Xcloud.id

Perusahaan: Instagram

  • Saya Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

    Saya Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD menegaskan, tidak pernah menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi asli atau juga palsu. Hal ini dia sampaikan sebagai bentuk bantahan soal pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya pernah menyebut ijazah Jokowi asli. 

    Kabar tersebut muncul setelah Roy Suryo Cs ditetapkan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mahfud MD memastikan bahwa kabar yang muncul tersebut sebagai fake news karena berisi informasi bohong dan dipelintir. 

    “Ada berita beredar bahwa (setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka) Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran dan bohong. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu,” kata Mahfud MD melalui akun Instagram pribadi, Minggu (9/11). 

    Dia mengungkapkan bahwa dirinya hanya pernah mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya cukup menjelaskan bahwa benar telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo. 

    Adapun jika ijazah sudah dikeluarkan dan kemudian ada yang menuduh itu dipalsukan atau digunakan orang lain, itu bukan urusan UGM. Melainkan urusan hukum. 

    “UGM bisa menjelaskan itu jika diminta pengadilan,” ungkap Mahfud MD. 

    Dia juga memastikan bahwa pernyataan itu sudah lama disampaikan melalui tayangan podcast di Youtube. Itu sebabnya dia menegaskan tidak pernah berkomentar soal kasus ijazah Jokowi setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka. 

    “Itu sudah lama saya katakan melalui podcast TERUS TERANG dua setengah bulan lalu, tepatnya pekan ke-4 Agustus lalu (slide 2 potongan video penjelasan saya di Terus Terang), bukan setelah Roy Suryo Cs jadi tersangka,” ucap Mahfud MD. 

    Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu nama yang terseret dalam kasus tersebut adalah Roy Suryo. 

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan asistensi dan gelar perkara yang melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang

    Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan Ir H Joko Widodo,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11). 

    Dia menjelaskan, proses penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang melibatkan ahli pidana, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi, dan ahli bahasa. Selain itu, turut hadir perwakilan dari unsur eksternal seperti Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum.

    “Berdasar hasil penyidikan kami menetapkan 8 orang tersangka yang kami bagi dalam dua klaster, antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas ES, KTR, MRF, RE, dan DHL,” jelas Asep. 

  • 10% Pendapatan Instagram-Facebook dari Iklan Penipuan

    10% Pendapatan Instagram-Facebook dari Iklan Penipuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta nampaknya gagal menghentikan banjir iklan penipuan membanjiri platform yang dimilikinya, Instagram dan Facebook. Raksasa teknologi itu malah mendapatkan keuntungan yang tak sedikit dari iklan-iklan berbahaya tersebut.

    Laporan Reuters mengutip sejumlah dokumen yang tidak dilaporkan sebelumnya mengungkapkan Meta mengantongi pendapatan dari iklan-iklan penipuan. Dilaporkan jika perusahaan memperkirakan jumlahnya 10% pendapatan tahunan 2024 atau sekitar US$16 miliar (Rp 266,9 triliun) dikutip Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan dokumen Desember 2024, Meta menampilkan hingga 15 miliar iklan penipuan dengan kategori berisiko tinggi saat itu setiap harinya. Dokumen lain pada akhir tahun yang sama juga mengungkapkan pendapatan tahunan perusahaan mencapai US$7 miliar dari kategori ini.

    Laporan itu juga mengungkapkan sebagian besar iklan memang sudah terdeteksi mencurigakan oleh sistem. Namun tak ada pemblokiran Meta memilih membebankan biaya iklan lebih tinggi dengan tujuan mencegah iklan mencurigakan itu.

    Sistem personalisasi Meta jadi sorotan pula dalam laporan itu, sebab pengguna yang mengklik iklan akan melihat lebih banyak iklan lainnya dalam akunnya. Sebagai informasi, sistem digunakan untuk menayangkan iklan berdasarkan minat pengguna.

    Juru bicara Meta Andy Stone telah angkat bicara terkait laporan Reuters. Menurutnya, estimasi pendapatan iklan penipuan merupakan perkiraan kasar dan terlalu inklusif.

    Angka yang keluar itu disebut Stone lebih rendah, karena juga memasukkan pendapatan dari iklan yang sah. Namun dia menolak memberikan angka estimasi terbaru.

    Stone memastikan Meta terus memerangi penipuan dan spoofing. Dalam laporannya, 134 juta lebih konten iklan penipuan juga telah dihapus Meta sepanjang tahun ini.

