Xcloud.id

Perusahaan: Jasa Raharja

  • Sewa Bus Polisi buat Wisata, Pengamat: Duitnya Masuk Kas Negara Nggak?

    Sewa Bus Polisi buat Wisata, Pengamat: Duitnya Masuk Kas Negara Nggak?

    Jakarta –

    Bus Brimob yang mengangkut siswa SMAN 1 Porong, Sidoarjo, mengalami kecelakaan maut. Pengamat transportasi menyoroti praktik penyewaan bus operasional polisi untuk wisata.

    Bus operasional instansi pemerintah seperti kepolisian kerap disewakan untuk kegiatan wisata. Tak sulit mencari bus/truk dari instansi tersebut yang disewakan, tinggal ketik ‘Sewa Bus TNI/Polisi’ di mesin pencarian Google, sudah banyak pilihannya.

    Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mempertanyakan status bus operasional yang disewakan tersebut. Djoko mempertanyakan, apakah sewa bus operasional instansi tersebut uangnya masuk kas negara?

    “Itu kan kendaraan bukan untuk umum, kecuali itu katakanlah membawa keluarganya Polri, itu nggak apa-apa kan? Nah ini sekolah, sekolah itu pasti bayar. Bayar, uangnya ke mana coba?Ada nggak PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sewa bus?Saya kira nggak ada itu. Berarti kan penyalahgunaan fasilitas negara,” kata Djoko kepada detikOto melalui sambungan telepon.

    Andai uang sewa bus operasional instansi itu masuk kas negara, mungkin bisa diterima. Sebab, uang tersebut bisa digunakan untuk biaya perawatan.

    “Kalau masuk PNBP nggak apa-apa untuk biaya perawatan,” katanya.

    Jika kendaraan umum seperti bus pariwisata mengalami kecelakaan, biasanya korban mendapat santunan dari asuransi PT Jasa Raharja. “Kita juga bingung, dapat santunan atau enggak ya? Kayaknya nggak dapat santunan itu (mengingat yang kecelakaan bukan bus umum),” ucap Djoko.

    Asosiasi Minta Tindak Tegas Penyalahgunaan Kendaraan Operasional

    Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan meminta praktik penyewaan bus operasional instansi itu ditindak tegas. Menurut Sani, berdasarkan fakta di lapangan, banyak pelanggaran yang terjadi.

    “Semua tahu kalau rantis/kendaraan dinas tidak diperuntukkan umum, apalagi disewakan. Hal seperti ini banyak sekali, baik kendaraan rantis, juga kendaraan (bus) operasional instansi kementerian,” ujar Sani kepada detikOto.

    Menurut Sani, hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang baik juga tidak adanya penindakan yang tegas dan konsisten.

    “Tidak adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat kendaraan/moda apa yang harus digunakan, hanya melihat sewa yang murah. Inilah butuhnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah lintas institusi,” sambungnya.

    “Untuk kecelakaan rantis yang terjadi di tol Surabaya ini pihak Propam Polri dan Bareskrim harus mengusut tuntas agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

    (rgr/dry)

  • Asosiasi Otobus Minta Bus TNI/Polisi yang Disewa buat Wisata Diusut Tuntas

    Asosiasi Otobus Minta Bus TNI/Polisi yang Disewa buat Wisata Diusut Tuntas

    Jakarta –

    Bus Brimob yang mengangkut rombongan SMAN 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan maut. Asosiasi pengusaha otobus menyoroti penggunaan bus milik polisi untuk mengangkut siswa untuk berwisata.

    Dikutip detikJatim, bus yang memuat siswa SMAN 1 Porong untuk sesi foto buku tahunan mengalami kecelakaan tunggal. Petaka itu terjadi saat bus membawa rombongan siswa SMAN 1 Porong sejumlah 31 dan 2 guru pendamping itu menabrak penanda arah Exit Tol Purwodadi.

    Kecelakaan bus itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus bernama Khoirul (60) dan siswi SMAN 1 Porong bernama Naviri Arimbi Maharani (18) kelas 12. Selain itu, 19 orang mengalami luka-luka. Bus itu hendak membawa rombongan ke Malang untuk pembuatan foto buku tahunan di dua lokasi wisata Malang.

    Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, praktik penyewaan bus dan truk operasional ini sudah jamak dilakukan. Bus dan truk operasional ini kerap ditawarkan dengan harga sewa yang lebih murah.

    “Bus institusi yang dipakai masyarakat umum ini fakta dari banyak pelanggaran yang ada. Semua tahu kalau rantis/kendaraan dinas tidak diperuntukkan umum apalagi disewakan. Hal seperti ini banyak sekali, baik kendaraan rantis juga kendaraan (bus) operasional instansi kementerian,” kata Sani kepada detikOto.

    Menurut Sani, maraknya praktik penyewaan kendaraan operasional ini butuh pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah lintas institusi.

    “Untuk kecelakaan rantis yang terjadi di tol Surabaya ini pihak Propam Polri dan Bareskrim harus mengusut tuntas agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.

    “Di lapangan bayak terjadi hal ini, bus pemerintah disewa oleh masyarakat umum dengan berbagai alasan,” sambungnya.

    Sani mengungkapkan ketidakjelasan perlindungan terhadap penumpang yang menggunakan bus dari instansi tersebut. Di kendaraan umum seperti bus pariwisata, biasanya penumpang akan dilindungi asuransi. Jika terjadi kecelakaan, korban akan mendapat santunan dari Jasa Raharja. Namun untuk kasus penggunaan bus operasional ini, belum jelas perlindungan terhadap penumpang.

    “Tinggal masyarakat yang menggunakan kendaraan dinas ini menuntut pertanggungjawabannya saja,” kata Sani.

    (rgr/dry)

  • Tim Pembina Samsat Jabar Telusuri 5,4 Juta Penunggak Pajak

    Tim Pembina Samsat Jabar Telusuri 5,4 Juta Penunggak Pajak

    BANDUNG – Tim Pembina Samsat Jawa Barat yang terdiri dari Bapenda Jabar, Ditlantas Polda Jabar dan Jasa Raharja menelusuri 5,4 juta penunggak pajak. 

    Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan, Tim Pembina Samsat Jabar telah melakukan rapat koordinasi guna membahas strategi bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB di Jawa Barat.

    Dedi menerangkan, jumlah potensi aktif dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebanyak 17.032.596 unit dengan rincian 14.114.056 roda dua, dan 2.918.540 roda empat, dengan di dalamnya ada sekitar lima juta unit kendaraan yang statusnya belum melakukan pembayaran (pajak).

    “Ini tentu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan. Fokus kami dan tim Pembina samsat tentu agar angkanya bisa terus ditekan,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung dikutip dari Antara, Minggu, 2 Februari. 

    Pendapatan dari pajak ini akan berkolerasi langsung pada peningkatan pembangunan di berbagai bidang termasuk sektor kesehatan hingga pendidikan, yang juga ditargetkan oleh Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi untuk diakselerasi.

    “Beliau (Dedi Mulyadi) sangat concern mengenai peningkatan kualitas jalan, pembangunan ruang kelas, peningkatan elektrifikasi sampai peningkatan layanan kesehatan. Tentu, tugas Bapenda adalah menterjemahkan dengan cara memastikan pendapatan yang dikelola bisa maksimal agar visi tersebut bisa terwujud,” ujar dia.

    Sebagai “modal” untuk pelaksanaan berbagai program, kata Dedi, pada tahun 2024 tercatat, total pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp36 triliun yang berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24,88 triliun, Pendapatan Transfer Rp11,38 triliun dan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp23,19 miliar.

    Jika dirinci, kontribusi terbesar dari pendapatan daerah tersebut adalah PKB dengan nilai Rp9,48 triliun. Namun, disebutkan tetap harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

    Beberapa strategi, kata dia, sudah disiapkan oleh Tim Pembina Samsat untuk menekan angka kendaraan bermotor berstatus menunggak. Terdapat 12 langkah yang dijalankan pada tahun 2025 ini.

