Xcloud.id

Perusahaan: GoTo

  • OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

    Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat. 

    “Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025). 

    Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan. 

    Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

    “Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

    Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem. 

    “Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya. 

    Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

    Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. 

    Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

    Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

    “Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

  • Patrick Walujo mundur, GoTo umumkan Hans Patuwo siap jabat CEO

    Patrick Walujo mundur, GoTo umumkan Hans Patuwo siap jabat CEO

    Jakarta (ANTARA) – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) atau GoTo mengumumkan rencana perubahan kepemimpinan, yang mana Hans Patuwo telah dinominasikan menjadi Chief Executive Officer (CEO) perseroan.

    Pengangkatan akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025. Hans Patuwo akan menggantikan Patrick Walujo yang telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO GoTo.

    Komisaris Utama GoTo Agus Martowardojo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Patrick Walujo atas kepemimpinannya yang luar biasa selama dua setengah tahun terakhir atau sejak Juni 2023.

    “Kami telah menyaksikan periode transformasi yang signifikan di bawah arahan beliau. Sejak ditunjuk pada Juni 2023, Patrick telah membawa GoTo melewati proses transformasi yang memperkuat fundamental keuangan perusahaan, mempertajam fokus operasional, serta memberikan kembali kejelasan terhadap arah jangka panjang perusahaan,” ujar Agus.

    Di sisi lain, Ia menyampaikan selamat kepada Hans Patuwo yang telah dinominasikan sebagai Direktur Utama GoTo ke depan.

    “Pengalaman panjang beliau (Hans) di dalam ekosistem, serta komitmennya terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan mitra usaha, menjadikannya kandidat yang ideal untuk memimpin GoTo agar terus melangkah maju,” ujar Agus.

    Agus menjelaskan, nominasi dan transisi ini merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh direksi yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring GoTo memasuki fase pertumbuhan berikutnya menuju profitabilitas berkelanjutan.

    Sementara itu, Direktur Utama GoTo Patrick Walujo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GoTo atas dedikasi luar biasa selama dua setengah tahun ini, kerja keras seluruh tim telah menjadi kunci dalam membawa GoTo pada posisi yang lebih baik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumor merger antara Gojek dan Grab Indonesia menjadi sorotan sepekan terakhir. Gabungan kedua perusahaan dikhawatirkan membuat tarif transportasi online melambung karena pangsa pasar yang dimiliki sangat besar.

    Pada Juni 2025, dikabarkan tarif Gojek di Jabodetabek atau zona II sebesar Rp2.500-Rp3.400 per kilometer/KM. Tarif minimumnya sekitar Rp14.040-Rp15.525.

    Sementara GrabBike biaya per kilometer sekitar Rp2.700-Rp3.500. Biaya minimum sama yaitu Rp14.040-Rp15.525 untuk jarak 5 kilometer pertama.

    Tarif berbeda untuk zona I yang meliputi Sumatra, Jawa (diluar Jabodetabek) serta Bali, dan zona III yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Untuk zona I saat ini tarif berkisar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer. Sementara itu zona III berkisar Rp2.100-Rp2.600 per kilometer.

    Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%. Sementara 10% sisanya dikuasai Maxim dan lain sebagainya.

    Penguasaan pasar yang besar ini dikhawatirkan membuat perusahaan tersebut semena-mena dalam menerapkan tarif ke pengguna.

    “Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara. 

    Driver ojol menunggu penumpang

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya. 

    Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja. 

    Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi. 

    Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur,  cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

    “Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

  • IHSG Melaju di Akhir Sesi, ADMG Berhentikan Divisi Polyester

    IHSG Melaju di Akhir Sesi, ADMG Berhentikan Divisi Polyester

    Jakarta – Market Overview

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Rabu (19/11) di zona hijau dengan kenaikan 0,53% ke posisi 8.406,58.