    “Kami secara agresif memerangi penipuan dan spoofing, karena orang-orang dalam platform tidak ingin dengan konten ini, pengiklan sah dan kami tak menginginkannya,” jelasnya.

    “Selama 18 bulan terakhir, kami mengurangi laporan pengguna soal iklan penipuan sebanyak 58%, pada 2025, kami menghapus lebih dari 134 juta konten iklan penipuan,” dia menambahkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sederet Alasan Target Pajak Purbaya 2025 Sulit Dicapai

    Sederet Alasan Target Pajak Purbaya 2025 Sulit Dicapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghadapi risiko pelebaran shortfall alias selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak tahun 2025. Risiko pelebaran itu dipicu oleh rendahnya daya pungut penerimaan pajak, yang sampai kuartal III/2025 hanya di angka 8,58%. 

    Angka itu mengonfirmasi bahwa pengumpulan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun hanya mencakup 8,58% dari total PDB hingga kuartal III/2025 yang mencapai Rp17.672,9 triliun. 

    Dalam catatan Bisnis, rendahnya daya pungut penerimaan pajak itu terjadi karena 3 aspek. Pertama, karena kinerja perekonomian yang jelas berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Kedua, celah kepatuhan atau compliance gap. Ketiga, policy gap atau celah penerimaan pajak karena kebijakan tertentu, salah satunya pengecualian pajak atau tax exemption.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa target fiskus senilai Rp2.076,9 triliun yang sulit dicapai disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melemah. “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu enggak tercapai, karena ekonominya turun, tetapi orang-orang kan enggak peduli di luar,” jelasnya dikutip dari akun Instagram resmi @menkeuri, Minggu (9/11/2025).

    Oleh sebab itu, dia meminta agar Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tetap berusaha seoptimal mungkin. Dia meyakini kondisi perekonomian sudah berbalik arah sejak akhir kuartal III/2025, atau tak lama setelah dia menjabat Menkeu.

    Beberapa gebrakan Purbaya yakni memindahkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke himbara guna memacu pertumbuhan kredit, maupun menggelontorkan beberapa stimulus. “Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa tercapai,” paparnya.

    Untuk tahun depan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan penerimaan pajak akan membaik. Sebab, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai 6% (yoy). “Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, itu harusnya kalau rasionya kita betul itu, private sektornya bisa jalan, tetapi anda ngerti kan apa yang anda kerjain? Jaga terus integritas,” terangnya.

    Target Ekonomi Sulit Tercapai 

    Adapun pelambatan laju perekonomian pada kuartal III/2025 yang realisasinya hanya 5,04% semakin memperberat posisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan tahunan di angka 5,2%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak, karena pajak adalah babak terkahir dari siklus ekonomi.

    Orang atau badan yang memperoleh tambahan penghasilan secara otomatis akan membayar pajak. Kalau rugi atau mengalami kondisi tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, orang atau badan tidak wajib membayar pajak. 

    Kalau menurut perhitungan secara akumulatif, untuk mencapai angka pertumbuhan 5,2%, pemerintah perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 di angka 5,77% – 5,8%. Sementara proyeksi pemerintah saat ini, kuartal IV/2025 hanya tumbuh di angka 5,5%.

    Hal itu berarti, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya akan berada di kisaran 5,13%. Meski simulasinya jauh lebih baik 2024 yang hanya tumbuh di angka 5,03%, secara tren pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di angka 5,5% apalagi 5,77% sangat jarang bisa dicapai.

    Dalam catatan Bisnis, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 tidak pernah mencapai angka 5,5%. Apalagi dengan kondisi ekonomi 2025, yang selain ditopang dukungan dari stimulus pemerintah, nyaris tidak ada momentum politik atau ekonomi dalam skala besar yang bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5% pada kuartal IV/2025.

    Rata-rata pertumbuhan ekonomi kuartal IV dari tahun 2015-2024 hanya di kisaran 4,3%. Nilai rata-rata ini memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2020 yang terkontraksi 2,19% akibat pandemi Covid-19.

    Sedangkan pencapaian tertinggi pertumbuhan ekonomi kuartal IV dalam 10 tahun terakhir, terjadi pada tahun 2017. Saat itu realisasi pertumbuhannya di angka 5,19%. Menariknya, kuartal IV tahun 2018 dan 2023 yang didukung booming komoditas, realisasi pertumbuhannya masing-masing hanya di angka 5,18% dan 5,04%.

