Perusahaan: Grab

OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA – Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia menganugerahkan Hadiah Nobel Ekonomi (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences) kepada tiga ekonom terkemuka, yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt atas kontribusi mereka dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh peranan inovasi.

Mokyr menekankan perlunya Pembangunan Teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan yang berkesinambungan sementara Aghion dan Howitt berbagi penghargaan atas teori creative destruction. Teori ini menjelaskan bahwa inovasi baru secara terus-menerus akan menggantikan teknologi dan perusahaan lama.

Dalam kehidupan sehari-hari creative destruction ini terlihat dalam berbagai perubahan di sekitar kita. Kamera digital membuat bisnis film gulung seperti Kodak bangkrut, namun melahirkan industri baru fotografi digital dan media sosial.

Kehadiran Netflix dan Spotify menghilangkan persewaan dan toko DVD/CD dengan layanan streaming yang lebih efisien. Begitu pula Gojek dan Grab yang menggantikan taksi konvensional, atau e-commerce seperti Tokopedia yang menggantikan banyak toko fisik serta menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang terintegrasi.

Secara umum, karya para ekonom ini menegaskan bahwa inovasi tidak boleh lagi dilihat sebagai proses yang terjadi secara otomatis; namun memerlukan kebijakan pemerintah serta perubahan lingkungan yang terbuka terhadap penelitian dan pengembangan.

Pemikiran di atas juga merupakan kelanjutan dari teori pertumbuhan yang sudah dikenal sejak setengah abad lalu. Robert Solow (1956) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, dan bukan akumulasi modal atau tenaga kerja, yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Paul Romer (1986) memperluas gagasan tersebut dengan pernanan modal manusia (human capital) sebagai sumber pertumbuhan secara endogen. Keduanya pun menerima hadiah Nobel ekonomi, Solow pada 1987 dan Romer pada 2018.

Bagi Indonesia, terdapat benang merah penting dari pemikiran di atas; apakah negara kita akan terus menyandarkan pertumbuhan ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam atau pelan-pelan menuju sumber pertumbuhan berbasis inovasi. Selama 2 dekade terakhir, nilai ekspor RI masih bergantung pada hasil tambang dan pertanian, khususnya batu bara dan minyak sawit.

Sebagai perbandingan, Vietnam sukses beralih ke komoditas perdagangan dari industri manufaktur bernilai tambah tinggi, khususnya elektronik, sehingga ekspor komputer dan elektroniknya melampaui Indonesia sejak pertengahan 2010-an.

Hal ini bisa menjadi preseden bahwa Indonesia bergerak lebih lambat untuk bertransformasi menuju pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

Salah satu permasalahan utama terbatasnya peranan inovasi bersifat struktural. Total belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh di bawah Malaysia (1,1%), China (1,4%), apalagi rata-rata negara OECD mencapai 2,5% pada 2022.

Survei Bank Dunia terhadap 123 perusahaan manufaktur menemukan hanya 22 yang perusahaan yang melakukan R&D, dan hanya satu di sektor TIK. Meski 82% perusahaan mengklaim melakukan inovasi, 4 dari 5 di antaranya berasal dari transfer teknologi luar negeri, bukan dari hasil riset lokal.

Dengan kata lain, lemahnya inovasi, peranan triple helix antara perusahaan dan universitas membuat perusahaan Indonesia lebih sering meminjam inovasi daripada menciptakannya.

Data tahunan dari Joint Research Centre Komisi Eropa dalam laporan Industrial R&D Investment Scoreboard bisa digunakan sebagai acuan peranan inovasi pada tingkat perusahaan.

Berdasarkan data ini ditemukan bahwa pada 2024, sejumlah 2.000 perusahaan terbesar dunia menghabiskan 1,25 triliun euro untuk R&D pada 2023, naik 7,5% dari tahun sebelumnya.

Sektor TIK, kesehatan, dan otomotif menyumbang hampir dua pertiga dari total tersebut. Nama Indonesia hanya muncul sekali, melalui GoTo (hasil merger Gojek dan Tokopedia).

Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki 60 perusahaan dalam daftar, dan Taiwan 38. Jumlah ini mencerminkan investasi terkoordinasi selama puluhan tahun dalam R&D dan human capital yang melahirkan banyak sekali perusahaan berbasis inovasi.

