Xcloud.id

Perusahaan: Grab

  • Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia memastikan pihaknya tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20% pada platformnya kepada mitra pengemudi atau ojek online (ojol). 

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

    Dia bilang Grab membutuhkan struktur komisi seperti saat ini untuk mempertahankan kualitas layanan, keamanan, dan dukungan yang menjadi ‘jiwa’ platform sejak awal. 

    “Komisi ini bukan angka semata, tetapi cerminan dari investasi berkelanjutan kami dalam teknologi, perlindungan mitra, pelatihan, dan layanan pelanggan yang andal,” kata Tirza saa dihubungi Bisnis pada Selasa (2/7/2025).

    Tirza menambahkan pihaknya menyayangkan adanya kesalahpahaman dalam perhitungan biaya komisi yang terjadi saat ini. Dia pun memastikan bahwa terkait pembagian 20% biaya komisi hanya berlaku atas tarif dasar, bukan total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen yang mana mencakup biaya jasa aplikasi (platform fee) dan biaya tambahan lainnya seperti biaya emisi karbon.

    Adapun, biaya komisi dimanfaatkan untuk berbagai inisiatif yang mendukung mitra pengemudi dalam menjalankan pekerjaannya. Beberapa inisiatif di antaranya pengembangan dan pemeliharaan platform. Hal tersebut mencakup biaya operasional aplikasi, termasuk server, fitur keamanan, serta inovasi teknologi agar mitra dapat bekerja dengan lebih efisien dan nyaman. 

    Kemudian dukungan operasional, termasuk layanan pengaduan GrabSupport 24/7, tim cepat tanggap kecelakaan 24/7, pusat edukasi GrabAcademy, Grab Driver Center, Grab Excellence Center, biaya transaksi non-tunai. 

    Tirza menambahkan inisiatif lainya adalah program strategis untuk pengembangan kapasitas mitra pengemudi. Program tersebut seperti GrabBenefits, program beasiswa GrabScholar, apresiasi dana abadi, insentif & bonus, program kelas terus udaha dan lain-lain,” kata Tirza. 

    Tirza mengungkapka asuransi kecelakaan juga diberikan untuk melindungi mitra pengemudi. 

    “Jika struktur komisi ini dipaksa turun secara signifikan, maka Grab tidak lagi dapat menjadi aplikasi yang dikenal dan disayangi masyarakat baik oleh penumpang yang mengandalkan layanan yang aman dan nyaman, maupun oleh mitra pengemudi yang selama ini menerima dukungan, insentif, dan perlindungan menyeluruh,” kata Tirza. 

    Dia menyebut dampaknya bukan hanya pada kualitas layanan, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem yang melibatkan jutaan orang di dalamnya.

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan Grab percaya menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan bagi konsumen, dan keberlanjutan operasional platform adalah kunci untuk mendukung keberlangsungan ekosistem industri transportasi daring di tanah air. 

    “Kami senantiasa terbuka untuk terus berdialog dan meninjau kebijakan dengan instansi pemerintah terkait agar tercipta keberlanjutan ekosistem transportasi daring yang tetap relevan dan bermanfaat bagi Mitra dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. 

    Di tengah rencana kenaikan tarif ojol, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia memilih menolak. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan rencana tersebut belum melalui proses kajian yang melibatkan pengemudi secara langsung.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8%–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pihaknya justru menyoroti permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan adalah besarnya potongan biaya aplikasi yang dinilai tidak adil dan merugikan mitra pengemudi. Dia menyebut aplikator telah melampaui batas maksimal potongan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan,” katanya.

    Garda mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif atas pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja yang dianggap eksploitatif. Jika tidak direspons, Garda mengancam akan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi pada 21 Juli 2025.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan memberikan dampak signifikan jika potongan platform masih tinggi. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa potongan saat ini bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah diatur pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” ujar Lily dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyoroti ketimpangan dalam layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya.

    SPAI juga mendesak penghapusan potongan platform atau setidaknya penurunan hingga 10%, serta pemberlakuan sistem upah berbasis UMP. Selain itu, mereka mendorong agar istilah “kemitraan” diubah menjadi “pekerja platform”, sebagaimana hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

  • Grab Indonesia Buka Suara soal Wacana Tarif Ojol Naik

    Grab Indonesia Buka Suara soal Wacana Tarif Ojol Naik

    Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia buka suara terkait rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang tengah dikaji oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah termasuk penyesuaian tarif. 

    “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” kata Tirza kepada Bisnis pada Rabu (2/7/2025).

