Xcloud.id

Perusahaan: Grab

  • Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com Gelombang tuntutan dari pengemudi ojek online (ojol) memuncak kembali dengan aksi demonstrasi besar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025). Ribuan pengemudi turun ke jalan menuntut pemerintah membatasi besaran potongan atau komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikator.

    Mereka menilai, potongan sebesar 20 persen dari perusahaan terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di tengah tekanan publik tersebut, sejumlah pejabat negara dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons tuntutan secara populis.

    Ekonom pun mengingatkan, keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ekosistem digital Indonesia. Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi, tetapi juga konsumen, pelaku UMKM, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, logistik, teknologi, serta mitra bisnis lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi pada satu titik dalam ekosistem ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

    Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menilai, industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2023, bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.

    Di antaranya, hanya 10-30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5 persen, serta sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. “Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” kata Agung dikutip di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. Karena itu, ia meminta pemerintah cermat dalam mengeluarkan kebijakan. “Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” ucap Agung.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memilih hati-hati dalam menanggapi tuntutan ojol terkait penurunan komisi menjadi 10 persen. Dudy menyatakan, aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.

    “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini, GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive, memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujar Dudy dalam diskusi publik bersama awak media pada pekan lalu.

    Menurut Dudy, pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    Dia menjelaskan, sektor transportasi daring adalah ekosistem besar dengan banyak kepentingan saling terkait. “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini-pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” ujar Dudy.

    Sebelumnya, ekonom senior Piter Abdullah menyebut, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Dia meyakini, jika tuntutan itu diterima maka pemerintah banyak kehilangan investor di bidang teknologi.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” kata executive director Segara Institute dalam sebuah siniar.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ekosistem Ojol Rumit, Ekonom Ingatkan Soal ini

    Ekosistem Ojol Rumit, Ekonom Ingatkan Soal ini

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menggelar aksi aksi demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei 2025 lalu. Mereka menuntut intervensi pemerintah agar potongan 20 persen diturunkan.

    Terkait hal ini, ekonom senior Piter Abdullah yang juga Executive Director Segara Institute berpendapat, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” ujar Piter dalam sebuah siniar yang dipandu Akbar Faisal.

    “Ini adalah cikal bakal dari industri digital yang kita bangun dan kita sebutkan sebagai salah satu potensi terbesarnya kita—itu akan hilang. Industri ini adalah cikal bakal kita memasuki era industri teknologi. Itu bisa setback karena, pertama, kita bisa kehilangan investor. Kita kehilangan mereka yang mau berinvestasi pada bidang industri teknologi. Iya, karena ketidakpastian hukum tadi,” lanjutnya.

    Piter menekankan bahwa struktur komisi merupakan hasil dari dinamika pasar. Jika pengemudi merasa tidak cocok dengan satu platform, mereka bebas beralih ke yang menawarkan potongan lebih rendah, seperti Maxim atau InDrive yang hanya memotong 9-15 persen. “Ini industri yang tidak memaksa dan tanpa monopoli,” tegasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha menjelaskan, Industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Dia menilai, ada beberapa dampak yang bisa terjadi bila komisi dipaksa turun.

    “Hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal. Kemudian, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5%, sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” paparnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi. “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini—GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive—memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujarnya.

    Dudy menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini—pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” tambahnya. [hen/ian]

  • Pemerintah jembatani aplikator dan ojol cari titik temu soal tarif

    Pemerintah jembatani aplikator dan ojol cari titik temu soal tarif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan aplikator dan pekerja ojek online (ojol) untuk mencari solusi terkait polemik potongan tarif.

    “Kita sedang berusaha menjembatani, mengomunikasikan antara aplikator dan teman-teman pekerja ya di ojol, [terkait] potongan untuk mencari titik temu, karena memang harus duduk dan dibicarakan, karena masing-masing memiliki perhitungan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa beberapa kementerian terkait telah menerima audiensi dari perwakilan ojol.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.

    “Jadi kita mau cari titik temunya supaya untung bersama-sama kan. Sejahtera bersama-sama, maju bersama-sama,” ujar Prasetyo.

    Pengemudi ojol menuntut potongan tarif turun dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen. Tuntutan potongan tarif ini telah berulang kali disampaikan asosiasi ojol, termasuk dalam demo pada 20 Mei 2025.

    Asosiasi menyebut bahwa selama ini aplikator memotong tarif lebih dari 20 persen dan melanggar aturan.

    Sebelumnya, perwakilan dari empat aplikator terkemuka di Indonesia sudah angkat bicara mengenai skema komisi bagi hasil mitra pengemudi mereka.

    Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo, dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5), mengatakan pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub, yaitu 20 persen.