    Artinya, kalau menilik tren tersebut, pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% atau 5,77% pada kuartal IV nyaris tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Apalagi dengan fakta bahwa terjadi tren pelambatan kinerja konsumsi rumah tangga selama kuartal III/2025 lalu di angka 4,89%. Padahal, target pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025, minimal harus di angka 5,77%.  

    Policy Gap

    Soal celah dari kebijakan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pertengahan Oktober lalu mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar Rp530 triliun yang tidak terpungut pada 2025.

    Suahasil menjelaskan bahwa ratusan triliun potensi pendapatan negara itu tak terpungut akibat berbagai program belanja perpajakan yang pemerintah luncurkan sepanjang tahun ini.

    Dia mencontohkan bahwa Kementerian Keuangan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan makanan, barang/jasa pendidikan, kesehatan, maupun listrik di bawah 6.600 volt-ampere. Selain itu, bea masuk ke sejumlah komoditas juga dibebaskan.

    Di sisi lain, kebijakan insentif tax holiday (pembebasan pajak), tax allowance (pengurangan pajak), tax incentive (insentif pajak), hingga PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sifatnya final.

    “Itu semua adalah bentuk fasilitas perpajakan yang kita maksudkan, ya sudah, uangnya biar tetap di perekonomian, berputar di perekonomian. Estimasi kita untuk 2025 adalah sekitar Rp530 triliun yang tidak dikumpulkan oleh pemerintah,” jelas Suahasil dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Tabel Belanja Pajak 2021-2026

    Jenis Pajak
    2021
    2022
    2023
    2024
    2025
    2026

    PPN & PPnbM
    169,9
    190,4
    208,2
    227,8
    343,3
    371,9

    PPh
    106,5
    120,7
    129,2
    140,7
    150,3
    160,1

    Bea Masuk & Cukai
    16,6
    16,4
    21,5
    31,3
    36,2
    31,1

    PBB S5L
    0
    0,6
    0,7
    0,1
    0,1
    0,1

    Bea Meterai 
    –
    0,4
    0,5
    0,3
    0,3
    0,4

    Total
    293
    328,5
    360
    400,1
    530,3
    563,6

    Keterangan: Kemenkeu, dalam triliun, 2025-2026 proyeksi

    Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia ini pun mengklaim bahwa besarnya belanja perpajakan itu menjadi salah satu alasan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia kerap rendah. Dia mencontohkan, Rp530 triliun potensi penerimaan pajak yang tak terpungut itu setara 2% dari PDB Indonesia.

    Lebih lanjut, dia merincikan sektor-sektor yang paling menikmati belanja perpajakan itu sepanjang tahun ini. Menurutnya, sektor manufaktur menjadi penikmat utama belanja perpajakan itu dengan estimasi sebesar Rp137 triliun sepanjang tahun ini, diikuti sektor pertanian (Rp60,5 triliun) dan perdagangan (Rp55 triliun).

    Sementara berdasarkan agennya, Suahasil mengungkapkan rumah tangga menikmati sekitar 55% belanja perpajakan itu, diikuti dunia bisnis dan investasi (25%) serta UMKM (18%). Dia pun mendorong agar setiap lapisan masyarakat terus menikmati belanja perpajakan tersebut. Suahasil menggarisbawahi bahwa belanja perpajakan bukan stimulus ekonomi yang terbatas untuk periode tertentu melainkan terus berjalan.

    “Kalau udah ada insentifnya dipakai, silakan. Pakainya bagaimana? Pakainya adalah dengan menjalankan terus kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonominya jalan, transaksinya jalan, ada sejumlah pajak yang enggak perlu dibayar,” tutup Suahasil.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Selain insentif PPh, rumitnya administrasi PPN di Indonesia juga turut menyumbang rendahnya daya pungut penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Aktivitas perekonomian di pasar tradisional./JIBI

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun. Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Compliance Gap

    Selain celah kebijakan, kepatuhan wajib pajak alias compliance gap juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Tren rasio kepatuhan formal wajib pajak yang hanya di angka 71% menunjukkan bahwa tudingan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih berburu di kebun binatang bukan isapan jempol semata.

    Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan terjadi penurunan kepatuhan formal penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2024 wajib pajak orang pribadi (WP OP).

    Kantor Direktorat Jenderal Pajak alias DJP./Istimewa

    Setiap tahunnya, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat pada 31 Maret untuk WP OP dan 30 April untuk WP Badan.

