Perusahaan: Grab

  • Grab-GOTO Terlibat Program Makan Bergizi, Pengamat Desak Transparansi

    Grab-GOTO Terlibat Program Makan Bergizi, Pengamat Desak Transparansi

    Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial. 

    Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

    Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung. 

    “Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

    Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

    “Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi.  Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi. 

    Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

    “Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

    Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

    “Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

    Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah. 

    “Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga. 

    Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.  

    “Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade. 

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Menko Zulhas Beri Masukan

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Menko Zulhas Beri Masukan

    Bisnis.com, YOGYAKARTA – Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Dalam kesempatan ini, tampak hadir Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan untuk meninjau program yang dilakukan oleh Grab Indonesia.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa dirinya senang Grab Indonesia dan Ovo memilih SD Muhammadiyah 1 Wonopeti sebagai tempat uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

    Sebab, Zulhas menilai sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah ada di berbagai pelosok negeri dan Muhammadiyah dapat mengatur setiap program dengan baik.

    “Saya senang sekali karena Grab merangkul dan mengajak Muhammadiyah, itu nomor satu. Karena sekolah Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Karena kalau melibatkan Muhammadiyah mudah-mudahan separuh pekerjaan selesai,” kata Zulhas, Senin (16/12/2024).

    Tidak hanya itu, Zulhas juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Grab Indonesia yang mau membantu dan berkontribusi lebih banyak dalam program MBG ini.

    Apalagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyebut kontribusi dari berbagai pihak untuk memberikan makan bergizi sangat penting. Diharapkan akan membuat anak-anak di Indonesia menjadi hebat, kuat, pintar, dan sehat, serta menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat respons yang baik dari Badan Gizi Nasional, sehingga Grab bisa memberikan kontribusi terhadap makanan bergizi ini dan lebih luas lagi di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

    Di sisi lain, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Neneng menuturkan uji coba program MBG tersebut sudah terlaksana sejak September 2024.

    “Kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

    Adapun, terdapat beberapa lauk dan susu yang disediakan, antara lain nasi, ayam kecap, dan tumis buncis wortel. Selain itu para murid juga mendapatkan satu buah pisang dan susu sebagai penyempurna gizi.

  • Grab Libatkan 1.673 Siswa dalam Uji Coba MBG di Yogyakarta

    Grab Libatkan 1.673 Siswa dalam Uji Coba MBG di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia dan Ovo menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta. Program ini menyasar 1.673 siswa dengan hampir 50% dari siswa penerima manfaat pelajar kurang mampu. 

    Program MBG di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

    Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Dalam program MBG yang dilakukan Grab dan Ovo, Neneng memastikan bahwa pihaknya berfokus terhadap tiga aspek utama untuk mensukseskan program ini. 

    Pertama, pihaknya menggunakan teknologi dari hulu ke hilir untuk memastikan transparansi yang terjadi selama program makan bergizi gratis.

    Fokus kedua, pihaknya memastikan bahwa bahan bahan dan takaran gizi yang terkandung pada program ini mengikuti standar keamanan, kesehatan, kebersihan, dan gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

    “Yang ketiga, yang kami lakukan juga adalah mengukur kadar gizi para siswa sebelum dimulainya makan bergizi gratis, dan juga sesudah,” ujarnya.

    Neneng menuturkan, pengukuran kadar gizi kepada siswa SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah pihaknya lakukan pada hari Jumat pekan lalu.

    Nantinya, hasil dari pengukuran kadar gizi yang dilakukan oleh Grab dan Ovo akan dikirimkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk akhirnya kami akan membuat report yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai uji coba makan bergisi gratis ini,” ucap Neneng.

    Adanya uji coba program MBG ini juga disambut baik oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Alip Mulyono. 

    Dirinya mengatakan program yang dilakukan oleh pihak Grab ini sangat membantu peningkatan gizi bagi 1673 siswa yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti.

    Alip pun mengharapkan, hasil dari uji coba program MBG ini dapat meningkatkan gizi anak murid yang berada di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti. 

    Apalagi, Alip menyampaikan hampir 50% siswa yang bersekolah di SD ini berasal dari kalangan menengah ke bawah.

    “Dengan adanya MBG ini, kita punya harapan peningkatan gizi itu lebih.Sehingga menopang untuk kecerdasan anak di bidang akademik, non-akademik maupun di bidang karakter,” ucap Alip.