    Tirza mengatakan, pihaknya menyadari kebijakan tarif yang baru dapat memengaruhi banyak aspek mulai dari penghasilan mitra hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen. 

    Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, menurutnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan dalam penyesuaian tarif ini. 

    Grab, kata Tirza, juga rutin mengadakan dialog dengan mitra pengemudi melalui kegiatan seperti Kopdar dan Forum Diskusi Mitra (Fordim), baik secara langsung maupun virtual.

    “Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan membahas isu-isu aktual di lapangan secara bersama-sama,” katanya. 

    Pihaknya pun memahami perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak. 

    “Namun, kami percaya dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia,” tandasnya, 

    Adapun, rencana kenaikan tarif ojol mendapat penolakan dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Ketua Umum Garda Raden Igun Wicaksono menilai kebijakan ini belum melalui proses kajian yang melibatkan pengemudi secara langsung.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Igun, permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan adalah besarnya potongan biaya aplikasi yang dinilai tidak adil dan merugikan mitra pengemudi. Dia menyebut, aplikator telah melampaui batas maksimal potongan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan,” katanya.

    Garda mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif atas pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja yang dianggap eksploitatif. Jika tidak direspons, Garda mengancam akan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi pada 21 Juli 2025.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan memberikan dampak signifikan jika potongan platform masih tinggi. Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan bahwa potongan saat ini bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah diatur pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” ujar Lily dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyoroti ketimpangan dalam layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya.

    SPAI juga mendesak penghapusan potongan platform atau setidaknya penurunan hingga 10%, serta pemberlakuan sistem upah berbasis UMP. Selain itu, mereka mendorong agar istilah kemitraan diubah menjadi pekerja platform, sebagaimana hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

    Sementara itu, pemerintah melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengkaji rencana kenaikan tarif ojol berdasarkan tiga zona wilayah.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” ujar Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Pengemudi GrabCar Berharap Biaya Aplikasi Turun, Tarif Penumpang Tidak Naik

    Pengemudi GrabCar Berharap Biaya Aplikasi Turun, Tarif Penumpang Tidak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi roda empat  mitra Grab Indonesia mengeluhkan biaya aplikasi besar yang ditarik oleh platform. Berharap ada keringanan dari pihak platform. 

    Driver GrabCar, Rio, mengatakan biaya aplikasi yang dibebankan aplikator ke pengemudi cukup membebankan saat ini. Menurutnya, biaya aplikasi yang dipikul sudah di atas 20%.

    Driver yang aktif melayani penumpang sejak 2023 ini mengatakan bahwa dia merasa keberatan dengan kebijakan biaya aplikasi tersebut.

    Rio juga menambahkan, berdasarkan pengalaman rekannya yang bekerja untuk Grab Brunei Darussalam, tarif layanan Grab di sana memang lebih mahal, tetapi dengan potongan aplikasi yang lebih kecil sebesar 15%. Sehingga dari sisi pendapatan, jauh lebih menguntungkan dibandingkan di Indonesia. Sementara itu kondisi di Indonesia berbanding terbalik. 

    “Harapannya sih, kembalikan lagi tarif yang menawarkan harga yang sama, tapi dengan potongan yang lebih sedikit. Karena kenaikan tarif juga akan berdampak pada berkurangnya pengguna karena persaingan aplikasi sekarang lebih banyak,” kata Rio kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025). 

    Sementara itu dari sisi pelanggan, Irma, seorang warga Bekasi yang sudah menggunakan layanan ojek dan taksi online sejak 2016 juga mendengar banyak cerita dari driver taksi online mengenai biaya aplikasi yang mahal. 

    Mereka mengeluhkan besarnya potongan biaya aplikasi bahkan sebagian dari driver. Mahalnya biaya aplikasi turut berdampak pada sulitnya driver dalam menarik penumpang. 

    Penumpang cenderung mencari ongkos termurah, sementara itu biaya aplikasi tak kunjung turun. 

    “Kita mungkin di Jakarta antara permintaan (demand) dengan ketersediaan taksi online seimbang, tapi tidak menutup kemungkinan di kota-kota lain malah demand terhadap taksi online itu sedikit, jadi menurut saya kurang fair misal potongan itu terlalu besar,” kata Irma. 

    Sebagai konsumen, Irma berharap adanya jalan tengah yang tidak merugikan driver dan juga konsumen terkait tarif dan potongan biaya aplikasi. 

    Penegakan undang-undang dan hilangnya intervensi terhadap peraturan juga menjadi harapan yang diungkapkan Irma untuk mencapai jalan tengah itu.