    Saham BBCA (+0,89%), AMMN (+2,78%), dan BMRI (+1,25%) tercatat sebagai pendorong utama. Sementara itu, TPIA (-4,00%), BRPT (-2,23%), dan GOTO (-1,64%) menjadi penekan indeks.

    Aktivitas investor asing menunjukkan net buy di pasar reguler sebesar Rp 812,92 miliar dan total net buy di seluruh pasar mencapai Rp 1,67 triliun.

    Dari 11 sektor, 8 sektor ditutup menguat, dipimpin sektor energi (+1,54%), sedangkan sektor teknologi melemah (-0,91%).

    Berita Emiten

    Polychem Indonesia (ADMG)

    ADMG resmi menghentikan operasional divisi polyester setelah mengalami kerugian sejak 2020 hingga 2024. Langkah ini tidak memerlukan persetujuan RUPS karena tidak berdampak pada keberlangsungan usaha secara keseluruhan.

    Aset divisi polyester per 9M25 tercatat sebesar USD 50,53 juta. Setelah seluruh proses penghentian selesai, sumber pendapatan ADMG akan berfokus pada penjualan ethylene glycol dan produk petrokimia lainnya.

    Mulia Boga Raya (KEJU)

    Perusahaan keju asal Prancis, Bel S.A, mengumumkan rencana mandatory tender offer atas saham Mulia Boga Raya (KEJU) sebanyak 229,85 juta lembar, senilai sekitar Rp 141,13 miliar, dengan harga Rp 614 per saham.

    Masa penawaran berlangsung dari 14 November hingga 13 Desember. Bel menegaskan bahwa aksi ini tidak terkait rencana delisting maupun perubahan status perusahaan menjadi tertutup.

    Saat ini, Bel menguasai 22,50% saham KEJU melalui Pelican Company Ltd dan Ostrich Company Ltd per 8 Agustus lalu.

    Rekomendasi Saham Hari Ini

    Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

    Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

    (ang/ang)

  • Investor Goto-Grab Lagi Butuh Uang, Gencar Jual Saham di Mana-Mana

    Investor Goto-Grab Lagi Butuh Uang, Gencar Jual Saham di Mana-Mana

    Jakarta, CNBC Indonesia – SoftBank dikabarkan sedang “BU” atau membutuhkan uang banyak untuk mendanai ambisinya habis-habisan di sektor AI. Kebutuhan tersebut membuat SoftBank rela menjual saham perusahaan-perusahaan yang ada di jajaran portofolionya.

    Bahkan, SoftBank membuat kaget pasar dengan menjual seluruh saham Nvidia yang mereka miliki. Softbank menjual saham senilai US$5,8 miliar atau Rp 96,87 triliun yang teringkap dalam laporan finansial perusahaan. Pengumuman penjualan 32,1 juta saham dilakukan pada Oktober lalu.

    SoftBank juga menjual sebagian sahamnya di provider internet raksasa Amerika Serikat, T-Mobile dan saham di operator seluler Jerman, Deutsche Telekom. Tak hanya itu, SoftBank diketahui menggunakan saham di perusahaan desainer chip Arm untuk menambah kapasitas pinjaman perusahaan.

    Kombinasi antara penjualan saham dan kenaikan nilai portofolio membuat SoftBank Vision Fund membukukan laba US$ 19 miliar pada periode fiskal Q2/2025.

    “Hasil ini dicapai karena periode September tahun lalu, pertama kami investasi di OpenAI,” kata CFO SoftBank Yoshimitsu Goto dalam presentasi kepada investor.

    Goto mengungkapkan saat ini OpenAI adalah perusahaan paling mahal di dunia yang belum terdaftar di bursa saham dengan valuasi US$ 500 miliar.

    Ternyata dana hasil penjualan dialihkan untuk ambisi Softbank. Khususnya akan berinvestasi pada OpenAI, pembuat chatbot populer ChatGPT.

    Proyek Stargate yang merupakan pembangunan data center di Amerika Serikat (AS) jadi salah satu yang akan mendapatkan uang dari Softbank. Nilai investasinya mencapai US$500 miliar.

