Xcloud.id

Perusahaan: Jasa Raharja

  • 7 Persiapan Pelindo, KAI, Jasa Raharja, hingga Polri Jelang Libur Nataru – Page 3

    7 Persiapan Pelindo, KAI, Jasa Raharja, hingga Polri Jelang Libur Nataru – Page 3

    PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 memastikan kesiapan penuh dalam menyambut lonjakan aktivitas penumpang di musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 12,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan pelayanan optimal di seluruh pelabuhan yang dikelola, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

    Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan bahwa jumlah arus penumpang dari semua pelabuhan kelolaan Pelindo Regional 4 di musim libur Natal tahun ini diperkirakan mencapai 2.165.815 orang.

    “Prediksi peningkatan sekitar 12,5% tersebut berdasarkan kenaikan call atau kunjungan kapal RoRo khususnya melalui pembukaan rute baru dari Surabaya – Balikpapan – Palu dan Surabaya – Lembar – Waingapu – Kupang,” kata Abdul Azis saat melakukan silaturahmi bersama media di Makassar, Kamis 12 Desember 2024.

    Selain itu lanjut dia, adanya prediksi peningkatan arus penumpang dari wilayah Indonesia Timur mulai dari Pelabuhan Makassar, Ambon, Jayapura, dan beberapa pelabuhan di Papua. Juga prediksi peningkatan di Pelabuhan Manado dan Bitung, serta adanya peningkatan penumpang asing dari tujuan Indonesia ke Malaysia dan Indonesia ke Singapura.

    Dia mengatakan, arus penumpang di musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan di mulai pada H-15 sampai dengan H+15, dengan puncak arus libur Natal untuk pengguna moda transportasi laut yaitu pada tanggal 20, 21, dan 22 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 3, 4, dan 5 Januari 2025.

    Menurut Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Pelabuhan Makassar merupakan pelabuhan yang terpadat jumlah penumpangnya di antara pelabuhan-pelabuhan kelolaan lainnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia yang berada di bawah naungan Pelindo Regional 4.

    “Hampir setiap tahun terutama saat libur Nataru tiba, Pelabuhan Makassar selalu mengalami lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Bahkan di antara semua wilayah kerja Pelindo, di Regional 4 yang selalu mencatat jumlah penumpang terbanyak utamanya pelabuhan daerah timur dengan mayoritas penduduk yang merayakan Nataru,” jelasnya.

    Sementara itu, mengantisipasi lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini, Abdul Azis menyebutkan bahwa setiap tahun Pelindo selalu melakukan peningkatan atau perbaikan fasilitas terminal penumpang seperti ruang tunggu penumpang, ruang tunggu inap penumpang, ruang kesehatan, garbarata, elevator, toilet disabilitas, ruang bermain anak, kursi roda, dan control room/CCTV.

    Pelindo juga menyiapkan tenda, kursi dan toilet portable dalam keadaan bersih selama masa Nataru. Termasuk peningkatan fasilitas pengamanan dan penyediaan autogate, yang merupakan layanan terhadap publik.

    Pelindo sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi penggerak sektor logistik nasional juga melakukan peningkatan fasilitas sterilisasi ruang tunggu terminal penumpang, salah satunya dengan pemasangan autogate pada terminal penumpang di lingkungan kerja Regional 4 yang meliputi Makassar, Balikpapan, Sorong, dan Samarinda.

    Selain optimalisasi fasilitas pelabuhan dan penguatan layanan keamanan, langkah kesiapan yang juga dilakukan Pelindo yaitu kolaborasi dengan stakeholder.

    “Terkait kolaborasi dengan stakeholder, Pelindo Regional 4 bekerja sama dengan Otoritas Pelabuhan, operator kapal, pemerintah daerah, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menyiapkan jadwal piket petugas kesehatan, serta banyak pihak lainnya untuk memastikan koordinasi yang baik, khususnya terkait pengelolaan arus libur dan balik Nataru tahun ini,” terang Abdul Azis.

    Ditambahkan General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin bahwa pihaknya berharap dengan persiapan yang matang, perjalanan masyarakat menggunakan moda transportasi laut dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar selama libur Natal dan Tahun Baru.

