Xcloud.id

Perusahaan: Grab

  • Prabowo Singgung Kesejahteraan Ojol, Bos Grab Buka Suara

    Prabowo Singgung Kesejahteraan Ojol, Bos Grab Buka Suara

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti peningkatan taraf hidup pengemudi ojek online (ojol). Hal tersebut diungkap dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah masih terus berdiskusi dengan pihak aplikator untuk mencari solusi terbaik penanganan terhadap ojol. Grab Indonesia menyambut baik hal tersebut.

    Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyebut ojol merupakan bagian penting dalam ekonomi digital. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini memberi sinyal kuat kolaborasi pelaku ekonomi digital.

    Berdasarkan studi Institut Teknologi Bandung (ITB), industri transportasi online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% dari total PDB Indonesia 2023. Kemudian Grab berkontribusi sekitar 50% terhadap industri transportasi online berdasarkan riset Oxford Economics 2024.

    “Grab Indonesia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengemudi sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional. Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Neneng menjelaskan, Grab juga menjadi bantalan sosial yang membantu produktivitas masyarakat, dengan capaian sekitar 50% mitra ojol Grab roda dua merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan berdasarkan riset ITB tahun 2024.

    Kemudian melalui digitalisasi UMKM, Grab telah membuka lebih dari 4,6 juta peluang ekonomi baru sepanjang tahun 2018-2024 dengan pembiayaan usaha senilai Rp 6 triliun bagi 445.000 lebih Mitra dan UMKM sejak 2021 melalui program GrabModal Mantul dan OVO Modal Usaha.

    Asuransi Perjalanan

    Selain itu, Grab juga memberi 100% asuransi perjalanan dengan nilai klaim lebih dari Rp 100 miliar, program pelatihan keselamatan Pelatihan Akbar Keselamatan Mitra (PAKEM) kepada 75.000 mitra ojol di seluruh Indonesia.

    “Pandangan Presiden tentang pentingnya kesejahteraan pengemudi dan persaingan yang sehat menjadi landasan bagi tumbuhnya ekosistem transportasi digital yang berkelanjutan. Dan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak,” jelasnya.

    Neneng menyebut, kebijakan ekonomi Prabowo pro-investasi dan stabilitas politik menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia. Dengan kondisi ini, Grab berencana mendorong investasi jangka panjang di Indonesia.

    “Kondisi ini mendorong Grab untuk terus memperluas investasi jangka panjang di Indonesia – tidak hanya di sektor teknologi dan mobilitas, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan transisi menuju ekonomi hijau,” lanjut Neneng.

    Neneng menambahkan, Grab berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam transformasi digital nasional, pemerataan ekonomi rakyat, ketahanan sosial, dan transisi energi hijau yang berkelanjutan.

    Saat ini, Grab memiliki armada kendaraan listrik terbesar di Indonesia mencapai lebih dari 11.000 unit. Langkah ini mengurangi 30.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM. Hingga kini, 70% pengguna transportasi umum Jabodetabek kini mengombinasikan Grab dalam mobilitas harian.

    “Kami siap berjalan beriringan dengan pemerintah sebagai mitra strategis yang membawa teknologi, inovasi, dan dampak sosial positif untuk mewujudkan Asta Cita – Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Neneng.

    Lihat juga Video: Bertemu Massa Ojol, Ahmad Doli Janji RUU Transportasi Online Dipercepat

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

    Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

    “Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

    “Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

    Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar. 

    Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

    “Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

    Pengemudi Ojol menunggu penumpang

    Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    “Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Prabowo Minta Aplikasi Ojek Online Bersaing Sehat, Begini Respons Grab

    Prabowo Minta Aplikasi Ojek Online Bersaing Sehat, Begini Respons Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti peningkatan taraf hidup para pengemudi ojek online (ojol) dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025. Kepala Negara juga meminta persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

    “Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).

    Neneng menegaskan Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada mitra, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata oleh semua pihak. 

    Menurutnya kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan stabilitas politik yang terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo turut menciptakan iklim investasi yang sangat positif di Indonesia. 