Munculnya nama GoTo di daftar tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus keterbatasan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah belanja R&D GoTo tahun 2023 sebesar 210 juta euro dengan nilai penjualan sebesar 864 juta euro. Dengan kata lain R&D intensity atau rasio R&D terhadap penjualan sebesar 24%. Namun, GoTo masih mencatatkan kerugian secara keuangan serta mencatatkan jumlah pendapatan jauh di bawah peers seperti Grab (2,1 miliar euro) dan Lyft (4 miliar euro). Fakta ini menjelaskan, bahkan untuk perusahaan berbasis inovasi terbesar di Indonesia baru bisa mengandalkan basis domestik. Hal ini menandakan belum terbentuknya ekosistem inovasi nasional yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Di tingkat menengah, keterbatasan ini kian nyata di tengah kemunculan otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Statistik lain juga menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Saat ini, hanya terdapat 0,05 % perusahaan di Indonesia yang berinvestasi dalam R&D. Indonesia memiliki kurang dari 300 peneliti per sejuta penduduk, jauh di bawah Malaysia (1.200) dan Korea Selatan (7.000). Ketimpangan ini menjelaskan mengapa kisah sukses digital Indonesia, meskipun mengesankan, masih sangat bergantung pada teknologi impor dibandingkan dengan hasil inovasi domestik

Sebagai penutup hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 ini memberikan inspirasi sekaligus peringatan bagi Indonesia. Ekonomi berbasis pengetahuan memang membutuhkan perhatian khusus yang didukung ekosistem berbasis riset. Negara yang berinvestasi dalam riset dan human capital akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi optimal di masa depan. Pilihan Indonesia jelas: tetap menjadi pengguna teknologi atau melangkah menjadi produsen pengetahuan.

25/10/2025 09:45
Wali Kota Kediri dan Menteri PPPA Ajak Lirboyo Jadi Teladan Pesantren Ramah Anak di Hari Santri 2025

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam Seminar Pesantren Ramah Anak yang diikuti para santriwati Pondok Pesantren Lirboyo, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Santri Nasional 2025 dengan tema “Dari Pesantren untuk Anak: Membangun Lingkungan Aman dan Bermartabat.”

Wali Kota Kediri menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi beriman dan berilmu, sekaligus menghadapi tantangan baru di era digital, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan anak. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Kediri, pada tahun 2025 tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 33 kasus di tahun sebelumnya.

“Kenaikan ini menjadi perhatian kita semua. Namun kami juga mengapresiasi keberanian para pelapor yang memanfaatkan kanal pengaduan seperti Call Center PPA Kota Kediri. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak,” ujar Mbak Wali Vinanda Prameswati.

Ia menambahkan bahwa upaya melindungi anak di lingkungan pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Kediri siap berkolaborasi dengan pondok pesantren untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi para santri.

“Kami ingin setiap santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang, tumbuh percaya diri, dan dibimbing dengan kasih sayang. Anak yang tumbuh di lingkungan aman akan menjadi generasi kuat, berilmu, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah berkomitmen mendorong terbentuknya pesantren ramah anak sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak nasional.

“Kolaborasi dengan pesantren menjadi langkah penting agar setiap anak terlindungi dan mendapatkan haknya atas pendidikan yang aman serta bermartabat,” tutur Menteri Arifah.

Ia memaparkan, hasil survei nasional menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 1 dari 2 anak pernah menjadi korban kekerasan, dengan kasus terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Lima faktor utama penyebabnya meliputi masalah ekonomi, pola asuh, pengaruh media sosial, lingkungan, dan pernikahan usia anak.

“Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pesantren, agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo menerima bantuan satu ton ikan laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta beasiswa pendidikan untuk santri berprestasi dari Baznas dan PT Grab Indonesia.

Kegiatan ini juga dihadiri Pengasuh Ponpes Lirboyo KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin Thoha, jajaran Kementerian PPPA, serta tokoh pesantren dan OPD Kota Kediri. Seminar berlangsung hangat dan partisipatif, menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan pesantren sebagai lingkungan aman dan berdaya bagi anak-anak Indonesia. [nm/ian]

24/10/2025 21:25
Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

Jakarta, CNBC Indonesia – Formula Tarif Layanan Pos Komersial menjadi salah satu peraturan yang diterbitkan di selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Formula tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang disahkan pada Mei lalu.

