Xcloud.id

Perusahaan: Guardian

  • Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana besar untuk memberikan perawatan medis bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza, yang hingga kini masih dilanda perang berkepanjangan. Rencana ini dibahas serius lintas kementerian karena menyangkut logistik, aspek hukum, hingga implikasi kebijakan luar negeri.

    Langkah tersebut diumumkan awal bulan ini, dengan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di selatan Singapura yang pernah digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan lokasi rumah sakit darurat pandemi, muncul sebagai salah satu opsi penempatan.

    Namun pemerintah menegaskan rencana tersebut masih bersifat eksploratif. Beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pembahasan awal.

    “Diskusi ini fokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada The Guardian, dikutip Jumat (22/8/2025).

    “Komisi I juga mendapat penjelasan mengenai implikasi strategis, khususnya terkait posisi politik luar negeri Indonesia dan stabilitas regional.”

    Selain Pulau Galang, pemerintah juga menimbang sejumlah alternatif lain, seperti fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar serta jalur logistik utama.

    Menurut seorang pejabat senior yang mengetahui langsung pertemuan antar kementerian tersebut, opsi penggunaan rumah sakit militer besar di Jakarta serta kemungkinan kerja sama dengan Yordania, negara yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto, juga masuk dalam pembahasan.

    Laksono memastikan bahwa semua prosedur akan dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk pencatatan identitas, rekam medis, hingga protokol repatriasi.

    “Tujuan kami adalah memberikan perawatan, bukan pemukiman ulang, dan mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” kata Laksono. “Ini adalah langkah yang sangat hati-hati, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”

    Adapun rencana ini dinilai sangat sensitif secara politik. “Isu pentingnya adalah bagaimana memastikan hak untuk kembali warga Palestina tetap dihormati, karena banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa ditafsirkan lain,” ujar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

    Ia menegaskan belum ada keputusan final soal penggunaan Pulau Galang. “Kami harus memastikan langkah ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina,” ujarnya.

    Menurut Jailani, pelaksanaan rencana tersebut sangat kompleks baik secara politik maupun teknis.

    “Salah satu hal paling penting adalah bahwa kami tidak akan melaksanakannya tanpa persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam saat ditemui wartawan di sela-sela Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pernyataan bagaimana pemerintah Israel disebut tengah melakukan perundingan dengan negara-negara tertentu terkait evakuasi warga Gaza. RI, ujarnya, tidak pernah melakukan itu.

    “Kita tidak pernah bernegosiasi,” tegasnya.

    Sementara pembahasan terus berlangsung, Indonesia juga tetap aktif memberikan bantuan ke Gaza. Dalam pekan ini, Indonesia berhasil melaksanakan operasi penerjunan bantuan udara untuk kedua kalinya dalam dua hari berturut-turut, sebuah langkah yang dimungkinkan berkat koordinasi dengan Yordania.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap! Kim Jong Un Punya Pangkalan Rudal Rahasia Dekat China

    Terungkap! Kim Jong Un Punya Pangkalan Rudal Rahasia Dekat China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara diduga memiliki pangkalan militer rahasia yang berpotensi menampung rudal balistik antarbenua (ICBM) berkemampuan nuklir. Temuan ini dipublikasikan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga think tank berbasis di Washington.

    Dalam laporan yang dirilis Rabu (21/8/2025), CSIS menyebut pangkalan bernama Sinpung-dong itu berlokasi di Provinsi Pyongan Utara, sekitar 27 km dari perbatasan China. Fasilitas tersebut diyakini mampu menampung enam hingga sembilan ICBM beserta peluncurnya.

    “Senjata ini menimbulkan potensi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan Amerika Serikat,” tulis CSIS, seperti dikutip The Guardian pada Jumat (22/8/2025).

    Laporan itu menyebut pangkalan Sinpung-dong adalah konfirmasi mendalam pertama dari sumber terbuka terkait fasilitas rahasia tersebut. Sinpung-dong disebut sebagai salah satu dari 15 hingga 20 pangkalan rudal, fasilitas pemeliharaan, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah dideklarasikan Pyongyang.

    Menurut CSIS, fasilitas itu tidak pernah masuk dalam agenda negosiasi denuklirisasi antara AS dan Korea Utara. “Peluncur dan rudal dapat meninggalkan pangkalan ini saat krisis atau perang, lalu melakukan peluncuran yang sulit dideteksi dari wilayah lain,” kata para peneliti.