    Grab Indonesia hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 3,7 juta pengemudi dan jutaan UMKM di seluruh Indonesia. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator menyatakan telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab yang masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Respons Prabowo, SPAI Bongkar Daftar Skema Aplikator yang Rugikan Pengemudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkapkan sejumlah skema aplikator ride hailing yang merugikan bagi mitra pengemudi ojek online. 

    SPAI juga menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. 

    Ketua SPAI, Lily Pujiati mendesak pemerintah memastikan pelindungan yang lebih kuat bagi para pekerja platform seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir dengan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Dia mengatakan praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform transportasi online saat ini saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Skema tersebut seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, pada Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program dan skema tersebut justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menekan kesejahteraan para pengemudi dengan upah atau pendapatan yang rendah dan tidak layak di bawah upah minimum. 

    Menurutnya skema tersebut juga memaksa pengemudi ojol untuk bekerja 12 hingga 18 jam sehari tanpa istirahat yang rawan kecelakaan kerja di jalan raya.

    Lily menambahkan akar persoalan utama terletak pada status hubungan kemitraan antara platform dan pengemudi yang membuat perusahaan tidak tunduk pada aturan ketenagakerjaan. 

    “Dengan demikian masing-masing platform membuat aturan mainnya sendiri untuk menimbun keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos seminimal mungkin,” imbuh Lily.

    Untuk itu, SPAI meminta negara hadir melalui regulasi yang mampu menjamin hak-hak dasar para pengemudi transportasi daring. 

    Lily juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan peraturan yang memuat ketentuan mengenai status sebagai pekerja, serta menjamin upah dan pendapatan yang layak setara dengan upah minimum.

    “Serta jam kerja 8 jam yang manusiawi, waktu dan hari istirahat, THR [Tunjangan Hari Raya], jaminan sosial, hak maternitas seperti cuti haid dan melahirkan, hak membentuk serikat pekerja, hak berunding dan perjanjian kerja bersama agar tidak dikenai sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang,” katanya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong perusahaan ojek daring untuk bersaing secara sehat serta meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi. Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital saat ini terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo.

  • Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan. 

    Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring. 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

    “Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

    Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi. 

    Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

     

    Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi. 

  • Prabowo Minta Grab-Gojek Cs Bersaing Secara Sehat, Lindungi Pengemudi Ojol

    Prabowo Minta Grab-Gojek Cs Bersaing Secara Sehat, Lindungi Pengemudi Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam momen tersebut, Prabowo mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam forum itu

    Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. 

    Gojek sendiri tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

    Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

    Di sisi lain, kedua perusahaan mengklaim telah menerapkan sistem komisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah. 

    Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan ini disebut telah menemui hambatan regulasi.

    Pernyataan Prabowo kali ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun masa pemerintahannya. 

    Dalam konteks yang lebih luas dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi daring, merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi inklusif.

  • Rencana Pembangunan Kereta Gantung Mekarsari untuk Feeder LRT Dimulai

    Rencana Pembangunan Kereta Gantung Mekarsari untuk Feeder LRT Dimulai

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembangunan kereta gantung di Mekarsari, Kabupaten Bogor untuk menjadi feeder LRT Harjamukti di Depok resmi dimulai. 

    Mengutip akun X (dulunya bernama Twitter) Good News From Indonesia, proyek tersebut ditandai dengan kick off meeting dan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan feasibility study Proyek Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) Unitsky yang digelar di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, (9/10/2025).

    Proyek tersebut diinisiasi oleh PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bekerja sama dengan Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies, yang akan menjadi penyedia teknologi Unitsky String Transport (UST) atau Suspended String Light Rail Transport (SSLRT).

    Lintasan kereta gantung ini direncanakan membentang sepanjang sekitar 11,5 kilometer dengan sistem pembiayaan diarahkan 100% pendanaan swasta.

    Berdasarkan pemberitaan bisnis.com sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang sedang menggodok dua proyek pengadaan skytrain atau kereta gantung untuk angkutan feeder dari Sentul dan Serpong menuju MRT Jakarta dan LRT Jakarta. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengaku pihaknya sedang mencoba dan mematangkan rencana pengadaan skytrain dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor sebagai feeder LRT Jabodebek dan juga skytrain dari Serpong untuk MRT Jakarta. 