    Sementara untuk OpenAI, Softbank menyiapkan uang mencapai US$ 40 miliar.

    Menurut Analis, CEO Softbank Masayoshi Son merasa pergerakan ekstrem harga saham Nvidia mulai mereda setelah lonjakan 1.200% pada 3 tahun terakhir.

    Namun Son pernah melewatkan keuntungan besar dari Nvidia, saat menjual saham perusahaan chip AI tahujn 2019. Ini juga pernah diungkapkan CEO Nvidia Jensen Huang tahun lalu.

    “Mungkin banyak yang tidak tahu, pada suatu titik, Masa adalah pemegang saham terbesar NVIDIA,” kata Huang.

    Tak hanya Nvidia, Thiel Macro selaku perusahaan pengelolaan dana investasi diketahui baru saja menjual saham Nvidia. Perusahaan menjual 537.542 saham dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$100 juta (Rp 1,6 triliun).

    Langkah Softbank dan Thiel Macro memicu ketakutan di Wall Street. Mereka takut akan adanya lonjakan valuasi teknologi dan membahayakan triliunan dolar pada sektor AI.

    Pengumuman hasil kuartal ketiga Nvidia akan jadi penentu kekhawatiran pasar. Nvidia disebut berperan penting pada permintaan AI karena produknya digunakan oleh banyak pusat data serta server besar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Softbank All In di AI, Mau Investasi Rp541,16 Triliun

  • Ketika Rugi Tanggung Jawab Siapa?

    Ketika Rugi Tanggung Jawab Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang tegas jika ingin melibatkan Danantara dalam merger Gojek-Grab, mengingat terdapat dana publik yang dikelola oleh badan tersebut. Regulasi akan mengatur mengenai hak dan kewajiban Danantara.  

    Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keterlibatan Danantara membutuhkan landasan regulasi yang jelas dan pengawasan ketat. Dia menyoroti dana Danantara berasal dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tetap merupakan dana publik. 

    Karena itu, keterlibatan badan tersebut dalam aksi korporasi seperti merger Grab–GoTo berpotensi mengalihkan manfaat dana publik kepada entitas privat. Dia juga menyoroti risiko keuangan negara apabila investasi tersebut mengalami kerugian.

    “Ketika rugi, loss, itu siapa, dana publik siapa yang bertanggung jawab kan?” kata Trubus kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025).

    Trubus menambahkan, negara pada prinsipnya tidak boleh berkompetisi dengan rakyatnya dalam mencari keuntungan, sehingga motif investasi pemerintah harus benar-benar berlandaskan kemanfaatan publik. 

    Ketika ditanya mengenai potensi monopoli pasar karena pangsa kedua perusahaan yang digabung dapat mencapai sekitar 90%, Trubus menyebut pemerintah cenderung melihat isu tersebut dari sudut pandang penyerapan tenaga kerja. 

    Namun dia mengingatkan model intervensi pemerintah dalam bisnis swasta harus dibatasi oleh aturan yang tegas dan transparan. 

    Sebagai perbandingan, Trubus menyinggung persoalan tata kelola proyek Kereta Cepat Whoosh yang sempat disorot KPK terkait transaksi lahan negara. 

    Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan perlunya regulasi yang jelas agar pemanfaatan aset negara dalam proyek bisnis tidak menimbulkan kerancuan. 

    “Ini kan juga harus ada kejelasan, untuk bisa optimal menurut saya ini perlu aturan regulasi yang betul-betul rigid, transparan, terbuka, dan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga.  

    Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan GoTo. Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025). 

    Saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan Danantara, Prasetyo memberi isyarat adanya peran lembaga tersebut. Menurutnya, rencana penggabungan Grab dan GoTo masih berada pada tahap penjajakan untuk menentukan bentuk yang paling tepat.

    Beberapa opsi yang tengah dikaji mencakup skema merger maupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ujarnya.