    Pengungkapan ini datang di tengah meningkatnya ambisi nuklir Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebelumnya menyerukan “ekspansi cepat” kemampuan nuklir negara itu, terutama setelah kegagalan KTT dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada 2019.

    Sejak pertemuan tersebut, Korea Utara menegaskan tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya dan bahkan menyebut statusnya sebagai negara nuklir “tidak dapat diubah”.

    Situasi diperumit dengan semakin eratnya hubungan Korut dan Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Badan intelijen Korea Selatan melaporkan Pyongyang mengirim lebih dari 10.000 tentara serta persenjataan ke Rusia pada 2024. Sebagai imbalan, Moskow disebut memberi dukungan teknologi satelit dan antariksa canggih.

    “Peluncur satelit dan ICBM memiliki sebagian besar teknologi dasar yang sama,” tulis CSIS, menegaskan bahwa kolaborasi ini berpotensi memperkuat kemampuan militer Korea Utara di level strategis.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tak Dapat Mobil Dinas, Anggota DPR Swedia: Tak Pantas Kami Diistimewakan

    Tak Dapat Mobil Dinas, Anggota DPR Swedia: Tak Pantas Kami Diistimewakan

    Jakarta –

    Tunjangan yang begitu besar yang didapatkan anggota DPR RI menimbulkan berbagai komentar dari masyarakat. Warganet sampai membanding-bandingkan dengan anggota dewan di luar negeri sana.

    Di Swedia, anggota DPR-nya tidak mendapatkan keistimewaan. Mereka ke kantornya menggunakan transportasi umum, sama seperti rakyat yang diwakilinya. Tak ada mobil dinas apalagi pengawalan.

    Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya. Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili.

    “Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, layaknya warga negara yang mereka wakili,” demikian dikutip Mail and Guardian.

    Diberitakan BBC, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat di Swedia, Per-Arne Hakansson, mengatakan, mereka tidak berbeda dengan warga kebanyakan.

    “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” kata Hakansson.

    “Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” imbuhnya.

    Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Bahkan juru bicara Parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.

    BBC memberitakan, hanya ada satu pejabat di Swedia yang mendapat mobil dinas. Pejabat itu adalah Perdana Menteri.

    DPR Swedia juga cuma punya tiga unit mobil Volvo. Itu pun hanya boleh digunakan oleh ketua dan tiga wakilnya. Mobil itu cuma boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen, dilarang dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

    Ketika anggota DPR Swedia harus naik transportasi umum, di sisi lain ada anggota DPR RI yang mengeluhkan macet luar biasa saat perjalanan dari kediamannya menuju kompleks Senayan menggunakan mobil.

    (rgr/dry)

  • Tanpa Mobil, Anggota DPR Swedia Naik Bus-Kereta Bareng Warga

    Tanpa Mobil, Anggota DPR Swedia Naik Bus-Kereta Bareng Warga

    Jakarta –

    Anggota DPR di Swedia tidak mendapatkan fasilitas khusus. Mereka diperlakukan sama dengan rakyat yang diwakilinya. Termasuk dalam penggunaan transportasi.

    Pejabat dan anggota parlemen di negara itu tidak dapat mobil dinas, apalagi pengawalan di jalan raya. Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya. Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili.

    “Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, layaknya warga negara yang mereka wakili,” demikian dikutip Mail and Guardian.

    Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Bahkan juru bicara Parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.

    BBC memberitakan, hanya ada satu pejabat di Swedia yang mendapat mobil dinas. Pejabat itu adalah Perdana Menteri.

    DPR Swedia juga cuma punya tiga unit mobil berupa Volvo S80. Itu pun hanya boleh digunakan oleh ketua dan tiga wakilnya. Tak bisa sembarangan, mobil itu cuma dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Tiga mobil dinas itu tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

    “Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan,” ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat seperti dikutip BBC.

    “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” kata Hakansson.

    “Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” imbuhnya.