    “Seperti misalnya untuk penyelenggaraan angkutan umum yang menggunakan skytrain. Kita ada dua yang sedang kita mau coba dan ini sedang dimatangkan oleh Dirjen Kereta Api,” kata Menhub Dudy, dikutip Minggu (9/3/2025). 

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan jika proyek ini nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta agar tidak membebani anggaran negara (APBN). Menhub juga terbuka untuk siapa saja menjadi investor skytrain ini. 

    “Saya menekankan kepada Dirjen Kereta Api bahwa tidak boleh menggunakan anggaran APBN. Jadi kita terbuka, siapa saja yang masuk dan kita sudah punya gambar-gambarnya dan mereka kemungkinan akan menyampaikan kepada kita proposalnya dan saya buka kepada siapa saja,” lanjutnya. 

    Adapun sebagai informasi, saat ini LRT Jabodebek memiliki tiga lintas pelayanan utama. Lintas Cibubur melayani rute Harjamukti hingga Dukuh Atas dengan stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. 

    Lintas Bekasi melayani rute Jati Mulya hingga Dukuh Atas dengan stasiun Jati Mulya, Bekasi Barat, Cikunir 1, Cikunir 2, Jatibening Baru, Halim, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. 

    Sementara Lintas Cawang menghubungkan Cawang dengan Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Stasiun Dukuh Atas menjadi hub utama yang menghubungkan LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, dan TransJakarta.

    Kemudian untuk MRT Jakarta memiliki satu jalur yang beroperasi, yaitu Lintas Lebak Bulus–Bundaran HI. Jalur ini terdiri dari 13 stasiun, yang terbagi menjadi stasiun layang dan bawah tanah.  

    Stasiun layang meliputi Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M BCA. Sementara itu, stasiun bawah tanah mencakup Sisingamangaraja, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI. (Artha Adventy)

  • Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Forbes Global Conference CEO 2025 bakal diselenggarakan 14-15 Oktober 2025 di Jakarta. Konferensi para konglomerat dan pengusaha papan atas ini akan membahas prospek ekonomi jangka panjang serta tantangan yang menghambat perekonomian.

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam acara Forbes Global Conference CEO 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang mengatakan undangan ini disampaikan langsung oleh pendiri dan Chairman Forbes Media, Steve Forbes.

    Menurut Steve Forbes, alasan Prabowo menjadi keynote speaker lantaran dinilai mewakili tipe kepemimpinan yang dibutuhkan dunia saat ini, yaitu fokus, berbasis sains, dan berorientasi pada hasil nyata.

    Direncanakan lebih dari 400 CEO, pemimpin perusahaan multinasional, investor global, serta tokoh-tokoh ekonomi ternama dari berbagai negara dijadwalkan hadir di sana.

    Dilansir forbesglobalceoconference.com, dalam satu hari terdapat beberapa sesi acara. Pada tanggal 14 Oktober, pembukaan acara dimulai pukul 09:15 WIB dengan 8 sesi yang ditutup gala dinner pukul 19.15 WIB.

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi I Forbes Global Conference CEO 2025 (14 Oktober)