    Pada tahun lalu, realisasinya penyampaian SPT Tahunan 2023 mencapai 1.048.242 atau 1,04 juta untuk WP Badan (korporasi) dan 13.159.400 atau 13,15 juta untuk WP OP.Sementara pada tahun ini, realisasi penyampaian SPT Tahunan 2024 sebesar 1.053.360 atau 1,05 juta untuk WP Badan dan 12.999.861 atau 12,99 juta untuk WP OP.

    Artinya, ada penurunan penyampaian SPT Tahunan WP OP pada tahun ini sebesar 159.539 (-1,21%) dibandingkan tahun lalu. Padahal, penyampaian SPT Tahunan WP Badan pada tahun ini meningkat sebanyak 5.118 (+0,49%) dibandingkan tahun lalu.

    Cerminan Ekonomi 

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio itu bukan semata karena faktor administrasi, melainkan cerminan perlambatan ekonomi nasional.

    “Kinerja penerimaan pajak di negara berkembang seperti Indonesia bersifat pro-cyclical. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, tax ratio juga ikut menurun,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

    Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 itu turun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yaitu 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

    Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% per kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

    Fajry mencatat, jika melihat tren penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir maka tampak penurunan tahun ini merupakan yang paling tajam yaitu sebesar 0,9 poin persentase (dari 9,48% per kuartal III/2024 menjadi 8,58% per kuartal III/2025).

    Dia mengaku memang banyak terjadi gejolak sepanjang tahun ini dari besarnya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Hanya saja, Fajry menilai faktor restitusi pajak hanya berdampak pada kuartal I/2025, sedangkan pengaruh pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum terbukti signifikan.

    “Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III,” ujarnya.

    Pemerintah sendiri menargetkan tax ratio 2025 sebesar 10,03%, atau 1,44 poin lebih tinggi dari posisi saat ini. Fajry meragukan target tersebut realistis dicapai dalam sisa tahun berjalan.

    Dia berkaca pada realisasi tax ratio tahun lalu. Saat itu, tax ratio mencapai 9,48% sampai dengan kuartal III/2024; pada akhir tahun, tax ratio tercatat di angka 10,08% atau hanya meningkat 0,6 poin persentase meski dengan berbagai usaha ekstra yang telah dilakukan otoritas.

    “Kalaupun sisi penerimaannya mau dipaksa untuk mencapai target, iklim usaha yang akan menjadi korbannya,” wanti-wantinya.

  • Pengunduran Diri Ditolak MKD, Rahayu Saraswati Masih Butuh Waktu Berpikir, Said Didu Beri Pujian

    Pengunduran Diri Ditolak MKD, Rahayu Saraswati Masih Butuh Waktu Berpikir, Said Didu Beri Pujian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberikan pujian dengan langkah tegas yang diambil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

    Sang politikus dari partai Gerindra yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo angkat suara pasca penolakan pengunduran dirinya oleh Mahkamah Kehormatan Daerah (MKD) DPR RI.

    Lewat cuitan di akun X pribadinya, Said Didu bangga dan memberikan apresiasi atas keputusan ini.

    Menurutnya, keputusan yang diambil Saras memberikan penghormatan karena menempatkan integritas di atas segalanya.

    “Ikut bangga dan memberikan apresiasi kepada Mba Saras yang menempatkan integritas di atas segala-galanya,” tulisnya dikutip Senin (10/11/2025).

    Sebelumnya, MKD sendiri memutuskan bahwa dia tetap menyandang status sebagai anggota Dewan periode 2024-2029.

    Sara menyampaikan bahwa keputusan mundur tersebut tidak mudah bagi dirinya sebagai anggota dewan setelah kekhawatiran yang dia dapatkan saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.

    Alasannya, ia mundur disampaikan langsung melalui unggahan di media sosial pribadinya.

    “Saya pernah dikabari bahwa akan ada sidang MKD untuk membahas status saya di DPR sejak awal Oktober. Namun sidang itu tidak kunjung datang. Saya sejak pengunduran diri telah berfokus menenangkan dan refleksi diri, quality time dengan keluarga, dan pekerjaan saya di luar politik,” tulisnya dalam akun instagram @rahayusaraswati, Minggu (9/11/2025).

    Bahkan Sara mengaku bahwa saat dirinya mengajukan mundur dari anggota, banyak hal yang dikorbankan untuk bisa mencapai posisi tersebut, termasuk uang yang telah digelontorkan.

