Xcloud.id

Perusahaan: Grab

  • Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Jakarta –

    Kabar Merger PT GoTo Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) dan perusahaan asal Malaysia Grab kembali menguat. Teranyar, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut menaruh minat berinvestasi pada entitas gabungan GOTO-Grab.

    Head of Center of Digital Economy and SMEs at Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al-Farras menyebut, investasi Danantara di entitas gabungan GOTO-Grab tidak memberikan dampak terhadap perekonomian negara. Sebaliknya, Danantara sebagai representasi pemerintah justru berpotensi menurunkan minat investasi.

    “Kehadiran negara pada kasus merger ini seharusnya bukan dengan menginvestasikan uang publik melalui Danantara. Sebab, investasi uang publik yang terbatas pada perusahaan swasta seperti Goto-Grab tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Izzudin kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Ia menjelaskan, merger GOTO-Grab sedikitnya akan merugikan tiga pihak. Pertama, kata Izzudin, merugikan konsumen lantaran merger keduanya akan meningkatkan pangsa pasar atau market share perusahaan, sehingga memiliki kekuatan pasar atau market power yang sangat signifikan pada industri ride hailing.

    “Implikasinya, konsumen memiliki daya tawar yang lemah terhadap penetapan harga yang berlaku dan memiliki opsi angkutan online yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Dampak lanjutannya ialah harga angkutan online akan semakin mahal,” ungkapnya.

    Kedua, pengemudi ojek online (ojol) juga akan terdampak. Pasalnya, merger kedua raksasa jasa transportasi digital ini diramal akan menekan pendapatan ojol imbas naiknya biaya komisi aplikator karena pengemudi sebagai pekerja informal tidak memiliki daya tawar yang cukup terhadap perusahaan.

    “Pengemudi angkutan online hanya memiliki alternatif yang sangat terbatas untuk berpindah aplikasi untuk menambah pendapatannya, terlebih di tengah semakin turunnya penciptaan lapangan pekerjaan sektor formal,” terangnya.

    Ketiga, Izzudin menyebut merger Grab-Goto akan menambah jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena merger memungkinkan adanya integrasi operasional perusahaan.

    “Pada posisi-posisi pekerjaan yang sama dan/atau saling beririsan pada kedua perusahaan tersebut membuat adanya potensi PHK,” ucapnya.

    Akhirnya, Izzudin menyebut merger Goto-Grab hanya menguntungkan segelintir investor dan merugikan banyak pihak seperti konsumen, pengemudi angkutan online, dan para pekerja. Menurutnya, kehadiran negara mesti mencegah merger keduanya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6/2025).

    (eds/eds)

  • Kekacauan Iklim Usaha Bayangi Rumor Investasi Danantara di Grab-GOTO

    Kekacauan Iklim Usaha Bayangi Rumor Investasi Danantara di Grab-GOTO

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan menaruh minat investasi saham minoritas PT Goto Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) usai mencapai kesepakatan merger dengan perusahaan asal Malaysia, Grab. Investasi ini disebut untuk menekan kekhawatiran pemerintah akan terjadinya monopoli usaha yang timbul dari aksi merger kedua perusahaan jasa transportasi tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies Nailul Huda menilai, investasi Danantara dalam GOTO-Grab justru akan semakin merusak persaingan usaha jasa transportasi digital. Menurutnya, investasi Danantara justru membuka ruang intervensi pemerintah.

    “Rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi Danantara masuk sebagai ‘operator’. Keputusan lembaga negara dalam memutuskan persaingan usaha, akan rentan intervensi oleh negara, dalam hal ini Danantara. Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” ucap Huda kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Dalam kondisi tersebut, terang Huda, kompetitor eksisting dan yang hendak masuk dalam ekosistem usaha di Indonesia akan berpikir dua kali, lantaran dianggap melawan pemerintah. Ia pun mempertanyakan keterlibatan Danantara kaitannya dengan aturan Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU).