    “Kami mengimbau kepada para penumpang untuk mematuhi peraturan di pelabuhan dan meluangkan waktu untuk tiba lebih awal guna menghindari kepadatan,” ucap Iwan.

    Pelindo Regional 4 berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sebagai bagian dari dukungan terhadap kelancaran arus transportasi laut dan kenyamanan masyarakat.

    “Semoga libur Natal dan Tahun Baru kali ini berjalan lancar, aman, dan tertib tanpa ada kendala yang berarti,” jelasnya.

     

  • Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Ponorogo Gelar Ramp Check di Terminal Seloaji Jelang Nataru

    Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Ponorogo Gelar Ramp Check di Terminal Seloaji Jelang Nataru

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Jelang natal dan tahun baru (Nataru), Satlantas Polres Ponorogo melaksanakan ramp check di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo, Jumat (13/12/2024).

    Pantauan di lokasi, ramp check digelar oleh Satlantas Polres Ponorogo, dinas perhubungan (Dishub), petugas dari terminal Seloaji Ponorogo, Jasa Raharja.

    Bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) diperiksa satu per satu. Mulai dari ban, rem, wiper, apar dan lain sebagainya.

    “Menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ungkap Kasatlantas Polres Ponorogo, AKP Bayu Pratama Sudirno, Jumat (13/12/2024) sore.

    Ramp Check, jelas dia, merupakan program Mahameru dari Dirlantas Polda Jatim untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Ponorogo.

    “Kita semua cek, mulai armada pengemudi. Hasilnya ada beberapa armada yang sedikit belum layak,” urai AKP Bayu ketika dikonfirmasi di lokasi.

    Dimana sedikit yang tidak layak pemukul kaca sama wiper sedikit kurang fungsi. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) juga ada yang kadaluwarsa.

    “Kami telah mengingatkan pengemudi untuk memperbaiki. Sebelum berangkat melayani penumpang. APAR yang kadaluwarsa sampaikan ke pengemudi supaya diganti,” pungkasnya.

  • Ada 2 Kolom Pajak Baru di STNK 2025, Ini Penjelasan hingga Cara Bayar

    Ada 2 Kolom Pajak Baru di STNK 2025, Ini Penjelasan hingga Cara Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal menambahkan dua kolom pajak baru pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau STNK pada 2025.

    Berdasarkan dokumen UU HKPD Modul PDRD Opsen Pajak Daerah pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2024, dua kolom yang ditambahkan yakni opsen PKB dan opsen BBNKB.

    Opsen PKB dan opsen BBNKB adalah tambahan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB maupun BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dengan tambahan itu, total ada tujuh pajak yang perlu dibayar pemilik kendaraan bermotor. Perinciannya, BBNKB, Opsen BBNKB, PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi TNKB.

    Tujuan dua kolom pajak itu pada intinya dilakukan untuk percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB; memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota; hingga mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak.

    Dalam dokumen yang sama, pemungutan opsen PKB maupun didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota. 

    “Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB [66%],” dalam dokumen Modul PDRD Opsen Pajak Daerah.

    Adapun, pembayaran opsen PKB serta BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

    Berikut tata cara penyetoran opsen PKB dan BBNKB :

    1. SKPD/SKKP PKB dan/atau BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah sekaligus penetapan atas Opsen PKB dan/atau BBNKB terutang. 

    2. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB terutang bersama Opsen PKB dan/atau BBNKB dengan SSPD/TBPKP di Bank. 

    3. Bank selanjutnya akan melakukan split payment ke masing-masing rekening dengan rincian: 

    1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi. 

    2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN. 

    3) Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja. 

    4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar.

  • Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dan Lamongan, pihak kepolisian, TNI dan Jasa Raharja, melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ram check, di Terminal Lamongan, Jumat (13/12/2024).

    Ram check yang menyasar kendaraan jenis bus antar kota dan bus pariwisata serta truk tersebut, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi benar-benar aman, dan laik difungsikan, guna meningkatkan keselamatan perjalanan selama libur panjang Nataru.

