFG), kami memastikan strategi pengelolaan arus lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik. Saya yakin para Direktur Lalu Lintas di setiap Polda memahami langkah antisipasi yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan,” tutup Rivan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Jalur Arteri Jadi Perhatian Khusus Saat Libur Nataru, Ini Alasannya

    Jalur Arteri Jadi Perhatian Khusus Saat Libur Nataru, Ini Alasannya

    Jakarta: Jalur arteri akan menjadi perhatian khusus selama masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) tahun ini. Alasannya, karena angka kecelakaan di jalur arteri setiap tahunnya cukup tinggi.

    “Dari pengalaman kami, jalur arteri memiliki potensi kecelakaan yang masih cukup tinggi dibandingkan jalan tol,” kata Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, Senin, 2 Desember 2024.

    Dia mengungkapkan hail itu berdasarkan hasil evaluasi dari survei di berbagai wilayah. Yakni, di Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, yang menjadi perhatian saat libur atau mudik Nataru tidak hanya di jalan tol, tetapi juga di jalur arteri.
     

    “Oleh karena itu, kami bersama para stakeholder juga mempersiapkan pengelolaan jalur arteri dengan baik, termasuk pengaturan di kawasan wisata dan penyeberangan seperti di Pelabuhan Ketapang,” ujar Rivan.

    Dia mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik. Termasuk, menghindari puncak arus kemacetan.

    “Sehingga liburan Nataru dapat dinikmati dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan” tambah Rivan.

    Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menambahkan. Menurut dia, sektor penyeberangan merupakan salah satu aspek krusial jika tidak dikelola dengan baik.

    “Oleh karena itu, kita telah menyiapkan contingency plan yang disepakati bersama semua stakeholder. Dengan persiapan yang matang, kami berharap arus mudik dan wisata selama Nataru berjalan lancar,” ujar Aan.

    Jakarta: Jalur arteri akan menjadi perhatian khusus selama masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) tahun ini. Alasannya, karena angka kecelakaan di jalur arteri setiap tahunnya cukup tinggi.
     
    “Dari pengalaman kami, jalur arteri memiliki potensi kecelakaan yang masih cukup tinggi dibandingkan jalan tol,” kata Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, Senin, 2 Desember 2024.
     
    Dia mengungkapkan hail itu berdasarkan hasil evaluasi dari survei di berbagai wilayah. Yakni, di Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, yang menjadi perhatian saat libur atau mudik Nataru tidak hanya di jalan tol, tetapi juga di jalur arteri.
     

    “Oleh karena itu, kami bersama para stakeholder juga mempersiapkan pengelolaan jalur arteri dengan baik, termasuk pengaturan di kawasan wisata dan penyeberangan seperti di Pelabuhan Ketapang,” ujar Rivan.
    Dia mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik. Termasuk, menghindari puncak arus kemacetan.
     
    “Sehingga liburan Nataru dapat dinikmati dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan” tambah Rivan.
     
    Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menambahkan. Menurut dia, sektor penyeberangan merupakan salah satu aspek krusial jika tidak dikelola dengan baik.
     
    “Oleh karena itu, kita telah menyiapkan contingency plan yang disepakati bersama semua stakeholder. Dengan persiapan yang matang, kami berharap arus mudik dan wisata selama Nataru berjalan lancar,” ujar Aan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Anggota DPRD Tuban Ajak Siswa SMKN 1 Tuban Tertib Lalu Lintas

    Anggota DPRD Tuban Ajak Siswa SMKN 1 Tuban Tertib Lalu Lintas

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Tri Astuti, mengadakan sosialisasi keamanan dan keselamatan berlalu lintas bersama para siswa SMKN 1 Tuban pada Jumat (29/11/2024).

    Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Satlantas Polres Tuban, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta Wakil Kepala Sekolah dan para guru SMKN 1 Tuban.

    Edukasi Lalu Lintas untuk Generasi Muda

    Tri Astuti menekankan pentingnya kesadaran berlalu lintas, terutama di kalangan remaja, guna menciptakan lingkungan jalan yang aman dan tertib.

    “Keamanan dan keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas utama. Kesadaran berlalu lintas sangat penting, khususnya bagi generasi muda,” ujar politisi Gerindra tersebut.

    Dalam sosialisasi ini, para siswa diberikan edukasi mengenai berbagai aspek lalu lintas, seperti:

    – Pentingnya mematuhi rambu lalu lintas,
    – Penegakan hukum,
    – Kelayakan kendaraan,
    – Peningkatan infrastruktur jalan,
    – Sistem transportasi berkelanjutan.

    Astuti juga mengingatkan bahwa disiplin dan kelayakan kendaraan adalah faktor kunci untuk mengurangi risiko kecelakaan.