    1. Anindya N Bakrie: CEO PT Bakrie & Brothers sekaligus Ketua Umum KADIN

    2. Rosan Perkasa Roeslani: CEO Danantara Indonesia

    3. Ho Kwon Ping: Pendiri dan Ketua Eksekutif Banyan Tree Holdings

    4. George Raymond Zage III: Pendiri dan CEO Tiga Investments

    5. Jeffrey Jaensubhakij: Cofounder JJNP Capital

    6. Koh Boon Hwee: Chairman Altara Ventures dan Singapore Exchange Group

    7. Chartsiri Sophonpanich: President, Bangkok Bank

    8. Shinta W Kamdani: CEO Sintesa Group sekaligus Ketua APINDO

    9. Jane Sun: CEO Trip.com Group

    10. Anthony Capuano: President dan CEO Marriott International 

    11. Lee Yeow Chor: Direktur Pelaksana Grup dan CEO IOI Corporation

    12. Irfan Razack: Ketua dan Direktur Pelaksana Prestige Group

    13. Panote Sitivadhanabhakdi: CEO Grups Frasers Property

    14. Kuok Meng Wei: CEO dan Managing Director K2 Strategic

    15. Otto Toto Sugiri: Presiden Direktur DCI Indonesia

    16. Magnus Grimeland: Pendiri dan CEO Antler

    17. Aaron Tan: Cofounder dan CEO Carlo

    18. Edward Tirtanata: Co Founder dan CEO Kopi Kenangan

    19. Leo KoGuan: Pendiri dan Ketua SHI International Corp

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi II Forbes Global Conference CEO 2025 (15 Oktober)

    1. Tony Fernandes: CEO Capital A

    2. Mohammed Dewji: President MeTL Group 

    3. Binod K. Chaudhary: Ketua Chaudhary Group dan CG Corp Global

    4. William E. Heinecke: Pendiri dan Ketua Minor Internasional 

    5. Mark Dalio: Pendiri dan Co-CEO Ocean X

    6. Thammasak Sethaudom: Presiden dan CEO SCG

    7. Sunny Vergehese: Cofounder dan CEO Group Olam Group

    8. Angela Tanoesoedibjo: CEO iNews Media Group dan Co-CEO MNC Group

    9. Prem Kumar Nair: Group CEO IHH Healthcare

    10. Tan Min-Han: Founding CEO dan Direktur Medis Lucence

    11. Aengus Tran: Cofounder dan CEO Harrison.ai

    12. Andreas Wicki: CEO HBM Healthcare Investment 

    13. Anthony Tan: CEO, Cofounder Grab

  • 20 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025

    20 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan Oktober 2025. Program ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk kembali mengaktifkan surat-surat kendaraannya.

    Berdasarkan catatan detikOto, setidaknya ada 20 provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bulan ini. Program yang ditawarkan beragam di tiap daerah. Ada yang menghapuskan pajak progresif, menghapuskan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, sampai diskon pengurangan pokok pajak kendaraan.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga program yang membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berikut 20 provinsi yang masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan di bulan Oktober 2025.

    Aceh

    Pemerintah Provinsi Aceh mengadakan pemutihan pajak dengan membebaskan pajak progresif. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Program bebas pajak progresif di Aceh berlangsung sampai 31 Desember 2025.

    Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini bergabung ke daftar provinsi yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor berlaku mulai 1 Oktober 2025.

    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024Bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.Riau

    Provinsi Riau masih menerapkan program pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    Kepulauan Riau

    Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kepri, program pemutihan di Kepulauan Riau berlaku sejak 1 Juli 2025 sampai 15 November 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain pembebasan sanksi administrasi PKB, pengurangan pokok PKB, pembebasan denda SWDKLLJ (selain tahun berjalan), pembebasan pokok BBNKB-II atau bea balik nama kendaraan bekas.

    Jambi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    Bangka Belitung

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Pangkal Pinang, Pemprov Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor jilid 2. Program ini berlangsung pada 1 September sampai 30 November 2025. Cukup bayar pajak kendaraan bermotor satu tahun saja, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    Sumatera Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumsel, Pemprov Sumatera Selatan masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan sampai 17 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Cukup Bayar PKB 1 Tahun, Bebas Tunggakan dan Sanksi Administratif Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya.Bebas BBN KB ke II.Bebas biaya pajak progresif.Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku. Program pemutihan pajak di Banten berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Di Banten, pemutihan yang ditawarkan untuk pemilik kendaraan antara lain bebas tunggakan pokok pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya. Syaratnya cukup membayar PKB tahun 2025.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Tahun 2025 berupa pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak serta pembebasan pengenaan pajak progresif. Selain itu, ada juga pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya, yang diberikan kepada:

    Wajib pajak yang terdaftar dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), untuk kendaraan roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.Kendaraan roda dua yang masih aktif digunakan untuk layanan transportasi online, yaitu Gojek, Grab, Maxim, inDrive, Shopee, ACI, Nujek, Lalamove, SheJek, dan Zendo.Kendaraan roda tiga, dengan ketentuan pokok PKB maksimal Rp 500.000.