    Dalam perkembangannya, pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk menaikan biaya tarif layanan hingga 15% dan menurunkan biaya aplikasi. Bisnis mencoba menghubungi Grab Indonesia mengenai sikap Grab atas wacana tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Grab Indonesia tidak menjawab.

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna ojek online mengaku cemas dengan rencana kenaikan tarif ojek daring hingga 15%. Mereka khawatir ongkos harian yang dikeluarkan membengkak. Sejumlah opsi disiapkan, termasuk berhenti menggunakan ojol.  

    Seorang pengguna jasa ojek online asal Bogor, Rizki menyayangkan kenaikan tarif tersebut. Kebijakan itu bahkan membuatnya memilih bepergian dengan transportasi umum atau layanan ojol lain yang lebih murah.

    “Saya tidak setuju. Naiknya tarif ojol berarti meningkatkan pengeluaran saat memakainya, mengingat transportasi umum tidak tersedia di semua tempat,” kata Rizk kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Penolakan juga disampaikan pengguna lainnya bernama Rafa, yang khawatir ongkos yang dikeluarkan makin besar dengan adanya kebijakan tersebut. 

    Menurutnya, kenaikan tarif yang kemungkinan mencapai 15% akan memberatkan pelanggan, terkhusus para pelajar, siswa maupun mahasiswa.

    “Saya tidak setuju karena beban ke pelanggan terasa besar. Saya paham driver perlu penghasilan lebih baik, tapi kenaikan 8%-15% terlalu tinggi. Saya khawatir perusahaan ojol cuma mengambil keuntungan tanpa meningkatkan kesejahteraan driver,” kata Rafa.

    Namun di sisi lain, ada pula pengguna jasa ojol yang menyetujui naiknya tarif layanan itu. Zahra, yang sudah memakai jasa ini sejak tahun 2016 mengatakan, bahwa kenaikan tarif sah untuk dilakukan. 

    Zahra mengatakan selama menggunakan ojek online, dia menemukan bahwa potongan biaya yang dibebankan perusahaan terhadap driver sangat besar hingga memotong pendapatan.

    “Pernah saya memesan ojol dalam jarak yang cukup jauh, pengemudi meminta untuk meng-cancel di aplikasi dan manual saja karena setelah dibandingkan tarif yang beliau dapatkan hanya 60% dari tarif yang dikenakan di aplikasi, kalau seperti itu kasihan kepada para driver karena mereka yang ada di lapangan” ujar Zahra

    Zahra sependapat Rafa, untuk mensejahterakan mitra pengemudi, seharusnya aplikator ojek online bersikap lebih adil terkait potongan biaya untuk driver, serta adanya transparansi soal kenaikan tarif layanan, alih-alih menaikan tarif layanan yang justru akan memberatkan pengguna.

    Bisnis coba menghubungi Grab Indonesia, Gojek, dan Maxim mengenai rencana kenaikan tarif. Hingga berita ini diturunkan ketiganya tidak memberi jawaban.

    Wacana soal kenaikan tarif ojek online merupakan respon lanjutan setelah sejumlah driver Ojol melakukan demonstrasi 20 Mei 2025, yang menuntut potongan biaya diubah menjadi 10% dan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan UU Transportasi Online Indonesia.

    Dirjen Hubda Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji rencana kenaikan tarif Ojol, dan besarannya akan bervariasi sesuai zona yang ditentukan. Dia juga memastikan agar pihak aplikator segera memberikan persetujuan terkait kebijakan tersebut.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada yang naik 15%, ada yang 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, zona 1, 2, dan 3” Papar Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/06/25)

    Rincian terkait zona tarif Ojol sebelum kenaikan tarif diberlakukan nanti adalah sebagai berikut:

    Zona 1:

    Meliputi Sumatera, Jawa (Selain Jabodetabek), dan Bali

    Biaya jasa batas bawah: Rp1.850 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.300 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp9.250 hingga Rp11.500

    Zona 2:

    Meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.600 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.700 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp13.000 hingga Rp13.500

    Zona 3:

    Meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, dan Papua

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.100 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.600 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp10.500 hingga Rp13.000

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Driver Gojek-Grab Cs Tolak Kenaikan Tarif Ojol, Desak Potongan Aplikasi jadi 10%

    Driver Gojek-Grab Cs Tolak Kenaikan Tarif Ojol, Desak Potongan Aplikasi jadi 10%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menolak rencana Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menaikkan tarif ojek online (ojol). 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya menolak kenaikan tarif sebesar 8–15% karena tidak pernah dilibatkan dalam kajian tersebut dan menilai pemerintah belum menyentuh persoalan utama yang dikeluhkan para pengemudi.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dikonfirmasi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Dia menegaskan fokus utama asosiasi bukan pada besaran tarif, melainkan pada potongan biaya aplikasi yang selama ini dirasa sangat merugikan pengemudi. 