    Prasetyo juga menekankan pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring.  Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan. 

    “Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

  • Kenaikan Tarif Ojol Mengintai di Tengah Wacana Merger Grab-Gojek

    Kenaikan Tarif Ojol Mengintai di Tengah Wacana Merger Grab-Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Merger antara Gojek dan Grab Indonesia diperkirakan berdampak pada harga layanan yang makin mahal, yang diterima oleh pengguna. Jika merger terealisasi, perusahaan gabungan Gojek dan Grab akan menjadi penguasa pasar dan tidak ada penantang.

    Pada Juni 2025, dikabarkan tarif Gojek di Jabodetabek atau zona II sebesar Rp2.500-Rp3.400 per kilometer/KM. Tarif minimumnya sekitar Rp14.040-Rp15.525.

    Sementara GrabBike biaya per kilometer sekitar Rp2.700-Rp3.500. Biaya minimum sama yaitu Rp14.040-Rp15.525 untuk jarak 5 kilometer pertama.

    Tarif berbeda untuk zona I yang meliputi Sumatra, Jawa (diluar Jabodetabek) serta Bali, dan zona III yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Untuk zona I saat ini tarif berkisar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer. Sementara itu zona III berkisar Rp2.100-Rp2.600 per kilometer.

    Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%, yang membuat harga layanan makin mahal.

    “Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis pada Jumat (14/11/2025).

    Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Pengemudi ojol menunggu penumpang

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya. 

    Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja. 

    Pengemudi Grab

    Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi. 

    Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur,  cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

    “Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

  • Tunggu Pak Rosan Pulang dari Australia

    Tunggu Pak Rosan Pulang dari Australia

    Jakarta –

    Wacana penggabungan dua aplikator raksasa transportasi online di Indonesia, Grab dan GOTO mengemuka. Badan Pengelola Investasi Danantara disebut-sebut juga akan terlibat dalam kesepakatan besar itu.

    Istana pun secara langsung memantau kesepakatan tersebut, sebab penggabungan kedua perusahaan disebut-sebut merupakan hasil pembicaraan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Grab dan GOTO yang merupakan dua aplikasi dengan pangsa pasar terbesar.

    Terkini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kelanjutan merger antara dua perusahaan besar itu masih menunggu Danantara. Dia bilang belum mendapatkan laporan terkini dari CEO Danantara Rosan Roeslani karena sempat mendampingi kunjungan negara presiden ke Australia.

    “Belum ada (perkembangan). Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia lah,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

    Pada kesempatan berbeda, sebelumnya Prasetyo memang blak-blakan mengatakan Danantara kemungkinan akan terlibat dalam proyek penggabungan Grab dan Goto, namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan Danantara dalam prosesnya.

    “Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) yang lalu.

    Menurutnya, penggabungan Grab dan Goto perlu dilakukan agar semua perusahaan bisa berjalan dengan optimal tanpa ada persaingan yang tidak sehat. Pemerintah, kata Prasetyo, juga melihat Grab dan Goto menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GOTO, R. A Koesoemohadiani menekankan belum keputusan merger dengan Grab sampai saat ini. Dia pun memastikan, setiap langkah GOTO dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

    Koesoemohadiani menjelaskan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah memperkuat ekosistem digital nasional. Perseroan juga berkomitmen mendukung dan mematuhi regulasi pemerintah untuk membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

    “Hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut. Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Koesoemohadiani dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025) yang lalu.

    Di lain pihak, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menyatakan proses merger menjadi keputusan Grab dan Goto. Menurutnya, aksi tersebut perlu memperhitungkan aspek business-to-business (B2B).

    “Kita serahkan balik ke perusahaan yang masing-masing. Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin masukannya dari pemerintah, tapi yang paling penting unsur B2B-nya,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025) yang lalu.

    Pandu tidak membenarkan maupun menepis spekulasi Danantara akan ikut ambil bagian dalam merger Grab dan Goto. Yang jelas, Pandu menyatakan Danantara akan terus mengikuti proses B2B kedua perusahaan tersebut dan akan mendukung prosesnya.