    Catherine menanggapi permintaan mitra pengemudi terkait pengurangan potongan komisi menjadi 10 persen, namun ia menilai hal itu justru berisiko menurunkan pendapatan total atau take home pay mitra secara keseluruhan.

    Menurutnya, meski potongan 10 persen terlihat meningkatkan pendapatan per transaksi, jumlah transaksi justru berpotensi turun signifikan sehingga berdampak lebih besar terhadap penurunan total pendapatan yang diterima mitra pengemudi setiap harinya.

    Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyatakan bahwa Grab memungut komisi dari mitra ojol tidak lebih dari 20 persen. Hal ini juga diamini oleh Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, yang menegaskan bahwa Maxim menetapkan pemotongan komisi tidak lebih dari 20 persen.

    Sementara itu, Direktur Bisnis InDrive, Ryan Rwanda, mengungkapkan bahwa potongan yang diterapkan oleh pihaknya jauh lebih rendah. InDrive hanya mengenakan potongan 11,7 persen untuk layanan mobil dan 9,99 persen untuk motor, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratapan Hati Driver InDrive yang Terancam Kehilangan Pekerjaan Usai Demo Ojol di Jatim

    Ratapan Hati Driver InDrive yang Terancam Kehilangan Pekerjaan Usai Demo Ojol di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Driver ojek online (ojol) aplikasi InDrive di Jawa Timur menyayangkan kesepakatan hasil audiensi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan massa demo ojol pada hari Selasa (20/5) lalu.

    Kesepakatan yang melarang InDrive beroperasi di Jawa Timur itu akan berdampak pada kehilangan pekerjaan mereka (driver InDrive). Serta berimbas pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

    Salah seorang driver InDrive di Surabaya, KS (50) mengatakan bahwa, warga yang bekerja sebagai driver InDrive di Kota Surabaya ini masih banyak. Selain itu, masyarakat pengguna layanan InDrive juga banyak.

    “Indrive masih ramai soalnya ada firur penawaran harga. Meski begitu, selisih harga dengan aplikasi ojol lain tidak begitu besar,” kata KS saat diwawancarai beritajatim.com, Rabu (21/5/2025) sore.

    KS (50) juga mengungkapkan, keberatan hatinya apabila InDrive dinonaktifkan di Jawa Timur. Dan jika hal itu terjadi, ia terpaksa berganti ke layanan aplikasi lain. Mengingat usianya yang tidak muda lagi serta sulitnya mencari pekerjaan baru setelah dipecat karyawan pabrik.

    “Kita ini harapannya kan pulang bawa uang dapur bisa ngebul asap. Nah kalau ditutup, ya otomatis pindah driver aplikasi lainnya,” ungkap laki-laki 50 tahun itu.

    Sementara, driver InDrive berinisial NN (45 tahun) bilang, seharusnya pemerintah provinsi tidak buru – buru mengatakan akan menutup InDrive. Namun juga harus mengkaji dan mencarikan solusi tepat. Yang sekiranya, tidak mematikan rejeki warganya.

    “Saya mengikuti update informasi demo kemarin. Harusnya ada solusi, maksudnya kenapa ditutup, dari segi apa (masalahnya) kan pasti ada solusinya. Tapi kenapa harus ditutup. Kita banyak yang bergantung ke aplikasi indrive ini lho,” terang NN.

    Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, menyampaikan bahwa dari hasil audiensi dengan massa aksi ojol, Selasa (20/5) kemarin ada dua poin penting, salah satunya adalah rencana pelarangan operasional aplikasi Indrive di wilayah Jatim.

    “Jadi tadi aplikator yang hadir hanya dua, yaitu Gojek dan Grab. Sementara Shopee, Maxim, Lala Move, serta Indrive tidak hadir. Khusus Indrive, ini sudah yang ketiga kalinya mereka tidak hadir dalam audiensi dengan ojol. Ini menunjukkan tidak adanya itikad baik,” kata Nyono kepada wartawan usai audiensi.

    Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Jatim sepakat akan segera mengirimkan surat usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melarang operasional Indrive di Jawa Timur.

    “Rekomendasi akan segera kami kirimkan. Tujuannya agar Komdigi mempertimbangkan larangan operasional Indrive di Jatim karena mereka tidak mau hadir dalam tiga kali undangan resmi dari pemerintah dan pengemudi,” ucap Nyono. [ram/ian]

  • Dikawal Polisi, Massa Demonstrasi Ojol Batal Segel Kantor Aplikasi di Surabaya

    Dikawal Polisi, Massa Demonstrasi Ojol Batal Segel Kantor Aplikasi di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di kantor perwakilan Grab di Jalan Ketabang Kali, Surabaya, Selasa (20/5/2025). Aksi ini sempat memicu kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

    Massa aksi yang datang sejak pukul 11.00 WIB awalnya berencana melakukan penyegelan kantor jika manajemen tidak memenuhi tuntutan mereka. Namun, rencana penyegelan batal dilakukan setelah manajemen Grab bersikap kooperatif dengan menerima aspirasi para ojol melalui pertemuan koordinasi di Kantor DPRD Jawa Timur.

    Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur, Tito Ahmad, menyatakan tuntutan utama para ojol agar program-program seperti ‘Hemat Berbayar’, ‘Hemat’, dan program sejenis lainnya dihapus karena dinilai merugikan mitra.

    “Manajemen Grab dan Gojek harus menghapus program Hemat Berbayar, Hemat, Goceng, Slot, atau program lain yang merugikan mitra,” tegas Tito.

    Koordinator Regional Grab Jawa Timur yang hadir di lokasi, Sarwo Adi, menyatakan bahwa pihaknya menerima perjuangan para ojol dan menegaskan bahwa aspirasi mereka telah dibahas dalam audiensi di DPRD Jatim.

    Setelah mendapatkan respons tersebut, massa aksi kemudian membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke kantor DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan tuntutan lebih lanjut. [ram/beq]

  • Ratusan Driver Online Malang Raya Konvoi ke Surabaya, Suarakan Protes ke Perusahaan Aplikasi

    Ratusan Driver Online Malang Raya Konvoi ke Surabaya, Suarakan Protes ke Perusahaan Aplikasi

    Malang (beritajatim.com) – Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas di Malang Raya memulai unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Kebangkitan Driver Online pada Selasa (20/5/2025). Mereka bergerak konvoi menuju Surabaya untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan sejumlah perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Sebanyak 230 driver yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) memulai perjalanan dari titik kumpul Wisata Petik Madu, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Massa terdiri dari komunitas One Peace Ngalam, TRC PDOI, Sindrom Malang, DOC Malang, GARASI, serta pengemudi dari Gojek, Grab, dan Shopee.

    Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan aksi keberangkatan dimulai sejak pukul 05.30 hingga 06.45 WIB. Sedikitnya 120 unit sepeda motor terlibat dalam aksi ini dan seluruh peserta dikawal oleh personel Satlantas Polres Malang hingga perbatasan Kabupaten Pasuruan.

    “Kami mengawal keberangkatan peserta aksi hingga ke wilayah perbatasan. Tujuan pengamanan ini agar kegiatan tetap tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, dan menjamin keselamatan baik peserta aksi maupun masyarakat lain di jalan,” ujar AKP Bambang Subinajar saat dikonfirmasi, Selasa (20/5/2025).

    Pengawalan selanjutnya dilanjutkan secara berjenjang oleh personel dari Polres Pasuruan dan polres lain sepanjang rute menuju Surabaya.

    Sebelum konvoi dimulai, Kapolsek Lawang AKP Moh. Lutfi turut memberikan pesan langsung kepada peserta aksi agar tetap menjaga keselamatan, tertib berlalu lintas, dan tidak mudah terprovokasi selama aksi berlangsung.

    AKP Bambang menambahkan, pihak kepolisian memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tetap menjamin keamanan dan ketertiban umum.

    “Peserta telah diingatkan agar mengikuti rute yang telah ditentukan serta berhati-hati saat berkendara selama perjalanan. Kami harap aksi berjalan damai hingga kembali ke daerah masing-masing,” tegasnya.

    Setibanya di Surabaya, massa dijadwalkan menggelar aksi di tujuh titik, termasuk kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Kominfo Surabaya, Mapolda Jatim, dan kantor perwakilan sejumlah aplikator. Polres Malang juga mengerahkan personel untuk mendukung pengamanan hingga titik akhir konvoi. [yog/beq]

  • Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Jakarta –

    Grab Indonesia buka suara terkait tudingan dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaan, yang kembali mencuat bersamaan dengan rumor mengenai potensi merger dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab Indonesia menegaskan bahwa hampir seluruh operasional Grab dijalankan oleh warga negara Indonesia.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, status Grab Indonesia sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi yang sah dan diatur oleh pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, struktur PMA adalah mekanisme legal yang lazim digunakan oleh banyak perusahaan global yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan justru telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Tirza mengatakan, sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini hanya ada satu orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA).

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industr (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    Tonton juga Video: Grab Beri Bonus Hari Raya untuk Ojol, Ini Kriteria Penerimanya

    (kil/kil)

  • Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Jakarta –

    Grab Indonesia membantah adanya isu yang beredar berkaitan merger dengan salah satu pelaku industri yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab menegaskan isu tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, fokus Grab Indonesia saat ini ialah untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Bersamaan dengan isu merger ini, Grab juga membantah isu terkait dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaannya. Grab menegaskan bahwa meskipun secara hukum beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Dan hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya.