    (rgr/dry)

  • Diprotes Karyawan, Microsoft Selidiki Kontrak Perusahaan dengan Israel – Page 3

    Diprotes Karyawan, Microsoft Selidiki Kontrak Perusahaan dengan Israel – Page 3

    Pemicu langsung yang mendorong penyelidikan terbaru Microsoft adalah sebuah laporan investigasi. Laporan ini diterbitkan oleh media ternama asal Inggris, The Guardian, yang sangat berpengaruh.

    Laporan tersebut memuat tuduhan yang sangat eksplosif dan terperinci. Menuduh badan intelijen rahasia Israel, Unit 8200, sebagai klien utama dari platform cloud Azure.

    Dalam laporannya, disebutkan adanya sebuah kesepakatan khusus dengan CEO Microsoft, Satya Nadella. Kesepakatan ini memberikan akses ke “area terpisah” di dalam sistem cloud Azure.

    Area inilah yang kemudian diduga menjadi fondasi utama, tempat di mana sistem pengawasan massal tersebut dibangun dan juga dioperasikan oleh pihak intelijen Israel.

    Tujuan dari sistem ini sangat jelas menurut laporan tersebut, yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan rekaman jutaan panggilan telepon dari warga Palestina di Gaza.

    Dalam respons resminya, Microsoft secara spesifik merujuk pada laporan ini. Mereka mengakui bahwa “tuduhan tambahan yang akurat” ini memang memerlukan sebuah tinjauan penuh.

    Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak dari jurnalisme investigatif, sebuah laporan yang solid mampu memaksa korporasi raksasa untuk mengambil tindakan nyata.

  • Protes Kerja Sama dengan Israel

    Protes Kerja Sama dengan Israel

    Jakarta –

    Puluhan pegawai Microsoft melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington, Amerika Serikat.

    Mereka menduduki kampus timur di kantor pusat Microsoft tersebut. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kerja sama Microsoft dengan Israel, tepatnya penggunaan software Microsoft oleh militer Israel yang kemudian dipakai untuk melakukan operasi militer di Gaza.

    Mereka pun memprotes penggunaan software Microsoft itu untuk memantau pergerakan warga Palestina di Gaza, demikian dikutip detikINET dari Guardian, Rabu (20/8/2025).

    Demo ini mereka lakukan sekitar seminggu setelah Microsoft mengaku melakukan investigasi independen terhadap penggunaan software Azure di Israel. Peserta demonya sendiri tak cuma karyawan Microsoft yang masih aktif, melainkan juga mantan karyawan Microsoft.

    Aksi yang dilakukan sekitar 50 orang ini menduduki semacam taman yang mereka deklarasikan sebagai “Free Zone” atau zona bebas. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Join The Worker Intifada – No Labor for Genocide” dan “Martyred Palestinian Children’s Plaza”.

    Kelompok yang melakukan demo ini menamai dirinya sebagai No Azure for Genocide. Mereka meminta Microsoft untuk melepaskan diri dari Israel. Seorang anggota kelompok ini yang bernama Joe Lopez pada awal 2025 ini juga melakukan aksi protes saat CEO Satya Nadella tengah berpidato di acara developer tahunan Microsoft.

    “Satya, coba anda tunjukkan bagaimana Microsoft membunuh warga Palestina,” kata Lopez saat itu.

    Salah seorang pendemo yang bernama Hossam Nasr mengaku mereka mengeskalasi aksinya karena sampai saat ini tidak ada tanggapan yang mencukupi dari Microsoft. Ia merasa perlu untuk melakukan aksi demo ini setelah Israel Defense Forces (IDF) melakukan serangan mematikan yang membunuh jurnalis Al Jazeera bernama Anas al-Sharif.

    “Saya menonton laporannya di Gaza tanpa kenal lelah, melewati kelaparan, pengeboman, dan aksi pembunuhan. Ia memang diincar,” kata Nasr, yang bekerja di Microsoft selama tiga tahun namun kemudian dipecat karena melakukan demo serupa pada 2024 lalu.

    (asj/asj)

  • Fenomena ‘Johatsu’, saat Ribuan Warga Jepang Pilih Menghilang Tanpa Jejak

    Fenomena ‘Johatsu’, saat Ribuan Warga Jepang Pilih Menghilang Tanpa Jejak

    Jakarta –

    Setiap tahun, ada sekitar 70 ribu hingga 90 ribu warga Jepang yang dilaporkan hilang. Meski mayoritas di antaranya berhasil ditemukan, ada beberapa orang yang tetap menghilang tanpa jejak sedikitpun.