  • Masalah Kesehatan yang Dialami Pekerja Kantoran Akibat Kekurangan Mineral

    Masalah Kesehatan yang Dialami Pekerja Kantoran Akibat Kekurangan Mineral

    Jakarta –

    Bekerja di ruangan ber-AC sambil duduk berjam-jam sudah menjadi kebiasaan banyak pekerja kantoran. Namun, tanpa disadari, kondisi ini bisa membuat tubuh kehilangan cairan dan mineral tubuh lebih cepat.

    Meski tidak banyak berkeringat, udara dingin dari AC justru membuat tubuh tetap menguapkan cairan melalui kulit dan pernapasan. Bagi mereka yang jarang minum air mineral saat bekerja, risiko kekurangan cairan dan mineral tubuh bisa meningkat.

    Akibatnya, tubuh kekurangan mineral yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan dan mineral tubuh, sehingga muncul keluhan seperti tubuh kaku, lesu, atau cepat lelah. Selain itu, duduk terlalu lama juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan lain bagi para pekerja kantoran. Berikut beberapa di antaranya:

    1. Kaki Bengkak

    Dikatakan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dr Fani Syafani, MKK, SpOk, AIFO-K kaki bengkak bukan hanya dialami bagi mereka yang terlalu lama berdiri, tetapi juga pekerja kantoran yang diharuskan duduk selama berjam-jam.

    Menurut dr Fani, kaki bengkak bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sirkulasi atau fungsi tubuh yang tidak berjalan dengan baik.

    Misalnya peredaran darah yang kurang lancar, retensi cairan, atau bahkan gangguan pada sistem limfatik. Selain itu, kurangnya asupan cairan dan mineral juga bisa menyebabkan tubuh menahan cairan (edema) sehingga di area kaki dan pergelangan kaki mengalami pembengkakan.

    “Kaki bengkak juga bisa terjadi karena kondisi medis tertentu, seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, gangguan hati, atau efek samping obat-obatan tertentu,” kata dr Fani, dikutip dari Instagram detikcom, Rabu (29/10/2025).

    Oleh karenanya, penting untuk membiasakan diri mengonsumsi air yang cukup setiap hari. dr Fani menyarankan air minum yang dikonsumsi juga harus tepat dan mengandung mineral alami seperti kalsium, magnesium, dan kalium.

    “Karena mineral-mineral ini bantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah pembengkakan,” jelas dr Fani.

    2. Mudah Lelah

    Siapa detikers di sini yang mudah lelah saat bekerja? Mungkin penyebabnya adalah kekurangan mineral seperti magnesium hingga zat besi dalam tubuh. Oleh karenanya, dr Fani menekankan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh.

    “Tapi yang banyak orang nggak tau. Di mana tubuh kekurangan mineral tertentu seperti magnesium, kalium, zat besi yang bisa menyebabkan tubuh cepat lelah,” jelas dr Fani.

    Di samping itu, ada sejumlah faktor pemicu lelah saat bekerja seperti kurang tidur, kualitas tidur yang buruk, pola makan yang kurang baik, hingga kurang aktivitas olahraga. Namun kalau rasa lelah terasa terus menerus, dia menyarankan agar seseorang segera mengecek kondisi tubuhnya ke dokter.

    “Khawatirnya detikers bisa jadi anemia atau kekurangan elektrolit,” ungkapnya.

    dr Fani mengatakan air mineral dengan kandungan mineral alami dapat membantu menjaga stamina tubuh tetap stabil selama beraktivitas.

    “Jadi memilih air mineral yang mengandung mineral alami bisa membantu fungsi tubuh tetap optimal selama kita bekerja,” kata dr Fani.

    detikers dapat memilih air mineral yang berkualitas seperti Le Minerale, yang memiliki kandungan mineral alami yang tercantum pada label kemasannya. Kandungan mineral alaminya dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan mineral tubuh sehingga badan tetap bugar, kaki tidak mudah bengkak meskipun seharian duduk di kantor.

    (anl/ega)

  • Sal Priadi Meradang, Namanya Dicatut Sebagai Line Up Pala Timur Fest 2025 yang Digelar di Ternate

    Sal Priadi Meradang, Namanya Dicatut Sebagai Line Up Pala Timur Fest 2025 yang Digelar di Ternate

    JAKARTA – Sal Priadi mengungkapkan kekesalannya setelah namanya diumumkan sebagai line up penampil Pala Timur Fest 2025, gelaran musik yang digelar di Ternate, Maluku Utara.