    Selama bertahun-tahun, kata Igun, aplikator telah melanggar batas maksimal potongan yang diatur pemerintah dan belum pernah mendapat sanksi tegas dari regulator. Dia pun meminta potongan biaya aplikasi menjadi 10%. 

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja dan hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan, karena aplikator sudah tidak adil namun didiamkan begitu saja,” katanyq. 

    Igun mengatakan peningkatan tarif juga dapat menimbulkan efek domino yang tidak diinginkan. Dia pun menegaskan ada lima poin utama tuntutan Garda kepada pemerintah, yang telah disampaikan baik melalui demonstrasi maupun surat resmi. 

    Pertama, Negara menghadirkan Undang-Undang (UU) Transportasi Online atau minimal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedua, penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Ketiga, diskresi tarif untuk layanan pengantaran barang dan makanan.

    Keempat, audit investigatif terhadap perusahaan aplikasi terkait potongan 5% dari pengemudi sesuai Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. Kelima penghapusan skema-skema sistem kerja seperti member, prioritas, hemat, slot, aceng, multi-order, dan biaya layanan lain yang dianggap mengkotak-kotakkan pengemudi

    Igun juga mengultimatum apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Garda akan menggelar aksi lanjutan pada 21 Juli 2025.

    “Selain aksi demonstrasi kami juga akan melakukan aksi mematikan aplikasi massal serentak seluruh platform aplikasi di seluruh Indonesia dengan target pengemudi yang akan mematikan aplikasi hingga 500.000 pengemudi seluruh Indonesia,” katanyq. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan keputusan untuk merevisi tarif ojol sudah final dan telah melalui kajian zonasi. Besaran kenaikan bervariasi antara 8—15%, tergantung zona yang telah ditetapkan.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” ujar Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, pada Senin (30/6/2025).

  • Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti rencana pemerintah yang hendak mengerek tarif minimum ojek online (ojol) yang dinilai tak membawa dampak besar terhadap pendapatan pengemudi.

    Ketua SPAI, Lily Pujiastuti menjelaskan bahwa upaya mengerek tarif itu dinilai percuma apabila pemerintah tidak benar-benar merevisi potongan tarif yang dibebankan aplikator kepada pengemudi ojol.

    “SPAI menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada pendapatan pengemudi bila potongan platform tidak diturunkan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Terlebih, Lily menambahkan, potongan platform yang dibebankan aplikator kepada pengemudi saat ini tidak mengikuti aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%.

    SPAI menyebut, pihaknya mendapati potongan platform yang ditanggung pengemudi dapat mencapai 70%. Artinya, pemotongan itu melambung 3 kali lipat dari batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform,” tambahnya.

    Lily memberikan gambaran, dengan pendapatan minim tersebut pengemudi ojol, taksol (taksi online) dan kurir masih harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, pergantian spare parts, cicilan handphone, cicilan kendaraan dan biaya lainnya.

    Untuk itu, SPAI menuntut potongan platform dapat di pangkas menjadi 10% saja atau bahkan dihapuskan.

    Pada saat yang sama, Lily juga menyampaikan aspirasi para driver ojol yang ingin upahnya tidak lagi dibayarkan secara satuan order. Melainkan mengikuti ketetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Kami meminta upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan secara bulanan dengan skema upah minimum provinsi [UMP],” tandasnya.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak aplikator baik itu Gojek maupun Grab masih belum memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa  tarif ojol akan naik dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan seiring dengan rampungnya kajian penyesuaian tarif baru yang  disusun pemerintah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus hingga 15% untuk kendaraan Ojol roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan. 

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pihak aplikator, seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya, telah menyetujui usulan tarif baru bagi mitra driver. 

    Dirjen Hubda Kemenhub Aan Suhanan mengatakan dalam usulan tarif baru, Kemenhub melakukan kajian sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. 

    Kenaikan bervariasi kenaikan mulai dari 8% hingga 15%, tergantung dari zona yang ditentukan. Total ada 3 zona.

    “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator,” kata Aan dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa keputusan perubahan tarif itu sudah final. Bakal terdapat kenaikan tarif pada Ojol roda dua.

    Terkait pemotongan 10 persen, kata Aan, Kemenhub sedang mengkaji dan mensurvei mengingat ekosistem yang terbangun dari Ojek Online ini sudah sangat banyak sekali. 