    “Konsep besarnya adalah menggabungkan hal yang bersifat humanis dan ketegasan, ada program relaksasi (diskon) serta peningkatan atau kemudahan layanan dalam membayar pajak,” ucap Dedi.

    Beberapa strategi yang disusun, yakni melakukan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) secara door to door dengan agen penelusur yang sudah bekerja sama di setiap kabupaten/kota.

    Lalu, melaksanakan operasi gabungan (Pemeriksaan PKB) di seluruh wilayah kabupaten dan kota bersama Tim Pembina Samsat. Kemudian, melaksanakan Operasi Khusus (Implementasi pasal 74 UU 22/2009 tentang penghapusan data kendaraan) di seluruh kabupaten kota bersama Tim Pembina Samsat kewilayahan.

    Selanjutnya, peningkatan sistem digitalisasi layanan pembayaran PKB tahunan disertai penagihan dan sosialisasi perpajakan dan pengesahan melalui WhatsApp blast. Lalu kolaborasi bersama ETLE Lodaya (Polda Jawa Barat) apabila ada yang terkena tilang dan dalam kondisi menunggak maka diterbitkan juga surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak.

    Melaksanakan sosialisasi secara masif sampai ke tingkat RT dan RW. Lalu, melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan pembayaran pajak untuk kendaraan plat merah dan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh ASN (pemprov, kab/kot, hingga desa) melalui aplikasi ZONITA PAMOR dan SIDAKEP

    Relaksasi sebagian pokok tunggakan dan denda terhadap Wajib Pajak yang menunggak PKB. Lalu, melaksanakan pendataan bersama Gakkum Ditlantas Polda Jabar untuk melakukan pendataan ke seluruh polres/polsek untuk mendata kendaraan hasil tilang (hasil tindak pidana, kendaraan kecelakaan, kendaraan rusak berat, kendaraan menunggak)

    Strategi berikutnya, adalah penelusuran dan sosialisasi ketaatan membayar pajak bagi KTMDU yang bekerjasama dengan Babinkamtibmas. Serta, optimalisasi Payment Point Online Bank (PPOB) melalui Bumdes dan Koperasi.

    Adapun, Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Ruminio Ardano mengatakan bahwa kunci dari strategi ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak meningkat. Selain itu, elemen penting lainnya adalah pendataan yang melibatkan Pemprov, Pemkot, Pemkab, kepolisian dan Jasa Raharja.

    “Kita bisa melakukan kegiatan yang bersifat proaktif, sosialisasi hingga Tingkat RT agar Masyarakat tahu mengapa membayar pajak itu penting. Lalu upaya peningkatan pelayanan bisa lebih memudahkan dan dekat kepada masyarakat seperti program samsat keliling atau digitalisasi yang makin memudahkan pembayaran,” ujar Ruminio.

    Penegakan hukum sendiri, kata dia, adalah upaya terakhir, karena dari 12 langkah yang disusun itu mayoritas konsepnya pendekatan humanis.

    “Bagi kepolisian yang paling penting adalah regident kendaraan untuk melindungi masyarakat. Karena berimpact pada hal lainnya,” ujar Ruminio melanjutkan.

    Ia pun menyatakan bahwa Tim Bapenda dan Jasa Raharja melaksanakan pendataan bersama Gakkum Ditlantas Polda Jabar untuk melakukan pendataan dari tingkat Polda sampai ke seluruh Polres atau Polsek untuk mendata kendaraan yang merupakan barang bukti tilang, tindak pidana dan kecelakaan.

  • Bus Brimob Angkut Siswa Kecelakaan, Pengamat: Emang Boleh Bus Polisi Disewa?

    Bus Brimob Angkut Siswa Kecelakaan, Pengamat: Emang Boleh Bus Polisi Disewa?