    “Saya juga mempertanyakan pertimbangan Danantara kenapa masuk ke GoTo ketika merger dengan Grab. Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU?” imbuhnya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6).

    (eds/eds)

  • Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

    Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

    Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

  • Minimalisir Dominasi Asing, Danantara Berpeluang Investasi di GoTo dan Grab?

    Minimalisir Dominasi Asing, Danantara Berpeluang Investasi di GoTo dan Grab?

    Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia dikabarkan melakukan pembicaraan awal dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk membeli saham minoritas di entitas gabungan yang melibatkan Grab Holdings Ltd. (Grab), seiring rencana merger kedua perusahaan teknologi tersebut.

    Melansir Reuters, Danantara ingin memiliki saham minoritas di perusahaan yang rencananya akan melakukan merger tersebut. 

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meredam kekhawatiran pemerintah terkait potensi dominasi asing di sektor teknologi nasional, menyusul rencana akuisisi GoTo oleh Grab yang berbasis di Singapura.

    Di sisi lain, mengutip Bloomberg, pembicaraan Grab dan GoTo sudah memiliki kemajuan dalam kesepakatan struktur penggabungan. Namun, kecepatan pembicaraan melambat karena kekhawatiran akan tuntutan regulasi yang mungkin muncul. 

    Saat dikonfirmasi, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir tidak banyak memberikan komentar. “No comment,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (6/6/2025). 

    Menurut sumber Reuters bulan lalu, Grab menargetkan kesepakatan bisa tercapai pada kuartal kedua dan dapat menilai GoTo sekitar US$7 miliar..

    Sebelumnya, Grab sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk mengambil alih GOTO pada kuartal II/2025. Hal ini dikatakan oleh dua sumber yang mengetahui hal tersebut.

    Sementara itu, beberapa laporan lain bahkan menyatakan Grab tengah berupaya mengumpulkan dana tunai sebesar US$2 miliar untuk mendanai akuisisi GoTo. 

    Kendati begitu, pihak GOTO untuk kesekian kalinya telah membantah isu penggabungan dua entitas tersebut. Manajemen GOTO menyampaikan belum ada kesepakatan atau keputusan apa pun yang diterima perseroan. 

    Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara GOTO dengan Grab. 

    “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak,” kata dia, Kamis (8/5/2025).

  • Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Libur Iduladha

    Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Libur Iduladha

    Bisnis.com, JAKARTA – Moda transportasi MRT Jakarta mengumumkan jadwal operasional selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Iduladha 1446 H atau 6-9 Juni 2025.

    Bagi para pengguna MRT Jakarta tidak perlu khawatir karena pada periode libur Iduladha mulai Jumat (6/6/2025) hingga Senin (9/6/2025) moda transportasi tersebut tetap beroperasi seperti biasa.

    “MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB dengan selang waktu kedatangan kereta setiap 10 menit,” tulis akun Instagram @mrtjktinfo dikutip Jumat (6/6/2025).

    Sebagai informasi, terdapat 13 stasiun MRT Jakarta Fase 1 Koridor Utara–Selatan yang saat ini sudah beroperasi, dari selatan (Lebak Bulus) ke utara (Bundaran HI).

    Untuk Stasiun Layang (Elevated Stations) ada 7 stasiun, di antaranya yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati Indomaret, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M BCA dan Stasiun Asean.

    Sementara itu, untuk Stasiun Bawah Tanah (Underground Stations), terdapat 6 stasiun, meliputi Stasiun Senayan, Stasiun Istora Mandiri, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan Stasiun Bundaran HI.

    Adapun, semua stasiun dilengkapi fasilitas modern seperti eskalator, lift, toilet, musala, dan koneksi ke TransJakarta atau moda transportasi lainnya.

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov Jakarta saat ini akan memprioritaskan perluasan jalur MRT ke wilayah Tangerang Selatan.