    Untuk mitra total ada lebih dari 1 juta driver sementara itu UMKM yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut ada sekitar 25 juta.

    “Insyaallah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut. Dan tentu ini akan disosialisasikan sehingga ekosistem atau yang terlibat dalam Ojek Online ini juga tidak ada yang dirugikan,” kata Aan.

    Aan menegaskan pihaknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan ini. Kemenhub menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi demo ojol tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan driver lantaran pemerintah dinilai pasif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis terkait dengan pelanggaran regulasi yang dimaksud, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pemotongan tarif yang mencapai 50%. 

    “Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%. 

    “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).  

    Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. 

  • 4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025, Cek Rute Alternatif

    4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025, Cek Rute Alternatif

    PIKIRAN RAKYAT – Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur, akan kembali menjadi pusat aktivitas pada tanggal 26 dan 27 Juni 2025.

    Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang merupakan jantung olahraga dan event besar di Ibu Kota, dijadwalkan menjadi tuan rumah berbagai acara menarik.

    Mulai dari pameran keluarga hingga kompetisi olahraga tingkat nasional, serangkaian agenda ini diprediksi akan menarik ribuan pengunjung.

    Selain memberikan informasi lengkap mengenai acara-acara yang berlangsung, artikel ini juga akan menyajikan panduan penting mengenai rute alternatif untuk membantu Anda menghindari kemacetan dan tetap dapat menikmati berbagai event menarik ini.

    4 Acara di GBK Jakarta 26-27 Juni 2025

    Pada tanggal 26 dan 27 Juni 2025, GBK akan menjadi saksi bisu beragam acara yang menjanjikan pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung. Berikut adalah detail lengkapnya:

    1. The 9th Edition of Mommy N’Me

    JICC
    27-29 Juni 2025

    Pameran ini telah menjadi ikon bagi para ibu dan anak di Indonesia. “The 9th Edition of Mommy N’Me” akan menghadirkan berbagai produk dan layanan terkini untuk ibu hamil, bayi, dan balita.

    Mulai dari perlengkapan bayi inovatif, pakaian anak yang modis, mainan edukatif, hingga konsultasi kesehatan dan seminar parenting, acara ini adalah surga bagi keluarga modern.

    Pengunjung bisa menemukan penawaran spesial dari berbagai brand ternama, serta mengikuti lokakarya dan talkshow inspiratif seputar tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan diskon, edukasi, dan inspirasi dalam satu tempat.

    2. Piala Menpora 2025: Seleksi Nasional Sepak Takraw

    GBK Arena
    24-26 Juni 2025

    Bagi pecinta olahraga tradisional Indonesia, “Piala Menpora 2025: Seleksi Nasional Sepak Takraw” adalah event yang tak boleh dilewatkan. Sepak takraw, dengan kombinasi akrobatik dan kelincahan, akan memukau penonton di GBK Arena.

    Kompetisi ini bukan hanya ajang adu keterampilan, tetapi juga seleksi ketat untuk mencari bibit-bibit atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia di kancah internasional.

    Kehadiran para atlet dari berbagai daerah menjamin pertandingan yang sengit dan penuh semangat. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan langsung bakat-bakat muda dan memberikan dukungan kepada atlet-atlet kebanggaan bangsa.

    3. BSI International Expo 2025

    JICC
    26-29 Juni 2025

    “BSI International Expo 2025” merupakan salah satu pameran ekonomi syariah terbesar di Asia Tenggara. Digelar oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), expo ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta menarik investasi global.

    Pengunjung akan menemukan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, mulai dari perbankan, asuransi, investasi halal, hingga sektor-sektor riil seperti gaya hidup syariah, wisata halal, fesyen muslim, dan kuliner.

    Stadion GBK, kandang Timnas Indonesia dan Persija Jakarta.

    Acara ini juga akan diisi dengan konferensi internasional, forum bisnis, dan networking session yang mempertemukan pelaku industri, investor, dan regulator. Ini adalah platform penting untuk memahami potensi ekonomi syariah Indonesia yang sangat besar.

    4. Invasi Renang Pelajar Jakarta Open 2025

    Stadion Akuatik
    26-29 Juni 2025

    Bakat-bakat muda perenang Jakarta akan berkompetisi di “Invasi Renang Pelajar Jakarta Open 2025” di Stadion Akuatik GBK. Ajang ini menjadi panggung bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai gaya dan kategori renang.

    Selain sebagai kompetisi, event ini juga bertujuan untuk memupuk semangat sportivitas, persahabatan, dan mendorong gaya hidup sehat di kalangan generasi muda.