    Jakarta –

    Bus milik Pusdik Brimob yang mengangkut rombongan SMAN 1 Porong, Sidoarjo, mengalami kecelakaan maut di KM 72 Tol Pandaan-Malang dekat Exit Tol Purwodadi, Pasuruan. Dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

    Dikutip detikJatim, bus yang memuat siswa SMAN 1 Porong untuk sesi foto buku tahunan mengalami kecelakaan tunggal. Petaka itu terjadi saat bus membawa rombongan siswa SMAN 1 Porong sejumlah 31 dan 2 guru pendamping itu menabrak penanda arah Exit Tol Purwodadi pada Sabtu (1/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.

    Kecelakaan bus itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus bernama Khoirul (60) dan siswi SMAN 1 Porong bernama Naviri Arimbi Maharani (18) kelas 12. Selain itu, 19 orang mengalami luka-luka.

    Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mempertanyakan status bus Brimob yang digunakan siswa SMAN 1 Porong Sidoarjo tersebut.

    “Itu kan kendaraan bukan untuk umum, kecuali itu katakanlah membawa keluarganya Polri, itu nggak apa-apa kan? Nah ini sekolah, sekolah itu mesti bayar. Bayar, uangnya ke mana coba? Ada nggak PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sewa bus? Saya kira nggak ada itu,” kata Djoko kepada detikOto melalui sambungan telepon, Minggu (2/2/2025).

    “Kalau masuk PNBP nggak apa-apa untuk biaya perawatan,” sambungnya.

    Dalam hal ini, Djoko mempertanyakan perlindungan terhadap penumpang yang menggunakan bus polisi. Jika kendaraan umum seperti bus pariwisata mengalami kecelakaan, biasanya korban mendapat santunan dari asuransi PT Jasa Raharja. Namun dalam kasus bus polisi yang mengangkut warga sipil kecelakaan, Djoko tidak tahu secara pasti.

    “Kita juga bingung, dapat santunan atau nggak ya? Kayaknya nggak dapat santunan itu (mengingat yang kecelakaan bukan kendaraan umum),” ucap Djoko.

    Bijak Menyewa Bus Pariwisata

    Djoko mengatakan seharusnya pihak penyewa bus tidak hanya mementingkan harga sewa yang murah. Sebaiknya pilih penyedia bus yang resmi, berizin, terawat dan minim kecelakaan.

    “Bagi masyarakat, jangan cari murah lah. Kalau cari bus itu mahal sedikit nggak apa-apa, tapi kan Anda lebih selamat. Cari bus yang ada izin, buka di aplikasi Mitra Darat, itu ketahuan. Kemudian sopirnya dua, jangan satu. Saya yakin itu (sopirnya) ngantuk, kemungkinan ngantuk. Makanya sopirnya minta dua, biar nyaman. Ini yang kita selalu cari murah-murah, tapi risikonya nggak dipikirkan,” kata Djoko.

    Djoko mengatakan, aspek keselamatan dalam memilih bus untuk disewa perlu menjadi perhatian. Seperti ketersediaan alat P3K, palu pemecah kaca, pemadam kebakaran, dan pintu darurat.

    “Hingga sekarang masih ada sejumlah bus yang tidak memiliki izin dan tidak melakukan uji KIR. Warga jangan terjebak dengan harga sewa murah, namun tak memberikan layanan dan jaminan keselamatan. Selain itu, pengemudi diminta yang mengetahui rute mencapai lokasi wisata yang dituju,” kata Djoko.

    Sekolah Sempat Melarang, Siswa Bayar Sendiri

    Sementara itu, seperti dikutip detikJatim, Kepala SMAN 1 Porong Ropinggi mengatakan, bus rombongan siswa berencana akan melakukan pembuatan foto buku tahunan di dua lokasi wisata Malang. Menurutnya, pihaknya sempat melarang kegiatan tersebut.

    “Kami sebenarnya sempat melarang kegiatan pembuatan pengambilan foto history year books,” kata Ropinggi melalui telepon, Minggu (2/2/2025).

    Ropinggi menjelaskan, yang mengalami musibah kecelakaan tunggal di KM 72 jalan Tol Pandaan-Malang itu merupakan siswa kelas XII-7. Rombongan siswa sebanyak 31 orang itu berangkat menggunakan bus polisi. “Karena jarak dari sekolahnya terlalu jauh, dan pada bayar,” jelas Ropinggi.

