TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).
Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.
Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.
Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.
Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.
Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.
Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.
Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.
Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)
Tenaga Kerja Federal
– Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.
– Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.
– Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.
– Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.
– Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.
– Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.
Imigrasi dan Perbatasan
– Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.
– Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.
Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.
Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.
– Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.
– Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.
Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.
– Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.
– Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”
Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)
– Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.
– Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.
– Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.
Tarif dan Perdagangan
– Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.
– Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.
– Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.
– Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.
Energi dan Lingkungan
– Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.
– Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.
– Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.
– Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.
– Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.
– Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.
– Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.
– Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.
– Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.
– Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.
Larangan TikTok
Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.
Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.
Lainnya
– Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.
– Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.
– Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.
– Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.
– Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.
– Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.
(Tribunnews.com/Tiara Shelavie)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4374713/original/072494500_1680002464-Thumbnail_Liputan6.com-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Meta Tawarkan Rp 75 Juta ke Kreator TikTok yang Mau Gabung ke Instagram dan Facebook – Page 3")