    Bagi para orang tua dan pendukung, ini adalah kesempatan untuk memberikan semangat dan menyaksikan potensi atlet renang masa depan Indonesia.

    Dengan adanya empat acara besar yang berlangsung bersamaan, kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan GBK dan Senayan sangat mungkin terjadi. Untuk menghindari terjebak macet, berikut adalah beberapa strategi dan rute alternatif yang bisa Anda pertimbangkan:

    1. Prioritaskan Transportasi Publik

    MRT Jakarta

    Ini adalah pilihan terbaik dan tercepat. Stasiun MRT terdekat dari GBK adalah Stasiun Senayan dan Stasiun Istora Mandiri. Dari kedua stasiun ini, Anda bisa berjalan kaki singkat menuju lokasi acara. JCC (tempat Mommy N’Me dan BSI International Expo) juga sangat dekat dari Stasiun Senayan.

    TransJakarta

    Banyak koridor TransJakarta melewati area GBK. Gunakan aplikasi peta atau ride-hailing untuk mencari rute TransJakarta terbaik dari lokasi Anda. Halte terdekat antara lain Gelora Bung Karno, Senayan JCC, atau Polda Metro Jaya.

    KRL Commuter Line

    Jika Anda datang dari luar Jakarta, gunakan KRL menuju Stasiun Tanah Abang atau Sudirman, lalu lanjutkan dengan TransJakarta atau MRT.

    2. Manfaatkan Layanan Ride-Hailing (Online Transport)

    Gunakan aplikasi Gojek atau Grab. Anda bisa memesan motor atau mobil. Untuk menghindari kemacetan parah di pintu masuk GBK, pertimbangkan untuk turun di titik yang sedikit jauh dan berjalan kaki.

    Ilustrasi ojol.

    3. Rute Alternatif untuk Kendaraan Pribadi (Jika Terpaksa)

    Dari Arah Selatan (Fatmawati, Cipete, Lebak Bulus)

    Gunakan jalur alternatif melalui Jalan Prapanca Raya – Jalan Wijaya I – Jalan Iskandarsyah Raya – Jalan Sisingamangaraja untuk menghindari kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman bagian bawah. Atau, pertimbangkan memutar melalui SCBD jika ingin menuju pintu gerbang di sisi utara GBK.

    Dari Arah Utara (Harmoni, Kota Tua)

    Jika tidak menggunakan tol, hindari Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin langsung. Pertimbangkan rute via Jalan Asia Afrika (jika tidak ada penutupan) atau Jalan Gatot Subroto dan masuk dari pintu yang lebih jauh.

    Dari Arah Timur (Tebet, Cawang)

    Dari Jalan Gatot Subroto, pertimbangkan untuk langsung masuk ke Jalan Asia Afrika (jika memungkinkan) atau memutar melalui Jalan Tentara Pelajar/Jalan Palmerah Barat jika ingin menuju sisi Barat GBK.

    Dari Arah Barat (Slipi, Palmerah)

    Hindari Jalan Asia Afrika jika terlalu padat. Pertimbangkan Jalan Palmerah Utara/Barat, atau jika menggunakan tol, keluar di Slipi dan cari jalan arteri yang lebih lancar.

    Hindari Persimpangan Utama

    Persimpangan Senayan City, Plaza Senayan, dan flyover Semanggi diprediksi akan sangat padat. Gunakan peta lalu lintas real-time seperti Google Maps atau Waze untuk memantau kondisi jalan.

    4. Parkir Alternatif

    Jika Anda tetap membawa kendaraan pribadi, parkir di dalam GBK akan sangat terbatas. Pertimbangkan untuk parkir di pusat perbelanjaan terdekat (Plaza Senayan, Senayan City, Pacific Place) dan melanjutkan dengan berjalan kaki atau transportasi daring singkat.

    Untuk pengalaman yang nyaman dan bebas stres, perencanaan perjalanan adalah kuncinya. Cek aplikasi lalu lintas real-time sebelum berangkat, pertimbangkan jam sibuk, dan selalu siapkan alternatif transportasi. Ingatlah bahwa puncak kepadatan biasanya terjadi menjelang dan setelah acara berlangsung.

    Dengan persiapan yang matang, Anda bisa menikmati setiap momen di Jakarta dan berbagai event menarik di GBK tanpa terjebak dalam frustrasi kemacetan. Selamat menikmati acara-acara yang disajikan oleh Ibu Kota!***

  • Kerja 6 Jam Sehari, Ternyata Segini Penghasilan Ojol & Taksi Online

    Kerja 6 Jam Sehari, Ternyata Segini Penghasilan Ojol & Taksi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam sebuah laporan terbaru, Grab Indonesia mengungkapkan pendapatan para drivernya selama sebulan. Pengemudi roda dua disebut mendapatkan Rp 6 juta dan roda empat mencapai Rp 18 juta per bulan.