    “Kami juga tidak menginginkan kegiatan tersebut membebani para wali murid dan siswanya, karena ongkos transportasi ditanggung secara mandiri,” imbuh Ropinggi.

    (rgr/din)

  • Korban yang Terseret Ombak di Pantai Drini akan Dapat Santunan, Ini Nominalnya – Halaman all

    Korban yang Terseret Ombak di Pantai Drini akan Dapat Santunan, Ini Nominalnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Gunungkidul menyebut, 13 korban yang terseret ombak di Pantai Drini, Kelurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta, akan memperoleh santunan.

    Berdasarkan keterangan Kepala Dispar Kabupaten Gunungkidul, Oneng Windu, santunan itu dikover oleh Jasaraharja Putera.

    Korban meninggal akan memperoleh Rp10 juta sedangkan korban selamat maksimal mendapatkan Rp3,5 juta.

    “Adapun, besaran santunan untuk korban yang meninggal dunia sebesar Rp10 juta sedangkan korban yang rawat dan pengobatan maksimal Rp3,5 juta,” tuturnya saat dikonfirmasi pada Rabu (29/1/2025), dilansir Tribun Jogja.

    Menurut Oneng Windo, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Jasa Raharja Putra untuk mengurus pemberkasan.

    “Kemarin, sudah koordinasi dan tengah menyusun pemberkasan untuk proses pencairannya,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ditpolairud Polda DIY turut membantu evakuasi dan pertolongan pencarian terhadap 13 siswa SMP N 7 Mojokerto, Jawa Timur yang terseret ombak di Pantai Drini pada Selasa (28/1/2025) kemarin.

    Dirpolairud Polda DIY, Kombes Pol Didik Priyo Sambodo, didampingi KBO Polairud, AKBP Bayu Herlambang mengatakan, sembilan orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dalam tragedi tersebut.

    Kemudian tiga siswa dievakuasi dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sedangkan satu siswa lain yang sempat hilang berhasil ditemukan pada Rabu pagi.

    “Hasil pencarian kedua, ditemukan satu siswa di dasar pantai dalam keadaan meninggal,” kata Didik Priyo Sambodo, Rabu.

    Ia menyebut, operasi pencarian ini dilakukan bersama stakeholder terkait, yaitu Basarnas, SAR Satlinmas Korwil II, TNI, Polres Gunungkidul, Potensi SAR Drini, relawan, serta nelayan.

    Setelah korban terakhir berhasil dievakuasi, maka kegiatan operasi SAR dinyatakan selesai.

    Ditpolairud Polda DIY pun mengimbau wisatawan yang ingin menikmati liburan di pantai harus mematuhi imbauan dari pihak keamanan.

    “Berwisata yang baik dengan mengikuti imbauan petugas dan rambu rambu imbauan daerah rawan ada palung sehingga berangkat selamat pulang pun selamat,” imbuh Bayu Herlambang.

    Daftar Korban

    Korban Meninggal

    Alfian Aditya Pratama (13)
    Malfen Yusuf Adhi Dilaga (13)
    Rayhaki F (13)
    Rifky Yudha Pratama (13)

    Korban Selamat

    Firnanda Rahmadani (13)
    Bintang Kenzi (13)
    Petra Agustino (13)
    Refana Bagas (13)
    M. Zaki (13)
    Arizona Reza (13)
    Ahmad Muzaki (13)
    Raditya Rangga (13)
    Ainoah (13)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Korban Terseret Ombak Pantai Drini Gunungkidul Mendapatkan Santunan, Ini Besarannya.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Nanda Sagita)

  • Program Samsat Budiman dan Samsat Corporate: Kontribusi Besar Tingkatkan Pendapatan PKB di Jateng

    Program Samsat Budiman dan Samsat Corporate: Kontribusi Besar Tingkatkan Pendapatan PKB di Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Program inovatif Samsat Budiman dan Samsat Corporate dari Pemprov Jateng mencatatkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

    Pada 2024, program tersebut berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp19,363 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menurut Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, kontribusi tersebut mencerminkan keberhasilan strategi pelayanan yang mendekatkan pajak ke masyarakat. 