    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” jelas Pramono ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025). 

    Pramono menjelaskan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Gubernur Banten mengenai skema bagi hasil dalam proyek perluasan MRT tersebut.

    Lebih lanjut, dia juga meminta Direktur Utama MRT Jakarta untuk melakukan pembahasan mendetail bersama Pemerintah Provinsi Banten.

  • Timnas Day! Naik MRT Menuju GBK, Cek Rute dan Tarifnya

    Timnas Day! Naik MRT Menuju GBK, Cek Rute dan Tarifnya

    Jakarta: Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Tiongkok malam ini, Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 20.45 WIB. 

    Bagi para suporter yang berencana ingin menonton langsung skuad Garuda di Stadion GBK dianjurkan untuk berangkat dengan menggunakan transportasi publik.

    Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, salah satu pilihan transportasi favorit yakni MRT. Untuk menuju Stadion GBK dengan MRT, setidaknya ada beberapa rute yang bisa ditempuh:
     

     

    Rute MRT menuju GBK

    1. Naik MRT dari Stasiun Terdekat Anda

    – Dari arah selatan (Lebak Bulus): Naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus Grab menuju Stasiun Bundaran HI.
    – Dari arah utara (Bundaran HI): Naik MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Grab.

    2. Turun di Stasiun Istora Mandiri

    Stasiun Istora Mandiri adalah stasiun terdekat dengan GBK, hanya sekitar 15 meter dari pintu gerbang stadion.

    3. Turun di Stasiun Senayan

    Pilihan lainnya bisa turun di stasiun Senayan. Suporter juga bisa berjalan kaki menuju GBK sekitar 10 menit.
     
    Tarif MRT

    Tarif minimum: Rp3.000
    Tarif maksimum: Rp14.000

    Rata-rata tarif: Sekitar Rp4.000 sampai Rp9.000, tergantung jarak tempuh dan stasiun awal Anda.

    Untuk pembayarannya hanya menggunakan kartu elektronik atau menggunakan OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, MotionPay, GoPay, atau AstraPay untuk pembayaran tiket MRT.

    Jakarta: Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Tiongkok malam ini, Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 20.45 WIB. 
     
    Bagi para suporter yang berencana ingin menonton langsung skuad Garuda di Stadion GBK dianjurkan untuk berangkat dengan menggunakan transportasi publik.
     
    Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, salah satu pilihan transportasi favorit yakni MRT. Untuk menuju Stadion GBK dengan MRT, setidaknya ada beberapa rute yang bisa ditempuh:
     

     

    Rute MRT menuju GBK

    1. Naik MRT dari Stasiun Terdekat Anda

    – Dari arah selatan (Lebak Bulus): Naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus Grab menuju Stasiun Bundaran HI.
    – Dari arah utara (Bundaran HI): Naik MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Grab.
     
    2. Turun di Stasiun Istora Mandiri
     
    Stasiun Istora Mandiri adalah stasiun terdekat dengan GBK, hanya sekitar 15 meter dari pintu gerbang stadion.
     
    3. Turun di Stasiun Senayan
     
    Pilihan lainnya bisa turun di stasiun Senayan. Suporter juga bisa berjalan kaki menuju GBK sekitar 10 menit.
     

    Tarif MRT

    Tarif minimum: Rp3.000
    Tarif maksimum: Rp14.000
     
    Rata-rata tarif: Sekitar Rp4.000 sampai Rp9.000, tergantung jarak tempuh dan stasiun awal Anda.
     
    Untuk pembayarannya hanya menggunakan kartu elektronik atau menggunakan OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, MotionPay, GoPay, atau AstraPay untuk pembayaran tiket MRT.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Strategi Ampuh Hadapi Kredit Macet, Tetap Aman di Tengah Ekonomi Sulit

    Strategi Ampuh Hadapi Kredit Macet, Tetap Aman di Tengah Ekonomi Sulit

    Jakarta: Di tengah tantangan ekonomi yang membayangi Indonesia pada 2025, banyak pelaku industri keuangan harus putar otak untuk tetap menjaga keberlanjutan bisnisnya. 
     