    Laporan tersebut melihat pendapatan driver di dua wilayah, yakni Bali dan Makassar. Perusahaan juga membagi tipe driver menjadi Jawara, Ksatria, Pejuang, dan Anggota.

    Jawara, Ksatria, dan Pejuang masuk dalam mitra pengemudi full-time atau bekerja sekitar 6 jam per hari. Mereka adalah mitra driver dengan satu aplikasi saja dan mengambil orderan beruntun.

    Sementara Anggota masuk dalam driver paruh waktu dan bekerja hanya 3 jam sehari. Mereka bekerja sebagai mitra untuk kegiatan sambilan atau diindikasikan lebih dari satu aplikasi.

    Pendapatan ojek online

    Pendapatan tertinggi pengemudi ojol berasal dari kategori Jawara. Di Bali, mereka mendapatkan Rp 6.849.136, dengan bekerja selama 25 hari dan total durasi 153 jam serta menyelesaikan orderan mencapai 486 kali.

    Di Makassar, mereka mendapatkan Rp 6,480.518 per bulan dengan menuntaskan 570 orderan. Para driver melakukan pekerjaannya selama 166 jam selama 26 hari sebulan.

    Untuk kategori Ksatria, pengemudi di Bali mendapatkan Rp 5.244.015 dan Makassar sebesar Rp 4.865.602. Masing-masing driver menyelesaikan orderan sebanyak 372 kali dan 433 kali.

    Di Bali, pengemudi kategori ini bekerja selama 23 hari selama 132 jam. Sementara Makassar sebanyak 25 hari dan 129 jam.

    Pada kategori Pejuang, pengemudi di Bali mengantongi Rp 3.742.872 dengan bekerja selama 21 hari. Mereka melakukan 263 kali orderan dengan 98 jam.

    Di Makassar, para pengemudi bekerja selama 24 hari dan akan mendapatkan Rp 4.077.023. Jumlah jam bekerja mereka selama 110 jam dan menyelesaikan 364 kali orderan.

    Untuk Anggota, pengemudi di Bali mendapatkan Rp 1.618.159. Mereka bekerja selama 13 hari dengan melakukan 115 kali orderan selama 44 jam.

    Driver di Makassar akan menyelesaikan 150 kali orderan dalam kategori ini selama 47 jam. Mereka bekerja selama 16 hari dan pendapatannya sebesar Rp 1.623.960.

    Pendapatan taksi online

    Sementara itu, driver taksi online Jawara di Bali mengantongi Rp 18.004.708 per bulan. Para pengemudi menghabiskan bekerja selama 26 hari dengan 295 orderan selama 158 jam.

    Di Makassar dalam kategori yang sama mendapatkan Rp 11.975.403. Mereka akan ‘narik’ selama 27 hari dalam sebulan, dengan catatan bekerja dalam 160 jam dan menyelesaikan 509 orderan.

    Untuk kategori Ksatria, pengemudi di Bali mendapatkan Rp 14.142.634 dan Makassar sebesar Rp 9.745.327. Rinciannya di Bali bekerja selama 35 hari selama 127 jam dan menyelesaikan 225 orderan.

    Sementara di Makassar, pengemudi di kategori ini bekerja selama 26 hari. Mereka akan melakukan 397 orderan dengan lama bekerja 132 jam.

    Dalam kategori Pejuang, pengemudi di Bali mengantongi Rp 9.762.889. Mereka bekerja selama 22 hari dengan 85 jam narik dan menyelesaikan 142 orderan.

    Pengemudi di Makassar untuk kategori Pejuang mendapatkan Rp 7.838.904. Para driver bekerja selama 25 hari, dengan rincian 109 jam narik dan melakukan 321 orderan.

    Terakhir, driver di Bali dalam kategori Anggota hanya bekerja selama 12 hari. Pengemudi tersebut rata-rata narik 29 jam dengan menyelesaikan 44 orderan dan mendapatkan Rp 3.214.031.