    Menurutnya, merger ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian lantaran GOTO dan Grab merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di bursa saham.

    “Mereka harus ngikuti B2B, kita lihat prosesnya, nantinya kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita harus juga menjaga itu, tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah, itu pasti sangat baik, inginnya,” jelas Pandu.

    “Tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk, jadi harus hati-hati kita ngomongnya,” pungkasnya.

    (hal/hns)

  • Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memulai pembahasan terkait isu merger antara GoTo dan Grab.

    Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

    Ketika ditanya mengenai perkembangan diskusi terkait potensi penggabungan dua raksasa layanan digital tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu kepulangan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang saat ini tengah mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia.

    “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang pulang dari Australia,” ujarnya.

    Isu merger GoTo–Grab sebelumnya mencuri perhatian publik karena dinilai dapat berdampak besar terhadap ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM.

    Namun hingga kini, pemerintah menyatakan belum ada pembahasan lanjutan sebelum seluruh pihak terkait dapat melakukan koordinasi secara lengkap.

    Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

    Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai regulasi transportasi daring. “Kira-kira begitu [Danantara terlibat],” ujarnya saat ditanya mengenai peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

    Menurut Prasetyo, proses penggabungan masih dalam tahap pencarian bentuk. Opsi yang dikaji dapat berupa merger ataupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi mengenai isu bahwa Grab akan dibeli GoTo, Prasetyo memberikan jawaban singkat dan mengamini. Dia kembali menegaskan bahwa kajian masih berlangsung. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

    Prasetyo menekankan bahwa pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring. 

    Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan.

    “Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

  • Investor GoTo-Grab Panen Cuan Rp 277 Miliar Gara-gara ChatGPT

    Investor GoTo-Grab Panen Cuan Rp 277 Miliar Gara-gara ChatGPT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keuntungan besar OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, menjadi kabar baik bagi SoftBank. Perusahaan yang juga merupakan investor GoTo dan Grab tersebut mengumumkan laba bersihnya mencapai US$16,6 miliar atau Rp 277 miliar.

    Laba bersih kuartal kedua SoftBank naik lebih dari dua kali lipat. Kinerja moncer tersebut dicapai karena keuntungan valuasi dari kepemilikan SoftBank di OpenAI, dikutip dari Reuters, Rabu (12/11/2025).

    SoftBank juga diketahui sempat membeli saham Nvidia yang kemudian dijual sebelum ledakan AI terjadi. Kemudia, SoftBank kembali membeli saham Nvidia sebelum melepasnya lagi pada Oktober lalu untuk menggandakan investasinya ke OpenAI.

    Kepala Keuangan Yoshimitsu Goto tak berbicara banyak soal penjualan saham Nvidia. Ia hanya mengatakan investasi ke OpenAI sangat besar, sehingga SoftBank perlu mencairkan asetnya untuk membiayai investasi tersebut.

    Sektor AI memang tengah berkembang pesat. Investasi dan infrastruktur AI seperti data center kian masif selama beberapa tahun terakhir.

    Namun, ada kekhawatiran jika tren ini akan memicu ‘gelembung’ AI yang bisa meledak kapan saja. Jumlah investasi yang diberikan dikhawatirkan tidak bisa menghasilkan laba tinggi.

    Investasi Softbank kepada OpenAI dimulai pada Maret lalu saat memimpin putara pendnanaan hingga US$40 miliar (Rp669 triliun). Kemudian pada Oktober, sumber yang familiar mengungkapkan Softbank masuk dalam konsorsium investor yang mengakuisisi saham US$6,6 miliar (Rp 110,3 triliun) dari karyawan OpenAI.

    Tercatat, total seluruh investasi Softbank untuk OpenAI mencapai US$34,7 miliar (Rp 580,4 triliun) hingga akhir Desember tahun ini.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]