    Kasatgas Dishub Provinsi Jatim dan PPN Terminal Lamongan, Hadi Wiyono, menjelaskan pemeriksaan kali ini mencakup dokumen administrasi hingga teknis laik jalan kendaraan. “Kita harus pastikan kondisi bus dalam keadaan layak jalan atau tidak. Sejumlah bus kami periksa, termasuk bus pariwisata,” ujar Hadi.

    Dari sejumlah kendaraan yang diperiksa, kata Hadi, pihaknha belum mendapatk adanya kendaraan yang komdisinya tidak layak beroperasi. “Ban serta perlengkapan lain menjadi perhatian kami. Klakson, wiper serta fisik ban. Kemudian uji kir, kelayakan ban, menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada ban vulkanisir. Itu membahayakan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Hadi menyampaikan, pihaknya akan mendata jika ada kendaraan yang melanggar, untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat. “Sanksi berat, seperti pencabutan izin operasional, bisa dikenakan pada operator bus yang melakukan pelanggaran serius,” kata Hadi.

    Sementara Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Nur Arifin, mengatakan selain memeriksa kelengkapan kendaraan seperti ban, klakson, lampu dan kelengkapan lainnya, petugas memasang stiker nomor pengaduan di kaca depan kendaraan, dan bak belakang truk. “Stiker ini dipasang agar penumpang bisa melapor jika sopir diketahui berkendara ugal-ugalan,” kata Nur Arifin.

    Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urine kepada para awak bus, serta memberikan vitamin C. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi awak busa benar-benar prima. “Dari hasil tes urine dipastikan semuanya negatif. Itu artinya para awak bus tidak terpapar narkoba,” ucapnya.

    Dengan dilaksanaknnya ram check ini, diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan selama libur Nataru, sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. (fak/kun)

  • Perkuat Komitmen Antikorupsi, Jasa Raharja Gelar Diskusi Interaktif HAKORDIA 2024 – Halaman all

    Perkuat Komitmen Antikorupsi, Jasa Raharja Gelar Diskusi Interaktif HAKORDIA 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jasa Raharja memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 dengan mengadakan diskusi interaktif bertema “Bersama Jasa Raharja Melawan Korupsi untuk Membangun Negeri.” Acara ini menghadirkan narasumber seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan konten kreator Rizki “Gerung.”

    Diskusi yang dihadiri oleh jajaran Direksi Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera, para kepala unit kerja, serta kepala cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia ini berlangsung di Ballroom Gedung Jasa Raharja Kantor Pusat, pada Rabu (11/12/2024).

    Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Jasa Raharja banyak bersinggungan dengan masyarakat, terutama dalam melayani pembayaran santunan. Selain itu, interoperabilitas dengan berbagai mitra berpotensi menimbulkan kesalahan yang dapat mengganggu integritas.

    “Di sisi lain, kami melakukan transformasi dengan mengadopsi sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk dalam metode pembayaran. Bahkan, cara pembayaran santunan secara cashless tidak hanya mengubah Jasa Raharja, tetapi juga menciptakan perubahan pada ekosistem. Ini adalah semangat yang kami usung, bahwa korupsi tidak boleh terjadi sedikit pun dalam diri kita. Seluruh jajaran direksi juga menanamkan nilai ini,” ujar Rivan.

    Rivan menekankan bahwa komitmen antikorupsi harus ditanamkan dan menjadi kesadaran pribadi setiap individu.

    “Mudah-mudahan dengan peringatan HAKORDIA yang dicanangkan di kantor kebanggaan kita, dan disiarkan langsung ke seluruh kantor cabang Jasa Raharja, ini benar-benar menjadi tonggak penting. Memang tidak mudah, tetapi kita harus memulai dari diri sendiri, dari kelompok ini, untuk membangun negeri,” ungkapnya.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif, terutama di lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan publik.

    “Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN juga termasuk bagian dari penyelenggara negara. Ketika menerima gratifikasi atau suap, itu termasuk pemerasan dengan ancaman hukuman yang cukup berat,” ujarnya.