    “Pastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak. Ini demi keselamatan kita bersama,” tegasnya.

    Materi Edukasi dari Narasumber Terkait

    Jajaran Satlantas Polres Tuban, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja turut memberikan materi yang komprehensif, seperti:

    – Pentingnya penggunaan helm,
    – Pengendalian kecepatan,
    – Dampak fatal dari pelanggaran lalu lintas.

    Menurut Astuti, kesempatan ini menjadi momen penting bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan langsung dari para ahli di bidang lalu lintas.

    Tri Astuti berharap sosialisasi semacam ini dapat dilanjutkan di berbagai sekolah di Tuban.

    “Semoga kegiatan ini meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar sehingga angka kecelakaan dapat ditekan. Kami juga mendorong agar kegiatan serupa terus dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab di jalan raya,” tutupnya. [ayu/but]

     

  • Waspada! Kakorlantas Polri Prediksi Kepadatan di Jawa Barat Saat Libur Natal dan Tahun Baru

    Waspada! Kakorlantas Polri Prediksi Kepadatan di Jawa Barat Saat Libur Natal dan Tahun Baru

    Jakarta: Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, memprediksi peningkatan mobilitas saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Masyarakat dengan destinasi liburan ke Jawa Barat diminta mewaspadai beberapa titik kemacetan.

    Menurut Aan, ada peningkatan mobilitas kendaraan sekitar 2,8 persen dari Nataru tahun lalu. Pihaknya melakukan intervensi, termasuk melakukan penambahan kapasitas lajur melalui pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas.

    “Di Cipali juga sudah diantisipasi untuk melakukan contraflow untuk menghindari perlambatan di sejumlah titik,” ujar Aan, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 29 November 2024.

    Tak hanya di tol, antisipasi kemacetan di jalan non-tol telah dilakukan. Seperti, di jalur Pantura dan jalur selatan, karena adanya pasar tumpah dan perlintasan sebidang kereta api.

    “Termasuk di jalur Puncak Bogor tadi juga sudah dipaparkan oleh Dirlantas terkait antisipasinya sehingga kita harapkan momen Nataru ini benar-benar aman dan lancar,” ujar Aan.
     

    Dirlantas Polda Jawa Barat dalam kesempatan itu juga memaparkan kesiapan pengamanan dan upaya preventif termasuk rekayasa pada jalur padat seperti Puncak Bogor, Lembang, dan jalur-jalur lainnya.

    Selain itu, rombongan juga mendengarkan paparan terkait kesiapan jalur Tol Jakarta-Cikampek, Japek Selatan, Tol Cipali, hingga jalur Tol Cisumdawu

    Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan sejumlah stakeholder untuk melakukan pengecekan dan survei jalur menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Termasuk Rambu-rambu dan traffic equipment akan kami dukung sebagai upaya pencegahan kecelakaan,” ujar Rivan.

    Rivan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri dan kelaikan kendaraan sebelum digunakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. “Dengan kesiapan yang matang dan berbagai sosialisasi oleh semua pemangku kepentingan, pelaksanaan Nataru diharapkan berjalan aman, kondusif, dan meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas,” kata dia.

    Jakarta: Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, memprediksi peningkatan mobilitas saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Masyarakat dengan destinasi liburan ke Jawa Barat diminta mewaspadai beberapa titik kemacetan.
     
    Menurut Aan, ada peningkatan mobilitas kendaraan sekitar 2,8 persen dari Nataru tahun lalu. Pihaknya melakukan intervensi, termasuk melakukan penambahan kapasitas lajur melalui pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas.
     
    “Di Cipali juga sudah diantisipasi untuk melakukan contraflow untuk menghindari perlambatan di sejumlah titik,” ujar Aan, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 29 November 2024.
    Tak hanya di tol, antisipasi kemacetan di jalan non-tol telah dilakukan. Seperti, di jalur Pantura dan jalur selatan, karena adanya pasar tumpah dan perlintasan sebidang kereta api.
     
    “Termasuk di jalur Puncak Bogor tadi juga sudah dipaparkan oleh Dirlantas terkait antisipasinya sehingga kita harapkan momen Nataru ini benar-benar aman dan lancar,” ujar Aan.
     

    Dirlantas Polda Jawa Barat dalam kesempatan itu juga memaparkan kesiapan pengamanan dan upaya preventif termasuk rekayasa pada jalur padat seperti Puncak Bogor, Lembang, dan jalur-jalur lainnya.
     