  • Grab, GOTO, dan Koperasi di Pusaran Program Makan Bergizi (MBG) Rp71 Triliun

    Grab, GOTO, dan Koperasi di Pusaran Program Makan Bergizi (MBG) Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA  – Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.  

    Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat. 

    Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

    Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

    “Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

    Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia 

    “Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

    ‎Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).Perbesar

    RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

    Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

    GRAB

    Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

    Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
    Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan. 

    Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal. 

    “Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza. 

    Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah. 

    GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi. 

    Grab IndonesiaPerbesar

    GOTO

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah. 

    “Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga. 

    Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

  • Cara Bank Digital Bidik Segmen Underbanked

    Cara Bank Digital Bidik Segmen Underbanked

    Jakarta: Superbank memperkuat berkolaborasi dengan ekosistem Grab Indonesia untuk menyasar segmen underbanked. Hal ini dilakukan bank digital yang dimiliki Emtek itu dengan menjadi mitra pembayaran ekslusif di Megahedon Festival 2024.
     

    Head of Marketing & Branding Superbank Cut Frinzy Emillie mengatakan acara ini sebagai bagian dari kemitraan untuk memberikan pengalaman transaksi nyaman dengan bank digital.
     
    “Kami ingin memastikan pengunjung dapat menikmati pengalaman transaksi yang seamless dan aman, sembari merasakan keseruan festival, mendukung UMKM, dan menjelajahi berbagai brand favorit mereka.” tegas dia dikutip Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    DIa mengatakan Superbank sebagai bank yang baru saja diluncurkan pada 2024 itu masih terus membidiki nasabah baru dengan berbagai inovasi. Untuk mengatasi ketatnya persaingan di bank digital, Superbank menyasar segmen underbanked.
    “Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dari calon nasabah yang masuk dalam kategori underbanked yang artinya orang orang yang sebenarnya sudah memiliki produk finansial seperti rekening perbankan tapi belum maksimal menggunakanya,” tegas dia.
     
    Dia mengatakan mitra merchant ini juga adalah termasuk dalam kategori underbanked yang membutuhkan layanan bank digital untuk membantu usahanya.
     
    “Mereka perlu fitur kemudahan pencairan dana sehingga kami berinovasi. Kemudian kemudahan pinjaman untuk mengembangkan restorannya. Nah, hal hal seperti itu yang nanti akan kami kembangkan,” tegas dia.
     
    Partisipasi Superbank di Megahedon Festival 2024 semakin memperkuat kolaborasi ekosistem yang telah dibangun dengan Grab sebagai salah satu pemegang saham Superbank.
     
    Sebagai satu-satunya bank dengan layanan digital yang terintegrasi dengan platform Grab, Superbank memberikan kemudahan bagi jutaan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung.
     
    Kolaborasi strategis ini menegaskan komitmen Superbank dan Grab dalam mendorong inklusi finansial, memberdayakan UMKM, dan menciptakan pengalaman yang relevan bagi masyarakat Indonesia.
     
    Selama Megahedon Festival 2024, pengunjung dapat secara langsung melakukan pembayaran  menggunakan rekening Superbank melalui fitur DineOut Deals di aplikasi Grab.
     
    “Hal ini merupakan strategi Grab untuk mendukung kebutuhan konsumen, sekaligus menghadirkan manfaat lebih terhadap bisnis itra kami, khususnya UMKM,” ungkap  Country Marketing Head Grab Indonesia  Melinda Savitri.

    Melinda menuturkan kolaborasi dengan Superbank akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para konsumen Grab dalam menikmati pengalaman berbelanja yang lebih seamless.

    Superbank raih 2 juta nasabah

    Hingga Oktober 2024, Superbank telah mencatat lebih dari 2 juta nasabah, dengan lebih dari 60 persen di antaranya menghubungkan akun mereka dengan aplikasi Grab.
     
    Kampanye promosi bersama Grab turut mendorong peningkatan frekuensi pesanan GrabFood, menunjukkan pertumbuhan keterlibatan pengguna di ekosistem Grab.
     