    Pengemudi di Makassar akan mendapatkan Rp 3.288.040 dengan bekerja selama 17 hari. Mereka melakukan 124 kali selama 45 jam per bulan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jam Kerja Lebih Lama, Pendapatan Lebih Kecil

    Jam Kerja Lebih Lama, Pendapatan Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi Grab di Jakarta disebut memiliki jam kerja yang lebih lama dibandingkan dengan di Bali, tetapi dari sisi pendapatan lebih sedikit. Pemasukan yang minim kemudian harus menutup pengeluaran untuk biaya operasional, perbaikan mesin, hingga biaya aplikasi. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan mayoritas mitra driver aplikasi Grab, pengemudi roda dua dan roda empat, saat ini berada di Jakarta. Adapun data yang disajikan Grab beberapa waktu lalu, adalah data pengemudi di Bali yang tidak mencerminkan situasi penghasilan mayoritas pengemudi. 

    Berdasarkan data yang dimiliki SPAI dari keterangan para mitra di Jakarta, rerata penghasilan bulanan hanya Rp50.000 – Rp100.000 per hari, dengan dipotong biaya bensin Rp25.000 – Rp30.000 per hari, maka uang yang dikantongi hanya Rp70.000. Itu pun mereka harus bekerja hingga 12-16 jam per hari.  

    Sementara itu, untuk pengemudi roda empat atau taksi online, penghasilan yang dikantongi berkisar Rp300.000 – Rp350.000 dengan biaya bensin Rp150.000/hari dan biaya sewa kendaraan Rp150.000/hari. 

    Peraturan ganjil genap dan macet parah di Jakarta yang memakan waktu berjam-jam membuat kondisi mereka makin sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi.   

    Oleh sebab itu, kata Lili, ketika Grab membawa data penghasilan pengemudi di Bali, sama sekali tidak relevan. 

    “Perbandingan dengan di Bali tidak relevan karena tidak mewakili kondisi kerja para pengemudi di  daerah lainnya seperti Jakarta yang mayoritas pengemudi ojol dan taksol bekerja di Jakarta,” kata Lili kepada Bisnis, dikutip Sabtu (21/6/2025). 

    Sebelumnya, Grab Indonesia mengatakan pendapatan tertinggi mitra driver Grab untuk roda dua dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan. Sementara itu untuk pengemudi roda empat dapat menyentuh Rp18 juta. Di sisi lain, pendapatan terendah sekitar Rp1,3 juta. 

    Grab Indonesia membagi kelas mitra pengemudi menjadi 4 kelas yaitu Jawara, Ksatria, Pejuang, dan Anggota. Untuk kelas Jawara, pendapatan yang dibukukan dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan di wilayah Bali. Jumlah hari menarik adalah 25 hari, dengan waktu sekitar 6 jam mereka mendapat 20  order per hari.

    Lili menambahkan peningkatan pendapatan mitra driver aplikasi dapat terjadi jika driver mendapat pengakuan sebagai pekerja tetap dari Kementerian Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan upah minimum setiap bulan. 

    Dengan upah minimum per bulan maka waktu kerja driver dihargai sekaligus pengemudi mendapatkan waktu istirahat sesuai aturan ketenagakerjaan. 

    “Karena jam kerja yang tinggi sangat rawan terjadinya kecelakaan kerja di jalan raya yang dapat menimbulkan korban cacat tubuh maupun korban jiwa,” kata Lili.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia Igun Wicaksono mengungkap rata-rata pendapatan kotor mitra ojol dari Grab dikisaran Rp5 juta per bulan. Pendapatan tersebut belum dipotong biaya aplikasi 20% bahkan lebih, biaya operasional 30%, dan biaya perawatan 20%. 

    Dengan rata-rata jam kerja 12-14 jam dan 24 hari bekerja dalam sebulan, lanjutnya, maka rata-rata pendapatan bersih setelah dipotong semua biaya tinggal tersisa 30%. 

    “Pendapatan bersih jadi senilai Rp1,5-3 juta per bulan, namun harus korbankan biaya perawatan kendaraan,” kata Igun. 

    Dia tidak menutup kemungkinan jika ada driver ojol yang berpendapatan Rp6,8 juta per bulan, tetapi itu menurutnya, hanya driver tertentu binaan dari perusahaan aplikator sendiri. 

    “Bagi driver ojol reguler pendapatan rata-rata kotor antara Rp4 – 5 juta saja, atau bersihnya Rp1,5-3 juta,” kata Igun. 

    Dia menekankan di tengah pendapatan yang kecil tersebut, mitra driver masih harus menghadapi program-program hemat dan member yang membuat pengemudi reguler jarang mendapat order dan hal ini menurunkan pendapatan secara signifikan.

    “Harapan kami Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menginginkan semua driver ojol rata statusnya reguler semua agar ada pemerataan order dan pemerataan pendapatan,” kata Igun.