    Selain itu, rombongan juga mendengarkan paparan terkait kesiapan jalur Tol Jakarta-Cikampek, Japek Selatan, Tol Cipali, hingga jalur Tol Cisumdawu
     
    Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan sejumlah stakeholder untuk melakukan pengecekan dan survei jalur menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Termasuk Rambu-rambu dan traffic equipment akan kami dukung sebagai upaya pencegahan kecelakaan,” ujar Rivan.
     
    Rivan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri dan kelaikan kendaraan sebelum digunakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. “Dengan kesiapan yang matang dan berbagai sosialisasi oleh semua pemangku kepentingan, pelaksanaan Nataru diharapkan berjalan aman, kondusif, dan meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas,” kata dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Kesiapan Jalan Tol dan Pelabuhan Merak Dicek Jelang Nataru

    Kesiapan Jalan Tol dan Pelabuhan Merak Dicek Jelang Nataru

    Jakarta: Kesiapan jalan tol Jakarta-Merak hingga Pelabuhan Merak, dicek menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah skema penataan lalu lintas juga disiapkan, untuk mengantisipasi kemacetan.

    “Untuk rekayasa lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, kita telah menyiapkan kantong parkir yang ada di area pelabuhan. Namun apabila antrean sudah mulai masuk ke jalan tol, maka kita akan mulai melakukan delaying system,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 27 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Mawardi saat meninjau kesiapan bersama Jasa Raharja. Rombongan menyisir Rest Area Km. 43 dan Km. 68 A di Jalan Tol Jakarta-Merak. Kemudian, menuju Pelabuhan Ciwandan Pelindo II.
     

    Menurut Mawardi, hanya kendaraan pribadi dan bus yang telah membeli tiket yang diizinkan masuk ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, truk akan diarahkan keluar di pintu tol Cilegon Timur dan diarahkan ke Bandar Bakau Jaya (BBJ). Sedangkan kendaraan roda dua akan diarahkan langsung ke Pelabuhan Ciwandan. 

    “Kita harapkan ini menjadi SOP, karena di akhir tahun ini berdekatan dengan Lebaran. Oleh karena itu, telah disepakati bersama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk 
    segera disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pengguna Pelabuhan Merak, BBJ, dan Ciwandan,” kata dia.

    Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Setiap pengambil keputusan diharapkan mampu berkoordinasi dengan baik sehingga kebijakan yang diambil bisa cepat, tepat, dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. 

    “Hal ini penting agar masyarakat tidak terkonsentrasi di satu titik akibat kurangnya informasi,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan infrastruktur telah siap menyambut momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Memang ada beberapa pekerjaan di jalan tol yang masih berlangsung, tetapi kami telah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol dan dipastikan semua pekerjaan akan selesai pada 15 Desember 2024,” jelas Aan.

    Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyoroti pentingnya pengelolaan kendaraan secara optimal. Hal tersebut untuk menghindari potensi kemacetan.

    “Misalnya terkait screening yang kita harapkan dapat dilakukan dengan efisien untuk mencegah crossing kendaraan yang dapat memicu kemacetan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Rivan menyampaikan bahwa Jasa Raharja siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama libur Nataru.

    “Kami berharap seluruh persiapan ini dapat berjalan baik dan memberikan dampak positif, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan,” ucapnya.

    Jakarta: Kesiapan jalan tol Jakarta-Merak hingga Pelabuhan Merak, dicek menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah skema penataan lalu lintas juga disiapkan, untuk mengantisipasi kemacetan.
     
    “Untuk rekayasa lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, kita telah menyiapkan kantong parkir yang ada di area pelabuhan. Namun apabila antrean sudah mulai masuk ke jalan tol, maka kita akan mulai melakukan delaying system,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 27 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Mawardi saat meninjau kesiapan bersama Jasa Raharja. Rombongan menyisir Rest Area Km. 43 dan Km. 68 A di Jalan Tol Jakarta-Merak. Kemudian, menuju Pelabuhan Ciwandan Pelindo II.
     

    Menurut Mawardi, hanya kendaraan pribadi dan bus yang telah membeli tiket yang diizinkan masuk ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, truk akan diarahkan keluar di pintu tol Cilegon Timur dan diarahkan ke Bandar Bakau Jaya (BBJ). Sedangkan kendaraan roda dua akan diarahkan langsung ke Pelabuhan Ciwandan. 
    “Kita harapkan ini menjadi SOP, karena di akhir tahun ini berdekatan dengan Lebaran. Oleh karena itu, telah disepakati bersama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk 
    segera disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pengguna Pelabuhan Merak, BBJ, dan Ciwandan,” kata dia.
     
    Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Setiap pengambil keputusan diharapkan mampu berkoordinasi dengan baik sehingga kebijakan yang diambil bisa cepat, tepat, dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. 
     
