TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kabar terkini terkait tingkat hunian hotel menurun belakangan ini.
Satu di antara yang disebut-sebut menjadi penyebabnya adalah karena dilarangnya kegiatan pariwisata atau study tour siswa SMA sederajat di wilayah Jawa Barat.
Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab dengan melarang study tour di wilayahnya tersebut tak goyah dengan pemberitaan hunian hotel menurun.
Kembali ia menyinggung tentang dampak ekonomi bagi orangtua siswa.
Menurutnya, kurang tepat jika perhotelan menjadikan larangan study tour sebagai alasan tingkat hunian hotel menurun.
“Ketika study tour dimaknai sebagai nginep di hotel artinya sudah diakui bukan study tour tapi pariwisata tau piknik. Nah kalau piknik kan berarti punya kelebihan uang. Kalau anak-anak didorong nginep hotel apakah mereka orang kaya semua? Tidak,” jelasnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, pada Jumat (4/4/2025).
Lantas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, banyak orangtua siswa terpaksa meminjam ke bank hingga menjual aset hanya untuk membayar study tour anaknya.
Hal tersebut bagi Dedi akan menimbulkan kemiskinan baru.
“Ada puluhan ibu orangtua siswa tau ratusan ribu orangtua siswa yang menanggung beban hutang akibat menanggung biaya study tour atau piknik anaknya,” ucapnya.
Sebagai gubernur, lanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan beban kehidupan masyarakat Jawa Barat agar terkurangi beban ekonominya.
“Agar mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan, itu dulu yang saya inginkan,” imbuh dia.
Sementara, dia pun menyebutkan anak atau siswa tetap bisa piknik bersama orangtua atau keluarganya dengan catatan memiliki kemampuan ekonomi lebih.
“Kan ga ada problem sebenarnya,” papar dia.
Okupansi Hotel Menurun
Mengutip Tribun Jabar, tingkat keterisian hotel atau okupansi saat libur Lebaran 2025 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan tahun lalu.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.
Pertama, kata dia, saat bulan puasa, pada 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20 persen. Lalu pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45 persen.
“Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85 persen hingga 90 persen. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50 persen karena dulu rapat, meeting, masih diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau sekarang kan enggak ada,” ujar Dodi, Jumat (4/4/2025).
Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80 persen.
“Kalau 2024, 95 hingga 100 persen okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85 persen,” katanya.
Setelah libur Lebaran, kata dia, okupansi hotel diprediksi bakal turun lagi karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.
“Okupansi mungkin akan kembali ke-30 persen. Kita semua hotel agak waswas, mungkin bisa “puasa” lagi setelah libur panjang,” ucapnya.
Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.
Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.
“Kemudian, kedua, kan sekarang banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta,” ucapnya.
“Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja, otomatis bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya,” tambah Dodi.
Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI pun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.
“Contoh, misalnya, hotel (okupansinya) turun (menjadi) 30 persen berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk (memenuhi) biaya BEP hotel itu kurang lebih 50 persen (okupansi),” katanya.
Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar dunia usaha menggeliat lagi.
“Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi (Gubernur Dedi Mulyadi) kaitan study tour bisa di tinjau ulang. Itu saja harapan saya,” ucapnya.
Beda Pendapat
Beda pendapat soal larangan study tour antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.
Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.
Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.
Mu’ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.
“Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”
“Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.
Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.
Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.
“Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.
Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.
“Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.
Larangan Gubernur Jabar
Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.
Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.
Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.
“Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata,” ujar Dedi, baru-baru ini.
Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.
Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.
“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat.”
Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour.
Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.
Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.
Usulan Gubernur Banten
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.
Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.
Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.
“Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif.”
“Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan,” ujar Andra.
Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.
“Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour,” tegasnya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Firda Janati)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