    Mereka bahkan merekayasa jejak atau hari-hari terakhir sebelum menghilang dengan segala skenario. Kelompok ini yang kemudian dikenal sebagai johatsu, arti dari ‘melenyap’ di Jepang, atau orang-orang yang menghilang dan berharap tidak pernah ditemukan.

    Istilah ini pertama kali digunakan pada 1960-an. Mulai populer di publik pada 1967 setelah dirilisnya film pseudo-dokumenter karya Shohei Imamura, A Man Vanishes, yang mengisahkan hilangnya seorang tenaga penjualan dari Niigata secara tiba-tiba. Pada 1970-an, kata ini umum digunakan di media untuk menggambarkan orang-orang yang ingin melarikan diri dari kesulitan hidup sehari-hari. Misalnya, stres di tempat kerja, atau pernikahan tidak bahagia.

    Dikutip dari The Guardian, setelah gelembung ekonomi Jepang meletus pada 1990-an dan semakin banyak orang terjerat utang, fenomena ini juga terus meluas. Pada 1994, Masanori Kashimura menerbitkan buku berjudul ‘The Complete Manual of Disappearance’ untuk memberikan nasihat tentang cara memulai hidup baru dari nol.

    Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menghilang. Ada yang melarikan diri dari rentenir, sementara yang lain melarikan diri dari hubungan yang abusif, dari penguntit, atau atasan yang represif.

    Adapula yang melarikan diri dari rasa malu akibat bisnis yang gagal atau reputasi hancur. Dalam film dokumenter mereka, Johatsu: Into Thin Air, yang dirilis November 2024, sineas Jerman Andreas Hartmann dan sutradara Jepang Arata Mori menggali gejolak yang dihadapi orang-orang yang menghilang, serta penderitaan mereka yang ditinggalkan.

    Terungkap bahwa ada beberapa kasus, seperti yang dialami seorang pria di Jepang saat berkonflik dengan kekasih. Ia kerap gemetar ketakutan, karena tidak mampu menghadapi pasangan posesif, hingga akhirnya berhasil melarikan diri.

    Ada juga sepasang suami istri, yang namanya tidak disebutkan, tinggal di kamar kosong di sebuah hotel cinta antah berantah. Mereka melarikan diri dari rumah setelah terus-menerus diancam oleh bosnya. Menurut pasangannya, setiap kesalahan yang mereka buat dihukum dengan denda, berarti mereka tidak pernah yakin berapa gaji yang akan mereka terima.

    “Mendengarkan cerita mereka saja sudah traumatis,” demikian kesaksian salah satu warga Jepang, dikutip dari Tokyoweekender.

    “Kita sering mendengar tentang perusahaan-perusahaan gelap di Jepang, tetapi biasanya di perusahaan besar, di mana orang-orangnya bekerja terlalu keras. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya, saat para pekerja dipaksa membayar. Hal itu jelas mengganggu psikologis mereka, dan bahkan sekarang, mereka tidak bisa meninggalkan hotel cinta itu, jadi mereka seperti berada di penjara.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Cerita di Balik Kelahiran Bayi ‘Tertua’ Berusia 31 Tahun, Embrionya dari 1994

    Cerita di Balik Kelahiran Bayi ‘Tertua’ Berusia 31 Tahun, Embrionya dari 1994

    Jakarta –

    Sebuah kelahiran yang luar biasa dilaporkan terjadi di Amerika Serikat. Seorang bayi bernama Thaddeus Daniel Pierce, lahir dari sebuah embrio yang telah dibekukan sejak tahun 1994. Dengan usia embrio yang mencapai lebih dari 30 tahun, Thaddeus dijuluki sebagai “bayi tertua di dunia.”

    Ia dilahirkan pada 26 Juli lalu oleh pasangan Lindsey dan Tim Pierce, yang mengadopsi embrio tersebut dari Linda Archerd (62). Kisah di balik kelahiran ini pun menjadi sorotan banyak pihak.

    Kisah di Balik Embrio Berusia Tiga Dekade

    Diberitakan The Guardian, di awal tahun 1990-an, Linda Archerd dan suaminya mencoba program bayi tabung (IVF) setelah kesulitan memiliki anak. Pada tahun 1994, program itu menghasilkan empat embrio.