    Tren ini diperkirakan akan terlihat lebih jelas selama Megahedon Festival 2024, dengan daftar 10 pesanan makanan terpopuler sebagai salah satu indikatornya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • Telkomsel Gelar Poin Gembira Festival 2024, Tawarkan Beragam Hadiah Menarik untuk Pelanggan Setia – Page 3

    Telkomsel Gelar Poin Gembira Festival 2024, Tawarkan Beragam Hadiah Menarik untuk Pelanggan Setia – Page 3

    Di sisi lain, Telkomsel baru saja menggulirkan jaringan internet 5G ke sejumlah titik baru di Jabodetabek.

    Kawasan Bandara Soekarno-Hatta hingga Halim Perdanakusuma, PIK 1 dan 2, hingga Monumen Nasional, Sudirman-Thamrin, hingga jalan tol menjadi wilayah yang dikover 5G secara berkesinambungan.

    Telkomsel, operator seluler yang kini memiliki 156 juta pelanggan ini sudah memiliki 4,7 juta pelanggan 5G di seluruh Indonesia saat ini.

    Jumlah itu ditargetkan terus bertumbuh seiring dengan masifnya pengguliran layanan internet 5G ke lebih banyak titik di kota-kota besar hingga kota penyangga Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bogor, hingga Bekasi.

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengungkapkan, saat ini jumlah pelanggan Telkomsel dengan perangkat yang sudah didukung 5G mencapai hampir 13 juta handset dan akan bertumbuh ke depannya.

    “Pelanggan yang menikmati layanan 5G sekitar 4,7 juta atau 5 jutaan, harapannya target tahun depan 12,8 juta semuanya akan kami grab sehingga pelanggan bisa menikmati layanan 5G,” kata Indra, dalam konferensi pers tentang update 5G Telkomsel beberapa waktu lalu.

    Indra mengungkap, ada potensi penambahan handset 5G di kalangan pelanggan karena pertumbuhan perangkat 5G di Jabodetabek cukup tinggi, yakni 77 persen.

  • Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah bakal menetapkan skema baru penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, termasuk untuk ojek online (ojol). Tujuannya agar lebih tepat sasaran dari saat ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skemanya masih dalam pembahasan. Namun, dipastikan keputusan finalnya untuk kebaikan semua pihak.

    “2025 insya Allah. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semuanya. Akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas. Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan ojol tidak berhak ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite. Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi sebab ojol bakal dimasukkan dalam kategori UMKM dan berhak mengkonsumsi Pertalite cs.

    Ojol tetap bisa konsumsi Pertalite

    Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa ojol tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

    “Mengingat saudara-saudara kita ojol masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saya tegaskan mereka tetap berhak dapat alokasi BBM subsidi dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usia bertemu asosiasi ojol, Jumat (6/12).

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” imbuhnya.

    Pemerintah kumpulkan data ojol

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data para pengemudi ojol. Tujuannya, agar nantinya bisa dimasukkan dalam kategori UMKM yang tetap bisa menggunakan BBM subsidi.

    Sebab, dari 120 juta pengguna motor di Indonesia, hanya ojol yang akan masuk kategori UMKM. Selebihnya adalah pengguna biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan Kementerian ESDM.

    “Sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi, harus clear juga, supaya jangan bias. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori, tapi yang masuk dalam kategori adalah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojol. Ini yang sedang kita verifikasi,” terang Maman.

    Operator siap beri data ke pemerintah

    Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

    “Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data),” ujar Maman di kantornya, Selasa (10/12).

    Menurut Maman, nanti data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

    “Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka,” jelasnya.

    (ldy/dmi)

  • Dilema Skuter Listrik, Moda Transportasi Urban Jakarta

    Dilema Skuter Listrik, Moda Transportasi Urban Jakarta

    JAKARTA – Jauh sebelum, kecelakaan yang menewaskan dua pengguna skuter listrik GrabWheels di Jakarta beberapa waktu lalu. Singapura sudah lebih dulu melarang pengoperasian moda transportasi kiwari ini di kotanya. 

    Setidaknya sejak awal bulan November lalu, Singapura resmi melarang pengoperasian skuter listrik di trotoar jalan dan jalan-jalan utama kota tersebut. Bagi yang melanggar bisa dikenai hukuman penjara selama dua bulan atau denda maksimum sebesar 2.000 dolar Singapura atau sekitar Rp20 juta. 