Permenkomdigi tersebut merupakan pengganti aturan sebelumnya yaitu Permenkominfo No. 1/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Aturan yang lama ini sempat mengundang protes dan demonstrasi dari pengemudi ojol. Para ojol minta regulasi direvisi karena tidak menetapkan tarif bagi jasa pengiriman makanan dan minuman instan seperti Grab Food dan GoFood.

Pada dasarnya Permenkomdigi no. 8 2025 mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perhitungannya ada di pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

Pemerintah tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

“Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui beberapa waktu yang lalu.

Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

Sejumlah pengemudi ojek daring (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

Penetapan tarif batas atau bawah oleh pemerintah tersebut tetapi hanya sementara, yaitu berlaku paling lama sepanjang 6 bulan.

Namun, pengelola aplikasi menyatakan penetapan tarif untuk layanan pesan antar makanan seperti GrabFood dan Gofood masih mengacu pada Permenkominfo No. 1/2012. Alasannya, Permenkomdigi No. 8/2025 tidak mengatur pengiriman dari titik ke titik.

Kedua aturan sama-sama menyatakan bahwa tarif pos komersial ditetapkan oleh penyelenggaraan layanan pos komersial dan terdiri dari komponen biaya ditambah margin. Perbedaannya ada pada komponen perhitungan komponen biaya.

Aturan yang lama menyatakan, kelompok biaya komponen perhitungan tarif terdiri dari kelompok biaya operasi/produksi (termasuk biaya resiko), kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum; dan biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi.

Sedangkan Permenkomdigi no. 8/2025 mencantumkan cara perhitungan biaya produksi yang jauh lebih detail, yaitu mencakup biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

Penumpang menggunakan jasa ojek daring di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (8/9/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

“Judulnya sama, yakni layanan pos komersial. Dulu, diatur sama, kami masuk ke aturan ini. Akan tetapi, kami layanan point to point yang berbeda dengan layanan logistik yang memakai pergudangan, tidak diatur [di Permenkomdigi]. Ini masih didiskusikan,” kata juru bicara Grab dalam pertemuan dengan media.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa aturan soal tarif pengantaran makanan dan barang online seperti GrabFood dan GoFood, ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Karena kalau Permen (Peraturan Menteri) tentang pos memang mengaturnya pos, jadi memang tidak mengatur itu. Tapi betul bahwa ada ranah aturan di Kemenhub, tarif itu adanya di Kemenhub,” ujar Meutya saat ditemui usah Raker dengan Komisi I DPR, Juli lalu.

Namun, kata dia, tata kelola PSE termasuk juga Grab dan Gojek, itu ada di Kementerian Komdigi. Menurut Meutya, ke depannya, Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.

“Tapi tidak benar bahwa tarifnya di Komdigi, tarifnya di Kemenhub. Tapi tata kelolanya ada di Komdigi, mungkin di situ ada irisan yang nanti kami akan duduk sama-sama dengan Kemenhub,” terangnya.

CNBC Indonesia sudah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi mengenai kelanjutan pembahasan mengenai tarif pengantaran makanan dan barang untuk layanan on-demand seperti Grab dan Gojek, namun belum ada jawaban.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

24/10/2025 18:30
Perpres Ojol Digodok, Atur Status Pengemudi hingga Tarif Gojek-Grab Cs

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar perusahaan aplikasi transportasi daring.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan bahwa regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat.

“Mungkin Perpres, biar lebih cepat,” kata Prasetyo.

Ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

Masih Dimatangkan Bersama Aplikator

Mensesneg juga mengonfirmasi bahwa pemerintah masih akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojek online untuk menyamakan pandangan sebelum aturan ditetapkan.

“Oh iya, pasti [akan ada pertemuan lagi],” tambah Prasetyo saat ditanya soal rencana pembahasan lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Dalam momen tersebut, Kepala negara mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

24/10/2025 17:36
Kiamat Driver Online Sudah Meluas di Singapura, RI Bisa Kena

Jakarta, CNBC Indonesia – Industri taksi otomatis tanpa sopir (robotaxi) berkembang kian pesat. Bukan cuma di Amerika Serikat (AS) dan China, robotaxi juga agaknya segera meluas ke Asia Tenggara.

Tak menutup kemungkinan robotaxi juga bakal masuk ke Indonesia. Kendati demikian, tren ini masih belum dibahas dan regulasinya belum tersedia di Tanah Air.