    Adapun, Pala Timur Fest melalui Instagram, mengumumkan Sal sebagai artis utama yang akan mereka hadirkan.

    Merasa tidak ada kesepakatan untuk tampil dalam gelaran tersebut, Sal melalui unggahan Instagram Story menjelaskan, pihaknya belum berkomunikasi dengan penyelenggara acara.

    “Banyak yang menghubungi saya soal kabar penampilan di Ternate,” tulis Sal dalam keterangannya, Minggu, 9 November.

    “Sampai hari ini, pihak manajemen belum menerima komunikasi atau kesepakatan apapun dari penyelenggara acara tersebut,” lanjutnya. “Namun, nama saya sudah dicantumkan sebagai bagian dari line-up tanpa konfirmasi sebelumnya.”

    Karena kekecewaannya, penyanyi-penulis lagu 33 tahun itu pun memastikan untuk tidak akan tampil dalam Pala Timur Fest 2025.

    “Dengan ini saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat dan tidak akan tampil dalam acara tersebut,” katanya.

    Pada unggahan selanjutnya, pelantun “Gala Bunga Matahari” itu menjelaskan alasan di balik kekecewaannya. Ia merasa pihak penyelenggara sudah mengambil langkah salah saat mengumumkan dirinya sebagai line up.

    “Mencantumkan nama seorang talent sebagai bagian dari line-up hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses booking dan konfirmasi resmi selesai,” tutur Sal.

    “Jika dalam proses promosi penyelenggara perlu mengumumkan line-up lebih awal, izin dari pihak talent tetap wajib diperoleh terlebih dahulu. Sangat dapat dipahami bila ada bentuk content yang sifatnya survei minat audiens, namun cara komunikasinya, terutama melalui caption dan tautan, harus dijaga agar tidak menimbulkan miskonsepsi, terlebih jika sudah disertai tautan pembelian tiket,” imbuhnya.

    Baginya, apa yang dilakukan penyelenggara Pala Timur Fest 2025 berpotensi merugikan banyak pihak.

    “Hal seperti ini berpotensi menyesatkan publik dan merugikan banyak pihak,” katanya. “Berbahaya kali itu kawan. Kita saling jaga.”

    Adapun, informasi pada akun Instagram Pala Timur Fest 2025 menyebut gelaran akan dilangsungkan di Lapangan Ngaralamo, Ternate pada 27 dan 28 Desember.

    Selain Sal, Lyodra juga telah diumumkan sebagai jajaran line up penampil.

    Di samping itu, penjualan tiket presale sudah diumumkan, dengan kategori Festival senilai Rp140.000 dan VIP senilai Rp200.000.

    VOI mencoba menghubungi pihak penyelenggara, namun belum ada respon yang diberikan sampai artikel ini ditulis.

  • Siapa yang Berhak Menerima Dana Pensiun BPJS Jika Pensiunan Meninggal?

    Siapa yang Berhak Menerima Dana Pensiun BPJS Jika Pensiunan Meninggal?

    Jakarta –

    Jaminan pensiun merupakan salah satu program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan pensiun diberikan untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun.

    Lalu, jika peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah pensiun (pensiunan) sudah meninggal dunia, siapa yang berhak menerima dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan? Berikut informasinya.

    Penerima Dana Pensiun BPJS Jika Pensiunan Meninggal

    Mengutip dari unggahan akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan (@bpjs.ketenagakerjaan), saat peserta yang sudah pensiun sudah meninggal, uang tunai jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan bisa diterima oleh:

    Janda/duda ahli warisAnak peserta (usia Orang tua peserta (jika peserta belum menikah & tidak punya anak)

    Pastikan datamu dan ahli waris selalu diperbarui agar manfaat jaminan pensiun bisa diterima tanpa kendala.

    Cara Daftar Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

    Mengutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, begini cara mendaftar program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

    Pertama, isi dahulu formulir pendaftaran secara lengkap,Lalu, lengkapi dengan dokumen, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keputusan pengangkatan, perjanjian kerja, dan bukti lain yang menyatakan adalah pekerja.Setelah semua lengkap, maka data akan diverifikasi kurang lebih tujuh hari.