    Pengendara skuter elektrik hanya bisa melaju di jalan khusus sepeda dan jalur-jalur yang menghubungkan taman kota di seluruh wilayah Singapura. Pelarangan ini dilakukan karena keberadaan skuter listrik dianggap mengancam keselamatan pejalan kaki di Singapura.

    Mengutip Channel News Asia, Menteri Perhubungan Singapura, Lam Pin Min menyatakan pelarangan ini muncul setelah masyarakat khawatir akan perilaku ceroboh dan gegabah dari pengendara skuter listrik. 

    “Selama dua tahun terakhir, kami telah berupaya keras untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mobilitas pribadi dengan aman. Meski upaya itu telah dilakukan, kami seringkali menjumpai pengendara yang ceroboh dan justru membahayakan dalam berkendara,” ungkap Lam.

    Tak hanya skuter listrik, pemerintah Singapura juga berencana untuk memperluas aturan pengoperasian kendaraan listrik berbasis baterai semacam Segway untuk memiliki lisensi penggunaan. Sehingga Otoritas Transportasi Darat (Dishub Singapura) bisa mengawasi izin pengoperasian moda transportasi kekinian itu.

    Larangan e-scooter di Singapura (Channel News Asia)

    Pengoperasian skuter listrik juga diatur ketat oleh pemerintah Prancis, Inggris dan Jerman. Otopet berbaterai itu hanya boleh beroperasi di jalur sepeda saja. 

    Sebagaimana dikutip dari Reuters, aturan ini mulai diberlakukan sejak angka kecelakaan jalan raya yang melibatkan pengguna skuter listrik meningkat drastis. Penyebabnya karena banyak pengguna skuter listrik yang ceroboh menggunakan jalur mobil saat berkendaraa. 

    Skuter listrik itu juga dilarang parkir di trotoar dan kecepatan maksimum mereka akan dibatasi hingga 20 kilometer per jam. Mengutip laman micro-scooters.co.uk, otopet listrik bahkan dikategorikan kendaraan ilegal bila dioperasikan di jalan dan trotoar Inggris.

    Sementara di Jerman, skuter listrik memang masih jadi salah satu moda transportasi alternatif. Namun, pengoperasiannya diawasi dengan sangat ketat. 

    Melansir dari Deutsche Welle (DW), pengoperasian skuter listrik hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah memiliki lisensi atau semacam SIM khusus untuk kendaraan elektrik. Penggunanya juga diharuskan menggenakan alat keamanan semacam helm dan tidak boleh melebihi 20 km/jam.

    Dilema Warga Ibu Kota

    Terlepas dari suara kontra yang menolak keberadaan skuter listrik di kota-kota besar. Keberadaan otopet listrik masih dipandang sebagai jalan keluar atas permasalahan urban di ibu kota, seperti kemacetan maupun polusi udara.

    Bahkan sebelum adanya GrabWheels, skuter listrik boleh dibilang kurang populer di Jakarta. Maklum saja harganya yang cukup mahal, membuatnya tidak banyak dilirik orang. 

    Sebagai contoh, harga Mi M365 skuter elektrik buatan Xiaomi di marketplace mulai dijual dengan harga Rp6,25 juta per unit. Selain Xiomi, sejumlah merek skuter listrik juga meramaikan etalase marketplace di Tanah Air. Sebut saja, Segway, Darknight, Azixgo, dan HX. 

    Jadi satu-satunya cara menikmati skuter listrik dengan menyewanya melalui layanan GrabWheels yang kini sangat digemari warga Jakarta. Di sisi lain, Grab sangat mendukung upaya pemerintah Jakarta dalam pembuatan regulasi terkait pengoperasian skuter listrik, baik yang disediakan oleh GrabWheels maupun alat mobilitas pribadi.

    Pasalnya, Grab tak ingin insiden kecelakaan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara GrabWheels terulang kembali. Ada banyak kritikan yang diterima Grab atas kejadian tersebut, mulai dari izin penyewaan penggunaan GrabWheels, edukasi dan pemahaman pemakaian agar tidak ceroboh dalam berkendara, serta perangkat keselamatan.

    “Grab juga akan melakukan pembaruan teknologi yang akan menghentikan pengguna skuter di beberapa area, seperti area car free day, JPO (jembatan penyeberangan orang) dan lain-lain,” ungkap Head of Public Affair Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno kepada wartawan.