Pada Kamis (23/10) kemarin, perusahaan mobil otomatis asal AS, May Mobility, telah mengamankan investasi dari raksasa transportasi online berbasis Singapura, Grab. May Mobility memang sudah memantapkan rencana untuk berekspansi ke wilayah Asia Tenggara pada tahun depan.

Nantinya, teknologi mobil tanpa sopir May Mobility akan diintegrasikan ke manajemen angkutan online milik Grab. Artinya, Grab akan menyediakan opsi robotaxi yang tak memerlukan sopir. Hal ini menambah ancaman terhadap punahnya profesi sopri online.

Kesepakatan terbaru antara May Mobility dan Grab merupakan langkah lebih lanjut untuk menggelar robotaxi secara global, dikutip dari Reuters, Jumat (24/10/2025). Kesepakatan ini juga menciptakan blueprint tentang bagaimana robotaxi bisa dikelola dalam platform pemesanan kendaraan yang sudah ada.

Grab sendiri merupakan salah satu ‘raja ojek online’ di Indonesia. Belum jelas apakah kesepakatan dengan May Mobility nantinya akan membuat robotaxi masuk ke Indonesia melalui Grab.

May Mobility menolkan memberikan informasi lebih detail terkait kesepakatannya dengan Grab.

Kesepakatan dengan Grab merupakan kemitraan ketiga May Mobility dengan penyedia transportasi online. Sebelumnya, May Mobility sudah lebih dulu menggandeng Lyft untuk meluncurkan robotaxi di Atlanta.

Selanjutnya, teknologi May Mobility juga dilaporkan akan tersedia di aplikasi Uber untuk menggelar robotaxi di wilayah-wilayah AS secara luas.

May Mobility memulai layanan perjalanan komersialnya pada awal tahun ini di AS tanpa sopir manusia. Nantinya, May Mobility akan memanfaatkan teknologi pemetaan Grab, GrabMaps, untuk mempelajari jalan-jalan di Asia Tenggara dan memastikan keamanan penumpang.

GrabMaps menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memroses data dari kota-kota di Asia Tenggara dan menghasilkan peta hiperlokal yang akurat dan diperbarui secara real-time.

Sebelumnya, pada September lalu Grab terpilih oleh otoritas Singapura untuk mengoperasikan layanan shuttle otomatis di beberapa area. Grab bermitra dengan perusahaan robotaxi China, WeRide, dan diprediksi akan mulai beroperasi pada awal tahun depan.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

24/10/2025 14:45
Raja Ojol Tutup di RI, Sekarang Bagi-bagi Uang Rp 60 Juta Buat Driver

Jakarta, CNBC Indonesia – Uber pernah menjadi salah satu raja transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Namun, persaingan yang sengit membuat Uber akhirnya menjual operasinya kepada Grab dan meninggalkan pasar Asia Tenggara pada 2018 silam.

Sejak saat itu, Uber lebih fokus mengembangkan bisnis di pasar-pasar intinya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Seiring perkembangan waktu, Uber juga terus mengikuti tren, misalnya mengeksplor bisnis taksi tanpa sopir (robotaxi) dengan menggandeng beberapa mitra.

Terbaru, Uber juga makin gencar mengembangkan taksi listrik untuk mengurangi emisi karbon. Bahkan, opsi angkutan Uber Green diubah menjadi Uber Electric.

Tak tanggung-tanggung, Uber memberikan insentif senilai US$4.000 (Rp66,5 jutaan) kepada mitra pengemudi yang beralih dari mobil tradisional ke mobil listrik.

Menurut data Uber, saat ini ada 200.000 mobil listrik yang berkabung di jaringan layanannya secara global, dikutip dari Engadget, Kamis (23/10/2025).

Tawaran Uber untuk mendorong mitra pengemudi beralih ke mobil listrik bersamaan dengan momentum Presiden AS menghapuskan kredit pajak federal untuk mobil listrik. Alhasil, pengemudi bisa menanggulangi penghapusan kredit pajak itu dengan insentif dari Uber.

Insentif tersedia untuk pembelian mobil listrik baru maupun bekas. Pengemudi Uber juga bisa mendapatkan tambahan US$1.000 (Rp16 jutaan) ketika mereka membeli kendaraan listrik baru atau bekas melalui TrueCar.

Uber juga mengumumkan peluncuran fitur pencocokan berbasis baterai (BAM) untuk mobil listrik buatan Kia, Hyundai, Ford, Nissan, Volkswagen, dan Mercedes-Benz di 25 negara, termasuk AS dan Kanada.

Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk menghubungkan mobil mereka ke aplikasi pengemudi, lalu hanya akan menerima pesanan penumpang yang dapat mereka penuhi dengan sisa jarak tempuh mereka saat itu.

Uber menyatakan bahwa 49% pengemudi mobil bensin di platformnya enggan beralih ke mobil listrik karena kekhawatiran terkait baterai, yang diharapkan dapat diatasi dengan perluasan BAM.

Perubahan merek Uber Electric menyusul transisi Uber Green menjadi sepenuhnya listrik di AS awal tahun ini, yang sebelumnya merupakan gabungan mobil hibrida dan listrik murni.

Para penumpang juga dibujuk untuk mencari pengemudi mobil listrik. Uber menawarkan diskon 20% hingga US$8 (Rp133.000-an) untuk perjalanan listrik berikutnya dengan kode GOELECTRIC20, yang berlaku selama seminggu.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 20:00
Prabowo Minta Persaingan Sehat di Industri Ojol, Maxim Respons Begini

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan layanan transportasi daring Maxim menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menyampaikan pihaknya menyambut baik perhatian Presiden terhadap perkembangan ekosistem transportasi daring di Tanah Air.

“Kami berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan operasional secara bertanggung jawab dengan terus meningkatkan pelayanan serta menjaga hubungan baik dengan mitra pengemudi dan pengguna,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Kamis (23/10/2025).

Dia menambahkan, Maxim akan terus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah, baik di kota besar maupun kecil, dengan semangat untuk mengembangkan ekosistem transportasi daring di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga berharap pemerintah dapat terus memberikan arahan serta regulasi yang jelas, baik regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di tingkat daerah.

“Agar tercipta persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh platform,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan yang sehat di industri transportasi daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan besar yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei lalu, aksi demonstrasi sempat digelar di sejumlah kota besar untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Indonesia.

23/10/2025 19:29
Ojol Kamtibnas Jadi Sumber Informasi Polri di Jalan, Ini Kata Grab

Jakarta, CNBC Indonesia – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan 400 ribu orang telah mendaftar dalam program Ojol Kamtibnas di area Jadetabek. Anggota Ojol Kamtibnas diharapkan bisa memberikan informasi dengan cepat soal kejahatan dan peristiwa lain di jalan ke pihak berwajib.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif program tersebut dan siap melakukan kolaborasi lebih lanjut.

“Grab mengapresiasi inisiatif program Ojol Kamtibmas dari Kepolisian RI yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat dan siap berkolaborasi lebih lanjut demi kepentingan bersama,” jelas Tirza dalam keterangan resminya.

Tirza menambahkan Grab memiliki komitmen memperkuat keselamatan baik untuk mitra pengemudi dan pengguna. Sejumlah fitur dan inisiatif keamanan juga telah dikembangkan untuk melakukan perlindungan.

Mulai dari Grab Respon Cepat (Gercep), peringatan lokasi rawan untuk mengingatkan titik yang berpotensi berisiko, pusat bantuan 24/7 GrabSupport, dan pusat bantuan keamanan dan keselamatan. Selain itu ada juga trip monitoring, audio protect, serta Share My Ride dan Emergency Button.

“Grab menyambut baik setiap inisiatif kolaborasi dengan pihak Kepolisian dalam upaya memperkuat ekosistem transportasi dan layanan digital yang aman, tertib, serta berorientasi pada kepentingan publik. Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang akan dijalankan selaras dengan prinsip keamanan digital, pelindungan data pribadi, serta kesesuaian operasional bagi mitra dan pengguna, guna mendukung terciptanya lingkungan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Communications Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kapolri Indonesia untuk mengembangkan industri ride-hailing.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kapolri Indonesia serta pengampu kebijakan lainnya untuk terus mengembangkan industri ride-hailing dalam berbagai upaya baik yang direncanakan bersama,” kata Wahyu dalam keterangannya dikutip Kamis (23/10/2025).

inDrive sendiri menyambut baik inisiatif tersebut yang disebut Wahyu untuk meningkatkan rasa aman. Sama seperti sejumlah aplikasi lain, inDrive juga telah memiliki beberapa fitur keamanan untuk pengemudinya.