    Salah satu strategi yang mencuri perhatian datang dari PT JULO Teknologi Finansial (JULO), penyedia layanan kredit digital yang aktif menjaga kualitas pinjaman agar tetap sehat.

    Perkuat penagihan lapangan, repayment naik tajam
    Dalam tiga bulan pertama 2025, JULO memperkuat lini penagihan (collection) dengan menambah jumlah agen field collection hingga 48 persen. 
     
    Langkah ini memungkinkan JULO menjangkau lebih banyak wilayah dan pengguna tanpa meninggalkan prinsip penagihan beretika sesuai dengan arahan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Hasilnya, Total pembayaran kembali alias repayment yang dilakukan oleh agen lapangan meningkat signifikan hingga 56 persen dibanding kuartal sebelumnya.
     

    Underwriting lebih cerdas berkat teknologi 
    Selain memperkuat penagihan, JULO juga memperbaiki proses underwriting atau penilaian kelayakan kredit menggunakan machine learning. Teknologi ini mempermudah analisis perilaku pengguna secara mendalam dan akurat.
     
    JULO juga telah terintegrasi dengan Fintech Data Center (FDC) dan data kependudukan dari Dukcapil untuk memperkuat proses verifikasi dan cegah potensi fraud. 
     
    Langkah-langkah ini efektif menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK.
     
    Meski kondisi ekonomi tak menentu, JULO tetap menjaga bunga pinjaman di bawah batas maksimum OJK. Tak hanya itu, sistem pengingat pembayaran yang lengkap turut membantu pengguna mengelola keuangan lebih baik dan terhindar dari denda keterlambatan.
     
    “JULO Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian” Presiden Direktur JULO, Harri Suhendra dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.
     
    “JULO mengedepankan prinsip kehati-hatian, bukan hanya untuk mengurangi risiko gagal bayar, tapi juga untuk memberikan solusi yang meringankan sesuai dengan kemampuan pengguna. Sebagai anggota AFPI, kami terus menjaga komunikasi aktif dengan regulator dan mendukung kebijakan OJK untuk menjaga stabilitas industri,” jelasnya.
    Inklusi keuangan yang nyata dan aman
    Hingga kuartal pertama 2025, JULO telah menyalurkan pendanaan ke lebih dari 3,2 juta pengguna di Indonesia. Kolaborasi strategis dengan platform digital besar seperti Grab dan DANA juga membantu JULO menjangkau lebih banyak masyarakat secara bertanggung jawab.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    Jakarta –

    Isu merger antara dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan GoTo, terus menyedot perhatian publik. Tak hanya soal persaingan bisnis, sejumlah pihak mulai angkat suara soal potensi dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai potensi merger antara Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan ekonomi digital dan keamanan nasional. Menurutnya, merger ini memiliki dampak besar terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.

    “Kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data jika terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan dikuasai oleh pihak luar, adalah sangat beralasan dan menjadi isu krusial. Pemerintah harus tidak hanya melihat aspek persaingan bisnis tapi juga potensi dampak pada kedaulatan data,” ujar Dave dalam keterangan kepada media, Selasa (27/5).

    Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.

    Belakangan, rumor merger antara Grab dan GoTo memang ramai diperbincangkan. Grab yang berbasis di Singapura disebut-sebut telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan rampung pada semester pertama 2025. Sementara itu, GoTo tak membantah adanya pembicaraan, meski menyatakan belum ada keputusan resmi.

    Pihak GoTo sendiri telah menanggapi rumor tersebut lewat pernyataan resmi. Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, menyatakan tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak mana pun soal rencana merger.