    2. Pendaftaran oleh pemberi kerja

    Mengisi formulir pendaftaran, baik manual maupun elektronik.Pendaftaran dilengkapi dengan fotokopi KTP dan KK.Pendaftaran ini bisa dilakukan di kantor cabang maupun website resmi BPJS Ketenagakerjaan.Nantinya, pihak BPJS akan menerbitkan nomor kepesertaan, paling lama sehari kerja setelah dokumen lengkap dan pembayaran pertama lunas.Perbedaan Jaminan Pensiun dengan Jaminan Hari Tua

    Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap.

    Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa perbedaan utama JHT dan JP terletak pada tujuan pelaksanaan program. JHT memiliki misi untuk menyokong finansial peserta ketika peserta menghadapi tiga kondisi, yaitu pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

    Sementara itu, JP mempunyai misi yang lebih besar dari sekadar menyokong status finansial peserta. Sebab, jaminan sosial ini perlu menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.

    (kny/imk)

  • Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Keponakan Prabowo Butuh Waktu Usai MKD Tolak Pengunduran Dirinya dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara ⁷ menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang  pengunduran dirinya dari anggota DPR periode 2024-2029.

    Dia menyampaikan berbagai persoalan setelah berhenti satu bulan lebih dari aktivitas media sosial.

    Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, pada Minggu (9/11/2025). Dia mengaku mengetahui akan disidang oleh MKD, tapi sidang tidak kunjung tiba sehingga dirinya fokus menenangkan diri dan menggeluti pekerjaan di luar ranah politik.

    Dia menyampaikan tidak mudah melepaskan jabatannya di kursi legislatif. Bahkan dirinya sampai mengevakuasi anak-anaknya karena berbagai teror hingga reputasi dirinya yang turun karena segelintir pihak.

    “Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut),” tulisnya.

    Politikus Partai Gerindra itu mengaku bahwa ratusan kader memintanya agar tidak mundur dari anggota DPR karena khawatir diisi oleh pihak yang tidak ahli di bidangnya.

    Dia merasa ironis atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPR adalah tanggung jawab dari orang-orang yang telah memilihnya.

    Sara menegaskan tidak menyukai dunia politik karena penuh dengan drama dan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, setelah menyatakan pengunduran diri, Sara menjelaskan banyak dukungan yang datang kepada dirinya.

    “Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya,” jelasnya.

    Dia menyebutkan sejumlah warga menyampaikan dukungan agar dirinya tidak mundur sebagai anggota DPR. Terlebih, katanya, ada tokoh perempuan yang membelanya meskipun dirinya hanya beberapa kali berinteraksi saat masa Pilpres.

    Ketika mendengar putusan MKD menolak pengunduran dirinya, Sara lantas menanyakan alasan tersebut ke MKD dan MK Partai, di mana salah satunya adalah 10.951 orang menandatangani petisi penolakan pengunduran dirinya.

    Namun, Sara mengatakan belum dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya dan masih mempertimbangkan banyak hal.

    “Maka dari itu, ijin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen dapil, pada tokoh dan senior yang telah meminta saya kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah,” pungkasnya.

  • Sabrina Chairunnisa Jodohkan Deddy Corbuzier dengan Riyuka Bunga, Warganet Heboh

    Sabrina Chairunnisa Jodohkan Deddy Corbuzier dengan Riyuka Bunga, Warganet Heboh

    GELORA.CO –  Kabar mengenai rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa kembali menjadi sorotan setelah Sabrina dikabarkan menggugat cerai sang suami pada 16 Oktober 2025.

    Namun di tengah proses perceraian yang masih berjalan, Sabrina justru membuat publik terkejut. Bukan karena pernyataan sedih atau keluhan, melainkan komentar uniknya yang menjodohkan Deddy dengan selebgram sekaligus komedian Riyuka Bunga.

    Komentar Sabrina ini muncul di salah satu unggahan video Riyuka yang sedang bercanda tentang sederet figur publik berstatus duda dan calon duda. Dalam video tersebut, Riyuka menolak berbagai “cocokologi” netizen yang berusaha menjodohkannya dengan pria-pria terkenal, mulai dari Oppa Daehoon hingga Hamish Daud.

    Riyuka Bunga Tolak Dijodohkan dengan Sejumlah Seleb Pria

    Dalam video yang diunggah Riyuka, ia menegaskan kepada pengikutnya untuk berhenti menawarkan Oppa Daehoon sebagai pasangan. Dengan gaya bercandanya yang khas, Riyuka menolak karena Daehoon memiliki tiga anak kecil. “Berhenti nawar-nawarin gue Oppa Daehoon. Anaknya tiga biji kecil-kecil banget, aduh pusing pala gue,” selorohnya.