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industri (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    (kil/kil)

  • Pemerintah Minta Maaf ke Driver Ojol se-Indonesia, Ini Alasannya

    Pemerintah Minta Maaf ke Driver Ojol se-Indonesia, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI), Yassierli menyampaikan permintaan maaf ke driver ojek online (ojol) di Indonesia. Perkaranya, pemberian bantuan hari raya (BHR) saat Lebaran kemarin belum berjalan optimal.

    Yassierli mengatakan, perumusan kebijakan BHR dilakukan terburu-buru. Sebab, dalam prosesnya, aturan tersebut sangat dikejar-kejar waktu. Namun, dia mengaku akan melakukan evaluasi.

    “Saya mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Pak Wamen itu belum optimal, tapi dari awal saya sudah sampaikan kita harus maju,” ujar Yassierli di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (9/5).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli Foto: Ilyas Fadilah

    Yassierli mengatakan pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan perusahaan transportasi online. Menurutnya, peluang mencairkan BHR akan semakin berkurang bila pemerintah tak segera membuat kebijakan.

    Menariknya, Yassierli juga mengisahkan cerita di balik kebijakan tersebut. Dia mengaku, ada professor yang menyebutnya bodoh lantaran merumuskan kebijakan BHR untuk ojol.

    Dia paham, hingga hari ini, belum ada contoh pelaksanaan BHR di negara mana pun. Meski demikian, pihaknya tetap menerapkan kebijakan itu demi menjamin kesejahteraan ojol.

    “Kalau bicara tentang teori manajemen Amerika, saya tahu. Saya sudah baca buku-bukunya. Tapi ada yang hilang dari teori manajemen barat itu adalah kekeluargaan dan gotong royong dan itu hanya ada di Indonesia,” kata dia.

    Sebagai pengingat, pemberian BHR kemarin sempat menimbulkan gelombang protes dari ojol se-Indonesia. Sebab, menurut mereka, bantuan yang diberikan tak manusiawi. Bahkan, ada yang hanya menerima Rp 50 ribu meski sudah menjadi mitra bertahun-tahun.

    Perusahaan ride-hailing seperti Gojek dan Grab langsung buka suara mengenai kondisi tersebut. Mereka menegaskan, nominal BHR memang ditentukan dari berbagai faktor, salah satunya tingkat keaktifan driver.

    (sfn/din)

  • Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Dua ekonom senior merespon isu merger Grab Terhadap Goto. Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai jika merger dilakukan yang paling dirugikan adalah konsumen. 

    Selain itu Nailul mempertanyakan motif dilakukannya aksi korporasi ini karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan penggabungan usaha

    “Kalau merger kan selalu ada kebutuhan ya. Kebutuhannya apa sih. Dulu dua unicorn kita merger karena mau menambah valuasinya. Nah ini yang kita lihat motifnya apa? Kalau merger gimana?” papar Nailul. 

    Senada dengan Nailul, pengamat ekonomi dari Segara Institute Piter Abdullah mengkhawatirkan merger akan membawa dampak yang buruk bagi dunia usaha dalam negeri. Ia menyatakan dari 4 pemain besar di indistri ini, 3 diantaranya adalah pemain asing dan hanya satu sebagai pemain lokal. 

    “Dari empat pemain besar itu, satu kita anggap sebagai pemain lokal, tiga itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal ini baru nyoba nyeberang, itupun balik lagi. Ini harus diperhatikan benar. Jadi kalo kita bicara tentang pasar, ada kecenderungan (pemain asing ini) untuk menguasai pasar dengan berbagai cara. Dan disini pemerintah harus menjaga posisinya sebagai wasit. 

    Menurut Piter, penggabungan dilakukan untuk memperluas usaha atau ekosistem seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun penggabungan dua perusahaan ini berada di industri yang sama, bahkan mirip. Atas situasi ini Piter menilai pemerintah sudah seharusnya berperan cepat.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. buka suara soal kabar rencana merger dengan Grab. Dari klaim manajemen GoTo, pihaknya telah menerima penawaran merger dari sejumlah pihak.

    “Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” terang manajemen GoTo dalam keterangan yang dimuat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip pada Kamis (8/5).

    Mereka melanjutkan, “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci.”

    Melalui pernyataan tersebut, pihak GoTo memang tidak menjelaskan secara detail soal jenis penawaran yang mereka maksud.
     
    GoTo juga menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait penawaran merger yang mereka terima. Perusahaan ini juga menyebut, berita soal kesepakatan merger dengan Grab yang dilaporkan media massa, hanya sebuah spekulasi saja.

    “Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” tegas GoTo.

    Sumber : Elshinta.Com