    “Perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa,” tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Tonton juga Video: Bos GOTO Beberkan Progres Integrasi Tokopedia dan TikTok

    (rir/rrd)

  • Pemerintah Diminta Hati-hati Ambil Keputusan Soal Komisi Ojol – Page 3

    Pemerintah Diminta Hati-hati Ambil Keputusan Soal Komisi Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes pada 20 Mei 2025, menuntut penurunan komisi yang dinilai terlalu besar. Potongan 20 persen dari aplikator dianggap membebani dan mereka mendesak pemerintah untuk turun tangan.

    Namun, ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah populis tanpa kajian menyeluruh. Sebab, ekosistem digital seperti layanan transportasi dan pengantaran online melibatkan banyak pihak, dari mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, konsumen, UMKM, hingga investor dan penyedia logistik.

    “Industri ojol, taksol, dan kurir online menyumbang sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Penurunan komisi bisa menurunkan daya beli pengemudi dan berdampak pada sektor lain. Ia menyebut, hanya 10–30% mitra yang bisa beralih ke sektor formal, 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 178 triliun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menanggapi tuntutan ini dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa masing-masing aplikator punya skema potongan berbeda, dan pengemudi bebas memilih.

    “Keempat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive punya skema dan pasar berbeda. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

     

  • Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Komisi ojol bervariasi, Menhub: Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada Selasa (20/5) menuntut pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen menuai respons beragam. Di satu sisi, tuntutan tersebut dianggap sebagai bentuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat negara dan ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan secara gegabah yang justru bisa merusak ekosistem digital yang telah dibangun bertahun-tahun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penetapan batasan komisi perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut keberlanjutan berbagai sektor yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring. 

    “Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).

    Menurut Dudy, skema potongan atau komisi saat ini sangat bervariasi antaraplikator. Para pengemudi juga memiliki kebebasan untuk memilih platform yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. 

    “Empat platform besar—Gojek, Grab, Maxim, InDrive—punya potongan berbeda-beda. Tidak ada yang dipaksa,” tambahnya.

    Pendapat serupa disampaikan ekonom senior Piter Abdullah dari Segara Institute. Dalam sebuah diskusi publik, Piter menilai bahwa regulasi yang terlalu memaksakan penurunan komisi justru dapat merusak struktur industri digital Indonesia yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Kalau dipaksakan, kita bisa kehilangan investor, menghambat inovasi, bahkan menghancurkan potensi besar kita di sektor teknologi,” tegasnya.

    Data dari Modantara dan ITB mencatat bahwa sektor ojol, taksol, dan kurir digital saat ini menyumbang sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika komisi dibatasi secara ketat, diperkirakan hanya 10–30% pengemudi yang akan terserap ke skema kerja formal, sementara 1,4 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaan. Penurunan aktivitas ekonomi digital juga disebut bisa menekan PDB hingga 5,5% atau senilai Rp178 triliun.

    Ekosistem transportasi daring bukan hanya soal aplikator dan pengemudi. Sektor ini melibatkan jutaan pelaku UMKM, konsumen, investor, logistik, dan layanan keuangan. Data dari Grab dan Gojek menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta UMKM telah terdigitalisasi melalui platform mereka, dengan pertumbuhan signifikan selama masa pandemi.

    “Kalau perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat komisi yang dipatok terlalu rendah, kemampuan mereka memberi insentif kepada konsumen dan pengemudi akan terganggu. UMKM yang bergantung pada layanan delivery juga akan terkena imbasnya,” kata Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara.

    Pemerintah sendiri menyatakan tetap membuka ruang dialog dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi. Namun, keputusan akan diambil berdasarkan data, bukan desakan politik atau tekanan jalanan.

    “Yang ingin kita hindari adalah kebijakan populis jangka pendek yang justru merusak ekosistem dalam jangka panjang. Kami ingin solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada semua pemangku kepentingan,” tutup Menhub Dudy.

    Sumber : Elshinta.Com