    Tidak hanya itu, ia juga membahas mengenai Hamish Daud, yang tengah menjalani proses perceraian dengan Raisa. Riyuka mengaku tidak percaya diri jika disandingkan dengan mantan istri Hamish yang dikenal sebagai salah satu penyanyi tercantik di Indonesia. “Mantan Raisa, Allah… kemarin bidadari, sekarang kalau dibandingin gue, muka gue kayak lengkuas,” katanya sambil tertawa.

    Riyuka bahkan menyinggung Arhan Pratama, mantan suami Azizah Salsa. Ia menolak jika dijodohkan dengan pemain sepakbola tersebut karena tidak ingin terseret drama masa lalu.

    “Arhan lagi? Entar balikan lagi. Aduh, udah ketok magic, capek gue,” ucapnya.

    Selain itu, beberapa nama lain seperti Ahmad Assegaf, mantan suami Tasya Farasya, hingga Safno, mantan suami Dilan Janiyar, juga ditolak Riyuka dengan alasan kocak.

    “Ya udah, Safno. Aduh hilang nanti duit gue Rp800 juta,” candanya.

    Sabrina Chairunnisa Ikut Berkomentar: Jodohkan Deddy dengan Riyuka

    Di tengah ramainya komentar netizen, muncullah Sabrina Chairunnisa yang membuat heboh publik. Dengan santai, ia justru menyodorkan nama suaminya sendiri yang belum resmi bercerai kepada Riyuka.

    “Kalau @mastercorbuzier mau nggak?” tulis Sabrina.

    Komentar ini sontak mengundang tawa sekaligus kebingungan. Banyak penggemar yang tidak menyangka Sabrina akan bersikap selepas itu terhadap suami yang sedang dalam proses cerai dengannya. Riyuka pun membalas dengan gaya bercandanya, “Waduh Kak Sab, saya takut disuruh podcast dulu, hahaha.”

    Momen tersebut langsung viral dan diperbincangkan warganet. Banyak yang menganggap Sabrina sangat dewasa dan santai menghadapi situasi rumah tangganya, sementara tidak sedikit pula yang menilai komentarnya penuh kode bahwa ia dan Deddy sudah benar-benar siap berpisah.

    Respons Tak Terduga dari Deddy Corbuzier

    Di tengah kehebohan komentar Sabrina, Deddy juga memberikan respons yang tidak kalah mengejutkan. Alih-alih diam atau mengklarifikasi, ia justru mengunggah foto bersama Ummi Quary di akun Instagram @mastercorbuzier.

    “Lagi mikir… sama @ummi_quary apa @riyukabunga ya… susah pilihan ini,” tulis Deddy.

    Unggahan tersebut sontak memancing berbagai komentar, termasuk dari sosok publik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah komentar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menulis,

    “Udah sama Umi Quary aja, nggak usah ikut-ikut geng duda sama saya.”

    Candaan itu semakin memanaskan diskusi netizen yang sejak awal penasaran dengan alasan perceraian Deddy dan Sabrina.

    Proses Cerai yang Masih Berjalan dan Reaksi Publik

    Sabrina diketahui mengajukan gugatan cerai pada 16 Oktober 2025. Hingga kini, prosesnya masih berjalan dan keduanya belum resmi bercerai. Meski begitu, baik Deddy maupun Sabrina terlihat menjaga hubungan dengan cara yang dewasa di ruang publik.

    Warganet pun memberikan beragam respons. Sebagian memuji sikap Sabrina yang tetap ceria dan tidak menunjukkan permusuhan. Sebagian lainnya justru menilai komentarnya sebagai bentuk “closing chapter” yang menunjukkan bahwa dirinya dan Deddy sudah selesai secara emosional.

    Terlepas dari berbagai opini, satu hal yang jelas: interaksi ringan dan penuh humor antara Sabrina, Riyuka, dan Deddy memperlihatkan bahwa proses perceraian tidak harus selalu penuh konflik. Banyak warganet yang berharap agar keduanya tetap menjaga silaturahmi baik, apapun keputusan akhir pengadilan nanti.

  • Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    “Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025). 

    Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). 

    “Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu. 

    Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025). 

    Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. 

    “Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025),” demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025).