    Satu embrio ditransfer ke rahim Linda dan berhasil melahirkan seorang putri, yang kini berusia 30 tahun dan sudah memiliki anak. Tiga embrio lainnya dibekukan dan disimpan.

    Setelah bercerai, Linda mendapatkan hak asuh atas embrio yang tersisa. Ia memutuskan untuk memberikan embrio tersebut melalui program “adopsi embrio,” donor dan penerima dapat saling menyetujui. Dia memiliki preferensi agar embrionya diadopsi oleh pasangan kulit putih yang sudah menikah dan beragama Kristen, kriteria yang cocok dengan keluarga Pierce.

    Proses Kelahiran Bayi Tertua

    Lindsey Pierce mengaku tidak menyangka embrio yang mereka terima akan memecahkan rekor.

    “Kami tidak berniat memecahkan rekor apa pun. Kami hanya ingin memiliki bayi,” kata Lindsey.

    Meskipun Lindsey dan Tim sempat menghadapi persalinan yang sulit, mereka kini bersyukur atas kehadiran Thaddeus. Mereka merasa kagum dengan bayinya yang tenang dan berharga.

    Linda, sebagai donor embrio, merasakan ikatan emosional yang kuat.

    “Hal pertama yang saya sadari saat Lindsey mengirim fotonya adalah betapa miripnya dia dengan putri saya saat masih bayi. Saya membandingkan foto-foto kami dan tidak ada keraguan bahwa mereka adalah saudara kandung,” ucap Linda.

    Proses transfer embrio dilakukan di sebuah klinik yang dipimpin oleh John Gordon, seorang ahli endokrinologi reproduksi. Gordon mengatakan kliniknya memiliki prinsip untuk memberikan kesempatan hidup bagi setiap embrio.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Jakarta, CNBC Indonesia – “Tentara bayaran” Amerika Serikat (AS) akan bertengger di Haiti. Ini terkait perjanjian terbaru yang dibuat pendukung terkemuka Donald Trump, Erik Prince, soal pasukan penjaga keamanan swasta di negeri itu, melalui perusahaannya Vectus Global.

    Prince menyatakan telah mencapai kesepakatan 10 tahun dengan Haiti. Tak hanya mencakup “perjuangan melawan geng-geng kriminal” di negara tersebut tetapi juga mengambil peran dalam memulihkan sistem pengumpulan pajak di negeri para bandit itu.

    “Kami berharap bisa merebut kendali jalan-jalan utama dan wilayah dari geng-geng dalam waktu sekitar satu tahun,” ujarnya dikutip Reuters, yang juga dimuat The Guardian, Jumat (15/8/2025).

    “Salah satu ukuran keberhasilan utama bagi saya adalah ketika Anda bisa berkendara dari Port-au-Prince ke Cap Haitian dengan kendaraan biasa tanpa dihentikan oleh geng-geng,” kata Prince.

    Prince tidak bersedia memberikan komentar mengenai berapa banyak uang yang akan dibayarkan pemerintah Haiti kepada Vectus Global. Ia juga enggan menyebut berapa banyak pajak yang ia harapkan dapat dikumpulkan di Haiti.

    Sebenarnya, Vectus mulai beroperasi di Haiti pada bulan Maret. Awalnya, perusahaan tersebut sudah berjaga-jaga di Haiti, menggunakan drone untuk melawan gangster.

    Seorang sumber yang mengetahui operasi Vectus di sana mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut akan mengintensifkan upaya melawan bandit beberapa minggu mendatang. Vectus akan bekerja sama dengan polisi Haiti dan mengerahkan beberapa ratus pejuang terlatih dari AS, Eropa, dan El Salvador yang memiliki keahlian sebagai penembak jitu, spesialis intelijen dan komunikasi, serta menggunakan helikopter dan kapal. 

    Namun, keterlibatan jangka panjang dan peran dalam pengumpulan pajak baru pertama kali dilaporkan. Presiden baru dewan transisi Haiti, Laurent Saint-Cyr, tidak menanggapi permintaan komentar.

    Perlu diketahui, Prince sendiri awalnya seorang mantan anggota U.S. Navy Seal. Ia mendirikan perusahaan keamanan militer Blackwater pada tahun 1997.