    Johanis juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini. “KPK terus berupaya mencegah korupsi melalui pendidikan dengan menyasar penyelenggara negara, pegawai, mahasiswa, siswa SMA, hingga anak-anak PAUD. Kami mencoba membimbing anak-anak itu sejak dini,” tambahnya.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng menekankan bahwa peluang untuk terjadinya korupsi dapat muncul di berbagai situasi. Oleh karena itu, menjaga integritas pribadi menjadi hal yang sangat krusial. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandangan sebagian pihak yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya.

    “Budaya adalah sesuatu yang baik, dan saya tidak ingin hal-hal buruk seperti korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya,” ujarnya. (*)

  • Kemenhub Tempel Stiker Merah Pada Bus Tak Laik Jalan untuk Mudik Natal Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Kemenhub Tempel Stiker Merah Pada Bus Tak Laik Jalan untuk Mudik Natal Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menempel stiker merah pada bus yang tidak lolos ramp check alias tak laik jalan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa bus yang tertempel stiker merah tidak bisa berangkat.

    “Kalau tidak laik, tidak boleh berangkat. Dikasih tanda silang coret merah, ada stikernya, jadi dia tidak boleh berangkat,” katanya ketika ditemui usai konferensi pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2024/2025 di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Apabila ada bus dengan stiker merah yang nekat digunakan, sopir yang mengendarainya akan ditilang.

    “Enggak boleh. Kita tilang, kita kandangin saja. Tidak boleh lagi lewat-lewat demi keselamatan,” ujar Ahmad.

    Ramp check saat ini masih berjalan hingga 20 Desember 2024. Pemeriksaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub bersama BPTD, Jasa Raharja, dan mitra kerja terkait.

    Pelaksanaan ramp check dilakukan di terminal tipe A, tempat wisata, dan rest area.

    Menurut data yang dipaparkan Ahmad, hingga saat ini terdapat 32.130 bus yang layak beroperasi.

    Detailnya, 14.044 bus Angkutan Antara Kota Antar Provinsi (AKAP), 16.266 bus angkutan pariwisata, serta 1.820 bus Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) & sewa.

  • Opsen Pajak Kendaraan Berlaku 2025, Berikut Hitungannya

    Opsen Pajak Kendaraan Berlaku 2025, Berikut Hitungannya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan memungut tambahan pajak untuk kendaraan baru yang dinamakan opsen pajak mulai tahun 2025. Cara hitung-hitungannya dijelaskan dalam modul yang diterbitkan pemerintah, lengkap dengan siapa yang memungut pajak tersebut.

    Pemungutan opsen pajak ini berlaku mulai 5 Januari 2025. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Mekanisme pemungutan opsen pajak diungkap dalam modul PDRD Opsen Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Secara total ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

    Lembaran belakang pada STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, akan ditambah dua kolom baru, untuk menyematkan keterangan opsen PKB dan opsen BBNKB.

    Dengan demikian masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut pajak tambahan. Lalu bagaimana cara hitung-hitungannya?

    Cara hitung opsen pajak

    Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Misalnya, kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen sebesar Rp 660.000 (66 persen dari PKB Rp1 juta).

    Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen menjadi Rp 1,6 juta.

    Kemudian untuk opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), cara menghitungnya juga sama, yaitu 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan, atau 8 persen dari NJKB.

    Misalnya, kendaraan bermotor dikenakan BBNKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen sebesar Rp 660.000 (66 persen dari BBNKB Rp 1 juta).

    Dengan begitu, total pajak yang dikenakan tentu bertambah. Biasanya individu hanya membayar PKB dan BBNKB totalnya Rp2 juta, maka ditambah opsen PKB dan BBNKB menjadi Rp3.320.000.

    Untuk siapa opsen PKB dan BBNKB?

    Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB, bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Penyetoran seluruh komponen pajak ini dilakukan lewat bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

    Bank selanjutnya akan melakukan split payment ke masing-masing lembaga pemerintah dengan rincian penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi; Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

    Kemudian penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja; penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Cara dan Syarat Bayar Pajak STNK Drive Thru (Foto: CNN Indonesia/Daffa Damanik) (can/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Monev TW IV Diinisiasi Korlantas Polri dan Jasa Raharja, Ini Tujuannya

    Monev TW IV Diinisiasi Korlantas Polri dan Jasa Raharja, Ini Tujuannya

    Jakarta: Korlantas Polri dan Jasa Raharja menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV (TW IV) 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarkedua institusi dalam penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat, khususnya terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.

    “Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

    Dewi menekankan pentingnya sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Terutama, dalam memberikan pelayanan terbaik, terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.

    “Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan,” kata dia.

    Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatat penurunan nominal santunan 1,37 persen, ketimbang periode sama pada 2023. Selain itu, jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan turun 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.
     

    Hal ini, kata Dewi, mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan jalan. Dia mengatakan dalam Monev dibahas bersama penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, serta upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat, termasuk optimalisasi penyaluran santunan.

    “Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” tutup Dewi.

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, Kasubdit Laka Kombes Pol. KBP C.F. Hotman Sirait, Kepala Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, serta jajaran Dirlantas Polda Kepulauan Riau.

    Selain itu, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia, para Dirlantas Polda se-Indonesia, serta jajaran di bidang penegakan hukum. Setelah kegiatan Monev, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, memberikan pengarahan langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

    Pengarahan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara jajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah tersebut, sebagai langkah lanjutan dalam mengimplementasikan hasil evaluasi di lapangan.

    Jakarta: Korlantas Polri dan Jasa Raharja menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV (TW IV) 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarkedua institusi dalam penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat, khususnya terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.
     
    “Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Dewi menekankan pentingnya sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri. Terutama, dalam memberikan pelayanan terbaik, terkait penanganan kecelakaan lalu lintas.
    “Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan,” kata dia.
     
    Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatat penurunan nominal santunan 1,37 persen, ketimbang periode sama pada 2023. Selain itu, jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan turun 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.
     

    Hal ini, kata Dewi, mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan jalan. Dia mengatakan dalam Monev dibahas bersama penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, serta upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat, termasuk optimalisasi penyaluran santunan.
     
    “Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” tutup Dewi.
     
    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, Kasubdit Laka Kombes Pol. KBP C.F. Hotman Sirait, Kepala Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, serta jajaran Dirlantas Polda Kepulauan Riau.
     
    Selain itu, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia, para Dirlantas Polda se-Indonesia, serta jajaran di bidang penegakan hukum. Setelah kegiatan Monev, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, memberikan pengarahan langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.
     
    Pengarahan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara jajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah tersebut, sebagai langkah lanjutan dalam mengimplementasikan hasil evaluasi di lapangan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 

    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.

    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 

    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.

    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.

    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 
     
    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.
    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 
     
    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.
     
    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.
     
    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.
     
    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Jasa Raharja Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Jelang Mudik Nataru

    Jasa Raharja Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Jelang Mudik Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jasa Raharja menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dengan aman, nyaman, dan selamat. Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk memastikan pelayanan terbaik selama momentum penting tersebut.

    Pada konferensi pers terkait “Kesiapan Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Hutama Karya dalam Rangka Natal dan Tahun Baru” yang digelar di Media Center, Gedung Kementerian BUMN, Selasa (10/12), ia menekankan pihaknya bersama Korlantas Polri akan berkolaborasi menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas.

    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu , perseroan berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.

    Rivan menyampaikan bahwa Jasa Raharja bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portabel, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.

    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginformasikan kepada masyarakat melalui media, sehingga dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.

    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujar dia.

    Di samping itu, Jasa Raharja juga telah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai media terkait ruas jalan yang dapat dilalui, terutama di wilayah terdampak banjir. Hal ini dikarenakan informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan aman dan efisien.

    Berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023-2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57 persen dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.

    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan apresiasi terhadap kecepatan dan respons Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” pungkas dia.

    Jasa Raharja berharap pelaksanaan mudik Nataru tahun ini dapat berjalan lebih lancar dan minim insiden. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan fasilitas yang telah disiapkan.

    (rir/rir)