    “Jumlahnya terus mengalami peningkatan.”

    “Pada 2024 mencapai Rp19,363 miliar.”

    “Artinya dua kali lipat dari 2023,” ungkapnya, Minggu (26/1/2024).

    Samsat Budiman merupakan layanan pajak berbasis desa yang memungkinkan pembayaran PKB melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 

    Saat ini, terdapat 839 unit Samsat Budiman di Jawa Tengah, dengan jumlah yang terus bertambah.

    Sementara itu, Samsat Corporate bekerja sama dengan PT Jasa Raharja dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng untuk menyediakan layanan pembayaran pajak di lingkungan perusahaan. 

    Program tersebut menjangkau objek pajak dalam skala besar, terutama di kawasan industri.

    Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap layanan pajak, Pemprov Jateng menyelenggarakan Samsat Award pertama pada 2025. 

    Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan kepada mitra Samsat yang berprestasi.

    “Ada lima kategori penghargaan dengan total 16 penerima dari perorangan dan instansi.”

    “Untuk kategori Bumdes dan Samsat Corporate, kami memberikan hadiah masing-masing satu sepeda motor,” jelas Nana Sudjana.

    Beberapa penerima penghargaan kategori Bumdes antara lain.

    1. Bumdes Mekarsari (Kabupaten Kebumen)

    2. Bumdes Parikesit (Kabupaten Pemalang)

    3. Bumdes Sumber Kahuripan, Bumdes Kemiri Jaya, dan Bumdes Genta Makmur (Kabupaten Cilacap)

    Sedangkan penghargaan kategori Badan Usaha Korporasi dengan transaksi Samsat Corporate terbanyak diterima oleh Majelis Wakil Cabang NU Bonoworo, Kabupaten Kebumen.

    Pendapatan PKB 2024 tercatat mencapai Rp5,47 triliun.

    Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang Rp3,068 triliun. 

    Pendapatan ini dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

    Nana Sudjana mengatakan, hasil pendapatan pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif di Jawa Tengah. 

    “Kami melihat Jawa Tengah terus maju.”

    “Pertumbuhan ekonomi baik dan angka kemiskinan menurun,” ujarnya.

    Data menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024 turun menjadi 9,58 persen, dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen. (*)

  • Cek! Ini Jadwal Operasional Kantor Cabang BRI Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek – Page 3

    Cek! Ini Jadwal Operasional Kantor Cabang BRI Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek – Page 3

    Untuk kemudahan bertransaksi, nasabah BRI dapat tetap mengakses berbagai layanan perbankan dengan mudah melalui aplikasi Super Apps BRImo, yang memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

    Selain itu, jaringan e-channel BRI dengan jumlah lebih dari 20.000 ATM, hampir 300.000 EDC Merchant, dan lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia siap melayani berbagai kebutuhan transaksi nasabah. 

    Di samping itu, nasabah dapat menghubungi Asisten Virtual BRI “Sabrina” yang tersedia 24 jam melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Sabrina dapat membantu nasabah dengan berbagai informasi terkait produk, promo, dan layanan BRI, seperti pengecekan saldo dan mutasi rekening, pengaturan kartu debit, serta pembuatan dan pengecekan pengaduan.

    Selain itu, nasabah dapat memperoleh informasi terkait lokasi kantor cabang BRI, ATM, AgenBRILink, dan rekomendasi merchant terdekat, yang semakin memudahkan transaksi keuangan sehari-hari. BRI juga menyediakan saluran komunikasi melalui Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017 atau melalui layanan bebas pulsa di Pusat Bantuan BRImo.

    BRI juga menyediakan berbagai layanan untuk nasabah inti, seperti penerimaan setoran penebusan Delivery Order (DO) BBM/Non-BBM dari SPBU untuk Pertamina dan pembukaan rekening klaim asuransi kecelakaan untuk Jasa Raharja.