“Mengenai program Kamtibnas Ojol di Jakarta, kami menyambut baik inisiatif dari rekan-rekan komunitas pengemudi untuk bersama-sama meningkatkan rasa aman saat beraktivitas. Sementara untuk sistem keamanan di aplikasi sendiri, inDrive telah memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pengemudi jika terjadi kecelakaan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya,” jelasnya.

“Fitur-fitur keamanan tersebut meliputi kontak emergency dukungan tim support 24/7, panggilan darurat, dan tentunya perlindungan asuransi perjalanan bagi setiap pengemudi. Kami juga mengadakan pelatihan P3K dan keselamatan berlalu lintas untuk meningkatkan kapasitas pengemudi saat berkendara,” dia menambahkan.

Sebelumnya, Sigit mengatakan Ojol Kamtibmas jadi bentu sinergitas antara Polri dengan para komunitas ojol. Di masa depan juga akan diatur bertahap terkait hal ini pada jajaran Polda hingga Polres.

Dia menambahkan kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak aplikator untuk memasang aplikasi dalam sistem. Jadi para driver bisa segera melaporkan kejadian kejahatan atau peristiwa yang ditemui di jalanan.

“Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk memasang aplikasi keamanan ke dalam sistem, sehingga rekan-rekan pengundi ojek online dapat segera menghubungi personel Polri atau kantor polisi terdekat ketika menemukan dan mengalami permasalahan yang terjadi atau mungkin peristiwa tindak pidana di jalan serta membutuhkan pelayanan kepolisian dan kantor pelayanan kepolisian terdekat,” jelas Sigit dikutip dari Detik.com.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 10:45
7 Kebijakan Komdigi di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025. Setahun pemerintahan ini ditandai dengan sejumlah perubahan kelembagaan, salah satunya di sektor komunikasi dan teknologi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini berubah, berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Presiden Prabowo melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital pada Senin (21/10/2024).

Meutya menjelaskan bahwa perubahan nama lembaga bukan sekadar simbol, melainkan respons terhadap tantangan zaman yang menuntut percepatan digitalisasi di semua sektor.

Saat itu, dalam 100 hari pertamanya, Meutya menegaskan tiga fokus utama. Pertama, melanjutkan pemberantasan judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Kedua, membangun internet ramah anak dengan perlindungan terhadap eksploitasi, pornografi, dan kekerasan anak. Ketiga, upaya pemerataan akses internet di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo disebut menitipkan pesan agar digitalisasi dapat menyederhanakan urusan pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik.

Setahun berlalu, apa yang sudah dilakukan oleh Komdigi dalam hal pembuatan kebijakan dan aturan lainnya? Berikut CNBC Indonesia rangkum satu tahun Komdigi era Prabowo-Gibran.

1. PP TUNAS: Perlindungan Anak di Dunia Digital

Setahun berjalan, salah satu capaian Komdigi adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku 1 April 2025.

PP TUNAS mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk:

Menyaring konten berbahaya bagi anak-anak
Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses
Melakukan remediasi cepat dan transparan
Menerapkan verifikasi usia pengguna untuk mencegah paparan konten negatif
Adapun implementasi PP ini akan berlangsung bertahap dengan masa penyesuaian dua tahun.

Berikut adalah kategori website dan aplikasi berdasarkan PP Tunas:

Di bawah 13 tahun, hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak.
13-15 tahun, diperbolehkan mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang.
16-17 tahun, bisa mengakses platform dengan risiko tinggi, tetapi harus dengan pendampingan orang tua.
18 tahun ke atas, diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform.

Namun, PP Tunas tidak menyebutkan secara eksplisit aplikasi yang termasuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Platform seperti X, Instagram, atau YouTube harus melakukan evaluasi sendiri dan melaporkan kategori mereka kepada Kementerian Komdigi.

Berikut adalah aspek penilaian untuk menentukan kategori medsos untuk anak:

Berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal;
Terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak;
Eksploitasi Anak sebagai konsumen;
Mengancam keamanan Data Pribadi Anak;
Adiksi;
Gangguan kesehatan psikologis Anak; dan
gangguan fisiologis Anak.

Jika suatu produk, layanan, dan fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada salah satu atau lebih aspek di atas, aplikasi tersebut termasuk kategori risiko tinggi sehingga hanya bisa diakses oleh anak usia 16-17 tahun dengan pendampingan orang tua atau dengan bebas untuk usia 18 tahun ke atas.

2. Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Selain regulasi perlindungan digital, Komdigi juga menuntaskan lelang frekuensi 1,4 GHz, yang telah dibuka sejak Juli 2025. Hasil seleksi diumumkan pada Rabu (15/10/2025), dengan dua perusahaan keluar sebagai pemenang, yakni:

PT Telemedia Komunikasi Pratama (WIFI), anak usaha Surge
PT Eka Mas Republik, pemilik MyRepublic.

PT Telemedia mencatat penawaran tertinggi sebesar Rp403,76 miliar untuk wilayah Regional I. Sementara MyRepublic mendapatkan untuk dua regional sisanya dengan jumlah 9 zona. Harga penawaran perusahaan tertinggi untuk masing-masing yakni Regional II sebesar Rp 300.888.000.000 dan Regional III senilai Rp 100.888.000.000.

Dari tujuh perusahaan peserta awal, hanya tiga yang lolos ke tahap akhir, hingga akhirnya dua operator tersebut memenangkan lelang. Komdigi berharap langkah ini memperluas jangkauan internet cepat dan mendorong pemerataan ekonomi digital di berbagai daerah.

Lelang ini diperuntukkan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

3. SAMAN, Pantau Medsos 24 Jam

Pemerintah memiliki sistem khusus untuk memberantas konten negatif, termasuk judi online, bernama SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten).

Diketahui SAMAN mulai diterapkan per Februari 2025, bertujuan memastikan bahwa para PSE, seperti penyedia website dan media sosial, mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangkal konten negatif yang kerap kali sulit dikendalikan

SAMAN bekerja untuk melaksanakan amanat Undang-undang dan turunannya PP 71/2019 hingga keputusan menteri.

Para platform akan terhubung dengan SAMAN. Pihak kementerian bisa mengirimkan pemberitahuan agar konten negatif segera diblokir platform.

Para platform juga bisa mengajukan banding pada pemberitahuan tersebut. Ini bisa dilakukan jika platform merasa permintaan itu tidak sesuai dengan ketentuannya yang ada dalam perusahaannya.

4. Aturan tarif kurir

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis Peraturan Menteri Komdigi 8 tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perhitungannya sendiri tertuang dalam pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

Pemerintah memang tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

“Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui pada Mei lalu.

Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

Permen baru itu juga mengatur terkait keputusan bebas ongkir. Potongan harga ditetapkan pada Pasal 45, tetapi dengan ketentuan tertentu.

Pertama potongan harga bisa diterapkan sepanjang tahun asalkan tarifnya di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Sementara ayat (3) dan (4) mengatur jika potongan harga di bawah biaya pokok hanya bisa dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan.

Namun periode tersebut bisa diperpanjang. Pihak penyelenggara bisa meminta Komdigi melakukan evaluasi untuk periode potongan harga.

Permasalahannya, Permenkomdigi no. 8/2025 justru menghilangkan aturan terkait layanan pesan antar makanan lewat aplikasi seperti GoFood dan Grab Food. Layanan pesan antar makanan padahal menjadi salah satu sorotan para pengemudi ojek online (ojol) dalam berbagai aksi unjuk rasa.

5. Peta Jalan AI

Komdigi mengungkap bahwa tengah menyiapkan soal peta jalan dan aturan terbaru soal AI. Kedua hal tersebut sudah masuk dalam finalisasi draft dan akan diterbitkan segera.

“Pertama itu kita sudah finalisasi draf peta jalan AI nasional yang nantinya akan menjadi peraturan presiden ya,” kata Nezar ditemui di kantor Komdigi Jumat pekan lalu.

“Kita memasukkan satu peraturan presiden yang lain, rencana peraturan presiden yang lain yang terkait dengan peta jalan AI nasional ini, yaitu tentang keamanan dan keselamatan pengembangan dan penggunaan AI,” dia menambahkan.

Dia mengatakan setelah semua proses selesai akan segera diterbitkan. Bulan ini drafnya akan diselesaikan.

Namun masih perlu untuk proses harmonisasi. Jadi, diharapkan tahun ini aturan bisa diselesaikan.

Nezar belum mengungkapkan detil aturan dan peta jalan AI tersebut. Dia hanya mengatakan bakal ada soal keseimbangan inovasi dan proteksi atas risiko yang terjadi terkait teknologi tersebut.

Ada sejumlah hal yang disasar dalam peta jalan ini, termasuk yang masuk dalam program strategis nasional.