    Klasifikasi dan regulasi yang menjadi batasan-batasan moda transportasi modern ini pun perlu dikaji dengan jelas. Pasalnya, kendaraan semacam skuter listrik ini memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Secara spesifikasi, skuter listrik ini juga tidak termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

    “Kalau ini (GrabWheels) kan karoserinya, spesifikasi teknisnya, agak berbeda nih. Ya (tidak uji tipe) kalau bukan kendaraan bermotor, tidak harus. Tapi kalau dia kendaraan bermotor dia harus mendapatkan SUT (Sertifikat Uji Tipe) dan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) untuk uji tipe,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu 14 November.

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta telah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO). Kini Skuter listrik hanya diperbolehkan melintas di jalur sepeda. 

    Selain itu, jam operasional skuter listrik yang disewakan juga akan dibatasi. “Skuter yang disewakan karena tujuan adalah untuk alat transportasi jadi, rencana akan kita atur operasional sama dengan operasional umum, sistem angkutan Jakarta dari jam 05.00 sampai pukul 23.00 WIB,” ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi.

    Kendati demikian, pembatasan ini masih belum diberlakukan. Syafrin mengatakan aturan itu masih dalam proses kajian untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Aturan itu diperkirakan akan keluar pada Desember 2019. Pergub tersebut juga akan mengatur batasan lokasi operasional hingga batas usia penggunanya.

  • Keberadaan Skuter Listrik di Jakarta yang Mulai Meresahkan

    Keberadaan Skuter Listrik di Jakarta yang Mulai Meresahkan

    JAKARTA – Unggahan foto bergambar sejumlah orang menggunakan skuter listrik yang disewakan jasa transportasi online, Grab, di jembatan penyeberangan orang (JPO) jadi sorotan publik. 

    Foto tersebut diunggah akun instagram Dinas Bina Marga DKI. Dari rangkaian unggahan foto tersebut, di antaranya terdapat gambar rusaknya JPO dengan bekas seperti ban skuter listrik.

    Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo akan membahas masalah ini dengan GrabWheels, selaku penyedia layanan skuter listrik ini. Apalagi, penggunaan skuter listrik ini di JPO berpotensi menimbulkan kerusakan.

     “Kemarin kami sudah membahas hal ini dengan Grab. Mereka akan pasang alat di JPO yang berfungsi menonaktifkan e-scooter saat di JPO,” kata Syafrin, kemarin. 

    Syafrin menambahkan, Dishub juga bakal membatasi penggunaan skuter listrik ini di tempat umum, meski belum ada personel yang mengatur penggunaan skuter. 

    “Kami juga sudah sampaikan bahwa e-scooter dilarang beroperasi di area HBKB, trotoar dan JPO. Jadi, ketika mereka coba masuk ke sana, kita ingatkan,” ucap Syafrin. 

    Skuter listrik ini bisa disewa dengan tarif Rp5 ribu tiap 30 menit. Barang ini bisa diambil di stasiun penitipan terdekat yang ada di aplikasi Grab.

    Koalisi Pejalan Kaki menganggap keberadaan skuter listrik ini meresahkan pejalan kaki. Keresahan ini disampaikan sebelum informasi JPO rusak karena penggunaan skuter listrik.

    “Mereka terganggu dengan manuver statisnya e-scooter, karena kadang mereka melewati trotoar,” kata Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus kepada VOI, Rabu, 13 November. 

    Menurutnya, tidak ada regulasi tegas tentang pelarangan skuter di tempat tertentu. Apalagi, usulan Grab menonaktifkan GrabWheels ketika memasuki JPO, dianggapnya sebagai aturan yang tak akan efektif. Sebab, skuter listrik tak hanya berasal dari penyewaan GrabWheels, tapi sudah banyak masyarakat umum yang memilikinya secara pribadi. 

    “Jadi, sesegera mungkin, Pemprov DKI jika ingin membuat peraturan Gubernur, atau Perda, mesti mencari cantolan aturan di atasnya, seperti Undang-Undang atau peraturan menteri perhubungan. Bukan hanya sekadar larangan penggunaan, tapi kepastian hukum keberadaan skuter listrik,” jelas Alfred.