    Pembebasan Pajak Daerah ini hanya berlaku jika pembayaran dilakukan dalam periode 1 Oktober sampai 30 November 2025.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali menghapus pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Selain itu, dikutip dari Instagram Bapenda Provinsi Bali, mulai 22 September sampai 22 November 2025, ada bebas sanksi pajak kendaraan bermotor, bebas SWDKLLJ tahun sebelumnya dan bebas sanksi opsen PKB.

    Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, ada diskon pajak kendaraan bermotor hingga 7,5 persen khusus untuk yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Selain itu, berlaku juga diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB roda dua dan roda tiga, diskon 29% dasar pengenaan BBNKB roda 4 dan seterusnya, bebas pajak progresif, serta diskon 50% PKB kendaraan mutasi masuk. Ada pula bonus tambahan diskon 5% pembayaran lewat aplikasi Pro NTT. Program ini berlaku 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar program pemutihan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Sulawesi Selatan

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku Utara

    Pemprov Maluku Utara kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sampai 30 November 2025. Seperti dikutip Instagram Jasa Raharja Ternate, Pemutihan di Maluku Utara antara lain bebas pokok dan denda PKB mutasi masuk luar provinsi, bebas pokok dan denda semua tunggakan dengan hanya membayar 1 tahun, bebas denda pajak tahun berjalan, dan penghapusan denda SWDKLLJ.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    (rgr/mhg)

  • Kerja 6 Jam Sehari, Ternyata Ojol Bisa Dapat Penghasilan Segini

    Kerja 6 Jam Sehari, Ternyata Ojol Bisa Dapat Penghasilan Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi ojek online (ojol) bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah setiap bulan. Perlu dicatat, penghasilan mitra ojol tak tetap seperti pegawai kantoran.

    Pendapatan ojol tergantung dari beberapa faktor, misalnya kategori mitra, wilayah operasional, hingga jam kerja yang diambil. Setidaknya begitu yang diungkap laporan Grab beberapa saat lalu.

    Dalam laporan itu, pengemudi roda dua yang bekerja dengan kategori penuh waktu 6 jam per hari bisa mendapatkan Rp6,85 juta per bulan. Angka ini tercatat untuk kategori Jawara di Bali, dengan total 25 hari kerja, 153 jam, dan 486 orderan.

    Di Makassar, pendapatan kategori yang sama sedikit lebih rendah yakni Rp6,48 juta per bulan, dengan 166 jam kerja dan 570 orderan dalam 26 hari.

    Kategori lain seperti Ksatria dan Pejuang menghasilkan antara Rp3,74 juta hingga Rp5,24 juta, sedangkan Anggota (paruh waktu, 3 jam per hari) hanya sekitar Rp1,6 juta per bulan.

    Pendapatan pengemudi taksi online roda empat bahkan lebih tinggi. Kategori Jawara di Bali bisa mencapai Rp18 juta per bulan, sedangkan di Makassar sekitar Rp11,97 juta.

    Meski begitu, ada pengemudi yang memperoleh pendapatan jauh di atas rata-rata karena jam kerja lebih panjang. Salah satunya Khoerudin (39), driver ojol di Jakarta, yang bekerja mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB setiap hari dan hanya libur 1-2 kali sebulan.

    “Per hari itu kurang lebih Rp400 ribu. Ya kurang lebih per bulan antara Rp8 juta hingga Rp9 juta lah,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.

    Khoerudin, yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai pemeliharaan gedung, mengaku profesi ini memberinya fleksibilitas waktu dan penghasilan lebih baik.

    “Kalau menurut saya lebih nyaman di Grab karena waktunya fleksibel. Bisa diatur sendiri,” pungkasnya.

    Data ini menunjukkan, meski jam kerja memengaruhi pendapatan, profesi ojol tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena potensi penghasilan yang kompetitif dan fleksibilitas yang ditawarkan. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]