“Kira-kira AI bisa berkontribusi di mana saja gitu ya, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keuangan ya, layanan keuangan, transportasi, dan sejumlah sektor lain,” ungkap Nezar.

Selain itu juga mencakup terkait prinsip yang harus diadopsi, mulai dari akuntabilitas hingga transparansi ada industri kreatif berbasis AI.

6. Sistem Klasifikasi Usia untuk Game

Komdigi baru saja mengumumkan peluncuran Indonesia Game Rating System (IGRS), sistem klasifikasi usia nasional untuk game.

IGRS diluncurkan bertepatan dengan ajang konferensi pengembang game tahunan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di Bali, Sabtu (11/10/2025).

IGRS dirancang untuk memberikan panduan usia bagi setiap game yang beredar di Indonesia. Para penerbit game nantinya akan diwajibkan mencantumkan klasifikasi usia pemain mulai dari 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+, dan akan mulai diterapkan pada Januari 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan, penerapan IGRS bertujuan melindungi tidak hanya industri game nasional, tetapi juga para pemain, terutama anak-anak.

“Pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers khususnya anak-anak,” ujar Meutya dalam acara IGDX Business & Conference 2025 di Legian, Bali.

Komdigi akan mulai menerapkan klasifikasi usia pada seluruh game yang beredar di Indonesia mulai Januari tahun 2026.

“Januari tahun depan, semua game harus di rating berdasarkan usianya masing-masing. Dari setiap game yang ada di Indonesia wajib mencantumkan klasifikasinya untuk usia berapa,” ujar Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, pada kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, proses penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap. Setiap pengembang atau penerbit gim wajib melakukan self-assessment terlebih dahulu untuk menentukan kategori usia produknya.

Setelah itu, Komdigi akan melakukan verifikasi dan pengecekan rutin guna memastikan penilaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Edwin menegaskan, pengembang gim juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan produknya tidak berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak.

7. Blokir Puluhan Ribu Judol

Komdigi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran terhadap 23.929 rekening yang digunakan untuk aktivitas transaksi judi online.

Rekening-rekening tersebut merupakan hasil dari patroli siber dan laporan masyarakat yang diterima oleh Kemkomdigi.

“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Upaya ini disebut menjadi langkah konkret dan kolaboratif lintas kementerian/lembaga dalam memberantas judi online dengan memutus jalur transaksi keuangan antara masyarakat dengan pengelola situs judi online.

Meutya juga meminta masyarakat turut berpartisipasi aktif melaporkan situs dan akun judi online serta rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” terangnya.

Komdigi menyediakan berbagai layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat, di antaranya aduankonten.id untuk mengadukan konten terindikasi judi online dan cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

22/10/2025 17:00
Pemerintah Kebut Harmonisasi UU Ojek Online

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan terhadap keberlangsungan ojek online alias ojol, dengan melakukan harmonisasi undang-undang (UU).

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan hal tersebut, saat hendak bergegas ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gadasdap) di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).

“Saya harus ke Setneg (Sekretariat Negara), [bahas] UU ojol yang harus cepat diselesaikan,” ungkapnya sambil terburu-buru, Rabu (22/10/2025).

Sejatinya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan juga ikut serta dalam agenda tersebut. Namun, Suntana menyebutkan bahwa Aan terpaksa absen karena mendadak harus ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk membahas UU Ojol.

“Pak Dirjen Hubungan Darat tadi sama saya ke sini [Fairmont], tetapi ditarik ke Setneg untuk harmonisasi undang-undang ojek online,” ujarnya.

Pembahasan tersebut pun sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna pada Senin lalu, yang meminta agar antarperusahaan ojek daring melakukan persaingan yang sehat.

Pasalnya, isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Suntana menegaskan, pemerintah menaruh perhatian serius pada industri transportasi daring yang melibatkan sekitar delapan juta tenaga kerja.

“Kemarin dalam rangka satu tahun Presiden Prabowo, kami mengevaluasi dan Bapak Presiden Prabowo menyampaikan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah teman-teman ojek online,” tambahnya.

Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait target penyelesaian maupun poin-poin pembahasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia.

Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Indonesia Tbk. (GOTO) menyambut baik arahan Presiden ke-8 RI.

Direktur Utama GOTO Sugito (Patrick) Walujo menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh arahan yang disampaikan Prabowo.

“Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

“Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).

22/10/2025 14:16