    Nasabah umum dapat tetap menikmati layanan pembukaan rekening, penarikan, setoran, pelayanan kartu debit, serta registrasi fasilitas e-banking selama periode layanan terbatas dan Weekend Banking.

     

    (*) 

  • BRI Siapkan Ini Buat Nasabah Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek 2025

    BRI Siapkan Ini Buat Nasabah Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan kesiapan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah selama libur Isra Mikraj dan Imlek 2025. Dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat pada periode libur tersebut, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik melalui berbagai saluran digital dan konvensional.

    Untuk kemudahan bertransaksi, nasabah BRI dapat tetap mengakses berbagai layanan perbankan dengan mudah melalui aplikasi Super Apps BRImo, yang memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, jaringan e-channel BRI dengan jumlah lebih dari 20.000 ATM, hampir 300.000 EDC Merchant, dan lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia siap melayani berbagai kebutuhan transaksi nasabah.

    Di samping itu, nasabah dapat menghubungi Asisten Virtual BRI “Sabrina” yang tersedia 24 jam melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Sabrina dapat membantu nasabah dengan berbagai informasi terkait produk, promo, dan layanan BRI, seperti pengecekan saldo dan mutasi rekening, pengaturan kartu debit, serta pembuatan dan pengecekan pengaduan.

    Selain itu, nasabah dapat memperoleh informasi terkait lokasi kantor cabang BRI, ATM, AgenBRILink, dan rekomendasi merchant terdekat, yang semakin memudahkan transaksi keuangan sehari-hari. BRI juga menyediakan saluran komunikasi melalui Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017 atau melalui layanan bebas pulsa di Pusat Bantuan BRImo.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto mengungkapkan, bahwa layanan digital BRI akan tetap beroperasi penuh selama libur Isra Mikraj dan Imlek, sementara operasional jaringan konvensional akan disesuaikan. “Kami akan terus mengakomodasi kebutuhan nasabah, baik individu maupun korporasi, agar transaksi tetap berjalan lancar dan aman,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (26/1/2025).

    Adapun jadwal operasional kantor cabang BRI selama libur Isra Mikraj dan Imlek 2025 adalah sebagai berikut:

    Sabtu dan Minggu, 25-26 Januari 2025: Layanan weekend bankingtetap beroperasi di 67 kantor BRI.
    Senin, 27 Januari 2025: Seluruh kantor BRI tidak beroperasi.
    Selasa, 28 Januari 2025: Layanan terbatas di 33 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah.
    Rabu, 29 Januari 2025: Seluruh kantor BRI tidak beroperasi.
    Kamis, 30 Januari 2025: Layanan kantor BRI beroperasi normal seperti biasa.

    Daftar lengkap kantor cabang yang beroperasi terbatas pada 28 Januari 2025 dapat diakses melalui tautan ini atau dengan menggunakan kata kunci “Layanan Terbatas” di Asisten Virtual Sabrina.

    BRI juga menyediakan berbagai layanan untuk nasabah inti, seperti penerimaan setoran penebusan Delivery Order (DO) BBM/Non-BBM dari SPBU untuk Pertamina dan pembukaan rekening klaim asuransi kecelakaan untuk Jasa Raharja. Nasabah umum dapat tetap menikmati layanan pembukaan rekening, penarikan, setoran, pelayanan kartu debit, serta registrasi fasilitas e-bankingselama periode layanan terbatas dan Weekend Banking. Semua layanan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

    Sebagai bank terbesar di Indonesia, BRI terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menghadirkan solusi keuangan yang inklusif. 

    (bul/bul)

  • Antisipasi Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Tuban Pasang Mobil Replika

    Antisipasi Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Tuban Pasang Mobil Replika

    Tuban (beritajatim.com) – Antisipasi kecelakaan lalu lintas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban memasang replika mobil Lantas serta banner sosialisasi keselamatan lalu lintas di jalan.

    Dalam kegiatan tersebut selain diikuti Satlantas Polres Tuban, juga Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja juga turut serta dalam pemasangan mobil replika dan sosialisasi dalam bentuk pemasangan tulisan di banner.

    Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tuban, IPTU Eko Sulistiono mengatakan, bahwa tujuan pemasangan mobil replika dan pemasangan banner tersebut upaya menekan angka kecelakaan di Kabupaten Tuban.

    “Pemasangan dilakukan di titik-titik rawan atau blackspot,” ujar IPTU Eko Sulistiono, Jumat (24/01/2025).

    Pria yang akrab disapa Eko ini juga menjelaskan, dari titik rawan tersebut ada di 2 Kecamatan yakni di wilayah Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Jenu.

    “Ada 2 replika mobil dan ada banner keselamatan lalu lintas yang sudah kita siapkan,” imbuhnya.

    Bahkan, upaya tersebut juga memberikan inspirasi terhadap Polres lain dan menggunakannya sebagai upaya meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

    “Polres Gresik juga pernah menggunakan replika mobil ini dan memang sangat efektif dalam menurunkan angka kecelakaan,” terang Eko.

    Terlebih saat ini musim liburan, sehingga diharapkan bentuk antisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tuban memberikan perhatian terhadap pengemudi agar selalu berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.

    “Terbukti dari tanggal 1-20 januari 2025 angka kecelakaan saat ini menurun sebesar 70 persen,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Inovasi Samsat Budiman dan Samsat Corporate Berhasil Raup Rp19,363 Miliar dari Pajak Kendaraan

    Inovasi Samsat Budiman dan Samsat Corporate Berhasil Raup Rp19,363 Miliar dari Pajak Kendaraan

    Liputan6.com, Jakarta – Program Samsat Budiman dan Samsat Corporate dari Pemerintah Provinsi Jateng dinilai mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermoror (PKB).

    “Kontribusinya setiap tahun terus alami peningkatan. Pada 2024 mencapai Rp19,363 miliar, artinya dua kali lipat dari 2023,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso saat acara penghargaan Samsat Award, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 24 januari 2025.

    Samsat Budiman adalah inovasi pelayanan dengan mendekatkan pelayanan pajak ke tingkat desa. Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

    “Jumlahnya saat ini ada 839 unit Samsat Budiman. Jumlah ini terus bertambah dengan (adanya) Bumdes yang bergabung,” kata Nadi.

    Sedangkan Samsat Corporate adalah program kerjasama antara Bapenda Jateng, PT Jasa Raharja, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng yang menyediakan layanan Samsat di sejumlah lingkungan perusahaan.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menambahkan, atas capaian-capaian yang menggembirakan itu, Samsat Award diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada mitra Samsat.

    “Samsat Award baru dilaksanakan tahun ini, tujuannya memberikan apresiasi kepada mitra Samsat atas dukungan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat,” kata dia.

    Nana melanjutkan, ada lima kategori penghargaan dengan total 16 penerima dari perorangan/instansi.

    “Untuk kategori Bumdes (Samsat Budiman) dan Samsat corporate kita berikan hadiah masing-masing satu sepeda motor,” kata Nana.

    Terdapat lima Bumdes yang mendapat penghargaan atas catatan raihan objek terbanyak pada periode Juli sampai 15 Desember 2024. Bumdes tersebut meliputi Bumdes Mekarsari Kabupaten Kebumen, Bumdes Parikesit Kabupaten Pemalang, Bumdes Sumber Kahuripan dan Bumdes Kemiri Jaya, dan Bumdes Genta Makmur Kabupaten Cilacap.

    Adapun kategori Penghargaan Badan Usaha Korporasi dengan Transaksi Samsat Corporate terbanyak 2024 diterima oleh Majelis Wakil Cabang NU Bonoworo, Kabupaten Kebumen.

    Lebih lanjut, Nana mengatakan, pendapatan pajak akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan provinsi Jawa Tengah.

    “Saat ini, kami merasakan dan melihat bahwa Jawa Tengah maju. Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik,” kata dia.

    Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Secara persentase, orang miskin di Jateng pada September 2024 turun menjadi 9,58%, dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen.

    Sebagai informasi, pendapatan PKB tahun 2024 mencapai sebesar Rp 5,47 triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 3,068 triliun.