    “Hal ini penting agar masyarakat tidak terkonsentrasi di satu titik akibat kurangnya informasi,” ujarnya.
     
    Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan infrastruktur telah siap menyambut momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Memang ada beberapa pekerjaan di jalan tol yang masih berlangsung, tetapi kami telah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol dan dipastikan semua pekerjaan akan selesai pada 15 Desember 2024,” jelas Aan.
     
    Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyoroti pentingnya pengelolaan kendaraan secara optimal. Hal tersebut untuk menghindari potensi kemacetan.
     
    “Misalnya terkait screening yang kita harapkan dapat dilakukan dengan efisien untuk mencegah crossing kendaraan yang dapat memicu kemacetan,” ujarnya.
     
    Lebih lanjut Rivan menyampaikan bahwa Jasa Raharja siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama libur Nataru.
     
    “Kami berharap seluruh persiapan ini dapat berjalan baik dan memberikan dampak positif, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • 10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Catat! daftar provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan selama bulan November 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan program penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 18 Oktober 2024 hingga Januari 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0 persen Untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya.

    Tak hanya Jakarta, sejumlah provinsi lainnya juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang November 2024.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

    Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

    Lantas, provinsi mana saja yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor selama November 2024?

    Ilustrasi STNK (Kompas.com/Aditya Maulana)

    Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut provinsi yang membuka program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan pada November 2024:

    1. Jakarta

    Pemprov Jakata mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya mulai 18 Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025.

    BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kendaraan tersebut juga telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Dikutip dari keterangan Bapenda Jakarta, Pemprov Jakarta juga menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penghapusan denda dilakukan terhadap objek BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen. 

    Pemberian insentif ini diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.

    2. Jawa Barat

    Pemprov Jawa Barat juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

    Dikutip dari akun Instagram @bapenda.jabar, Senin (30/10/2024), ada lima macam keringanan yang digelar pemerintah daerah, yaitu: 

    Diskon PKB
    Bebas denda PKB
    Bebas BBNKB II
    Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya
    Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat.

    Tak hanya 5 program di atas, Pemprov Jawa Barat juga memberikan diskon 10 persen bagi Wajib Pajak yang membayar PKB di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

    3. Jawa Tengah

    Provinsi berikutnya yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2024 adalah Jawa Tengah.

    Program tersebut dilaksanakan oleh Bapenda Jawa Tengah sejak 20 Mei hingga Desember 2024.

    Ada 3 program keringanan yang masih diadakan hingga November 2024. Berikut perinciannya:

    a. Pembebasan BBNKB II

    Diadakan hingga 19 Desember 2024
    Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah.

    b. Diskon pajak tahun berjalan

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pengurangan pajak tahun berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua.

    c. Pembebasan biaya pajak progresif

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

    4. Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur turut menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor daerah mulai dari 1 Oktober sampai 30 November 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapendajatim, Jumat (12/7/2024), pengadaan keringanan pajak ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Jawa Timur. 

    Berikut program pembebasan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur:

    Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
    Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
    Bebas PKB progresif
    Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

    5. Aceh

    Provinsi berikutnya yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga setahun penuh pada 2024 adalah Aceh.

    Program keringanan ini berlaku sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

    Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

    Untuk mendapatkan manfaat program ini, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai nama yang tercantum pada STNK.

    6. Lampung

    Pemprov Lampung juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

    Merujuk akun Instagram resmi @bapenda_lampung, Minggu (1/9/2024), ada 4 program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu: 

    a. Bebas pajak progresif

    Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

    b. Gratis pengembalian nama kendaraan

    Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

    c. Bebas denda

    Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
    Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

    d. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

    Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

    7. Bengkulu

    Dilansir dari laman resminya, Pemprov Bengku turut mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

    Program ini digelar di seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Bengkulu, program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, serta BBNKB II.

    Dengan adanya program keringanan ini, diharapkan mampu meningkatkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan pajak kendaraan bermotor.

    8. Kalimantan Barat

    Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

    Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor. 

    Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

    Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
    Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

    9. Sumatera Barat

    Pemprov Sumatera Barat ikut menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @bapenda.sumbar, Senin (30/9/2024), berikut keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak: 

    a. Diskon pokok PKB

    20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
    20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

    b. Pembebasan BBNKB II

    Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

    c. Pembebasan denda PKB

    d. Pembebasan denda BBNKB II

    Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

    e. Pembebasan pajak progresif

    f. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

    Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

    10. Sumatera Selatan

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga digelar oleh Pemprov Sumatera Selatan mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapenda_sumsel, Sabtu (21/9/2024), ada beberapa program keringanan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain: 

    a. Keringanan PKB

    Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

    b. Diskon BBNKB II

    Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

    c. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

    Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya