Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan Hingga Tembus Toko Oleh Oleh

    PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan Hingga Tembus Toko Oleh Oleh


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung usaha ultra mikro di Indonesia agar mampu naik kelas. Melalui program pembiayaan dan pelatihan, PNM telah membantu banyak ibu-ibu salah satunya ibu Enung Ukanah, seorang pengusaha sirup markisa asal Garut yang kini semakin bersinar.

    Usaha Enung sempat mengalami tantangan besar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, berkat tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan pembiayaan dari PNM, ia berhasil bangkit dan merintis kembali usaha sirup markisa dari dapur rumahnya.

    Awalnya, ia kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena belum memiliki sertifikat halal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PNM, kini produknya telah bersertifikat halal hingga berhasil masuk ke toko oleh-oleh ternama di Kabupaten Garut.

    “Bersyukur sekali kenal dengan PNM dibantu untuk dapat sertifikasi halal, produk saya jadi lebih diterima toko-toko oleh-oleh yang cukup terkenal di sini. Ngga nyangka bisa sampe kaya gin padahal sebelumnya cuma bisa titip jual di warung-warung,” ujar Enung dengan penuh semangat saat berdialog dan dikunjungi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan di Menara PNM (30/1).

    Direktur Utama PNM menyatakan bahwa program pembiayaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan ibu-ibu pengusaha ultra mikro tangguh yang mampu berkembang secara mandiri. “Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, usaha kecil dapat naik kelas dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

    Arief menambahkan, PNM akan terus memberikan akses pembiayaan sekaligus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha yang salah satunya kepemilikan sertifikat halal. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing para pelaku usaha ultra mikro dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” jelas Arief. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Pelaku Dibekuk, 3 Masih Buron

    5 Pelaku Dibekuk, 3 Masih Buron

    PIKIRAN RAKYAT – Lima pelaku begal yang melukai korbannya dengan senjata tajam di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu, 25 Januari 2025 dini hari berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady menuturkan bahwa pihaknya telah menangkap tiga dari enam pelaku yang terlibat langsung dalam aksi begal yang melukai dan merampas sepeda motor korban yang bernama Ahmad Basri.

    Ketiga pelaku yang berhasil diringkus, yakni pria berinisial FSM (19) yang berperan sebagai joki motor dan juga menghadang motor korban.

    Pelaku kedua berinisial DR (19) yang memiliki ide untuk melakukan aksi pencurian dengan cara begal, dia juga berperan menghadang laju motor korban.

    Kemudian pelaku ketiga berinisial A (17) yang berperan sebagai pembonceng aksi begal tersebut.

    “Hasil rangkaian penyelidikan ditemukan tiga orang yang diduga sebagai pelaku aksi pidana tersebut,” ujar Kombes Pol Ahmad Fuady, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 31 Januari 2025.

    Selain mereka bertiga, pihak kepolisian juga menangkap dua pelaku lainnya, yakni pria berinisial PKT (34 tahun) yang berperan sebagai penadah motor curian dan pria dengan inisial BS (34 tahun) yang juga berperan sebagai penadah motor hasil curian.

    Ahmad Fuady membeberkan bahwa saat ini masih ada tiga tersangka yang masih dalam proses pengejaran dan sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

    Tambahnya, tiga orang DPO tersebut berinisial A alias P (19), A (19) yang berperan memukul korban, dan selanjutnya berinisial S (19) yang mendorong korban ketika korban melakukan perlawanan.

    Menurutnya dari hasil penyelidikan dan penyidikan petugas, kelompok ini sudah beraksi kurang lebih sebanyak 10 kali, dimulai dari Jembatan Akses Marunda Cilincing, kemudian di putaran Justus, Jalan Raya Cacing, dan Jalan Raya Marunda SMP 244 Cilincing.

    Barang bukti yang diamankan berupa hasil visum, rekaman video, dua unit sepeda motor, pakaian yang dikenakan para pelaku, pakaian korban, dua buah helm, senjata tajam, dan air softgun.

    “Pelaku kita kenakan pasal 365 KUHP dan atau 56 KUHP dan atau pasal 481 KUHP atau 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun,” katanya.

    Kronologi

    Korban yang bernama Ahmad Basri saat itu pulang dari tempat bekerja pada Sabtu, 25 Januari 2025 dini hari sekira pukul 2.55 WIB dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada saat melintas di Jalan Jembatan Akses Marunda korban dipepet oleh empat sepeda motor dengan jumlah enam orang pelaku.

    Saat itu, salah satu pelaku menodongkan senjata api air softgun ke arah korban, pelaku kemudian menyuruh korban untuk segera menghentikan kendaraannya.

    Akan tetapi korban berusaha untuk kabur dengan menambah laju kendaraannya, hal tersebut membuat korban menabrak sepeda motor pelaku, korban pun jatuh dan kemudian dianiaya dua pelaku dengan membacok korban.

    Setelah dibacok, korban pun jatuh tidak berdaya, para pelaku pun kemudian membawa kabur motor milik korban.

    Diketahui bahwa korban mengalami luka sobek pada bagian dengkul kedua kaki, dan juga sobek pada lutut kiri, jari tangan, dan ada sobekan di bagian perut.

    “Dari adanya kejadian tersebut dan setelah jajaran Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan maka dari jajaran Satreskrim Polres melakukan penyelidikan bersama jajaran Polsek Cilincing,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Disebut Ingin Kepala Daerah Segera Dilantik, Ini Lho Tujuannya

    Presiden Disebut Ingin Kepala Daerah Segera Dilantik, Ini Lho Tujuannya

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Agar, kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 segera dilantik.

    “Beliau (Presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip Jumat, 31 Januari 2025.

    Tito mengatakan Prabowo ingin ada kepastian politik di daerah, termasuk realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga, pemerintahan dapat segera berjalan sekaligus menggerakkan roda perekonomian di daerah.

    Guna keserentakan yang lebih besar, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada non-sengketa bakal digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal. Adapun pembacaan putusan dismissal akan dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025.
     

    Karena itu, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal. Setelah putusan itu keluar, nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat segera mengusulkan pelantikan dengan mengacu ketetapan KPUD.

    Terkait dengan tanggal pasti pelantikan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK. Koordinasi ini untuk memastikan waktu penyelesaian penanganan di masing-masing instansi.

    Mendagri juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait dengan pelantikan kepala daerah. Dirinya berharap, berbagai tahapan dapat dipercepat terutama MK dalam menyampaikan putusan dismissal.

    “Sehingga KPU bisa untuk mengeluarkan penetapan [kepala daerah terpilih] berdasarkan penetapan MK tentang dismissal,” kata dia.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Agar, kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 segera dilantik.
     
    “Beliau (Presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip Jumat, 31 Januari 2025.
     
    Tito mengatakan Prabowo ingin ada kepastian politik di daerah, termasuk realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga, pemerintahan dapat segera berjalan sekaligus menggerakkan roda perekonomian di daerah.

    Guna keserentakan yang lebih besar, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada non-sengketa bakal digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal. Adapun pembacaan putusan dismissal akan dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025.
     

    Karena itu, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal. Setelah putusan itu keluar, nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat segera mengusulkan pelantikan dengan mengacu ketetapan KPUD.
     
    Terkait dengan tanggal pasti pelantikan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK. Koordinasi ini untuk memastikan waktu penyelesaian penanganan di masing-masing instansi.
     
    Mendagri juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait dengan pelantikan kepala daerah. Dirinya berharap, berbagai tahapan dapat dipercepat terutama MK dalam menyampaikan putusan dismissal.
     
    “Sehingga KPU bisa untuk mengeluarkan penetapan [kepala daerah terpilih] berdasarkan penetapan MK tentang dismissal,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • 9 Unit Kontrakan di Cipinang Muara Jaktim Kebakaran, Kerugian Capai Rp 600 Juta

    9 Unit Kontrakan di Cipinang Muara Jaktim Kebakaran, Kerugian Capai Rp 600 Juta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Sembilan unit kontrakan di Jalan Cipinang Lontar, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kebakaran pada Jumat (31/1/2025) malam.

    Kasi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid mengatakan kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas dari satu unit kontrakan.

    “Keterangannya terdengar suara ledakan kompor yang bersumber dari rumah seorang warga, dan langsung api membesar,” kata Wahid di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

    Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman menggunakan sumber air terdekat, nahas upaya tak berhasil karena amuk si jago merah kian membesar.

    Padatnya permukiman warga di Jalan Cipinang Lontar, RT 15/RW 06 membuat kobaran api dalam waktu singkat merambat dari satu unit kontrakan ke kontrakan lainnya.

    “Untuk pemadaman kita kerahkan sebanyak 18 unit mobil pompa berikut 90 personel ke lokasi. Luas area sembilan unit kontrakan yang terbakar sekitar 300 meter persegi,” ujarnya.

    Butuh waktu sekitar satu jam bagi jajaran Damkar Jakarta Timur melakukan pemadaman, pemadaman yang dimulai sejak pukul 19.53 WIB dan dinyatakan rampung pukul 21.03 WIB.

    Wahid menuturkan tidak ada korban dalam kejadian, namun kerugian materil akibat terbakarnya sembilan unit kontrakan yang dihuni 40 jiwa itu diperkirakan mencapai ratusan juta.

    “Untuk kerugian materil sekitar Rp600 juta,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Belum Dilantik Jadi Gubernur, Pramono Ngaku Medsosnya Dibanjiri Curhatan Netizen soal Banjird

    Belum Dilantik Jadi Gubernur, Pramono Ngaku Medsosnya Dibanjiri Curhatan Netizen soal Banjird

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Belum resmi dilantik menjadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku medsosnya sudah banyak dicurhati oleh netizen terkait persoalan banjir.

    “Saya belum menjabat aja, IG saya, TikTok saya, WA saya, sekarang ini selalu banyak keluhan, terutama berkaitan dengan banjir,” kata Pramono saat menghadiri acara syukuran relawannya di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono pun menegaskan banjir akan menjadi salah satu prioritas utamanya dalam membenahi Jakarta.

    “Dan pasti urusan banjir nanti akan menjadi perhatian secara khusus untuk ditangani secara bersama-sama,” kata Pramono.

    Pramono mengakui bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak bisa ditangani secara konvensional saja. 

    Ia pun menyadari bagaimana Pj Gubernur Jakarta saat ini, Teguh Setyabudi tentu tak sebebas gubernur definitif dalam mengambil suatu kebijakan, termasuk masalah penanganan banjir.

    “Saya akan memperbaiki hal yang kurang. Terus terang memang kewenangan PJ tidak seperti gubernur yang full, pasti ada hambatan ada batasannya,” paparnya.

    Politisi senior PDIP itu mengaku turut memantau banjir yang terjadi di Jakarta beberapa hari lalu.

    Selain karena curah hujan yang memang cukup tinggi, Pramono mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan instansi lain dalam hal mengatasi banjir.

    Untuk itu, dia juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat mewujudkan program besar seperti giant sea wall.

    “Tentunya saya akan melakukan kerjasama dengan badan-badan atau apapun yang memang berpengalaman untuk mengatasi banjir.

    Karena gak bisa, termasuk dalam jangka panjang yang disebut dengan Giant Sea Wall oleh saya yang saya sebut Giant Mangrove itu, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah jakarta harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    PIKIRAN RAKYAT – Tidak terasa kita sudah berada pada pengujung bulan Januari. Pertanyaannya, adakah libur panjang seperti bulan lalu di Februari 2025? Berapa banyak tanggal merah dan hari besar dalam kalender bulan Februari 2025?

    Februari adalah bulan terpendek karena hanya memiliki 28 atau 29 hari. Dalam kalender tahun 2025, ada 28 hari pada bulan Februari 2025. Ada 6 tanggal merah; 4 hari Minggu, dan 2 hari libur sekolah terkait Ramadhan 2025. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

    Tanggal Merah Hari Minggu Minggu, 2 Februari 2025 Minggu, 9 Februari 2025 Minggu, 16 Februari 2025 Minggu, 23 Februari 2025 Hari Libur Sekolah

    Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2025/Nomor 400.1/32O/SJ, libur sekolah jatuh pada:

    Kamis, 27 Februari 2025 Jumat, 28 Februari 2025

    Selain itu, ada berbagai peringatan hari besar nasional dan internasional sepanjang Februari ini.

    Hari Besar Nasional

    5 Februari:

    Hari Ulang Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Peringatan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincien)

    9 Februari:

    Hari Pers Nasional (HPN) Hari Kavaleri TNI AD Hari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

    13 Februari: Hari Persatuan Farmasi Indonesia

    14 Februari: Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air

    19 Februari: Hari Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS)

    22 Februari:

    Hari Istiqlal Hari Peduli Sampah Nasional

    24 Februari: Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

    25 Februari: Hari Gizi Nasional Indonesia

    27 Februari: Hari Jadi Kabupaten Sinjai

    Hari Besar Internasional

    1 Februari:

    Hari Hijab Sedunia Hari Aspergillosis Sedunia

    2 Februari:

    Hari Kesadaran Artritis Reumatoid Hari Lahan Basah Sedunia

    4 Februari:

    Hari Persaudaraan Manusia Internasional Hari Kanker Sedunia

    6 Februari: Hari Internasional Nol Toleransi terhadap Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

    10 Februari:

    Hari Kacang-kacangan Sedunia Hari Epilepsi Internasional

    11 Februari: Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains

    12 Februari: Hari Darwin

    13 Februari: Hari Radio Sedunia

    14 Februari:

    Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day). Hari Pemberian Buku Internasional. Hari Bonobo Sedunia.

    15 Februari:

    Hari Kanker Anak Internasional. Hari Antropologi Sedunia. Hari Kuda Nil Sedunia. Hari Trenggiling Sedunia.

    16 Februari: Hari Paus Sedunia

    20 Februari:

    Hari Keadilan Sosial Sedunia Hari Antropologi Dunia

    21 Februari: Hari Bahasa Ibu Internasional

    22 Februari:

    Hari Kepanduan Internasional (Hari Pramuka Sedunia). Hari Berpikir Sedunia.

    23 Februari: Hari Perdamaian dan Kesepahaman Dunia

    27 Februari:

    Hari Beruang Kutub Internasional Hari LSM Sedunia

    28 Februari: Hari Internasional Menentang Perundungan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dasco Ungkap Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Pastikan Tetap Digelar Bulan Depan

    Dasco Ungkap Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Pastikan Tetap Digelar Bulan Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat kabar dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

    Sebelumnya, para kepala daerah yang tidak bersengketa berencana untuk dilantik secara bertahap pada tanggal 6 Februari. Akan tetapi, MK memutuskan untuk mempercepat pengumuman putusan sela perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024.

    “Ya, jadi kita mendapatkan kabar juga dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2025.

    Pelantikan Tetap di Bulan Februari

    Lanjut Dasco, keputusan pembacaan putusan sela tersebut, lebih tepatnya dijadwalkan pada tanggal 4 atau 5 Februari.

    “Nah sehingga kami sama-sama berpikir, ada juga konsultasi dengan pihak pemerintah. Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil perusahaan itu tersebut,” katanya.

    Agar bisa dilantik bersama-sama lebih banyak dari rencana semula, Dasco mengungkap saat ini pemerintah dan KPU tengah menghitung waktu pelantikan yang tepat jika MK memang memutus perkara pada tanggal 4 atau 5 Februari.

    “Tapi yang pasti juga di bulan Februari,” ujarnya.

    Selain itu, Dasco menyebut bahwa pemerintah, KPU dan DPR berencana untuk kembali menggelar rapat konsultasi terkait hal tersebut.

    “Nanti akan berkirim surat Komisi 2 kepada pimpinan. Dan rasanya kalau mereka berkirim surat ya pasti kita izinkan,” ucapnya.

    Konfirmasi Komisi II DPR

    Sebelumnya, pemerintah bersama lembaga penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tak menghadapi sengketa akan dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

    “Karena keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu.

    Namun, ia mengonfirmasi hari ini bahwa pihaknya bersama Mendagri dan lembaga penyelenggaran pemilu telah menjadwalkan untuk menggelar rapat terkait usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah serentak hasil Pilkada 2024 pada pekan depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2025.

    “Kami akan mengundang Mendagri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan di IKN, Mendagri Tito Bocorkan Tempat Pelatikan Kepala Daerah Pilkada 2024

    Bukan di IKN, Mendagri Tito Bocorkan Tempat Pelatikan Kepala Daerah Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 163 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi: gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara.

    Tito menjelaskan, ibu kota negara masih tetap di Jakarta meskipun IKN telah dibangun sebagai ibu kota negara pengganti Jakarta. Sebab, operasional IKN sebagai ibu kota negara masih harus menunggu penetapan presiden melalui peraturan presiden (Perpres).

    “Ibu kota negara masih tetap di Jakarta. Kalau membaca undang-undang tentang Ibu Kota IKN ya, bahwa statusnya IKN itu menjadi Ibu Kota Negara, operasional sebagai Ibu Kota Negara akan ditentukan dengan peraturan Presiden,” kata Tito kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2025.

    Dengan demikian, lanjut Tito, selama belum ada Perpres pindah secara operasional ke IKN di Kalimantan Timur, maka ibu kota negara tetap di Jakarta. Sebagaimana diketahui saat ini nama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta.

    Tito menuturkan penamaan ibu kota di sebuah negara tidak harus menggunakan nama ibu kota di depan nama kotanya. Contohnya, kata dia, Tokyo sebagai ibu kota Jepang tidak disebut dengan nama daerah khusus ibu kota Tokyo.

    “Jadi enggak harus suatu daerah itu, suatu ibu kota itu harus ada kata-kata ibu kota. Misalnya, Jepang ibu kotanya bukan Daerah Khusus Ibu Kota Tokyo, enggak ada. Tapi ibu kotanya Tokyo,” ucap Tito.

    Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari Diundur

    Sebelumnya, Tito menyatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) diundur. Sebelumnya, pelantikan kepala daerah non-sengketa akan berlangsung pada 6 Februari 2025.

    “Yang (pelantikan) 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” kata Tito kepad wartawan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2025.

    Akan tetapi, Tito belum bisa memastikan kapan jadwal pelantikan Kepala Daerah akan digelar. Namun, dia menyebut pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa akan digabung dengan pelantikan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi 2 di DPR RI sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini,” ucap Tito.

    Tito menyebut hal tersebut demi efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta supaya pelantikan kepala daerah digelar secara efisien. Di sisi lain, dia mengakui mundurnya jadwal pelantikan disebabkan adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK.

    Diketahui, MK bakal membacakan putusan dismissal pada 4 sampai 5 Februari 2025 atau lebih cepat dari jadwal sebelumnya yaitu 11 sampai 13 Februari 2025.

    “Beliau (Presiden Prabowo) berprinsip bahwa kalau memang jaraknya enggak terlalu jauh, untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja antara yang non-sengketa dengan yang dismissal,” ucap Tito.

    Kemungkinan Digelar Pertengahan Februari

    Kendati belum diketahui pasti, Tito menyebut pelantikan kepala daerah kemungkinan digelar pada 18, 19 atau 20 Februari 2025. Menurutnya, kepastian tanggal pelantikan akan ditentukan oleh Prabowo.

    “Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Kira-kira 18, 19, 20 (Februari). Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” kata Tito.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Besaran Bantuan PIP 2025 untuk Siswa SD, SMP dan SMA, Catat Syarat agar Jadi Penerima

    Besaran Bantuan PIP 2025 untuk Siswa SD, SMP dan SMA, Catat Syarat agar Jadi Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbudristek diberikan bagi para siswa yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan mereka. Tak terkecuali dengan tahun 2025 ini yang akan kembali disalurkan untuk siswa yang terdaftar sebagai penerima.

    Perlu dicatat bahwa untuk menjadi penerima PIP dari Kemendikbudristek bukan hanya siswa yang kurang mampu saja, namun juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh siswa. Jika syarat itu dipenuhi, siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK bisa mendapatkan bantuan berupa uang tunai.

    Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi penerima bantuan PIP.

    Syarat Penerima PIP 2025

    Kriteria penerima bantuan PIP 2025 meliputi:

    Siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anak yatim piatu/yatim/piatu dari panti asuhan, korban bencana alam, disabilitas, dan sebagainya. Besaran Bantuan PIP untuk Setiap Jenjang

    Tidak semua bantuan PIP diberikan dalam nominal yang sama. Setiap jenjang mendapatkan nominal berbeda, yaitu:

    SD dan MI

    Bantuan untuk siswa SD/MI adalah sebesar Rp450.000.

    Untuk siswa baru dan siswa yang berada di kelas akhir, bantuan yang diberikan adalah Rp225.000.

    SMP dan MTS

    Siswa SMP/MTS diberikan bantuan sebesar Rp750.000.

    Siswa baru dan siswa kelas akhir diberi bantuan sebesar Rp375.000.

    SMA, MA, dan SMK

    Bantuan untuk siswa SMA/MA/SMK adalah Rp1.800.000.

    Siswa baru dan siswa kelas akhir diberi bantuan sebesar Rp500.000 hingga Rp900.000.

    Demikian informasi soal bantuan PIP untuk anak sekolah. Tunggu informasi resmi untuk mengetahui tanggal pencairannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Airlangga Apresiasi Upaya BRI Berdayakan UMKM Indonesia

    Menko Airlangga Apresiasi Upaya BRI Berdayakan UMKM Indonesia

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi atas capaian BRI dalam penyaluran kredit UMKM yang telah mencapai Rp1.106 triliun. Airlangga menekankan pentingnya kontribusi BRI dalam mendukung sektor UMKM melalui penyaluran kredit yang turut memperkuat perkembangan ekonomi di sektor ini.
     
    “Selamat kepada BRI, yang berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.106 triliun kepada UMKM, yang merupakan pencapaian luar biasa. Ini tentu menunjukkan upaya signifikan BRI dalam memperkuat perekonomian rakyat,” ujar Airlangga.
     
    Dalam sambutannya, Menko juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif BRI yang telah melibatkan 1.000 UMKM dalam berbagai program pemberdayaan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan dukungan terhadap UMKM agar tumbuh dan berkembang.

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti keberhasilan BRI dalam memperluas jaringan layanan keuangan melalui AgenBRILink, yang kini melibatkan hampir 1 juta agen dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.
     
    “BRI telah berhasil memperkuat jaringannya yang luas, dengan melibatkan hampir 1 juta AgenBRILink. Ini adalah capaian yang luar biasa dan akan semakin memperkuat akses layanan keuangan bagi UMKM, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan,” tambahnya. 
     
     

     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.
     
    “BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook, yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    BRI terus memperlihatkan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan mendukung inklusi keuangan, seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang diterapkan untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.
     
    Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025 digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, alias Memperluas Jangkauan Global UMKM, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 digelar di ICE BSD City Tangerang pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025. Tak keitinggalan, pada 30 Januari 2025, BRI juga turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Menghadirkan beragam panggung hiburan dari musisi papan atas Tanah Air, pada event ini ribuan UMKM lokal siap memamerkan produk terbaiknya.
     
    Pada tahun ini, jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengalami peningkatan dan mencapai 1.000 UMKM. UMKM terpilih dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM). Untuk memeriahkan acara, BRI pun menghadirkan special performances dari sejumlah musisi papan atas seperti Juicy Luicy, Bernadya, Tulus, Lyodra, Maliq & D’essentials, Sal Priadi, Ghea Indrawari, hingga Andmesh yang dapat ditonton secara gratis oleh seluruh pengunjung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)