    Ia menjual perusahaan tersebut pada tahun 2010 setelah beberapa karyawannya dihukum karena secara tidak sah membunuh 14 warga sipil tak bersenjata saat mengawal konvoi kedutaan AS di Lapangan Nisour, Baghdad, Irak. Namun, para pelaku tersebut diampuni oleh Trump selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, Prince telah memberikan saran kepada Ekuador mengenai cara memerangi geng kriminal. Ia juga mencapai kesepakatan dengan Republik Demokratik Kongo untuk membantu mengamankan dan mengenakan pajak atas kekayaan mineralnya.

    “Sulit membayangkan mereka beroperasi tanpa persetujuan dari pemerintahan Trump,” kata kepala program Haiti di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Romain Le Cour Grandmaison,  yang berbasis di Jenewa, Swiss.

    (tps/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Konsultasi Diet Garam ke ChatGPT, Pria Ini Berujung Kena Kondisi Langka

    Konsultasi Diet Garam ke ChatGPT, Pria Ini Berujung Kena Kondisi Langka

    Jakarta –

    Seorang pria berusia 60 tahun mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa pasca meminta saran diet dari ChatGPT, menurut sebuah kasus yang dipublikasikan jurnal Annals of Internal Medicine: Clinical Cases.

    Pria yang identitasnya dirahasiakan dalam studi kasus tersebut mengatakan kepada dokter bahwa ia telah berhenti mengonsumsi natrium klorida atau garam dalam pola makannya setelah sempat membaca efek negatif terhadap kesehatan.

    Dikutip dari The Guardian, pria tersebut memutuskan untuk menyetop mengonsumsi garam sepenuhnya dengan konsultasi dari ChatGPT. Ia mempertahankan beberapa pantangan makanan dan bahkan menyuling airnya sendiri di rumah.

    “Selama 3 bulan, ia telah mengganti natrium klorida dengan natrium bromida yang diperoleh dari internet setelah berkonsultasi dengan ChatGPT, ia membaca bahwa klorida dapat ditukar dengan bromida, meskipun kemungkinan untuk tujuan lain, seperti membersihkan,” demikian laporan studi kasus tersebut.

    Meskipun kelebihan natrium dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko masalah kesehatan, mengonsumsi natrium dalam jumlah yang sehat tetaplah penting.

    Pria tersebut, yang tidak memiliki riwayat kejiwaan, akhirnya dirawat di rumah sakit dengan sempat menduga efek yang dialami tidak lain karena keracunan. Ia mengatakan kepada dokter ia sangat haus, tetapi paranoid dengan air yang ditawarkan kepadanya.

    “Dalam 24 jam pertama setelah dirawat, ia menunjukkan peningkatan paranoia dan halusinasi pendengaran serta penglihatan, yang, setelah mencoba melarikan diri, mengakibatkan penahanan psikiatrik yang tidak disengaja hingga menyebabkan disabilitas berat,” demikian menurut penelitian tersebut.

    Para dokter menyimpulkan pria tersebut mengidap bromisme, atau keracunan bromida, suatu kondisi yang jarang terjadi saat ini tetapi lebih umum terjadi pada awal abad ke-20. Penelitian tersebut mencatat bahwa bromida ditemukan dalam beberapa obat bebas pada saat itu dan berkontribusi hingga 8 persen dari rawat inap psikiatrik terkait bromisme saat itu.

    Rumah sakit merawat pria tersebut karena psikosis dan memulangkannya beberapa minggu kemudian. Kasusnya menyoroti potensi jebakan penggunaan AI untuk mencari saran medis.

    Penulis artikel dari University of Washington, Seattle, menyebutkan kasus ini menyoroti potensi peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam memicu masalah kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah. Mereka mengaku sulit memastikan saran spesifik yang diterima pasien karena tidak memiliki akses ke log percakapan ChatGPT.

    Namun, ketika peneliti mengajukan pertanyaan serupa ke ChatGPT, chatbot memang memberikan opsi bromida tanpa peringatan kesehatan khusus dan tanpa menanyakan alasan di balik permintaan informasi tersebut.

    “Seperti yang kami duga akan dilakukan oleh seorang profesional medis,” tulis para peneliti, menekankan AI tidak memiliki kemampuan untuk membahas risiko secara luas.

    (naf/kna)